Sentot E Baskoro

Higher education institute should have maintained its student’s success in their academic field. Therefore, higher education institute should make a model to predict its success as early as possible. To have such model, the impacting factors should be determined, which factor are in the forms of continuous dan categorized data. This research is aimed to build logistic regression model based on compounded data from continuous and categorized data, which then test the model accuracy to predict the student’s success in such institute. Research data is using 68 student’s data. There are 6 research steps, first, data preparation and collection, second, data analysis, third, building the logistic multinomial regression model, fourth, data testing and validation, fifth, measure the model accuracy, and the sixth step is drawing the conclusion based on the analysis output. The result of prediction analysis dan accuracy test using logistic multinomial regression is the best model with signifi...

Salah satu dampak dari pandemi covid-19 adalah semakin maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Situasi sulit seperti sekarang ini membuat korban PHK ke melamar ke perusahaan lain. Hampir semua perusahaan juga sedang mengalami kesulitan yang berujung penurunan pendapatan. Salah satu pilihan terbaik adalah membuka usaha. Pelita Desa, sebuah lembaga nirlaba yang berada di bawah naungan Yayasan Pelita Ilmu, adalah salah satu lembaga yang sudah lama mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan. Salah satu sasarannya adalah kaum muda pedesaan. Saat ini mereka sedang mengembangkan budidaya tanaman hias untuk pasar ekspor. Mereka menerapkan pola kemitraan dalam usaha tanaman hias. Penelitian ini bertujuan menganalisis prospek usaha budidaya tanaman hias untuk pasar ekspor yang dilakukan di Pelita Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaah metode kualitatif deskriptif. Hasil yag didapat dari penelitian ini budidaya tanaman hias tropis untuk pasar ekspor sangat menjanjikan. Budiday...

Dalam meningkatkan nilai kompetitif dari dunia usaha, kita perlu melihat beberapa kunci sukses untuk prioritas perhatian, tenaga dan waktu. Kunci sukses tersebut (key success factors) dapat dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang. Dalam hal ini kita akan menggunakan analisa dari Michael E Porter.

Saat ini banyak bermunculan kegiatan-kegiatan hobby maupun alumni yang terbentuk menjadi satu klub ataupun himpunan dan melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya menyatukan kesamaan serta kesejahteraan maupun kepentingan para anggotanya dengan tidak mencari untung.

Perjalanan waktu kemudian mengantarkan klub dan himpunan ini ke suatu situasi dimana mereka harus mulai membuka rekening bank untuk konsolidasi keuangan yang dihimpun dari para anggota dan donatur kegiatan mereka. Disamping itu, juga muncul kebutuhan akan adanya kejelasan status hukum dalam melakukan perikatan kepada pihak ketiga dan juga transparansi pertanggung-jawaban hukum dan keuangan yang seringkali menjadi ganjalan dalam pergantian kepengurusan mereka, yang diperlukan untuk tetap menjaga keutuhan dan kelangsungan operasional kegiatan mereka tersebut.

Secara umum para penggiat ini kemudian menyimpulkan bahwa yang perlu mereka miliki saat ini adalah suatu payung hukum yang mengakui mereka sebagai suatu subyek hukum, sehingga kemudian mereka membutuhkan suatu bentuk badan hukum yang dapat menampung aspirasi maupun operasional kegiatan mereka tanpa perlu terlibat dalam proses administrasi yang terlampau ketat, tanpa harus mengabaikan sama sekali peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Hak Cipta adalah bentuk perlindungan atas karya cipta yang dikenal umum dalam hukum nasional Indonesia namun masih merupakan obyek bahasan yang baru dalam Hukum Islam. Dalam hukum nasional Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang Undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sementara dalam Hukum Islam masih terdapat aliran utama yang menerima dan yang menentang keberlakuan Hak Cipta sebagai harta. Kedua aliran ini sepakat bahwa Hak Cipta berupa Hak Moral harus diakui dan dihargai, namun aliran penentang Hak Cipta tidak mengenal Hak ekonomi atas Hak cipta tersebut, sementara yang menerima memperbolehkan Hak Ekonomi atas Hak cipta tersebut dan memperlakukan statusnya seperti harta benda lainnya yang dapat diwariskan. Perbedaan sudut pandang antara sekularisme pada sisi hukum nasional Indonesia dan paham Ilahiyah pada Hukum Islam menempatkan perbedaan asas dan manfaat yang dapat dipilih oleh para pemegang karya cipta dalam memberlakukan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari karya cipta mereka.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari asas dari Hak Cipta dalam UU no. 19 tahun 2002 menurut Hukum Islam, serta mencari manfaat dari Hak Cipta dalam UU no. 19 tahun 2002 menurut Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan.
Kajian penulisan skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Undang Undang Hak Cipta asas Hak cipta adalah Asas Originalitas, Asas Pengakuan Otomatis, Asas Perbedaan Hak dan Penguasaan Fisik, Asas Keterbatasan Hak, Asas Hak Melekat Pencipta, Asas Perlindungan hukum, Asas Fair Use, Asas Deklaratif, Asas Keadilan, Asas Ekonomi, Asas Kebudayaan dan Asas Sosial, sedangkan menurut Hukum Islam asas Hak Cipta adalah Asas Ketuhanan, Asas Ibadah, Asas kesetimbangan, Asas Kepentingan Umum, Asas keadilan, Asas kerelaan dan Asas tertulis. Perbedaan yang mendasar ada pada pola pandang materialisme pada Undang Undang Hak Cipta dan pendekatan transedental dari Hukum Islam yang lebih dari hanya sekedar materialisme. Manfaat Hak cipta menurut Undang Undang Hak Cipta adalah manfaat ekonomi yaitu pengeksploitasian hak yang bersifat kekayaan dan manfaat moral yaitu dengan tetap dicantumkannya nama atau nama samaran dari pencipta di dalam ciptaannya ataupun salinannya, sedangkan manfaat Hak cipta menurut Hukum Islam adalah mendorong gerakan untuk memperbanyak menuntut ilmu, menjadi salah satu sumber amal jariyah, menjadi salah satu sumber dan pintu rejeki, menghindari kezaliman dalam kaitannya dengan hak ekonomi, menghindari dusta dalam kaitannya dengan hak moral, kesemuanya dalam kaitan transedental yang memberi manfaat lebih dari hanya sekedar manfaat duniawi belaka.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hukum Islam

Dalam memahami mata kuliah manajemen pemasaran, diperlukan studi kasus yang relevan untuk melihat pokok-pokok manajemen apa yang diterapkan dalam praktek perdagangan sehari-hari sehingga dapat diketahui efektifitas maupun kesesuaian antara teori dan praktek tersebut.
Menurut Mark Uncles  , pada produk-produk yang paling sering dibeli, para pembeli loyalnya cenderung memiliki portofolio produk yang akan dibeli pada saat belanja. Namun para pembeli tidak menyama-ratakan pembeliannya pada semua merek yang mereka beli, dimana dalam jangka panjang satu merek akan lebih cenderung dibeli dibandingkan dengan merek lainnya. Kecenderungan merek ini juga berlaku pada pembelian pada pasar grosir, artinya konsumen juga memiliki protfolio grosir yang kemudian secara jangka panjang terjadi kecenderungan pembelian dan kemudian berubah menjadi loyalitas.
Konsumen diketahui memiliki pilihan toko grosir yang berbeda-beda, termasuk seberapa sering mereka mengunjungi toko grosir tersebut dan tingkat loyalitas mereka. Tingkat preferensi dan loyalitas kepada satu toko gorsir tertentu ternyata berkaitan dengan pangsa pasar (market share) dari toko grosir itu sendiri . Namun tidak diketahui apakah tiap toko grosir yang bersaing ini mempunyai tingkat loyalitas yang berbeda, yang tidak tergantung pada ukuran besar tokonya. Makalah ini ingin membahas apakah konsumen yang heterogen tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa segmen homogen dalam pemilihan toko grosir mereka. Dalam hal ini perlu ditelaah apakah ada segmentasi pada pemilihan toko grosir.

ABSTRACK PT PLN (Persero) PUSLITBANG Duren Sawit is focused on the research of company's electrical challenge and as a standardization body of electrical equipment supplied to PLN. The purpose of this research is to know and analyze the Influence, simultaneously and partially, of (1) Management Control Systems, (2) Information Systems Inventory Management and (3) Monitoring System on Employee Effectiveness in PLN PUSLITBANG Electric Power Duren Tiga. The result of regression test shows that 79,2% employee effectiveness factors can be explained by management control system, inventory management information system, and supervision system with the dominant variable of inventory management information system. Top priority attributes that need to be improved are the budget and time estimation process, management decision support system, remuneration costing process, and the ordering system. Attributes to be maintained are the unified information system, accuracy of data, and data updating.

Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini membutuhkan alat informasi yang canggih, diantaranya dalam menjaga pelayanan yang baik kepada customer, pengendalian karyawan dan persediaan produknya, tujuannya agar proses bisnis maupun pengambilan keputusan manajemen dapat berjalan akurat, efektif dan efesien. Puslitbang Ketenagalistrikan (Research Institute) PT PLN (Persero) Duren Tiga (Obyek Penelitian) sebagai salah satu perusahaan penunjang PT PLN (Persero) yang difokuskan pada penelitian dan bertugas membantu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang dihadapi PLN Korporat. Selain itu Obyek Penelitian merupakan wadah untuk menentukan barang-barang PLN yang bermutu, cara untuk menentukannya yaitu dengan melakukan: pengujian jenis untuk barang-barang pra tender; pengujian serah terima atau pengujian benda uji, setelah vendor memenangkan tender, dengan cara pengambilan beberapa sampel dilakukan dengan tujuan untuk

ABSTRACK The Bethany Christian Foundation Depok Branch was established in 2005 and started its eduction services with Happy Holy Kids Kindergarten which then expand to the Holy Faithful Obedient Junior High School, all of them with accreditation level A. The purpose of this research is to know and analyze the influence of: (1) Compensation, (2) Communication and (3) Work Environment, simultaneousnly and partially, on Teacher Work Quality at Bethany Branch Christian Education Depok. The research data collection is using questioner. Data analysis model used is multiple linear regression analysis. The saturated samples were 62 respondents, using multiple linear analysis. The result of regression test shows that 74,9% teachers' work quality can be explained by compensation, communication and work environment variables, with dominant affecting variable of communication. Top priority attributes that need to be improved are the below the basic-daily-needs remuneration, work-pay structure, and the cleaniness of the work place. Attributes to be maintained are the internally balanced remuneration system, the frequency of oral communication, and direct motivation by top leader.

Yayasan Pendidikan Kristen Bethany cabang Depok adalah suatu organisasi berbentuk yayasan yang mengemban misi, yaitu " Melalui guru-guru yang berintelektual kuat dan mengasihi anak-anak serta berkomitmen yang kuat untuk melayani anak dengan sepenuh hati. " Untuk itu dibutuhkan para guru yang memiliki standar kualitas maupun kinerja yang layak untuk dapat memberikan pengabdian pendidikan ini. Kebutuhan dan keinginan guru adalah salah satu faktor yang terkait dari konsep kualitas kehidupan kerja maka, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pihak sekolah. Karena, apabila kebutuhan dan keinginan guru terpenuhi maka tercapailah kepuasan guru yang akhirnya akan menciptakan kualitas kehidupan kerja organisasi yang baik secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak produktifitas kerja guru mengalami peningkatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja guru, pihak sekolah melihat dan memandang perlu diuji apakah faktor kompensasi dan tunjangan, komunikasi kerja, dan kondisi lingkungan yang ada sudah cukup dan berpengaruh dalam kualitas kerja guru.

Segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh kedua sejoli berbeda adat dan agama tersebut akan sangat berbeda penanganan maupun pendekatannya, terutama dikarenakan beragamnya kemungkinan pertemuan antara ratusan Adat dan beberapa Agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu perlu dibuat berbagai tinjauan dengan menggunakan adat dan agama yang relatif banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kekhususan pemilihan adat dan agama ini menarik perhatian penulis untuk membuat makalah yang berjudul “Perkawinan campuran dalam Perspektif Hukum Adat, Agama dan Nasional (Studi Kasus Perkawinan Adat Islam Jawa dan Adat Hindu Bali).”

Tulisan ini juga merupakan salah satu tugas yang disyaratkan dalam mata kuliah Hukum waris Adat di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Dalam memahami mata kuliah manajemen pemasaran, diperlukan studi kasus yang relevan untuk melihat pokok-pokok manajemen apa yang diterapkan dalam praktek perdagangan sehari-hari sehingga dapat diketahui efektifitas maupun kesesuaian antara teori dan praktek tersebut.
Menurut Mark Uncles  , pada produk-produk yang paling sering dibeli, para pembeli loyalnya cenderung memiliki portofolio produk yang akan dibeli pada saat belanja. Namun para pembeli tidak menyama-ratakan pembeliannya pada semua merek yang mereka beli, dimana dalam jangka panjang satu merek akan lebih cenderung dibeli dibandingkan dengan merek lainnya. Kecenderungan merek ini juga berlaku pada pembelian pada pasar grosir, artinya konsumen juga memiliki protfolio grosir yang kemudian secara jangka panjang terjadi kecenderungan pembelian dan kemudian berubah menjadi loyalitas.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sidang putusannya tanggal 26 April 2012 menolak gugatan yang dilakukan oleh perusahaan PMA PT. Iwata Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Sentul - Bogor, terhadap Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnaker Kabupaten Bogor nomor 566.6236/Wasnaker/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang penetapan status hubungan kerja kontrak (PKWT) di PT. Kreatif Fortuna Bingkai (perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh) menjadi pekerja tetap (PKWTT) pada PT. Iwata Indonesia sejak pekerja mulai bekerja dan mewajibkan kepada PT. Iwata Indonesia untuk membayar kekurangan hak pekerja meliputi upah, THR, cuti tahunan dan premi Jamsostek.

Dalam gugatannya PT. Iwata Indonesia mengklaim bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas masa kerja dan hak-hak pekerja subkontrak eks-PT. Kreatif Fortuna Bingkai sebagaimana tercantum dalam Penetapan Disnaker Kabupaten Bogor terkait status hubungan kerja dan tanggung jawab PT. Iwata Indonesia atas kekurangan pembayaran hak pekerja subkontrak tersebut.
Majelis Hakim PTUN Bandung yang diketuai oleh Disiplin F. Manao, S.H., M.H dalam sidang pembacaan Putusan menegaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Iwata Indonesia maupun pekerja selaku Tergugat II Intervensi, secara yuridis pekerja kontrak atau alih-daya (outsourcing) tersebut adalah Karyawan PT. Iwata Indonesia, dan karenanya berdasarkan pertimbangan hukum atas prosedur, kewenangan dan substansi Penetapan Disnaker Kabupaten Bogor, gugatan perusahaan dinyatakan ditolak.

Dalam dunia praktik pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia, seringkali para pengusaha dihadapkan pada kenyataan pemilihan strategi jenis kontrak yang harus dipilih bagi para karyawannya, yaitu kontrak kerja permanen (Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu) ataukah kontrak kerja sementara (Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu)
Masalah klasik ini sangat membebani para pengusaha dikarena konsekuensi yang timbul dari pemilihan jenis kontrak kerja ini dapat membawa akibat yang cukup serius pada sisi keuangan dan operasional perusahaan.
Untuk itu penulis berusaha memberikan gambaran secara sistematik mengenai penggunaan kedua jenis kontrak kerja ini berikut dasar hukum yang terkait.

Untuk memahami mata kuliah Hukum Pajak secara lebih komprehensif, maka diambil kasus aktual berupa laporan penyelewengan pajak oleh perusahaan pertambangan PT Ancora Mining Service, dimana dugaan penyelewengan pajaknya diadukan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Perusahaan ini diduga sewenang-wenang karena dimiliki oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dan dilaporkan oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan pada hari Senin 11 Januari 2011, berdasarkan dokumen dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan PT Ancora Mining Service yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan ditemukan berbagai potensi kerugian negara yang diakibatkan perusahaan tersebut dengan cara menghindari pembayaran pajak.

Pada tanggal 5 September 2003, Malaysia mengajukan permohonan penegasan Provisional Measures atau perintah interim berkaitan dengan kegiatan reklamasi pantai oleh Singapura yang mengancam hak-hak Malaysia di dan di sekitar Selat Johor yang memisahkan Malaysia dan Singapura.
Perintah Provisional (Provisional Measures) adalah perintah oleh Pengadilan Internasional yang dilakukan untuk menentukan batas-batas wilayah guna melindungi aset suatu wilayah negara, atau mempertahankan status quo.

Sesuai dengan pasal 290 dari Konvensi PBB tentang hukum laut (1982 Convention), International Tribunal for the Law of the Sea (selanjutnya disebut “ITLOS” atau “Tribunal”) berhak menenrukan perintah provisional jika dianggap perlu untuk mempertahankan hak dari suatu pihak/negara, atau untuk mencegah anacaman yang serius bagi lingkungan maritim. Dalam kondisi prima facia dari pasal Konvensi ini dan tingkat kegentingan yang dihadapi, maka Tribunal berhak untuk memutuskan perkara ini.

Kasus P. Sipadan dan P. Ligitan mulai muncul sejak 1969 ketika Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia–Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara. Kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Dengan temuan tersebut Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan P. Sipadan dan P. Ligitan.  Maka dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut. Di saat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya dengan mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta. Kedua belah pihak untuk sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam “status quo”. Dua puluh tahun kemudian (1989), masalah P. Sipadan dan P. Ligitan baru dibicarakan kembali oleh Presiden Soeharto dan PM. Mahathir Muhamad.

Kebijakan publik telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya ditulis Perpres No. Tahun 2005). Menurut catatan Kompas, ketentuan pencabutan hak atas tanah ini ternyata tidak jauh beda dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Baik Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 maupun Perpres No. 36 Tahun 2005, sama-sama merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda yang ada diatasnya (Kompas, 8 Mei 2005).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut dikeluarkan dengan memberi pengaturan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Menurut Perpres No. 36 Tahun 2005, pencabutan hak atas tanah dilakukan oleh Presiden atas Permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menteri dari instansi yang memerlukan tanah tersebut serta  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bali sebagai salah satu daerah dengan akar kebudayaan yang dijaga dengan sangat kuat mempunyai beberapa kontroversi yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini akan mengkaji kontroversi adanya adat yang dijadikan Hukum Adat di Bali, khususnya ritual Tajen, yang bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia, dalam hal ini larangan tentang perjudian. Kontroversi mengenai Tajen selalu ada sampai saat kini bagi sebagian orang Bali tajen adalah bagian dari ritual adat budaya Bali identik dengan tabuh rah harus dijaga dan dilestarikan.

Tajen merupakan sebuah tradisi judi sabung ayam di Bali yang dilakukan dengan memasangkan taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Tajen biasa dilakukan di pura-pura, arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat wisata yang memang menyediakan arena sabung ayam dan tajen sebagai obyek wisata.

Tulisan makalah ini mencoba membahas kasus pencemaran nama baik dengan susunan yang dimulai dari Proses Acara Gugatan Perdata yang kemudian diikuti dengan uraian singkat tentang pencemaran nama baik, dilanjutkan dengan proses pembuktian yang diperlukan dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.
Tentu saja keterbatasan wawasan serta waktu dan akses ke praktisi hukum acara perdata ini membuat kualitas dari tugas makalah ini menjadi layak untuk dikategorikan sebagai tulisan atau makalah pemula yang dapat dan perlu untuk ditingkatkan diberbagai segi isi dan penulisannya.

Penggugat/Pemohon adalah: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.
Adanya latar belakang amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: "... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

Pengesahan UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menimbulkan berbagai kontroversi yang puncaknya pada gugatan Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) ke Mahkamah Konstitusi atas UU tersebut pada bulan September 2012 (sampai tulisan ini dibuat, belum ada keputusan MK atas gugatan ini).

Inti dari gugatan tersebut adalah penolakan atas upaya sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara dengan dalih efisiensi, transparansi dan efektifitas pengelolaan. UU 23 tahun 2011 ini memandatkan bahwa hak untuk mengelola zakat tersebut adalah mutlak dimiliki oleh negara dan dapat dilimpahkan hanya pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang telah memenuhi syarat dan terakreditasi.

Mata kuliah Antropologi memberikan pengantar tentang perilaku masyarakat sebagai bentuk jamak dari perilaku individu yang dipelajari oleh psikologi. Pelajaran tentang perilaku tersebut memberikan landasan pemahaman atas timbul, tumbuh, berkembang dan matinya hukum sebagai salah satu bentuk perilaku yang mengatur masyarakat tersebut.
Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dengan lebih banyak berlatih menggunakan analisa atas suatu kejadian ditinjau dalam konteks ilmu antropologi.
Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Antrolopogi di kelas sore semester ertama Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dengan tujuan lainnya yang tidak kalah penting untuk memberikan pemahaman kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kepribadian sebagai salah satu topik mata kuliah Antropologi tersebut.
Sebagai obyek tulisan dipilih sosok Pepi Fernando yang didakwa sebagai aktor intelektual sekaligus pemimpin aksi teror Bom Buku dan Bom Serpong pada medio April 2011 ini, dengan sumber penulisan terutama dari Internet, yaitu situs berita Detik.Com.

Dalam memahami mata kuliah Hukum Perorangan & Kekeluargaan Perdata, diperlukan studi kasus yang relevan untuk melihat pokok-pokok Hukum apa yang dapat diterapkan pada kasus tersebut, baik yang seharusnya diterapkan maupun yang senagaja diselewengkan.
Dalam praktiknya, terkadang para pihak sulit untuk menghindari adanya sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dalam hal terjadinya sengketa dan para pihak tidak menemui kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
Untuk memahami konteks kewenangan pengadilan itu kemudian dipilih kasus “Gugatan Salah Alamat” ini merupakan kasus yang seringkali ditemui dalam praktek hukum di Indonesia dengan menggunakan kasus PT Danareksa (Persero).

Dalam memahami mata kuliah Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, diperlukan studi kasus yang relevan untuk melihat pokok-pokok Hukum apa yang dapat diterapkan pada kasus tersebut, baik yang seharusnya diterapkan maupun yang senagaja diselewengkan. Untuk itu kemudian dipilih kasus " Buloggate II " ini merupakan kasus yang pernah menguji penegakan supremasi hukum di Indonesia sebagaimana terdapat dalam cuplikan berita dibawah ini: " Kasus Buloggate II dewasa ini melibatkan Akbar Tanjung (Ketua DPR, yang juga menjadi Ketua partai Golkar) yang diduga menyelewengkan Dana non-bujeter Bulog sebanyak Rp. 40 milyar. Meskipun Akbar selalu mengelak tentang keterkaitannya dengan penyelewengan dana tsb., signal-signal bahwa dia melakukan tindak pidana KKN tampak terang, bahkan bagi orang yang tidak memiliki pendidikan hukum sekalipun: misalnya dimunculkannya nama Yayasan Raudhatul Jannah, penyaluran sembako yang fiktif, pengembalian Rp.32 milyar kepada negara oleh W.Simatupang. Justru yang terakhir ini memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan! bersama-sama oleh Akbar Tanjung dan petinggi-petinggi partai Golkar yang menerima aliran dana Bulog ini, beserta Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang. " 1

Ilmu hukum perlu diketahui secara singkat oleh para pekerja maupun pebisnis dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum dikarenakan dampak yang ditimbulkan.
Presentasi ini dibuat untuk para lulusan fresh graduate sebagai bekal awal dalam menghadapi dunia kerja dan bisnis, dengan fokus pada pengantar sistem hukum (terutama di Indonesia), hukum pidana vs perdata dan contract review.

The internet is an amazing gift for this 21st Century. It helps people in many ways, especially the Google search.
This presentation will help you mastering the basic effective google search.
It's not my original presentation as I also use Google to tailor-made this works.

UU No. 13 tahun 2003 mensyaratkan adanya Peraturan Perusahaan yang harus disahkan oleh disnaker tempat Kantor (Pusat) Perusahaan. Diharapkan format ini dapat membantu Perusahaan untuk mulai menyusun Peraturan Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi Perusahaan itu sendiri.

Mahasiswa seringkali mengalami disorientasi atau bahkan gagal dalam menemukan fokus dalam perjalanan hidupnya, terutama dalam mengejar sukses yang diimpikan.
Presentasi ini menggugah mahasiswa untuk mendefinisikan sukses mereka dan fokus pada hal-hal yang penting dalam mencapai sukses tersebut.

Dough Hall adalah seorang insinyur teknik kimia yang memulai karirnya sebagai eksekutif periklanan di Procter & Gambler selama 10 tahun dan kemudian mengembangkan sendiri biro konsultansi Eureka! Ranch.
Resensi Buku ini ditulis dengan menggunakan pendekatan statistika ilmiah dari berbagai klien Eureka tentang ilmu yang dibutuhkan dalam bisnis.

Selama ini, pengguna domain name sendiri seringkali kesulitan dalam mengakses dan mengatur email mereka, terutama jika menggunakan akses webmail dari penyedia jasa hosting mereka. Tulisan ini mencoba membantu untuk menggunakan account gmail anda untuk menerima dan mengirim email dengan alamat domain name sendiri. Dengan demikian, ruang email di hosting server domain name anda dapat diminimalkan karena langsung ditarik ke server gmail yang berkapasitas 50 GB tersebut.

Huruf hijaiyah ‫yang kita kenal selama ini sebenarnya adalah modifikasi atas susunan huruf yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran
Tulisan ini sebagai gambaran pembuka tentang nuansa apa saja yang dapat dijelaskan dari para huruf tersebut, terutama dari pandangan sufistik.

Perkembangan Internet telah merasuk ke era mobile. Semua hal menjadi semakin mudah diakses dan dishare sehingga perangkat mobile pun pada akhirnya harus kepayahan menerima berbagai informasi dengan level integritas maupun prioritas yang semakin tidak jelas. Era media sosial yang semakin cepat dan massif tersebut didorong perkembangannya oleh semakin banyak individu yang membutuhkan pengakuan eksistensi dengan cara melakukan re-posting atau forwarding berbagai berita yang sejalan dengan citra diri yang hendak dibangun para individu tersebut. Pengakuan eksistensi tersebut tidak didapatkan pada dunia nyata dikarenakan publik lebih sulit untuk tertipu pencitraan oleh individu tersebut, terutama karena mudah dilihat pada realitanya sehingga, dengan keras, publik kemudian menempatkan posisi individu tersebut pada level yang memang seharusnya ditempati individu tersebut. Memang tidak tertutup kemungkinan adanya individu yang dengan sengaja dan ikhlas berbagi informasi dengan tujuan agar kebaikan dapat tersebar dengan cepat. Namun biasanya semakin tinggi tingkat pemahaman individu ikhlas ini, maka akan semakin selektif berita ataupun kontak yang akan dibagikan. Sementara itu, kebutuhan akan pencitraan diri tersebut kemudian mendorong timbulnya berbagai informasi sampah, informasi yang sifatnya tidak benar, tidak terbukti, palsu dan mengakibatkan orang menjadi terkesima atau terpengaruh dengan apa yang diinformasikan tersebut. Informasi ini sudah dimulai dari jaman awal perkembangan Internet, dimana dahulu disebut sebagai Internet Worms, dan sekarang lebih sering disebut sebagai HOAX.

Reuni angkatan kampus baru saja berlalu. Banyak muka lama yang berubah dan tidak sedikit yang tetap mempertahankan ciri-cirinya. Ada yang sukses secara materi sementara ada juga yang kurang beruntung. Namun semuanya setuju untuk terus mempertahankan solidaritas angkatan ini.
Wacana yang bergulir adalah dibentuknya satu yayasan yang dapat menjadi badan hukum wadah berkumpul, berusaha dan saling menolong antar sesama anggota. Cari uang dan menyalurkannya bisa lebih mudah dan formal jika telah dibentuk yayasan. Nanti orderan proyek dapat dicarikan dari para anggota Yayasan tersebut.
Apakah benar begitu?
Tulisan ini akan memberikan gambaran sekilas tentang apa dan bagaimana Yayasan itu.

Pelaksanaan project telah lama menggunakan berbagai alat dan metode Project Management seperti Kurva S, CPM, JIT, dll.

Presentasi ini mencoba membantu proses pekerjaan Project agar tetap fokus pada hal utama (WIGs) dan tidak terjebak pada remeh-temeh kegiatan harian (Whirlwinds).