Hukum Islam

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara di dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak yang dialami oleh penduduk dunia, tak terkecuali penduduk Indoneesia yang mayoritas beragama Islam. Beragam dampak yang ditimbulkan tentunya mempengaruhi gaya hidup serta keseharian yang dilakukan, salah satunya adalah ibadah sholat dan lain-lain. Peneelitian ini mengkaji mengenai kontribusi Ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid memberikan solusi dari permasalahan yang timbul akibat Pandemi Covid-19. selain itu, bentuk kontribusi dari Ijtihad di masa Pandemi Covid-19 juga dapat dijumpai melalui pengimplementasiannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran serta manfaat dari eksistensi Ijtihad di masa Pandemi Covid-19 sebagai penyelamat jiwa (hifdzu an-nafsi) terutama dalam aspek beribadah.

In Islamic jurisprudence (fiqh), the right to choose a partner for a woman is set by families. This then becomes the spotlight of many circles who argue that fiqh is discriminatory against women. Muslim men have the right to decide with whom to marry. In contrary, Muslim women do not have such a right. Women right is taken over by parents in the name of Islamic law. In the World Conference on Population and Women in Cairo-Egypt in 1994, however, women were proclaimed to have their own reproductive rights that must be protected and maintained. One form of the demands of the reproductive rights is the right of women to determine their own life partner. This paper wants to examine the right to choose a husband for women from the perspective of Islamic law and international law on human rights. Keywords: the right to choose, women, Islamic law, human rights. Abstrak Dalam fiqih, hak memilih pasangan atau calon suami bagi perempuan di tentukan oleh wali. Inilah kemudian yang menjadi soro...

Abstrak Di Indonesia Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam pandangan hukum islam seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri namun dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Tujuan penulisan paper ini untuk mengetahui pagaimana pandangan Fiqih dan hukum positif Indonesia tentang poligami dan akibat hukum yang terjadi.

Abstrak Indonesia merupakan suatu negara yang dimana di dalamnya memiliki umat islam terbanyak didunia. Hal ini menjadikan syari'at Islam telah eksis dalam kehidupan dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu, Oleh karena itu, teriakan serta kenginan atau tuntutan yang didalamnya mengarah pada usaha untuk menganunkan atau penetapan syari'at Islam untuk menjadi hukum di Indonesia masih sering kita dengar. Namun perjalanan dalam penetapan atau menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia tidaklah mudah perlunya pertimbangan-pertimbangan dan butuhnya perjuangan serta perjalanan yang panjang untuk memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Dan bagaimana peluang serta tantangan positivisasi hukum Islam dan juga masyarakat muslim yang ingin menjadikan syariat Islam kedalam Hukum Indonesia. Kata kunci : Positivisasi, Hukum Islam, Pembaharuan PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem hukum yang dimiliki sebuah negara merupakan sebuah pondasi yang utama untuk menjalankan sebuah negara. Mengenai bernegara dan berbudaya merupakan sejarah dari sebuah negara yang tidak bisa terlepas begitu saja dan hingga terciptanya sistem hukum didalam negara. Karena bagaimana pun dengan adanya sebuah sejarah yang ada pada bangsa merupakan pijakan berhukum dimasa kini dan masa yang akan datang untuk membentuk sistem hukum bernegara. 1

Dalam upaya pengembangan hukum Islam yang mampu memandu semua dimensi kehidupan umat, baik ukhrawiah dengan segala macamnya, maupun duniawiah dengan segala macamnya memerlukan paradigma barn keilmuan. Dengan maju pesatnya ilmu dan teknologi yang mempengaruhi maju maju pesatnya pula kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Hukum Islam membutuhkan paradigma baru fiqih kontemporer. Tututan paradigma tersebut terasa menjadi lebih berat Mengingat masalah kontemporer Memang terasa pula lebih rumit keberadaannya dilihat dari per-spektif fiqih. Namun demikian tradisi fuqaha masa lalu yang mampu memandu terutama dinamika kehidupan pada zamannya, dapat dicontoh ulama fuqaha dewasa ini, sehingga problematika ke-hidupan keagamaan umat senantiasa terbimbing.

Keberadaan agama Islam tidak lepas dari dua sumber utama yang menjadi tolak ukur perbedaan, yaitu al-Quran dan segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. yang lebih sering disebut sebagai hadis. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama dalam kajian Islam.

Poligami merupakan realitas kehidupan yang ada di masyarakat, baik dilakukan secara legal dan resmi, atau secara sembunyi sembunyi dan illegal. Angka pasti kejadian poligami di Indonesia, sampai saat ini belum ada datanya. Berdasar data dari Kemenag RI1, jumlah yang mengajukan ijin berpoligami ke pengadilan pada tahun 2004 sebanyak 1.016 pemohon, tahun 2005 sebanyak 989 pemohon, dan 2006 sebanyak 1.148 pemohon. Tetapi angka ini jauh lebih rendah dari kenyataan poligami di lapangan, karena masih banyaknya pernikahan poligami yang bersifat sirri, yaitu tidak dicatatkan resmi ke KUA. Di luar negeri sendiri belum ada data resmi berapa angka kejadian poligami yang pasti, tetapi berdasar dokumentasi yang ada, praktek poligami terjadi disekitar 80% komunitas yang ada di dunia, termasuk Amerika Serikat.2 Di beberapa Negara seperti Arab Saudi, Mesir, praktek poligami adalah legal berdasar konstitusi di Negara tersebut. Sedangkan Negara lain seperti Jerman, secara tegas melarang praktek poligami. Sedangkan Indonesia, berdasar UU Pernikahan no 1 tahun 1974, membolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Alasan seseorang melakukan poligami sangatlah bervariasi, bisa karena alasan keyakinan dan kepercayaan agama, kebiasaan keluarga dan masyarakat, tradisi budaya, atau kebutuhan akan peningkatan populasi dan ekonomi agriculture. Pro dan kontra mengenai praktek pernikahan poligami ini terjadi, karena adanya perbedaan sudut pandang baik dari sisi agama, budaya, moral, dan hukum.

Mengenai sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum positif. Imam lbnu al-Qayim Al-Jauziah berpendapat dalam kitabnya I " lamAl-Muwaqqi " in bahwa : ‫االمُال‬ ‫ى‬ ‫َالف‬ ‫ذماء‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫الف‬ ‫ه‬ ‫ري‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫شٍادة‬ ‫هى‬ ‫ع‬ ‫تت‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫قُق‬ ‫ح‬ ‫ان‬ ‫فظ‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫قف‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫شارع‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ىٍم‬ ‫ع‬ ‫هللا‬ ‫ضي‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫صحاب‬ ‫َان‬ ‫شذَن‬ ‫را‬ ‫فاءان‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫حذان‬ ‫ذ‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫حذَد‬ ‫ان‬ ‫ى‬ ‫َالف‬ ‫فرَج‬ ‫ان‬ ‫ى‬ ‫َالف‬ .‫قيء‬ ‫َان‬ ‫حت‬ ‫رائ‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫خمر‬ ‫ان‬ ‫ى‬ ‫َف‬ ‫بم‬ ‫ح‬ ‫اان‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫زو‬ ‫ان‬ Artinya : "Sesungguhnya syari' tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi lelaki saja, baik mengenai darah,harta, paraj, dan had, bahkan para khulafa " urrasyidin dan sahahat r.a telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamr, dengan adanya bau dan muntah "

http://jubahhukum.blogspot.com/2014/02/sistem-pembuktian-menurut-hukum-pidana.html

Abstract

In the perspective of the Qur’an, the state as a necessary institution of Islamic rule as an effective instrument for realizing his teachings in a historical context. Form of the Khilafah is singular, in contrast to a Republican form of modern state or the monarchy or the others. In the Islamic system of government actually everything is based on the provisions of Personality ‘and every person has the right to run the government states. Furthermore, all the provisions and rules in the Islamic government that there is no basis of its provisions in the Qur’an, Sunnah, Ijma ‘, or Qiyas not be the basis and terms of the running wheel Islamic government itself.

Keyword : Khilafah, Islamic government

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur pergaulan hidup kaum muslimin . Hukum yang berlaku bagi semua orang yang memeluk agama Islam, di manapun mereka berada. Di Indonesia, kebebasan memeluk agama dilindungi oleh konstitusi Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
“(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Sehingga sebagai pemeluk agama yang dijamin oleh konstitusi berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan syariat agamanya masing-masing, termasuk para pemeluk agama Islam.
Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Globalreligiousfutures, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa.  Sehingga penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat, karena pada dasarnya secara tidak langsung kepercayaan yang dianut oleh seseorang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya sebagai warga negara, yang kemudian juga akan mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Hal ini sesuai dengan teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, dikatakan bahwa Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. . Sehingga dalam pembentukan undang-undang itu perlu memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dalam penerapannya dapat diterima dan dilaksanakan.
Dapat kita ambil contoh salah satu penerapan hukum Islam di Indonesia adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah atas dasar kebutuhan warga negara yang beragama Islam dalam mendapatkan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Dalam praktiknya Undang-Undang ini tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat, dan masih dapat dijalankan hingga saat ini karena memenuhi kebutuhan dan keinginan dari mayoritas masyarakatnya, yakni umat Muslim.
Secara umum kita mengetahui asas-asas dari hukum yaitu: asas lex superiori derogat legi inferirori, asas lex speciacialis derogat legi generalis, asas lex posterior derogat legi priori, dan lain sebagainya. Namun, bagaimanakah asas-asas yang berlaku dalam penerapan hukum Islam? Maka, dari itu dalam makalah yang berjudul “Epistemologi: Konsep Asas-Asas yang Berlaku dalam Penerapan Hukum Islam” akan membahas mengenai konsep asas-asas yang berlaku khusus dalam penerapan hukum Islam di Indonesia dalam sudut pandang epistemologi.

Dalam masyarakat Islam, sering timbul polemik antara adat yang diamalkan dengan syariat yang diwahyukan. Kerap kali dalam interaksi yang berlangsung akan berlaku proses penyesuaian agar adat yang diamalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kajian ini, pengkaji memfokuskan terhadap analisis adat perkahwinan masyarakat Murut Tahol Islam di daerah Nabawan, Sabah menurut perspektif hukum Islam. Asasnya, terdapat dua bentuk perkahwinan masyarakat Murut Tahol yang beragama Islam, iaitu pertama, berasaskan syariat dan yang kedua, berasaskan adat. Dalam perkahwinan berasaskan adat ini, terdapat empat bentuk adat iaitu pakalangan, limpuhu, bului dan tinauh. Justeru, bagi mencapai objektif yang ditetapkan, kajian berbentuk kualitatif ini mengaplikasikan kajian perpustakaan dan kajian lapangan. Pengumpulan data dijalankan melalui metode dokumentasi dan temu bual separa struktur. Data yang dikumpulkan telah dianalisis secara induktif. Hasil kajian mendapati terdapat adat perkahwinan masyarakat Murut Tahol beragama Islam yang menepati syariat seperti adat merisik, pemberian hadiah, kaedah pembayaran berian sampai mati dan poligami. Di samping itu, terdapat adat yang bertentangan dengan syariat seperti tamong pengayangan (tunang angkat), perkahwinan dengan sepupu dan sogit. Sehubungan itu, masyarakat Islam Murut Tahol perlu berhati-hati dalam pengamalan adat berkenaan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: Adat perkahwinan, Murut Tahol, sogit, perkahwinan sepupu, hukum Islam.

Setiap diri sepasang pria dan wanita yang melakukan perkawinan seharusnya didasari oleh cinta kasih di antara keduanya, sehingga menimbulkan dorongan untuk melahirkan generasi baru (anak) yang merupakan buah hati dan lambang kasih sayang yang tidak terbatas dari rasa cinta mereka. 1 Anak menurut hukum Islam adalah seseorang yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah untuk melanjutkan habitat umat manusia di permukaan bumi. Sulit dibantah apabila dikatakan, bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif dalam mengembangkan dan mempertahankan keturunan. 2 Namun perlu diingat bahwa keberadaan anak tentunya mengakibatkan adanya hubungan hukum secara timbal balik di antara kedua orang tuanya, yang dalam pemeliharaannya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, agar ia sehat jasmani dan rohani. Apabila kedua orang tua masih terikat hubungan perkawinan, maka pemeliharaan anak tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi setelah terjadi perceraian, pemeliharaan anak menjadi permasalahan yang masih kabur, terkadang membawa perselisihan dan hal-hal yang kurang baik, bahkan dalam menyelesaikan hak terhadap pemeliharaan anak tersebut bisa sampai ke pengadilan. Fakta tersebut sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat kita, apabila terjadi perceraian sehingga anak terkadang akan terabaikan. Hak pemeliharaan anak atau yang dalam bahasa fikih disebut h{ ad} a> nah merupakan salah satu permasalahan di kalangan para fuqaha' terjadi perbedaan pendapat dalam hal pemeliharaan anak setelah perceraian, terutama terhadap batasan umur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama di bidang-bidang hukum Islam sesungguhnya
telah teradi pada masa Sahabat Nabi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut masih daapat diatasi
dengan kebijakan politik dan legalitas ijmak. Namun selesainya masa sahabat, yang dikenal dengan masa tabi’in (kira-kira dimulai pada tahun 41 H.) perbedaan pendapat tidak bisa
diselesaikan seperti penyelesaian pada masa sahabat. Disinilah awal mula terjadinya proses
peralihan hukum islam dari bentuk ijtihad yang bertumpuk pada keagungan sahabat kepada
proses yang ilmiah dan terukur sampai lahirnya para imam-imam mazhab yang
mengkodifikasikan hasil-hasil pemikiran hukumnya dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra’y adalah dua bentuk pemikiran hukum yang mengantar terjadinya prose peralihan
itu. Masa itu adalah masa dimulainya usaha-usaha membentuk hukum islam agar sesuai dengan
kondisi masyarakat dan rasionalitas.
Kata Kunci : Ahl Al-Hadis dan Ahl Ra’y

Astronomi dan astrologisangatlahberbedameskikeduailmuinisama-samamengkajitentanglangitdanbenda-bendalangit.Astrologimempelajarihubungankedudukanrasi-rasibintang (zodiak) terhadapkarakterdannasibseseorang.Sementara, Astronomimempelajarilangitdanbenda-bendalangitdemi pengembanganilmupengetahuan.Dalamkacamatasains, perkembanganastronomisudahbanyakdikenalmulaidariteorigeosentrishinggateoriheliosentrisyang menjelaskantentangpergerakan planet-planet danmataharisebagaipusatnya.Namunternyata, faktabahwabumisebagai planet yangmengelilingimataharitelahdibahassejakzamanNabiMuhammad SAW dantelahdijelaskandalam Al-Qur’an berabad-abadlamanyasebelumditemukannyateoriheliosentris.
Dalam Islam, AstronomidikenalsebagaiIlmutas-yirdantelahdimanfaatkanuntukmenentukanwaktu-waktuShalat, menentukanarahKiblat, menentukanawalbulanQamariyah, danmenentukanterjadinyagerhana.SedangkanAstrologilebihbanyakdigunakandalammengungkapkankarakterdanramalannasibhidupseseorang yang biasadisebuthoroskop. Dalamkacamata Islam, mempercayairamalansepertiitudilarangdantidakdibenarkan

The discussion of this writing is about the role of fatwa in the development of Islamic law.
Fatwa is the product of mujtahids’thought to answer particular problems which emerge
among societies. Fatwa is closely related to pro and contra differences, it is due to several
factors, namely: different reference or quotation of hadits because of condition and place,
the difference of understanding the text, methodology, socio-cultural levels, socio-historical
and social stratification of the society where mujtahids live and the subjectivity of imams.
Owever, the difference becomes a contribution within the development of Islamic law itself.
due to the dispute, new ideas or thoughts emerge in Islamic law, as a result, Islamic law can
be dynamic law and it can be applied for long.

Pengadilan Agama yang merupakan tempat mencari keadilan bagi orang Islam yang berperkara (seperti perceraian, perkawinan, wakaf, dll) sudah seharusnya memiliki prinsip yang jelas, guna menjadi landasan bagi para hakim dan ahli hukum islam dalam mengawal penerapan hukum islam di pengadilan agama tersebut, dan menjadi barometer dalam penetapan keputusan.

Eksistensi teori merupakan salah satu tahapan yang sangat diperlukan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan dalam kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah-langkah penelitian. Seorang peneliti harus memiliki kesadaran yang tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Tidak sedikit peneliti pemula yang terhenti proses penelitiannya dikarenakan tidak memahami cara mendapatkan teori yang mendukung topik penelitiannya. Faktor lainnya adalah peneliti tersebut tidak memiliki sebuah rujukan referensi yang cukup sehingga dasar pijakan risetnya menjadi rapuh.

Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah, mahasiswa mampu menguasai teori-teori ushul fiqh yang dijelaskan oleh para ahli ushul dan mampu untuk menjelaskan kembali serta mengimplementasikannya di dalam masyarakat khususnya dalam menjawab berbagai problem keagamaan dan keislaman sehingga hukum Islam menjadi responsif kapanpun dan dimanapun ia berinteraksi dengan masyarakat (shalih li kulli zaman wa makan).

Islamic Law and Customary Law is part of the national legal system in addition to some other legal systems that also give meaning and role. But as a system and legal system, Islamic Law and Customary Law show a clear separation.Thus, both are standing alone and independent. The continuing development of both shows which of them can continue to exist and which of them is increasingly left behind or even reduced in terms of role.

Sebagai negara yang berpedoman kepada asas-asas hukum yang luhur, negara Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan sosial-masyarakat. Meski begitu, selalu saja terdapat permasalahan yang mengarah ke pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti dalam urusan perkawinan.

In Islamic jurisprudence (fiqh), the right to choose a partner for a woman is set by families. This then becomes the spotlight of many circles who argue that fiqh is discriminatory against women. Muslim men have the right to decide with whom to marry. In contrary, Muslim women do not have such a right. Women right is taken over by parents in the name of Islamic law. In the World Conference on Population and Women in Cairo-Egypt in 1994, however, women were proclaimed to have their own reproductive rights that must be protected and maintained. One form of the demands of the reproductive rights is the right of women to determine their own life partner. This paper wants to examine the right to choose a husband for women from the perspective of Islamic law and international law on human rights. Keywords: the right to choose, women, Islamic law, human rights. Abstrak Dalam fiqih, hak memilih pasangan atau calon suami bagi perempuan di tentukan oleh wali. Inilah kemudian yang menjadi sorotan banyak kalangan, bahwa fiqih sangat diskriminatif terhadap perempuan. Jika laki-laki muslim memiliki hak untuk menentukan dengan siapa dengan dia menikah, akan tetapi bagi perempuan muslimah hak untuk memilih pasangan tersebut diambil alih oleh orang tuanya atas nama hukum Islam. Padahal, dalam Konferensi dunia tentang kependudukan dan perempuan (ICPD) di Kairo-Mesir pada tahun 1994 perempuan memiliki hak reproduksinya sendiri yang harus dijaga dan dipelihara. Salah satu isi tuntutan hak reproduksi tersebut adalah hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Dengan demikian, tulisan ini ingin mengkaji hak memilih calon suami bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kata kunci: hak memilih, perempuan, Hukum Islam, HAM.

Adapun rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam materi makalah ini yang akan dijelaskan secara rinci antara lain sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud ekonomi syariah, ekonomi islam dan tujuannya?
2. Apa prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi syariah?
3. Bagaimanakah penerapan ekonomi syariah dalam teori dan praktik?
4. Bagaimana ekonomi syariah dilihat dari aspek fiqh mu’amalah?
5. Bagaimanakah dasar teori harga islami?
6. Bagaiamanakah pandangan islam mengenai menjual barang dibawah harga pasar?
7. Bagaimanakah konsep harga keseimbangan dalam islam?

Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan kepada ketua Pengadilan. Kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang Panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pemimpin pada kesekretariatan pengadilan, masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Dengan kedudukan seperti itu maka hubungan antara panitera dengan ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus (linear) atau garis komando dimana seluruh ketetapan ketua dilaksanakan oleh Panitera, tentu saja seorang panitera harus mampu menjadi konseptor sekaligus pekerja, karena ia sejatinya merupakan agen perubahan di sebuah Pengadilan. b. Tugas pokok Panitera Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dengan tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi, baik administrasi yang dilaksanakan secara manual maupun administrasi dengan sistem komputerisasi. Karenanya pada akhir-akhir ini tenaga kepaniteraan dituntut untuk menguasai dan mengembangkan kemanpuan di bidang

Syari’ah tidaklah dikatakan syari’ah jika tidak mempunyai tujuan dari implementasinya, yang hadir sebagai respon solutif terhadap problematika aktual zaman. Adanya maqasid syari’ah adalah sebagai tanda dan petanda adanya dialektika antara teks (nash) dengan realitas.Pengetahuan mengenai maqasid syari’ah bertujuan memahami teks dengan memahami tujuan dari teks mengeluarkan dalalah-nya, karena pengetahuan tentang syari’ah melahirkan pengetahuan tentang maqasid. Kajian mengenai maqasid syari’ah membawa kita kepada pemahaman tentang hakikat at-tasyri’, khususnya dalam ayat-ayat hukum. more click http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/elhikam/article/view/1386

Politik acapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih supermatif. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional.1 Politik mempengaruhi terbentuknya suatu hukum. Konvigurasi politik mempengaruhi dalam produk hukum. Begitu pula dalam proses hukum Islam menjadi hukum nasional. Legislasi hukum Islam di Indonesia merupakan upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Artinya, hukum Islam diangkat dan dikuatkan menjadi hukum negara. Islam merupakan salah satu agama yang dianut oleh masyarakat dunia saat ini dan termasuk di antara agama-agama besar di dunia. Banyak fase yang harus di lewati oleh hukum Islam di Indonesia, baik dari masa masa penerimaan, masa suram akibat politik kolonial Belanda, dan masa pencerahan dengan menjadikan hukum Islam sebagai salah satu alternatif utama yang dipercaya oleh pemerintah RI dalam upaya menciptakan hukum nasional.