POELITIK
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Jurnal Enam Bulanan Vol. 5 No. 1 2009
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Partai Politik Dan Pesta Demokrasi 2009
Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan
Presiden 2009 Di Indonesia
Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff
Partai Islam Dan Pemilu 2009
Lili Romli
Membaca Arah Konsolidasi Politik Partai Golkar Pasca
Pilpres 2009
Dedi Irawan
Politik Pasca Pemilu 2009: Pudarnya Politik Aliran
Ma’mun Murod Al-Barbasy
Politik Aceh Pasca Pemilu 2009
Tauiq Abdul Rahim
Komunikasi Politik SBY Melalui Media TV Dan Minat Memilih
Masyarakat Dalam Pilpres 2009
Erman Anom
9 7 71 9 7 8 0 6 3 0 4 5
ISSN 1978-063X
Jurnal Enam Bulanan Vol. 5 No.1 2009
Berperadaban Global Tanpa Demokrasi
Hari Zamharir
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Daftar Isi
No
I.
Dari Meja Penyunting
Hal
iii
Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih: Analisis
Pemilihan Presiden 2009 Di Indonesia
___________ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff
415
Partai Islam Dan Pemilu 2009
______________________________________ Lili Romli
444
Membaca Arah Konsolidasi Politik Partai Golkar
Pasca Pilpres 2009
____________________________________ Dedi Irawan
462
Politik Pasca Pemilu 2009: Pudarnya Politik Aliran
_______________________ Ma’mun Murod Al-Barbasy
480
Politik Aceh Pasca Pemilu
______________________________ Tauiq Abdul Rahim
493
VII. Komunikasi Politik SBY Melalui Media TV Dan Minat
Memilih Masyarakat Dalam Pilpres 2009
______________________________ Erman Anom, Ph.D
511
VIII. Berperadaban Global Tanpa Demokrasi
____________________________________ Hari Zamharir
524
II.
III.
IV.
V.
VI.
Jurnal Poelitik Volume 5/No. 1/2009
ii
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
PemilihAn UmUm dAn PerilAkU Pemilih:
AnAlisis PemilihAn Presiden 2009 di indonesiA
Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff
Abstract
This paper discusses and analyses Indonesia’s 2009 presidential election.
The central question raised is whether the results of 2009 legislative election
produce similar outcome in the presidential election? It is argued that the trend
of electoral pattern between the two elections are similar, and this is made
possible because of Indonesian electorates have become more rational in their
votings.
Keyword: ...................
Pendahuluan
Dalam sistem politik yang demokratis, rakyat memunyai hak untuk memilih
para wakilnya yang terhimpun dalam partai politik untuk duduk di parlemen,
memilih pemimpin yang akan memerintah negara tersebut, dan memunyai
hak untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri (hak dipilih). Hak
memilih dan dipilih ini bahkan merupakan salah satu indikator pembeda antara
sistem demokratis dan sistem lain yang dianggap non-demokratis (Huntington
989; Schmitter & Karl 99; Diamond 003). Kedua hal yang disebut ini
terangkum dan terlaksana dalam sebuah proses dan prosedur yang kemudian
dinamakan dengan pemilihan umum.
Oleh sebab itu, pemilihan umum merupakan mekanisme paling penting
sampai dengan saat ini --- dalam sistem politik modern --- yang bisa digunakan
1
Dosen FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten; mahasiswa
doktor ilmu politik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). E-mail: leoagustino@gmail.com
2
Associate Professor; Dosen sains politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. Sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Ilmu
Politik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS). E-mail: agus@ukm.my
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 415
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
oleh rakyat dalam membuat pilihan terbaiknya untuk memilih calon-calon
yang menurut pandangannya mampu menjalankan roda pemerintahan, baik
di tingkat daerah (Pilkada), dewan (Dewan Perwakilan Rakyat [DPR]/Dewan
Perwakilan Daerah [DPD]), maupun presiden beserta wakilnya. Dalam sistem
politik modern, tidak ada negara yang disebut sebagai negara demokratis (oleh
masyarakat internasional) apabila ia tidak mengadakan pemilihan umum.
Permasalahannya apakah pemilihan itu dilakukan dengan adil, transparan dan
jujur itu merupakan hal lain. Karena itu, ketika Perang Dingin berlangsung,
hampir semua negara berusaha untuk menyebut dirinya sebagai negara yang
demokratis dengan cara melaksanakan pemilihan umum yang berkala. Walau
pada saat yang lain, pemilihan umum itu dilakukan hanya untuk melegitimasi
tindakan nyata mereka sebagai rezim yang otokratik (Chehabi & Linz 998).
Indonesia adalah negara demokrasi yang telah mengadakan pemilihan
umum secara berkala berdasar pada konstitusi. Walau tidak berjalan sesuai
jadwal, namun dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan tersebut telah diusahakan
mengikuti keberkalaan, yaitu lima tahun sekali. Semenjak pemilihan umum
yang pertama pasca kemerdekaan, pada 955, Indonesia telah mengadakan
pemilihan umum sebanyak sepuluh kali. Dan pemilihan umum ke-0 ini
berlangsung pada April 009 guna memilih para anggota DPR, dan pada Juli
009 untuk memilih presiden beserta wakilnya. Pemilihan presiden yang
dilaksanakan secara langsung merupakan realita politik baru bagi rakyat
Indonesia, pemilihan ini merupakan kali kedua bangsa Indonesia memilih
pimpinan eksekutifnya secara langsung. Merujuk pada paparan singkat di
atas, penulis akan membahas mengenai pemilihan umum dan analisisnya
pada pemilihan presiden yang berlangsung di Juli 009. Pertanyaan pokok
yang hendak diangkat adalah sejauhmanakah perilaku pemilih menentukan
pemilihan presiden di Indonesia? Di samping itu, akankah kesejajaran elektoral
berlaku dalam pemilihan presiden di 009 nanti, dan bagaimanakah peranan
lembaga survei (dalam) membentuk perilaku pemilih merupakan pertanyaan
turunan yang turut dianalisis. Guna mensistematikkannya, maka pembagian ini
akan disusun seperti berikut yaitu, mengkaji kembali sistem pemilihan umum
di Indonesia --- di dalamnya pun akan diulas mengenai sistem kepartaian yang
pernah wujud; kedua, guna menganalisis pemilihan presiden, maka memahami
perilaku pemilih menjadi paparan wajib yang perlu dikupas; dan ketiga, analisis
pemilihan presiden berdasar beberapa fakta yang hadir selama ini.
416 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
sistem Pemilihan Umum di indonesia
Terdapat puluhan varian sistem pemilihan umum yang saat ini
diimplementasikan di dunia. Namun, secara sederhana terdapat tiga sistem
pemilihan yang sangat dikenal, yakni: (i) sistem pemilihan mayoritas plural
(plural-majority), (ii) sistem pemilihan semi-proporsional dan (iii) sistem
pemilihan perwakilan proporsional (proportional) (Agustino 007). Sistem
pemilihan mayoritas plural biasanya lebih memberikan penekanan pada sistem
perwakilan melalui penggunaan distrik pemilihan yang kecil dan beranggota
tunggal daripada proporsionalitas. Sebaliknya, sistem pemilihan perwakilan
proporsional menggunakan wilayah yang lebih besar dan beranggota banyak
serta memberikan hasil yang lebih proporsional. Dan, sistem pemilihan semiproporsional menawarkan pendekatan yang berbeda, serta berbagai campuran
dari model disebutkan pertama dan kedua. Dari tiga sistem pemilihan umum
ini, sejalan dengan perkembangan zaman dan pengetahuan manusia, maka
lahirlah varian yang terlembaga secara kokoh dalam pelbagai ragam bentuk dan
pelaksanaan. Namun, yang dikenal pasti atas varian ketiga sistem pemilihan
yang utama adalah sepuluh model turunan yang dapat dilihat dalam gambar .
Gambar 1 sistem Pemilihan Umum
Sistem Pemilihan Umum
Plural-Majority
Semi-Proporsional
Proporsional
First Past the Post
Paralel System
List Proportional
Representation
Block Vote
Limited Vote
Alternative Vote
Single NonTransferable Vote
Two Round System
Mixed Member
Proportional
Single Transferable
Vote
Sumber: Leo Agustino (008)
Secara sederhana, didapat simpulan bahwa sistem plural-majority
merupakan sistem pemilihan yang biasanya digunakan dalam sistem pemerintahan
presidensil. Sedang sistem proportional (-representation) merupakan sistem
pemilihan yang berwajah sistem parlementer. Jika mengikuti kerangka teori,
maka, Indonesia patut melaksanakan sistem pemilihan plural-majority. Dengan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 417
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
publik sebagai individu yang berdaulat dalam sistem demokrasi ikut serta
secara aktif dan independen guna mewujudkan pemerintahan yang responsibel
dan akuntabel.
Namun, pada masa negara Orde Baru berkuasa, sistem presidensil yang
diejawantahkan adalah sistem presidensil-berwajah-parlementer. Maksudnya,
sistem pemilihan umum yang dilaksanakan pada masa itu tidaklah memberikan
kesempatan yang terbuka dan langsung kepada warga untuk memilih kepala
pemerintahannya. Karena kepala negara/pemerintah dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwujudan aspirasi rakyat. Bahkan,
negara membuat aturan sendiri dengan menyatakan bahwa MPR adalah
lembaga tertinggi negara yang memunyai hak dan kewajiban untuk memilih,
mangangkat dan memberhentikan presiden. Maka dari itu, apa yang dimaksud
dengan presidensil dalam konteks negara Orde Baru tidaklah pernah wujud.
Karena pemilihan presiden tidak pernah dipilih langsung oleh rakyat.
Pada pemilihan umum 004 lalu belaku perubahan yang sangat
fundamental seiring dengan amandemen yang dilakukan oleh MPR masa itu.
Saat itu, bukan hanya anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi
pasangan calon presiden dan wakilnya pun turut dipilih secara langsung. Oleh
sebab perubahan tersebut, maka, ada lima pemilihan yang dilakukan oleh rakyat
Indonesia pada Pemilu 004. Pertama, rakyat memilih anggota DPR pusat;
kedua, memilih anggota DPR daerah provinsi; ketiga, memilih anggota DPRD
kota/kabupaten --- tempat mereka terdaftar/tinggal; keempat, memilih anggota
DPD; dan terakhir memilih pasangan presiden beserta wakilnya. Namun pada
waktu itu, terjadi kekacauan berpikir para pembuat undang-undang Pemilu,
sehingga sistem presidensil yang mestinya dijalankan melalui sistem pluralmajority di setiap tingkatannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemilihan DPD, misalnya, dilaksanakan dengan menggunakan sistem
semi-proporsional dengan varian turunan yang digunakan adalah Single NonTransferable Vote (SNTV). Sistem ini mirip dengan First Past The Post (FPTP),
namun dalam konteks proporsional. Secara sederhana, mungkin tidak terdapat
permasalahan dengan pelaksanaan sistem ini bagi sistem presidensil. Tetapi
jika dielaborasi lebih lanjut, maka, sistem ini telah melanggar makna DP[D] itu
sendiri sebagai lembaga perwakilan [D]aerah, yang semestinya dipilih sesuai
dengan jumlah Bilangan Pembagi Pembilang (BPP) jumlah rakyat --- yang
memiliki hak memilih --- tiap-tiap daerahnya. Huruf miring sengaja digunakan
418 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
untuk mempertegas perwakilan mana yang dipilih oleh pemilih. Apakah
perwakilan rakyat atau perwakilan daerah. Sebab, kedua-dua perwakilan ini
berbeda sistem pemilihannya. Pemilihan wakil ‘rakyat’ dan wakil ‘daerah’ akan
dijelaskan seterusnya setelah ini. Tetapi, yang berlaku pada pemilihan umum
004 adalah pengejawantahan sistem SNTV yang mengabaikan proporsi
jumlah keterwakilan. Akibatnya, siapapun yang memiliki suara terbanyak
akan melenggang dengan tanpa hambatan walaupun BPP-nya jauh dari yang
diamanatkan. Jika demikian, sebenarnya, seorang anggota DPD (senator daerah)
tidak cukup pantas mewakili daerah tersebut karena perikatan emosionalnya
dengan orang-orang di daerahnya amatlah kecil. Pertanyaannya, bagaimana
mungkin seorang anggota DPD bisa memperjuangkan tuntutan warga apabila
ia tidak dikenal di daerah pemilihannya sendiri?
Gambar 2 sistem Pemilihan Anggota dPd
Sistem Pemilu
Plural
Majority
Semi
Proportional
Paralel
Proportional
Representation
Single NonTransferable
Vote (SNTV)
DPD
Sumber: Leo Agustino (008)
Konstruksi pemilihan ini bertambah kacau ketika pemilihan anggota
DPR dan DPRD dilakukan melalui mekanisme proportional representation
(dengan daftar terbuka) yang bercorak rezim pemerintahan parlementer.
Pemilihan proporsional representasi dengan daftar terbuka awalnya bermaksud
agar adanya ikatan atau kedekatan batin antara pemilih dengan yang dipilihnya.
Asumsi yang hendak dibangun ialah dengan terpampangnya gambar para calon
legislatif yang akan dipilih, maka, pemilih akan dengan mudah mengenal
dengan pasti jejak-rekam (track records) calon-calon anggota dewan yang akan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 419
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dipilihnya. Implikasi positifnya ialah, ketika pemilih mengenal pasti jejakrekam calon legislatif sangat buram, maka mereka akan menghakimi calon
tersebut dengan tidak memilihnya. Kira-kira demikian logika yang hendak
dibangun melalui proporsional representasi dengan daftar terbuka. Tetapi yang
menjadi masalah bukan dalam logika tersebut. Logika itu logis dan rasional.
Kalkulasi politik masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan pendidikan
politik bagi warga. Masalah justeru muncul ketika Undang-undang No. tahun
003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mensyaratkan
bahwa seorang calon anggota legislatif—baik pusat maupun daerah—bisa
menjadi anggota dewan manakala jumlah suaranya telah memenuhi BPP yang
diisyaratkan dalam tiap-tiap daerah pemilihan (Dapil). Jika ternyata calon
tersebut memperoleh suara tetapi tidak mencukupi kuota yang disyaratkan,
maka jumlah bilangan suara tersebut dihibahkan pada calon bernomor urut
pertama. Bagian inilah yang kemudian dikritik dan direvisi oleh Undangundang Nomor 0 Tahun 008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang menitik beratkan pada makna DP[R] sebagai wakil [R]akyat. Jika
demikian, bukan BPP yang dijadikan syarat seseorang anggota partai dapat
duduk di Senayan melainkan sebarapa banyak jumlah suara yang diperoleh para
calon-calon tersebut. Di samping itu, logika BPP dalam konteks DP[R] sebagai
wakil [R]akyat juga menjadi sangat rancu dan tidak rasional dengan konsep
kedaulatan rakyat dalam semangat Reformasi. Oleh karena, logika BPP dalam
pemilihan anggota parlemen melalui UU No. /003 lebih mengedepankan
logika perwakilan ke[D]aerahan—bukan perwakilan [R]akyat—, tetapi yang
paling berbahaya dari itu semua adalah munculnya semangat (kedaulatan) elite
partai daripada sebaliknya.
420 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Gambar 3 sistem Pemilihan Anggota dPr/dPrd
Sistem Pemilu
Plural
Majority
Semi
Proportional
DPD/DPRD
(Kot/Kab)
Proportional
Open List
Proportional
Representation
Mixed Member
Proportional
(MMP)
Single NonTransferable
Vote (SNTV)
Closed List
Sumber: Leo Agustino (008)
Di luar itu semua, yang juga mesti diambil perhatian adalah kombinasi
sistem pemerintahan (presidensial) dengan sistem kepartaian multi-partai yang
digunakan secara bersamaan di Indonesia. Secara praktik, manakala sebuah
sistem presidensil dibentuk, maka terciptanya lembaga presiden yang kuat dan
independen adalah cita-citanya. Oleh sebab itu, secara konsepsual hal ini bisa
berlangsung ketika presiden tidak diganggu oleh tuntutan banyak kepentingan di
parlemen. Karenanya, parlemen dalam konteks sistem pemerintahan presidensial
mengamanatkan diberlakukannya sistem kepartaian yang sederhana, sistem
dua partai minimalnya. Sistem kepartaian semacam ini bermanfaat bagi
presiden untuk menetapkan pelbagai kebijakan berdasarkan independensinya.
Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan parlementer dengan dewan rakyat
memegang hak yang tinggi untuk menetapkan berbagai kebijakan yang hendak
dijalankan oleh eksekutif. Karena itu, perdebatan di dalam parlemen menjadi
berguna apabila di dalamnya tumbuh pergulatan wacana antara partai politik
yang memperjuangkan tuntutan dan kebutuhan rakyat konstitutennya. Untuk
lebih jelas mengenai hubungan penggunaan dan pemanfaatan antara sistem
pemerintahan dengan sistem kepartaian lihat gambar 4. Maka dari itu, dalam
sistem pemerintahan parlementer akan lebih cocok apabila sistem kepartaian
yang digunakan adalah sistem multi-partai. Masalahnya, di Indonesia untuk hal
ini—kombinasi penggunaan sistem pemerintahan dengan sistem kepartaian—
belum bergerak dari pemikiran yang tidak logis dan rasional.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 421
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Gambar 4 sistem Pemilu dan Perbandingannya Atas Partai
Sumber: Leo Agustino (2008� dimodiikasi dari kajian Norris (2002�.
Hingga sekarang ini, sejak dari 999, sistem presidensil yang dijalankan
di Indonesia, dikombinasikan dengan sistem kepartaian yang multi. Akibatnya,
turbulensi politik terus berlangsung dalam sistem politik demokrasi Indonesia.
Hal ini terjadi oleh karena presiden berusaha untuk mengakomodasi kepentingan
partai politik yang mendukung koalisinya. Ketakutan akan pencabutan
dukungan merupakan salah satu sebab dari akomodatifnya presiden. Tetapi, hal
ini menyebabkan presiden menjadi kurang wibawa, tidak kuat dan yang paling
berbahaya adalah tereliminasinya independensinya sebagai seorang eksekutor.
Perilaku Pemilih: sebuah Pendekatan Teori dan Perkembangannya
Tiga pendekatan teori yang seringkali digunakan oleh para sarjana
untuk memahami perilaku pemilih yakni, pendekatan sosiologis, pendekatan
psikologis dan pendekatan pilihan rasional (rational choice theory). Pendekatan
sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan
instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (i) status sosiekonomi (seperti
pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan klas), (ii) agama, (iii) etnik bahkan
(iii) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir ataupun pedalaman).
Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (960), Lazarsfeld
(968)—sekadar menyebut beberapa nama saja, memunyai kaitan kuat dengan
pilihan atau perilaku pemilih. Awalnya, penelitian mengenai perilaku ini
422 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dicetuskan oleh sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia yang
kemudiannya pendekatan ini sering juga disebut dengan Columbia’s school.
Kajian yang dilakukan oleh sarjana ilmu politik di University of Columbia ini
dibuat pada waktu pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada tahun 940,
dan mereka mendapati sebuah pola yang memunyai kaitan yang erat dengn
aspek-aspek yang dinyatakan di atas. Misalnya, dari segi klas, klas bawah
dan kelas menengah berkecenderungan untuk mendukung Partai Demokrat,
sementara klas atas menyokong Partai Republik (Lipset 960:305). Demikian
pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan
di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang
memeluk agama Katolik (Lazarsfeld 968:-).
Pendekatan kedua disebut dengan pendekatan psikologis, yang
dikembangkan oleh beberapa sarjana—Campbell et al. (960), Jaros & Grant
(974), Rose & McAllister (990) dan lainnya—dari Michigan University di
bawah The Michigan Survey Research Centre. Pendekatan ini tidak jarang
disebut sebagai Michigan’s school yang menerangkan bahwa perilaku pemilih
sangat tergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri
pemilih. �dentiikasi kepartaian adalah wujud dari sosialisasi politik yang bisa
dibina oleh orangtua, organisasi sosial kemasyarakatan dan lainnya. Sosialisasi
ini berkenaan dengan nilai dan norma yang diturunkan oleh orang tua, organisasi
sosial kemasyarakatan dan lainnya sebagai bentuk penurunan dan penanaman
kepada genarasi baru. Oleh sebab itu, pilihan seorang anak yang telah melalui
tahap sosialisasi politik (identiikasi kepartaian�, maka tidak jarang ia akan
memilih partai yang sama dengan yang dipilih oleh orangtuanya. Selain itu,
terdapat kecenderungan (dalam Michigan’s school ini) bahwa seseorang yang
telah mendapatkan sosialisasi politik lama kelamaan akan memiliki keyakinan
yang kuat terhadap partai yang dipilihnya (Campbell et al. 960:63). Untuk
kasus terhadap anak-anak, menurut Jaros dan Grant (19��:132�, identiikasi
kepartaian lebih banyak disebabkan oleh pengimitasian sikap dan perilaku
anak ke atas sikap dan perilaku orangtuanya. Hal ini juga terjadi di Inggris,
khususnya pada anak-anak pekerja atau klas buruh yang melakukan pencontohan
terhadap pilihan para orangtua mereka (Rose & McAllister 990). Untuk
kasus Indonesia, dalam pemilihan umum Orde Baru tertentu, kesetiaan para
anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tentara (ABRI) kepada Golongan Karya
(Golkar) tampak sangat jelas dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 423
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
lainnya (Leo Agustino 003).
Pendekatan ketiga, pendekatan pilihan rasional (rational choice theory)
yang dipopularkan oleh Downs (957) yang mengasumsikan bahwa pemilih
pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam bilik
suara, tanpa mengira agama, jenis kelamin, klas, latar belakang orangtua dan
macam sebagainya. Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa
tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang
bertanding, maka ia tidak akan melakukan pilihan pada Pemilu (Downs
957:6). Kajian Downs diperkuat oleh argumen Pappi dalam tulisannya
Political behavior: reasoning voters and multi-party systems (996) yang
menyatakan bahwa pilihan rasional dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di
mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan
didapatnya kelak, maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan
atau aktivitas kesehariannya. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon
atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan
pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih.
Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan
programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional
bagi pemilih.
Pemilihan umum di Indonesia, pada masa tertentu Orde Baru
dapatlah dikatakan lebih mendekati pendekatan pertama dan kedua. Walau
sebenarnya, perilaku pemilih di Indonesia, dalam pandangan penulis, lebih
mendekati pendekatan konsen-represif. Pendekatan konsen-represif ini lebih
mengetengahkan ajakan, himbauan, arahan dan bahakan (yang lebih jauh)
kalau tetap tidak mengikuti ketiga hal yang disebut pertama, maka negara Orde
Baru tidak segan-segan melakukan tindakan represif. Beberapa aktivitas yang
dilakukan oleh negara Orde Baru untuk membentuk perilaku pemilih antaranya
ialah melakukan memformulasi dan mengimplementasikan Peraturan Menteri
No. (Permen ) yang bertujuan agar semua PNS tidak boleh menjadi
anggota partai politik manapun, berbeda dengan masa sebelumnya. Untuk
memperkuat Permen tersebut, pemerintah juga melaksanakan Peraturan
Pemerintah No. 6 tahun 970 (PP No. 6/970) yang menetapkan bahwa semua
PNS harus memberikan loyalitasnya (hanya pada) Negara Kesatuan Republik
Indonesia, khasnya Pancasila. Jadi ‘loyalitas lama’—loyalitas pada partai, etnik
bahkan agama—digeser oleh ‘loyalitas baru’ yakni loyalitas pada negara dan
424 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Pancasila, sehingga berkembangnya istilah monoloyalitas. Untuk mendorong
keseragaman ideologi atas monoloyalitas, maka negara Orde Baru memulai
program indoktrinasi pada tahun 978 yang disebut dengan kursus Penataran
P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila). Kursus ini diwajibkan
di semua lembaga pemerintah, termasuk juga universitas-universitas negeri.
Bahkan, mengikut Ricklefs (005:604), agar menambah keyakinan penguasa
atas monoloyalitas, maka penataran P4 juga diharuskan pada setiap tempat
kerja non-pemerintah dan sekolah-sekolah. Dan, masih banyak lagi cara serta
metode yang dibuat oleh negara Orde Baru.
Walau beberapa instrumen konsen hegemoni sudah dilancarkan oleh
pemerintah tetapi perilaku mobiliasasi lain pun turut dijalankan. Pada Pemilu
tahun 97, umpanya, untuk menghindari kekalahan Golkar, maka menjelang
pemungutan suara, para pemilih secara terang-terangan diminta oleh aparat
desa untuk memilih Golkar (Liddle 99:37). Dan ketika hal ini tidak berjalan,
maka tentara dikerahkan untuk menciptakan tingkat kepatuhan warga dengan
cara menghadirkan ketakutan-ketakutan di kalangan warga manakala tidak
memilih partai dukungan pemerintah itu (Liddle 99:0). Tidak hanya itu,
jelang hari-H, untuk menyebar intimidasi yang lebih kuat, rumah-rumah
pimpinan partai digeledah oleh tentara dengan alasan mencari senjata-senjata
yang disembunyikan oleh mereka, walau pada akhirnya senjata yang dicari
tidak pernah ditemukan (Liddle 99:).
Manakala pendekatan konsen tidak berjalan dengan mulus, seperti
diungkap di atas, maka negara Orde Baru menggunakan instrumen berat lainnya
yakni kekerasan-kekerasan isik—terutama dilakukan oleh tentara. �nilah yang
kemudian dimaksud dengan pendekatan konsen-dan-represif. Jika dirumuskan
dapatlah dideinisikan sebagai perilaku pemilih yang terbentuk akibat mobilisasi
konsen hegemoni dan represif pemerintah.
Tetapi, konigurasi pendekatan perilaku pemilih ini berubah ketika terjadi
Reformasi pada tahun 998. Pemilih di Indonesia mulai beranjak dari tempatnya
ke arah perilaku pemilih rasional yang bersifat semu. Mereka menolak partai
pemerintah (Golkar), dan mengalihkan pilihannya kepada partai lain. Tetapi,
perpindahan ini bukan dilandaskan pada alasan program yang ditawarkan oleh
partai lain tersebut lebih baik atau menguntungkan pemilih, namun atas dasar
pembalasan dendam terhadap Golkar yang selama ini menindas mereka (Leo
Agustino 003). Babak baru pemilihan umum Indonesia dimulai pada tahun
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 425
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
004. Dengan merujuk pada amandemen Undang-undang Dasar 945 dan
sistem politik yang presidensil, maka pemilihan umum tidak lagi berwajah
parlementer. Selama delapan kali menyelenggarakan pemilihan umum, 955
hingga 999, tidak satupun daripadanya yang benar-benar menjalankan amanat
konstitusi. Sepanjang waktu itu, pemilihan presiden dilakukan di dalam ruang
(parlemen) sehingga mengabaikan hakikat presidensil itu sendiri. Nilai dan
kaedah perwakilan rakyat pada politik dalam ruangan telah diselewengkan oleh
para wakil rakyat, akibatnya tuntutan dan kebutuhan rakyat berhenti pada tingkat
wacana dan seminar. Tetapi kini, pada Pemilu tahun 004 sistem pemilihan
diubah, dan mempersilakan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden
yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di
pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih
presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)
dan DPD.
Persoalannya sekarang, manakala rasionalitas pemilih mulai tumbuh dan
berkembang, dengan sangat radikal pemerintah melembarkan lembaran negara
tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Impak yang dihasilkan
oleh Pilkada terhadap perilaku pemilih, dalam pendangan penulis, telah
menggiring rasionalitas ke arasnya yang terbelah-belah. Jika dilihat pemilih
perkotaan, maka bisa jadi bahwa perilaku pemilih sangat rasional—terutama
apabila dilihat dari tingkat pendidikan—mereka tidak ingin memilih calon
yang tidak memunyai visi, misi dan program yang jelas, tetapi juga masyarakat
enggan mencoblos calon yang banyak mengeluarkan uang hanya untuk
berkampanye. Karena logikanya, setelah mereka menang, maka pengembalian
modal adalah misi sekaligus program utamanya. Di sebalik itu, khususnya para
pemilih di daerah non-perkotaan (bisa ditambah variabel lain non-pulau Jawa,
tingkat pendidikan yang menengah atau bahkan rendah dan lain-lain misalnya),
perilaku rasional dalam memilih presiden pada pemilihan 004 kembali bergeser
pada perilaku pemilih yang tradisional atau bahkan emosional. Sebagai contoh,
seseorang pemilih akan memilih kepala daerah karena kebetulan sang calon
tinggal berdekatan dengan sang pemilih, atau pemilih memilihnya karena
calon satu keyakinan agama dengannya, ataupun satu jenis kelamin (khususnya
untuk calon kepala daerah yang perempuan), atau bisa juga seorang pemilih
digerakkan oleh satu daerah dengan calon dan pelbagai macam varian lainnya,
yang boleh jadi kesemua ini menihilkan program yang ditawarkan. Akibatnya,
426 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Pilkada menjadi arena baru kontestasi politik (Syarif Hidayat 006; Leo
Agustino 009).
Persoalannya sekarang, perilaku pemilih yang semakin terlihat rasional
pada 004, namun kembali bergeser ke arah pemilih tradisional dan emosional
setelah penyelenggaraan Pilkada pada pertengahan 005, pertanyaannya:
bagaimana halnya dengan perilaku pemilih pada pemilihan presiden 009?
Apakah visi, misi dan program yang ditawarkan masih relevan? Atau, janganjangan variabel lain seperti keterwakilan non-Jawa atau luar-Jawa jauh lebih
penting dalam menentukan perilaku pemilih tahun ini?
Analisis lembaga survei Pada Pemilihan Presiden 2009
Setelah pengunduran diri Soeharto pada 998, Indonesia telah melakukan
dua kali pemilihan umum, yaitu pada 999 dan 004. Sementara pada 999
menghasilkan PDI-P sebagai pemenang dalam pemilihan parlemen dan 004
memberikan kesempatan pada Partai Golkar untuk ‘kembali’ menguasai
lembaga legislasi tersebut. Sedangkan dalam lembaga eksekutif, pada 999,
pemilihan umum mengantarkan Abdurahman Wahid (Gus Dur)—pada paruh
pertama—sebagai presiden yang dipilih melalui beberapa ‘drama’ dan voting
(dalam ruangan) (van Dijk, 00; Schwarz, 004). Namun, akibat dari manuver
beberapa elite politik ‘dalam ruangan’ menyebabkan paruh akhir masa
kepemimpinan eksekutif diselesaikan oleh Megawati pasca diturunkannya
Gus Dur. Sedangkan pada 004, dengan sistem pemilihan umum yang
berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, kursi eksekutif dimenangkan
oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf kalla (JK) yang
didukung koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar (serta disokong pula
oleh beberapa partai lainnya). Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan hasil
pemilihan presiden tahun ini? Apakah koalisi Partai Demokrat dengan Partai
Golkar masih terus berlangsung? Jika tidak, bagaimana konstelasi politiknya—
koalisi antarpartai? Bagaimana pula dengan elit politik yang memunyai
keinginan untuk maju menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden tahun
009, seperti Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Sri Sultan), Wiranto,
JK dan lainnya? Pada bahagian inilah analisis mengenai pelbagai pertanyaan
di atas diulas.
Sejak 007 telah muncul beberapa nama di media nasional yang akan
maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakilnya pada 009 ini. Tetapi
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 427
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
nama-nama itu semakin sering dan keras tersiar pada akhir 008 dan awal
009 ini. Antaranya: Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati
Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Wiranto, Sutiyoso, Sri Sultan, Akbar
Tandjung, Yusril Ihza Mahendra, Prabowo Subianto, Din Syamsuddin, Sutrisno
Bachir, Suryadharma Ali, dan beberapa lagi lainnya. Selain keras tersiar nama,
jejak rekam dan visi beberapa tokoh tersebut juga santer terdengar. Tetapi
persoalannya, siapa berpasangan dengan siapa? Bagaimana kemungkinan
pasangan-pasangan tesebut berpeluang menjadi Presiden dan Wakil Presiden
RI 009-04? Masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa lembaga survei
kemudian menangkap sinyal ini dengan baik. Untuk keperluan tersebut mereka
melakukan beberapa penelitian berantai untuk memotret dan menemukan
jawaban sementara atas beberapa hal yang dipersoalkan di atas. Antara
lembaga-lembaga yang melakukan survei ialah: Lingkaran Survei Indonesia
(LSI) yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada bulan Oktober 007;
Lembaga Riset Informasi (LRI) bulan Mei 008; Lembaga Survei Nasional
(LSN) pun menyeminarkan hasil kajiannya di bulan yang sama (Mei 008);
bulan Juni 008 Indo Barometer turut memaparkan hasil kajian surveinya;
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan konferensi pers atas temuannya
dalam kajian mengenai pemilu 009—termasuk Pilpres—pada bulan Februari
009 dan beberapa lembaga penelitian lain yang mengkaji hal yang sama.
Lingkaran Survei Indonesia, pimpinan Denny JA, misalnya, mempublikasi
sekaligus melakukan konferensi pers hasil kajian lapangan lembaganya pada
Oktober 007. Kajian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) diawali dengan ulasan
mengenai tingkat kepuasan publik (responden) yang terus menurun terhadap
kepmimpinan SBY-JK. Saat dilantik menjadi pasangan presiden untuk periode
004-009 di bulan Oktober 004, kepuasan responden berada di atas 80%,
tetapi setelah tiga tahun berjalan kepuasaan itu merosot tajam menjadi 35,3%.
Hal ini menurut kajian mereka disebabkan oleh beberapa, yaitu: (i) kekecewaan
terhadap kinerja ekonomi, (ii) kemerosotan kinerja program pemberantasan
korupsi, (iii) rakyat meragukan kemampuan SBY mengatasi masalah bangsa
dan (iv) berjaraknya harapan dan kenyataan. Hasil kajian ini kurang lebih
sama dengan apa yang didapati oleh Lembaga Survei Nasional (LSN). LSN
memaparkan hasil kajiannya yang dilaksanakan dari hingga 4 Mei 008
di 33 provinsi pada akhir Mei 008 di Jakarta. Jumlah sampel dalam survei
ini sebanyak .5 orang, dengan teknik pengambilan sampel multistage
428 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
random sampling. Tujuan kajian LSN adalah untuk melihat tingkat dukungan
terhadap SBY—termasuk pilihan sampel atas pemilihan presiden—sekaligus
membandingkan dengan kajian yang sama yang pernah dilakukan oleh LSN
pada bulan Januari 008. Hasil kajian mendapati bahwa, apabila pemilihan
presiden dilaksanakan bulan Januari 008, maka SBY dipilih oleh 5.% sampel.
Namun, dalam survei LSN pada periode berikutnya (Mei 008) posisi teratas
tidak lagi dipegang oleh SBY, tetapi ditempati Megawati dengan sokongan
6.7% (pada survei bulan Januari 008, Megawati hanya mendapat dukungan
8% dan berada pada urutan kedua setelah SBY). Sedangkan SBY pada
periode ini hanya mendapatkan dukungan 6.4%. Urutan lengkap mengenai
tingkat dukungan responden terhadap para kandidat presiden Indonesia periode
009-04 adalah: Megawati (6.7%), SBY (6.4%), Sri Sultan HB X (6.9%),
Hidayat Nur Wahid (5.8%), Wiranto (5.%), Jusuf Kalla (4.%), Amien
Rais (3.7%), Abdurahman Wahid (3.4%), Sutiyoso (.7%), Akbar Tandjung
(.4%), tokoh-tokoh lainnya (3.5%) dan mereka yang mengatakan rahasia
atau belum memutuskan pilihan (swing voters) sebesar 3.3%. Selain itu,
LSN pun melakukan simulasi atas beberapa nama untuk dipasangkan menjadi
presiden dan wakil presiden Indonesia periode 009-04, yang didapati hasil
sebagai berikut: pasangan pilihan publik yang teratas SBY-Wiranto (47,9%),
SBY-Prabowo (45,7%), SBY-Hidayat Nur Wahid (44,5%), Megawati-Wiranto
(44,3%), Megawati-Sri Sultan (43,5%), Sri Sultan-Wiranto (4,3%), WirantoSri Sultan (4,%) dan Megawati-Prabowo (4%). Merujuk pada kajian ini,
maka beberapa nama yang telah mengerucut ialah SBY, Megawati, Sri Sultan,
Wiranto, Prabowo dan Hidayat Nur Wahid.
Indo Barometer pula mendapati hasil yang kurang lebih sama dengan
apa yang telah diteliti oleh Lingkaran Survei Indonesia dan LSN. Indo
Barometer yang mempublikasi hasil kajiannya pada 9 Juni 008 oleh
Direktur Eksekutifnya, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa hanya 3,3%
responden tetap menginginkan SBY sebagai presiden untuk periode 009-04.
Sebaliknya, yang tidak menginginkannya sebagai presiden berbilang 50,6%,
dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 8, persen. Survei yang dilakukan
oleh Indo Barometer berentang 0 hari mulai 5 Juni hingga 6 Juni 008, dengan
.00 responden di 33 provinisi, dan menggunakan metode multistage random
sampling. Mengenai siapa calon preiden yang akan dipilih oleh responden—
diajukan melalui pilihan terbuka, pilihan terbanyak jatuh kepada Megawati
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 429
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
(6,%), kedua, SBY (9,%), dan berturut-turut Wiranto (7,8%), Gus Dur
(5,3%), Sri Sultan (4,8%), Hidayat Nurwahid (3,9%), Amien Rais (,7%),
Prabowo Subianto (,5%) dan nama lain (4,5%) serta yang tidak menjawab
(4,3%). Hasil kaji silang dengan pertanyaan tertutup (pilihan nama sudah
ditentukan oleh Indo Barometer), ternyata nama Megawati pun berada pada
urutan pertama dengan perolehan persentase sebesar 30,4%, di susul berturutturut oleh SBY (0,7%), Wiranto (9,3%), Sri Sultan (8,8%), Gus Dur (6%),
Hidayat Nurwahid (4,9%), Amien Rais (4,3%), Prabowo Subianto (,8%),
Sutiyoso (,3%), Jusuf Kalla (,%) dan responden yang tidak menjawab
(,4%).
Bukan hanya melakukan penelitian mengenai kandidat presiden, Indo
Barometer pun melakukan survei atas beberapa nama yang popular disebut
sebagai calon presiden periode 009-04. Melalui pertanyaan terbuka diperoleh
hasil sebagai berikut Sri Sultan (,8%), Jusuf Kalla (0,7%), Hidayat Nurwahid
(7,8%), Wiranto (4,%), Yusril Ihza Mahendra (3,3%), Prabowo Subianto (3%),
Akbar Tandjung (,8%), Hasyim Muzadi (,8%), nama lain (7,%) dan yang
tidak menjawab (36,6%). Kajian Indo Barometer pada tahun sebelumnya juga
coba dibandingkan dengan tujuan mengukur tingkat popularitas calon presiden.
Hasil kajian mereka mendapati bahwa kenaikan suara yang signiikan—dalam
survei Indo Barometer—diraih oleh Wiranto. Sebelumnya, popularitas mantan
Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI (Menhankam Pangab)
pada survei Indo Barmeter bulan Desember 007, hanya 4,8%. Artinya,
kenaikan popularitas Wiranto mencapai 4,5%. Popularitas Megawati juga naik
dari 7,4% (pada survei yang sama bulan Desember 007) menjadi 30,4%.
Popularitas Sri Sultan sebagai capres juga terus naik dari mencapai 6,3%
menjadi 8,8 %. Sedangkan popularitas yang jauh menurun justeru dialami oleh
SBY. Hasil survei bulan Desember 007 menunjukkan bahwa responden yang
berniat untuk memilihnya kembali sebagai presiden berbilang 55,6%. Namun,
setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), popularitasnya menurun
jadi 36,3% saja.
Temuan Indo Barometer pada bulan Juni 008 memperkuat hasil
kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) dan
dipublikasikan pada 9 Mei 008. Hasil survei LRI memperlihatkan hal yang
sama dengan hasil Indo Barometer, bahwa popularitas SBY menurun cukup
drastis. Kajian LRI pada bulan Desember 007 menunjukkan keinginan
430 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
responden yang relatif tinggi untuk memilih SBY sebagai presiden pada
periode 009-04 dengan angka 44%, tetapi kemudian persentase tersebut
turun menjadi 35,60% pada bulan Mei tahun berikutnya akibat hal yang sama.
Namun demikian, survei LRI ini masih menempatkan popularitas SBY di posisi
teratas. Posisi kedua ditempati Megawati dengan memperoleh 5,5% suara
dari responden, Sri Sultan dengan 7,6%. Untuk memperoleh temuan kajian
seperti tersebut, LRI menggunakan metode multi-stage random sampling,
dengan jumlah sampel sebanyak .537 di 33 provinsi di seluruh Indonesia pada
pertengahan Mei 008. Di samping itu, survei ini juga merekamkan kriteria
pemimpin yang diinginkan rakyat yang di antaranya adalah: kejujuran (84%),
ketegasan (7%), dipercaya (6%), konsisten (44%) dan berintegritas (8%).
Pada 7 Februari 009 lalu, Lembaga Survei Indonesia melakukan
konferensi pers di Jakarta dengan tajuk ‘Efek Calon Terhadap Perolehan Suara
Partai Menjelang Pemilu 009’ yang tujuannya untuk menyampaikan hasil
penelitian mengenai pemilihan umum 009—di dalamnya turut pula dibahas
mengenai kandidat dan sikap pemilih terhadap calon yang diajukan oleh lembaga
ini. Berdasar survei polling sebelumnya yang dipublikasi pada bulan Oktober
007, SBY masih dinilai sebagai tokoh yang lebih mampu untuk menyelesaikan
pelbagai masalah mendesak saat itu dibandingkan calon-calon presiden lainnya.
Oleh karenanya, banyak responden yang percaya pada kemampuan SBY.
Hasilnya SBY mendapat sokongan 35%, diikuti oleh Megawati %, Amin
Rais 6%, JK 5,5%, Wiranto 5%, Sri Sultan 5% dan Sutiyoso %. Di samping
itu, SBY pun dinilai lebih bisa dipercaya oleh para responden yang ditanya oleh
LSI, dengan nilai 30,5%, Megawati 8,0%, Amien Rais 8,0%, JK 4%, Wiranto
3% dan Sutiyoso 0,5 persen. Selain itu, polling LSI juga menunjukkan bahwa
apabila pemilihan presiden dilakukan pada bulan Oktober 007 dan diikuti oleh
tujuh calon presiden, maka hasil polling tersebut menunjukkan SBY sebagai
pemenangnya, disusul dengan Megawati. Tetapi di luar dari itu semua, hasil
kajian LSI juga menunjukkan terus turunnya trend pemilih untuk memilih SBY.
Jika pada bulan Oktober 006 persentase pemilih yang akan memilih SBY
berjumlah 63%, pada bulan Oktober 007 menurun menjadi 55%. Sedangkan
trend pemilih untuk memilih Megawati justeru terus meningkat, dari 3% pada
bulan Oktober 006 menjadi 35,5% pada bulan Oktober 007.
Menguatnya pilihan rakyat kepada SBY pun terlihat pada hasil kajian
LSI pada bulan Februari 009 ini. Persentase yang diperoleh SBY pun boleh
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 431
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dikatakan mayoritas (50,3%)—dengan menggunakan kuesioner semi terbuka,
sedangkan calon lain yang masih santer hingga bulan Februari 009 berturutturut adalah Megawati 8,5%, Prabowo Subianto 4,3%, Sri Sultan 3,9%,
Wiranto 3%, JK %, Hidayat Nur Wahid ,7%, Amin Rais ,4% dan responden
yang menyatakan belum tahun 0,8%. Bahkan, merujuk data yang dipaparkan
oleh LSI, jika responden diminta untuk menentukan dua nama siapa yang pantas
menjadi presiden Indonesia pada periode 009-04, maka dua nama yang
saling bersaing tesebut adalah SBY dan Megawati. Gambar 5 menunjukkan
bagaimana persaingan keduanya sudah mulai diteliti sejak September 006 dan
mengalami luktuasi yang dinamis. Bahkan, di bulan Agutus 2008 persaingan
mereka semakin sengit di mana SBY memperoleh 45% sokongan responden
sedangkan Megawati mendapatkan 43%. Hal ini bisa dipahami akibat dari
naiknya BBM pada tahun tersebut. Tetapi, setelah itu popularitas SBY jauh
meninggalkan Megawati yang kini hanya memperoleh 3% berbanding
64%— sebenarnya suara Megawati mengalami trend peningkatan sejak bulan
September 006 hingga Agustus 008, tetapi kemudian meluncur perlahan
hingga pada angka yang diperolehnya sekarang.
Gambar 5 Trend sikap elektoral Terhadap sBY v megawati
Sumber: Bahan konferensi pers LSI, ‘Efek Calon Terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang
Pemilu 009’ (009).
Pertanyaannya sekarang apa yang dapat kita pelajari dari ini semua?
Dari banyak hasil kajian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kerucut nama
432 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
kandidat presiden Indonesia untuk periode 009-04 berada pada nama SBY
dan Megawati. Namun permasalahannya, sejauh mana kita dapat mempercayai
semua kajian ini adalah benar dan bukan hasil rekayasa ataupun penelitian
pesanan. Mengikut kerangka ini dan tanpa mengabaikan hasil kajian yang
telah dilakukan secara hati-hati dan ekletif, maka beberapa hal yang dapat
disampaikan penulis dalam bagian analisis ini. Pertama, tidak dapat dipungkiri
bahwa beberapa nama memang terus terjaga dan tidak bisa dihindari (mereka)
memiliki kekuatan dalam partai. Sebutlah nama Megawati yang bukan hanya
memiliki kharisma di dalam partainya tetapi juga di luar partai. Megawati tidak
hanya akan melenggang dengan mulus sebagai calon presiden yang diusung oleh
PDI-P—mengingat perolehan suara parlemen pada dua pemilihan sebelumnya
(999 dan 004) adalah 3,97% dan 8,3%, sehingga memungkinkan baginya
untuk maju dalam pemilihan presiden Juli 009 tanpa kendala—tetapi juga
bisa melakukan koalisi dengan partai lain yang berimbas pada berkurangnya
kemungkinan terbentuknya koalisi bagi partai pesaing lain. Dalam posisi seperti
ini, JK tidak bisa diabaikan. Kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar
yang memiliki suara lebih dari 0%-an pada dua pemilihan sebelum ini (5,76%
pada 999 dan ,6% pada Pemilu 004) memungkinkan juga berlaku sama
dengan apa yang akan dilakukan oleh Megawati. Sedangkan partai-partai lain,
tanpa mengecilkan hati, seperti PKB (yang mendapat suara dalam pemilihan
parlemen sebesar 0,6%), PPP (8,6%), Partai Demokrat (PD, 7,46%), Partai
Keadilan Sejahtera (7,0%) maupun PAN (6,4%), masih jauh dari kemampuan
untuk mengusung ketua umumnya sebagai kandidat presiden. Apalagi beberapa
partai yang disebutkan terakhir masih (terus� diselimuti konlik internal.
Kalaupun mereka bekerja keras, maka hasilnya tidak akan sama dengan koalisi
strategis model PD dan Partai Golkar 004.
kesejajaran elektoral dalam Pemilihan legislatif dan Pemilihan
Presiden
Keputusan KPU atas pemilihan legislatif 009 menunjukkan pola yang
relatif sama dengan hasil pemilihan legislatif pada 999 dan 004, yaitu
mewujudnya sistem multi partai dengan tidak menghadirkan partai mayoritas.
Mengikut hasil revisi KPU tentang parti politik yang lolos parliamentary
threshold (.5% perolehan suara sah) pada 9 Mei 009, hanya sembilan partai
yang mendapat kursi. Mereka adalah Partai Demokrat mendapat 50 kursi (hasil
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 433
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
penghitungan sebelumnya sebelumnya memperoleh 48 kursi), Partai Golkar
07 kursi (sebelumnya 08 kursi), PDI-P 95 kursi (sebelumnya 93 kursi), PKS
57 kursi (sebelumnya 59 kursi), PAN 43 kursi (sebelumnya 4 kursi), PPP 37
kursi (sebelumnya 39 kursi), PKB 7 kursi (sebelumnya 6 kursi), Gerindra 6
kursi (sebelumnya 30 kursi), dan Hanura 8 kursi (sebelumnya 5 kursi) (lihat
Tabel ). Ketiadaan partai mayoritas tentu saja akan berimbas kepada hadirnya
fragmentasi dan polarisasi kekuatan politik di parlemen. Dan, ini berlaku pada
semua Pemilu pasca-Orde Baru.
Tabel 1: keputusan kPU mengenai Pemilihan legislatif 2009
no.
.
.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Partai politik
Partai Demokrat
Partai Golongan Karya
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Hati Nurani Rakyat
suara
.634.588
5.083.057
4.583.55
8.49.45
6.8.0
5.488.78
5.77.433
4.639.653
3.95.9
Persen
0.8
4.5
4.
7.9
6.0
5.3
4.98
4.5
3.8
kursi
50
07
95
57
43
38
7
5
8
Sumber: Kompas ( Juli 009).
Di samping adanya persamaan akan fragementasi dan polarisasi pasca
pemilihan legislatif 009 dan impaknya pada lanskap politik, beberapa
perbandingan hasil pemilihan legislatif 009 dengan pemilihan sebelumnya
patut juga dibahaskan. Setidaknya, ada beberapa hal yang penting untuk
dibahas. Pertama, terjadinya perubahan konigurasi politik di parlemen akibat
melejitnya suara PD. Dalam pemilihan legislatif 009 PD menempati urutan
pertama menggantikan posisi Partai Golkar yang memenangkan pemilihan
legislatif tahun 004. Partai yang mengusulkan SBY dalam pemilihan presiden
tahun 004 ini adalah satu-satunya partai yang mendapat peningkatan suara
pemilih dari 8.455.5 (0.36%) menjadi .634.588 (0.8%) pada pemilihan
legislatif 009, sekaligus satu-satunya partai yang boleh mengusulkan capres
dan cawapres tanpa berkoalisi karena memunyai kursi di parlemen sebanyak
minimal 0%. Sedangkan, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP dan PKB mengalami
penurunan dukungan suara. Golkar, misalnya, kehilangan 9.397.700 suara, PDI434 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
P pula kehilangan 6.443.374 suara, PKS kehilangan 75.568 suara, PAN turut
kehilangan .075.04 suara, PPP dan PKB masing-masing kehilangan 3.759.98
suara dan 6.8.3 suara. Dari angka-angka ini dapatlah disimpulkan bahwa
tiga partai yang kehilangan banyak suara adalah Golkar, PKB dan PDI-P.
Selain bertukarnya urutan partai dalam parlemen dan hilangnya suara
pada hasil pemilihan legislatif 009 adalah terlemparnya beberapa partai besar
ke peringkat partai medioker dan hilangnya beberapa partai politik. PKB adalah
partai yang mengalami kemunduran terburuk, karena partai ini terlempar dari
urutan tiga pada perolehan suara Pemilu 004 ke urutan tujuh pada pemilihan
legislatif 009. Manakala partai yang tidak mendapatkan kursi ialah PBB, PBR,
PDS, PKPB, PKPI, PPDK, PNI Marhaenisme dan Partai Pelopor (lihat Tabel
). Sedangkan partai baru yang mendapat tempat di parlemen adalah Partai
Gerindra dan Partai Hanura (lihat Tabel ). Dua partai ini memang bekerja keras
untuk memperoleh posisi yang terbaik dalam pemilihan legislatif 009 sebab
kedua-dua partai ini memunyai keinginan untuk mencalonkan tokohnya masingmasing (yakni Prabowo Subianto dan Wiranto) sebagai calon presiden.
Tabel 2: Perolehan suara Partai dalam Pemilu 2004
no Partai Politik
3
4
5
6
7
8
9
0
3
4
5
6
7
8
9
0
Partai Golkar
PDI Perjuangan
PKB
PPP
Partai Demokrat
PKS
PAN
PBB
PBR
PDS
PKPB
PKPI
PPDK
PNBK
PP Pancasila
PNI Marhaenisme
PPNUI
Partai Pelopor
PPDI
Partai Merdeka
keputusan kPU
suara
%
4.480.757
.58
.06.69
8.53
.989.564
0.57
9.48.764
8.5
8.455.5
7.45
8.35.00
7.34
7.303.34
6.44
.970.487
.6
.764.998
.44
.44.54
.3
.399.90
.
.44.40
.6
.33.654
.6
.30.455
.08
.073.39
0.95
93.59
0.8
895.60
0.79
878.93
0.77
855.8
0.75
84.54
0.74
kursi
8
09
5
58
57
45
5
3
5
-
keputusan mk
%
kursi
3.7
8
9.8
09
9.45
5
0.55
58
0.36
55
8.8
45
9.45
53
.00
.36
4
.8
3
0.36
0.8
0.9
4
0.8
0
0.00
0
0.8
0.00
0
0.36
3
0.8
0.00
0
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 435
POELITIK
3
4
PSI
PIB
PPD
PBSD
Total
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
679.96
67.95
657.96
636.937
113.462.414
0.60
0.59
0.58
0.56
100.00
550
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0
0
0
0
550
Sumber: I Made Leo Wiratma (004:43).
Seperti sudah disinggung secara singkat di atas, bahwa satu-satunya
partai yang bisa mengajukan calonnya sebagai pasangan calon presiden dan
wakil presiden adalah PD. Hal ini disebabkan amanat UU.No. 4 tahun 008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya Pasal 9 yang
menyatakan bahwa diperlukan perolehan suara minimal 5% dari suara sah
dalam pemilihan legislatif tahun 009 sebuah partai atau koalisi partai dapat
mengajukan capres. Sebuah partai atau koalisi partai juga dapat mengajukan
capres bila memunyai kursi di parlemen sebanyak minimal 0%. Oleh karena
itu, setiap partai yang tidak memenuhi persyaratan 5% dari suara sah dalam
pemilihan legislatif 009 atau 0% dari jumlah kursi DPR dan ingin mengajukan
capres, maka diwajibkan untuk membentuk koalisi. Namun demikian, koalisi
tidak boleh hanya dipandang dari sisi kepentingan partai politik untuk
mengajukan calon presiden dan calon wakil presidennya (capres dan cawapres),
tetapi mesti dipandang lebih dari logika sederhana tersebut. Gabungan suara
partai juga harus dilihat sebagai upaya elit politik untuk menghasilkan koalisi
yang kuat di DPR yang akan mendukung dan melancarkan tugas presiden dalam
menjalankan sistem pemerintahan presidensil. Amalan di pelbagai negara
menunjukkan bahwa sistem presidensil akan bekerja sangat efektif jika hanya
ada dua partai (Norris 00:45).
Perkembangan politik menjelang pemilihan presiden 8 Juli 009 begitu
panas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pecahnya pasangan
SBY-JK untuk tetap bersatu dalam pemilihan presiden periode 009-04 yang
berdampak pada bubarnya koalisi PD dan Partai Golkar. Kedua, spekulasi
besar bergabungnya Partai Golkar dengan PDI-P untuk menghentikan
kedigdayaan SBY. Sebab, beberapa hasil polling lembaga survei menyatakan
bahwa kemenangan PD dalam pemilihan legislatif 009 bukan karena kekuatan
mesin partai, tetapi lebih disebabkan oleh igur SBY itu sendiri. Tetapi
permasalahannya, kedua-dua petinggi partai ini, baik JK maupun Megawati
enggan untuk mengalah menjadi orang nomor dua di negeri ini. Mereka tetap
436 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
pada pendirian pertama, presiden sebagai harga mati. Untuk beberapa waktu Jk
agak kelimpungan dengan tidak kunjung berkoalisinya Partai Golkar dengan
PDI-P. Ada nuansa beliau ingin kembali bergabung dengan PD, tetapi tidak
terlaksana. Ketiga, semakin menguatnya calon alternatif, Prabowo dan Wiranto,
sebagai wakil presiden setelah keduanya tidak berhasil membujuk PKB, PAN
dan PPP (yang tidak memunyai keinginan mencalonkan kadernya sebagai
calon presiden) untuk mengusungnya menjadi presiden. PKS tidak didekati
oleh mantan perwira tinggi militer ini sebab selepas penetapan keputusan hasil
pemilihan legislatif, PKS sudah merapat ke PD.
Sebelumnya PAN, PKB dan PPP sudah menyiapkan kadernya untuk
menjadi presiden ataupun wakil presiden. PAN, umpamanya, telah jauh-jauh
mempromosikan Sutrisno Bachir untuk menjadi calon presiden. Tetapi karena
ada permasalahan internal partai, akhinya PAN berkoalisi dengan partai
incumbent. Demikian pula dengan Suryadarma Ali dari PPP dan beberapa tokoh
muda PKB—untuk menjadi wakil presiden—urung maju dalam pemilihan
presiden periode 009-04 disebabkan gejolak dalaman partai mereka
masung-masing. Ringkas kata, setelah melalui lobi, konsesi dan pembicaraan
panjang antarelit partai, maka didapatlah tiga pasangan calon yang maju dalam
pemilihan umum presiden 8 Juli 009. Mereka adalah pasangan Megawati
dan Prabowo (mendapat nomor urut di KPU dengan slogan Mega-Pro) yang
diusung oleh PDI-P dan Gerindra perolehan jumlah kursi diparlemen sebanyak
0; kedua, pasangan SBY dan Budiono (nomor urut dengan slogan SBYBudi) yang diusulkan oleh PD, PKS, PAN, PKB, dan PPP dengan perolehan
jumlah kursi di parlemen sebanyak 35; dan ketiga pasangan JK-Wiranto
(nomor urut 3 dengan slogan JK-Win) yang disokong oleh Partai Golkar dan
Hanura perolehan jumlah kursi di parlemen sebanyak 5.
Catatan penting setelah munculnya ketiga-tiga pasangan calon presiden
wakil presiden seperti tersebut di atas, hadir dari pasangan SBY-Budiono,
selain munculnya tiga mantan perwira tinggi militer. Untuk hal yang disebutkan
pertama, ini tercetus karena SBY tidak menggandeng satu pun kader dari
partai komponen koalisi. Padahal, ketika partai komponen berkoalisi dengan
incumbent presiden, tidak sedikit yang berharap-harap kadernya menjadi wakil
presiden bagi SBY. PKS, misalnya, yang telah mempersiapkan beberapa nama;
namun, dari banyak nama, Hidayat Nur Wahid-lah yang paling santer terdengar.
Kenyataan ini tidak terlalu mengherankan karena beliau adalah tokoh terkemuka
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 437
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
PKS dan ketua MPR periode 004-009. Persiapan mencalonkan kader partai
sebagai wakil presiden bagi SBY turut pula dilakukan oleh PAN, PPP juga PKB,
tetapi akhirnya SBY menetapkan Budiono (guru besar ekonomi dari UGM
dan manten petinggi negera) untuk menjadi wakilnya. Kedua, munculnya tiga
jenderal di mana dua di antaranya diduga melakukan pelanggaran HAM berat
semasa menjabat di posisinya masing-masing, menyeruakkan kegundahan
kembalinya rejim pra reformasi. Apatah lagi, terdengar kabar bahwa keluarga
Cendana menyokong Prabowo untuk berkuasa (George Junus Aditjondro,
Suara Pembaruan, 0 Maret 009).
Di luar pelbagai kegundahan, isu neoliberal yang dilekatkan pada
pasangan SBY-Budiono, kampanye yang serba mahal namun pada akhirnya
pemilih (voters) pulalah yang menentukan pasangan calon mana yang dipilihnya
sebagai presiden. Keputusan cepat (quick count) beberapa lembaga survei
beberapa menit setelah penghitungan suara dimulai, seperti: Lembaga Survei
Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), LP3ES—hanya menyebut
beberapa nama saja—menunjukkan kemenangan pasangan SBY-Budiono
melalui satu putaran (ketika makalah ini diserahkan pada redaksi, pada 3 Juli
009, keputusan resmi KPU mengenai pemenang pemilihan presiden belum
diumumkan); termasuk juga tim kampanye nasional Megawati-Prabowo (lihat
Tabel 3).
Tabel 3: hasil hitung Cepat Beberapa lembaga survei
Pemilihan Presiden
lingkaran
survei
indonesia
lembaga
survei
indonesia
lP3es
Cirus
metro TV
MegawatiPrabowo
7.7%
6.57%
7.40%
7.49%
6.3%
4.7%
SBYBudiono
60.7%
60.8%
60.8%
60.8%
58.5%
49.74%
JKWiranto
.55%
.6%
.3%
.33%
5.8%
8.96%
Sumber: Kompas (9 Juli 009).
438 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
Tim
kampanye
nasional
mega-Prabowo
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Dari hasil perolehan suara dapat di analisis beberapa karakter umum pemilih
di Indonesia. Pertama, perilaku pemilih yang tempat tinggalnya berhampiran
dengan pasangan calon yang berkompetisi akan menyokong pasangan calon
tersebut. Misalnya, TPS 6 di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tempat
Megawati tinggal diperoleh keputusan Megawati-Prabowo mendapat 0 suara,
SBY-Budiono 89 suara, dan JK-Wiranto suara. Demikian pula dengan TPS
tempat Prabowo memilih (TPS 0 di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten
Bogor) pasangan Megawati-Prabowo memperoleh 65 suara, SBY-Budiono 97
suara, dan JK-Wiranto hanya mendapat 3 suara. Ini berlaku juga di TPS di
mana SBY, Budiono, JK dan Wiranto memilih. Dalam konteks teori, perilaku
pemilih yang berada satu TPS atau berhampiran TPS-nya dengan tempat
tinggal calon (dalam hal ini presiden ataupun wakil presiden) dan memilihnya,
maka perilaku ini dalam kajian voting behavior termasuk dalam pendekatan
sosiologis. Penekanan terpenting dalam stelsel ini berkait dengan beberapa
hal yang salah satunya adalah lokasi atau wilayah tempat tinggal sang calon
mempengaruhi pilihan pemilih.
Potret lain mengenai perilaku pemilih yang menarik diungkap adalah
redupnya wibawa pondok pesantren selama ini memunyai pengaruh dan wibawa
bagi santri dan masyarakat sekitr, kini tidak lagi menjadi rujukan bagi pemilih
(Tempo 9 Juli 009). Sebagai contoh, pada Mei 009 beberapa pengasuh
pondok pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama mengadakan pertemuan di
Surabaya dengan kata akhir pertemuan tersebut adalah mendukung pasangan
JK-Wiranto sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 009-04.
Keputusan beberapa pengasuh pondok pesantren dan ulama NU ini kemudiannya
ditandatangani oleh 0 kiai NU. Antaranya KH. Anwar Mansyur (Lirboyo,
Kediri), KH. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH. Zainudin Jazuh (Ploso,
Kediri), KH. Muchid Muzadi (Jember), KH. Miftahul Akhyar (Surabaya), dan
KH Achmad Subadar (Besuk, Pasuruan). Setelah ditandatangani keputusan ini
disampaikan pada santri dan warga sekitar. Wal hasil, pasangan JK-Wiranto
menang di semua pondok pesantren tersebut, namun tidak di luar pondok. Padahal
selama Orde Baru dan awal reformasi cara ini sangat ampuh untuk mendulang
suara. Misalnya, di 0 TPS di luar pondok Lirboyo, Megawati-Prabowo
mendapat 895 suara, SBY-Budiono meraup .987 suara, dan JK-Wiranto hanya
39 suara. Demikian pula halnya dengan warga di sekitar pondok pesantren
NU, Salaiyah Syai’iyah, Situbondo, di TPS 01 yang berjarak sekitar 500 meter
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 439
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dari pesantren, pasangan SBY-Budiono mendapat 9 suara, yang menang tipis
dari JK-Wiranto yang memperoleh 07 suara. Sedangkan, pasangan MegawatiPrabowo hanya mendapat 3 suara. Di TPS 33 dan TPS 34 di Dusun Gelidik,
masih di wilayah pondok, SBY-Boediono mendapat 63 suara, sedangkan
pasangan JK-Wiranto hanya 8 suara. Di empat desa sekitar pondok pun
(Desa Banyuputih, Sumberanyar, Sumberwaru, dan Wonorejo) SBY-Boediono
tetap unggul (dengan 0.00 suara), dibandingkan JK-Wiranto (3.63 suara)
dan Megawati-Prabowo (3.647 suara). Walau tidak dapat dipungkiri di semua
lingkungan pondok NU, pasangan JK-Wiranto mendapatkan kemenangan yang
gilang gemilang.
Merujuk pada realita yang tergambar di atas, satu hal yang dapat
disimpulkan bahwa perilaku pemilih Indonesia sudah berubah, khususnya
masyarakat di sekitar pondok pesantren. Masyarakat yang berhampiran tempat
tinggalnya dengan pondok tidak lagi memilih berdasar fatwa kiai, seperti masamasa sebelum ini. Mereka sudah mulai memilih berdasar rasionalitasnya bukan
emosionalitas yang kerap berwajah tradisional dan feodal. Jika pada masyarakat
desa yang tradisional perilaku pemilih sudah berubah begitu drastik, maka dapat
dipastikan pemilih di perkotaan ataupun di daerah melting pot turut berubah ke
arah yang lebih rasional. Walaupun pernyataan ini hipotetik, tapi setidaknya ia
merupakan potret yang sedang berlaku di Indonesia. Pertanyaannya, di mana
masyarakat mendapatkan pendidikan politik sehingga berhasil merubah perilaku
mereka secara transformatif? Boleh jadi jawabannya terletak dari keberhasilan
pelaksanaan Pilkada sebagai sebuah prosedural politik.
simpulan
Untuk memahami dan menjelaskan pemilihan umum dan perilaku pemilih
di Indonesia, pelbagai aspek perlu diambil perhatian guna dihubungkaitkan
satu dengan lainnya. Walau memang pemilihan umum telah berjalan sebanyak
sembilan kali, namun dari semua pemilihan tersebut memberikan pelajaran dan
makna yang berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan perilaku pemilih.
Selalu saja ada satu atau dua golongan/kelompok yang setia pada partai dan
memilih partai tersebut dengan keyakinan penuh, tetapi kelompok ini tidak
banyak. Saat ini pemilih yang melakukan pilihan pada detik-detik akhir
semakin bertambah jumlahnya. Bahkan dalam detik tertentu, mereka dapat
mengurungkan niatnya menjadi pemilih manakala—setelah diperhitungkan
440 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dengan caranya—partai atau calon yang berkompetisi tidak memberikan makna
apa-apa padanya. Makna dalam konteks ini tidak hanya bersifat peribadi,
tetapi juga bisa bercirikan agama, etnik, ras dan lainnya. Untungnya saat ini,
pendekatan konsen-represif tidak lagi dilakukan oleh negara sehingga pilihan
kali ini lebih jujur dalam menilai partai serta calon yang bertanding.
Penilaian pemilih atas partai, khususnya calon presiden, pada masa lalu
sangat mungkin dibentuk sosialisasi politik atau kedekatan sosiologis, tetapi
kini pertimbangan untuk memilih calon presiden bisa dengan instan diperoleh
melalui efek ekoran dari political marketing dan pelbagai macam hasil (polling)
survei. Dari uraian di atas terjawab bahwa kesejajaran elektoral telah berlaku
dalam pemilihan presiden tahun 009. Sehingga partai pemenang pemilihan
legislatif juga memenangi pemilihan presiden. Hal ini sangat ditentukan oleh
perilaku pemilih Indonesia yang sedang bertransformasi ke arah pemilih
yang rasional, walaupun belum benar-benar rasional. Rasionalitas pemilih
ini dilandaskan kepada kemampuan mereka dalam menimbang, menilai dan
memutuskan (berdasar logika rasionalnya) siapa yang pantas dan patut ia
pilih. Mereka dapat mengatakan tidak pada partai atau calon presiden yang
berorientasi pada kepentingan peribadi, hanya obral janji, yang tidak memiliki
visi membangun negara ke depan, apalagi yang menarik hati rakyat dengan
uang serta menjual pesona daripada kemampuan personal.
daftar Pustaka
Campbell, A., Converse, P.E., Miller, W., & Stokes, D.E. 960. The American
voter. New York: Willey.
Chehabi, H.E., and Linz J.J. (pnyt.). 998. Sultanistic regimes. Baltimore: John
Hopkins University.
Diamond, L. 003. Developing democracy toward consolidation. Terj.
Yogyakarta: IRE Press.
Downs, A. 957. An economic theory of democracy. New York: Harper &
Row.
George Junus Aditjondro. Menyongsong Era Soeharto Babak II. Suara
Pembaruan, 0 Maret 009.
Huntington, S.P. 989. The modest meaning of democracy. Dlm. Robert A.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 441
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Pastor. 989. Democracy in the America: stopping the pendulum, -8.
New York: Holmes & Meier.
I Made Leo Wiratma. 004. Perkembangan politik triwulan kedua (April-Juni)
004: dari Pemilu legislatif menuju Pemilu presiden. Analisis CSIS,
33(): 38-57.
Jaros, D. & Grant, L.V. 974. Political behavior: choice and perspective.
London: St. Martin’s Press.
Leo Agustino. 00. Pemilihan presiden pangsung untuk Indonesia. Analisis
CSIS 3(): 46-60.
Leo Agustino. 003. Perubahan perilaku pemilih: kasus Jawa Barat pada
pemilihan umum 1999. Tesis M.Si. Universitas Indonesia.
Leo Agustino. 007. Perihal ilmu politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Leo Agustino. 008. Memahami dan memperbaiki sistem pemilihan umum di
Indonesia: upaya membangun sistem pemilihan umum yang lebih rasional.
Makalah International Indonesia Student Conference on Strategic Issues
(Towards Better Indonesian Future). International Islamic University,
Kuala Lumpur. 5-7 Mei 008.
Leo Agustino. 009. Pilkada: dinamika politik lokal. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Liddle, W. 99. Pemilu-pemilu Orde Baru. Jakarta: LP3ES.
Lipset, S.M. 960. Political man: the bases of politics. New York: Vakil, Feffer,
and Simon Private.
Norris, P. 00. Democratic phoenix: reinventing political activism. Cambridge:
Cambridge University Press.
Pappi, F.U. 996. Political behavior: reasoning voters and multi-party systems.
Dlm. Goodin, R.E. & Klingemann, H-D. (pnyt.). 996. A new handbook
of political science, 55-73. Oxford: Oxford University Press.
Rose, R., & McAllister, I. 990. The loyalties of voters: a lifetime learning
model. London: Sage.
Schmitter, P.C. & Karl, T.L. 99. What democracy is ... and is not? Journal of
Democracy (3): 75-88.
Schwarz, A. 004. A nation in waiting: Indonesia’s search for stability.
Singapore: Talisman Publishing.
Syarif Hidayat. 006. Bisnis & politik di tingkat lokal. Jakarta: LIPI Press.
Van Dijk, K. 00. A country in despair: Indonesia between 1997 and 2000.
442 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Leiden: KITLV Press.
harian
Kompas
Koran Tempo
Suara Pembaruan
Majalah Tempo
Website:
www.indobarometer.com
www.lsi.co.id
www.lsi.or.id
(Indo Barometer)
(Lingkaran Survei Indonesia)
(Lembaga Survey Indonesia)
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 443
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
PArTAi islAm dAn PemilU 2009
Lili Romli
Abstrak
Islamic parties, such as, PPP, PBB,PBR, PKNU, PMB, and PKS, competed in
Indonesia 2009 general elections. Those islamic parties, except PKS, decreased
their vote in this general elections. By using descriptive methods, I found that the
lost was caused by certain factors, i.e., no central igure, muslims non-idelogical
orientations decision, Islamic parties fragmentations, and disarticulations of
Islam political practices.
Keywords: Islamic parties, descriptive methods.
Pendahuluan
Pemilu 009 merupakan pemilu ketiga era reformasi. Jumlah perserta
pemilu pada era reformasi ini mengalami luktuasi. Pemilu 1999, jumlah
partai peserta pemilu �8 partai, kemudian Pemilu 200�, jumlah peserta pemilu
mengalami penurunan, yaitu 2� partai. Namun, pada Pemilu 2009 ini jumlah
partai peserta pemilu kembali naik menjadi
adi 38 partai dan 6 partai lokal di
Aceh.
Salah satu faktor naiknya jumlah peserta pemilu tersebut antara lain
disebabkan kegagalan penerapan electoral threshold (ET� yang tidak mampu
mencegah lahir dan berdirinya partai-partai politik. Selain itu juga, adanya
aturan peralihan (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi� yang
membolehkan partai politik yang mendapat kursi di DP� menjadi perserta
Pemilu 2009. Akibatnya, ada sekitar 16 partai politik yang semestinya menjadi
peserta pemilu harus berganti nama, terdaftar di Departemen Hukum dan HAM,
serta melalui veriikasi administrasi dan faktual oleh KPU karena tidak mencapai
ET 3% seperti yang diamanatkan UU Pemilu otomatis menjadi peserta pemilu
Pengajar Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
444 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
yang sama dengan partai-partai yang lolos ET 3%.
Faktor lain dari banyaknya perserta pemilu disebabkan oleh kepentingan
elit untuk meraih kekuasaan serta biaya memasuki arena politik yang relatif
murah serta adanya peluang mendapat dukungan rakyat. Seperti dikemukakan
oleh Gary W Cox, sebagaimana dikutip oleh Kacung Marijan, ada tiga
pertimbangan elit politik di dalam mendirikan partai politik, yaitu (1� biaya
untuk memasuki arena; (2� keuntungan-keuntungan yang didapat manakala
duduk di dalam kekuasaan; dan (3� adanya kemungkinan untuk memperoleh
dukungan dari pemilih. Menurut Kacung, semakin kecil biaya yang timbul dari
pembentukan partai baru, ditambah adanya keuntungan yang cukup besar di
dalam kekuasaan, serta masih terbukanya kemungkinan memperoleh dukungan
pemilih, semakin terbuka celah bagi pembentukan partai-partai baru.
Dalam Pemilu 2009, di antara peserta pemilu tersebut terdapat sejumlah
partai-partai politik �slam. Ada tujuh partai politik �slam yang menjadi peserta
pemilu, yaitu PPP, PKS, PBB, PB�, PMB, PKNU, dan PPNU�. Selain itu, ada
dua partai yang berbasis massa �slam, yaitu PKB dan PAN. Dalam Pemilu 2009,
kecuali PKS, ternyata elektabilitas partai-partai �slam dan partai berbasis massa
�slam mengalami penurunan.
Pertanyaan yang muncul, mengapa partai-partai �slam cenderung
mengalami penurunan suara dalam setiap pemilu. Apa faktor-faktor yang
menyebabkan hal tersebut terjadi?. Dan sebelum mendikusikan jawaban
pertanyaan tersebut, penulis ingin terlebih dahulu memaparkan tentang
perolehan partai �slam pada pemilu-pemilu sebelumnya.
kerangka Pemikiran
Dalam memahami hubungan antara �slam dan politik terdapat dua
pendekatan, yaitu pendekatan formalistik dan pendekatan substansialistik.
Pendekatan formalistik adalah pendekatan yang cenderung mementingkan
bentuk daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara
dengan simbolisme keagamaan. Berbeda dengan pendekatan substansialistik
yang cenderung menekankan isi daripada bentuk. Pendekatan substansialistik
tidak mempersoalkan bagaimana bentuk atau format dari negara itu, tetapi
memusatkan perhatian kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan
moralitas agama.
Menurut M. Syaii Anwar, pendekatan formalistik menunjukkan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 445
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk
masyarakat politik yang dibayangkan (imagined Islamic polity), seperti
terwujudnya suatu sistem politik �slam, munculnya partai �slam, ekspresi
simbolis dan idiom-idiom politik �slam, dan lain-lain. Sehubungan
Sehubungan dengan
dengan
itu, mak, mereka sangat menekankan ideologisasi dan politisasi simbolisme
keagamaan secara formal. Doktrin keagamaan diterjemahkan bukan sekadar
rumusan teologis tetapi juga suatu sistem keimanan dan tindakan politik yang
komprehensif dan eksklusif.
Secara garis besar pendekatan formalistik ini berpandangan: �slam
harus menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara,
kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa (nation
state) bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas
politik atau kedaerahan, dan sistem politik modern diletakkan dalam posisi
yang berlawanan dengan negara �slam.
Menurut terminologi Gulalp, pendekatan formalistik ini masuk dalam
kategori ��slam politik”. �slam politik, menurut Gulalp, adalah �slam yang
muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik yang
kemudian menjelma dalam bentuk partai politik. Dengan demikian �slam
politik adalah �slam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam
kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang legislatif
dan eksekutif.
Fenomena berdirinya partai-partai politik �slam pasca �rde Baru ini dapat
dijelaskan dengan pendekatan �slam formalistik atau pendekatan �slam politik.
Pendekatan ini bisa membantu memahami bangkitnya kembali partai-partai
politik �slam pada era reformasi. Karena, bangkitnya kembali partai-partai
politik �slam ini dapat dikatakan sebagai fenomena bangkitnya kembali �slam
politik.
Kembalinya �slam politik ini kerap dikaitkan dengan pendekatan
politik aliran. Politik aliran diperkenalkan oleh Clifford Geertz. �a membagi
masyarakat �ndonesia (Jawa� atas tiga varian, yaitu abangan, santri, dan priyayi.
Ketiga varian ini memiliki pandangan dan dukungan politik yang berbeda.
Kaum abangan dan priyayi cenderung berailiasi dan pendukung partai-partai
nasionalis, sementara kaum santri mendukung partai-partai �slam.
Hebert Feith dan Lance Castle juga menjelaskan tentang aliran-aliran
politik. Kedua pakar ini mengacu pada kondisi perpolitikan pada 19�5 sampai
446 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
1950-an dan menggambarkan tentang aliran-aliran pilitik yang terdiri atas lima
aliran politik, yaitu �slam, nasionalis radikal, sosialisme demokrat, komunisme,
dan tradisionalisme Jawa. Kelima aliran politk tersebut memiliki basis dan
kekuatan politik baik secara langsung maupun tidak. Pada Pemilu 1955, latar
belakang aliran politik yang terdapat di dalam masyarakat mempengaruhi
pilihan politik. Kaum abangan dan priyayi cenderung akan mendukung dan
memilih partai-partai nasionalis dan komunis, sedang kaum santri cenderung
memilih partai-partai �slam (Masyumi dan NU�.
Pada masa �rde Baru, aliran-aliran politik tersebut diberangus karena
dianggap sebagai biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik. Melalui
berbagai kebijakan, �rde Baru melarang aliran politik sebagai landasan
kekuatan sosial-politik. Sebagai gantinya �rde Baru memberlakukan Pancasila
sebagai asas tunggal untuk semua kekuatan sosial politik, termasuk organisasi
kemasyarakatan. Salah satu korban dari kebijaksanaan ini adalah kekuatan
�slam politik. Akibatnya PPP sebagai satu-satunya partai politik �slam terpaksa
mengganti asasnya, dari �slam menjadi Pancasila.
Memasuki era reformasi, pasca jatuhnya Soeharto, �ndonesia kembali
memasuki era multi partai..Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah tesis
aliran-aliran politik yang dikemukakan oleh Feith di atas masih bisa dijadikan
alat analisis untuk menggambarkan tentang konigurasi kekuatan-kekuatan
parpol pada era reformasi ini?
Daniel Dhakidae, dalam menganalisis tentang peta kekuatan parpol era
reformasi tetap berlandaskan pada peta yang disampaikan oleh Feith sebagai
basis analisisnya. Meski demikian, Dhakidae, mencoba menawarkan bentuk
pengelompokan partai-partai politik Pasca �rde Baru ini atas dua jalur utama,
yaitu jalur kelas dan jalur aliran. Dengan demikian, selain tetap mengacu pada
pendapat Feith, Dhakidae menyodorkan tesis baru berdasarkan pengelompokkan
jalur kelas. Menurutnya, parpol yang mengambil jalur kelas membedakan
dirinya berdasarkan pandangannya terhadap modal, yang pada akhirnya
membagi masyarakat atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala
kompleksitasnya. Partai yang mengambil aliran akan membedakan dirinya
berdasarkan pandangan terhadap dunia dan persoalannya dan bagaimana cara
memecahkannya. Agama dan kebudayaan menjadi pilihannya.
Selanjutnya, Daniel menjelaskan bahwa partai-partai politik yang ikut
Pemilu 1999 ada dua sumbu yang memisahkannya, yaitu sumbu vertikal dan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 447
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
sumbu horizontal. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub, yaitu partai yang
berdasarkan agama dan partai yang berdasarkan kebangsaan. Sumbu horizontal
juga memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yaitu developmentalisme
dan sosialisme radikal.
Dari sumbu vertikal menarik garis antara dua aliran yang berbeda, yaitu
aliran yang berdasarkan agama: �slam dan Kristen. Partai yang berdasarkan
agama ini tidak semata-mata karena fanatismo, akan tetapi, salah satunya
adalah alasan praktis yaitu agama apa pun akan dengan mudah menyatukan
pendukungnya secara ke dalam. Kelompok �slam, misalnya, akan dengan
mudah mengidentiikasikan dirinya dengan umat �slam dan dengan demikian
dengan sendirinya akan mencari dukungan dengan umat �slam. Demikian pula
dengan kelompok kristen, baik Protestan maupun Katolik. Pada pasca �rde
Baru ini banyak partai-partai politik yang mengatasnamakan agama Protestan
maupun Katolik.
Selain Dhakidae, Kevin Evans juga mencoba mengelompokkan parpolparpol pasca �rde Baru ini. �a mengelompokkan partai pilitik atas dasar ideologis
dan budaya politik. Berdasarkan itu ia kemudian membagi pengelompokkan
partai atas dua garis belahan, yaitu kiri-kanan, (horizontal� dan atas bawah
(vertikal� dengan kiri merupakan kelompok partai-partai sekuler dan kanan
merupakan kelompok partai-partai �slamis. Sedangkan garis vertikal ke atas
merupakan partai yang cenderung bersifat elitis dan garis ke bawah partai
politik yang cenderung populis.
Sedangkan �krar Nusa Bhakti dalam artikelnya di Kompas, yang berjudul
Kekuatan Parpol Pada Pemilu 2009, mengatakan bahwa tipologi partai pada
era reformasi ini mirip dengan tipologi partai pada 1950-an yang dikemukakan
oleh Feith. Dalam konteks itu �krar mengelompokkan parpol atas dasar
sosialis kiri, sosialis demokrat, naionalis kerakyatan, nasionalis borjuis, islam
modernis, �slam tradisionalis, islam sosialis, serta campuran sosialisme dan
nasionalisme.
Partai islam Pada Pemilu 1999 dan 2004
Pada Pemilu yang dilaksanakan 6 Juni 1999, terdapat �8 partai politik
yang menjadi pesertanya. Dari jumlah tersebut, 1� di antaranya adalah partai
politik �slam, yaitu PPP, PBB, PK, PP, PU�, PMB, PP�M, P�D, P�B, PS��, PS��
1905, PNU, PKU, SUN�, KAM�, PAY, dan PUM�. Pemilu 1999 merupakan
448 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
momentum untuk membuktikan apakah partai-partai �slam akan mendapatkan
dukungan dari konstituennya, yakni umat �slam yang mencapai 90 % dari total
penduduk �ndonesia yang berjumlah 120 Juta orang. Hal ini karena dalam
Pemilu tersebut terjadi pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik peserta
Pemilu untuk memperebutkan suara rakyat.
Ketika hasil Pemilu 1999 diumumkan, perolehan suara partai-partai �slam
merosot jauh. Dari 1� partai �slam, hanya PPP yang masuk lima besar dengan
memperoleh suara 10,�2 % (59 kursi�. Sedangkan sebagian besar partai �slam
lainnya tidak memperoleh suara yang signiikan untuk meraih satu kursi pun di
DP�. Partai Bulan Bintang (PBB� yang dianggap sebagai pewaris utama dari
Masyumi hanya meraih 1,9 % suara atau 13 kursi, sementara Partai Keadilan
hanya mampu mengumpulkan suara 1,� % suara (� kursi�. Beberapa partai �slam
lainnya seperti Partai Nahdlatul Ummah (NU�, Partai Persatuan (PP�, Partai
Syarikat �slam �ndonesia (PS���, PP� Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat
(PKU� masing-masing hanya memperoleh satu kursi. Sedangkan sejumlah
partai �slam lainnya tidak mampu meraih dukungan untuk mendapatkan kursi di
DP�. Partai-partai �slam yang tidak memperoleh kursi ini layak disebut sebagai
partai desimal, karena memperoleh suara kurang dari satu persen.
Hasil Pemilu 1999 yang menunjukkan kekalahan atau kegagalan partaipartai �slam tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat 90 % pemilih
adalah umat �slam. Seruan MU� dan elit-elit �slam untuk memilih partai-partai
�slam dan tidak boleh memilih partai-partai yang mayoritas calegnya nonMuslim tidak dihiraukan oleh massa �slam, terutama massa �slam kalangan
akar rumput (grass root�. Kekalahan atau kegagalan partai-partai �slam pada
Pemilu ini menarik pula karena terjadi pada sikap antusiasisme para pemimpin
�slam yang sangat percaya diri akan kemampuan merebut suara mayoritas dari
penduduk negeri ini. �ni terlihat dari keyakinan para pemimpin partai yang
masing-masing mengklaim akan mendapat dukungan yang banyak dari umat
�slam. PPP, misalnya, yakin akan dapat mempertahankan perolehan suaranya
seperti yang dicapai pada Pemilu 199�, yaitu sebesar 22 %. Sementara PK
yakin akan mendapat dukungan suara sekitar 10-15 %.
Dukungan suara terhadap partai-partai �slam sangat sedikit. Sebaliknya
partai-partai sekuler pluralis banyak mendapat dukungan rakyat. PD�-P sebagai
partai sekuler keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 33,8 %
(153 kursi�, kemudian disusul Partai Golkar dengan memperoleh suara 22,5%
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 449
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
(120 kursi�. Sementara PKB, sebagai partai yang nasionalis-religius, dan PAN
sebagai partai pluralis, masing-masing memperoleh suara 12,6 % dan �,1%.
Sebenarnya, kemenangan partai-partai tersebut sudah diduga sebelumnya.
Banyak analisis yang sudah memperkirakan bahwa partai-partai tersebut akan
menjadi partai-partai yang berpeluang besar dalam perolehan suara.
Pemilu 200� diikuti oleh 2� partai politik. Dari jumlah tersebut, lima
parpol di antaranya berasal dari partai �slam, yaitu PPP, PKS, PBB, PB�, dan
PPNU�. Sementara, pada Pemilu 200� terjadi pergeseran peta kekuatan politik.
Pada Pemilu ini yang keluar sebagai pemenang pemilu adalah Golkar. PD�P
yang pada Pemilu 200� sebagai pemenang
enang pemilu, turun suara dan menempati
urutan kedua. Pada Pemilu 200� ini juga melahirkan suatu fenomena baru
dengan dua partai baru berhasil menjadi kekuatan partai sedang, yaitu PKS
dan PD (Partai Demokrat�.
Secara umum, perolehan suara partai-partai �slam sedikit mengalami
kenaikan dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 1999. Secara
kumulatif perolehan suara partai �slam pada Pemilu 200� mencapai 21.1%.
Sementara pada Pemilu 1999 partai-partai �slam hanya memperoleh suara 1�,
8%. Dengan demikian perolehan suara partai �slam mengalami kenaikan sekitar
empat persen lebih. Partai �slam yang mengalami kenaikan yang fantastis
adalah PKS. Partai ini memperoleh suara �,3 % (�5 kursi�, naik sekitar 5,9 %
dari pemilu sebelumnya.
Perolehan suara Partai islam selama Pemilu 1955-2009
Pemilu
1955
Partai
Masyumi, NU, PS��, Perti, PPT�, dan AKU�
19�1
NU, Parmusi, PS��, Perti
2�,1
1999
PPP, PBB, PK, PNU, PP, PP� Masyumi, PS��,
PKU, KAM�, PU�, PAY, P�B, SUN�, PS��
1905, PMB, dan P�D
1�,8
PPP, PKS, PBB, dan PB�
21,1
004
Sumber: dioalah dari berbagai sumber
450 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
suara �%�
�3,9
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Partai islam dan Pemilu 2009
Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik di tingkat nasional dan 6 partai
politik lokal di Aceh. Dari 38 partai politik di tingkat nasional, terdapat 9 partai
politik �slam dan berbasis massa �slam, yang terdiri
terdiri atas
atas tiga
tiga partai
partai berbasis
berbasis
massa �slam dan enam partai berasaskan �slam. Partai politik yang berbasis
massa �slam, yaitu PKB, PAN dan PPNU�. Ketiga partai ini menjual ideologi
pluralis dengan asas Pancasila, namun dua partai ini tetap mengandalkan
basis massa Muslim. PKB mengandalkan basis massa kaum Nahdhiyin (NU�
sedangkan PAN mendasarkan pada kaum Muhammadiyah. Sama dengan PKB,
sesungguhnya, PPNU� juga mengandalkan pada basis kaum Nahdhiyin. Partai
ini sebenarnya sudah mengikuti pemilu semenjak Pemilu 1999 dengan nama
Partai Nahdatul Ummat (PNU�. Karena tidak lolos electoral threshold, maka,
partai ini kemudian berganti nama. Dan partai ini diketuai oleh KH. Sjukron
Ma’mun.
Tujuh partai politik lainnya tetap, baik dari segi asas maupun basis massa,
sama-sama mendasarkan pada �slam dan massa Muslim. Ketujuh partai politik
tersebut adalah PPP, PKS, PBB, PB�, PMB, PKNU dan PPNU�. Partai-partai
politik tersebut bukan hanya memposisikan �slam sebagai konstruksi teologis,
tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tidak memisahkan agama
dan negara.
Di antara tujuh partai politik �slam tersebut, dua partai merupakan
pendatang baru pada Pemilu 2009, yaitu PMB (Partai Matahari Bangsa� dan
PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama�. PMB merupakan partai �slam
baru yang lahir sebagai respon sebagian kaum muda Muhammadiyah atas PAN
di bawah kepemimpinan Sutrisno Bachir. Mereka menganggap PAN sebagai
partai yang ditopang oleh kalangan Muhammadiyah mulai meninggalkan
basis yang mendukungnya. Atas dasar itu, kemudian beberapa anak muda
Muhammadiyah pun mendeklarasikan PMB. Partai ini dipimpin oleh �mam
Addaruqutni sebagai ketua umum dan Ahmad �oiq sebagai sekretrais jenderal
partai.
PKNU lahir sebagai produk konlik yang terjadi dalam tubuh PKB.
Akibat terjadi konlik internal dalam tubuh PKB antara kubu Gus Dur (KH.
Abdurahman Wahid� dan Muhaimin �skandar dengan kubu Alwi Shihab dan
Saifullah Yusuf yang didukung oleh Forum Kyai Langitan (Kyai Abdullah
Faqih, Kyai �dris Marzuki, Kyai Muhaimin Gunardo, Kyai Masyubadar, Kyai
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 451
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Sholeh Kosim, dan Kyai Anwar �skandar�. Dalam perkembangannya kemudian,
kubu Alwi Shihab yang didukung oleh para kyai langitan tersebut mendirikan
partai politik dengan nama PKNU. Partai ini dipimpin oleh Chirul Anam sebagai
ketua umum. �a adalah mantan Ketua DPW PKB Jawa Timur. Sedang sebagai
sekretaris jenderal adalah �dham Cholied.
Bukan hanya PMB dan PKNU yang lahir akibat konlik internal, begitu
juga dengan kelahiran PB�. Sebagaimana kita ketahui bahwa PB� (Partai
Bintang �eformasi� adalah partai hasil produk konlik internal dalam tubuh
PPP. Akibat ketidakpuasan kebijakan yang ada pada PPP, di antara kader-kader
PPP pun keluar yang kemudian mendirikan partai politik, antara lain adalah
PB�. Pada awal berdirinya untuk mengikuti Pemilu 200�, partai ini dipimpin
oleh KH. Zaenuddin MZ. Dalam perjalannnya, PB� juga tidak sepi dari konlik
internal. Partai ini kemudian dikomandani oleh Bursah Zarnubi.
Pada Pemilu 2009 ini partai politik peserta pemilu dari partai �slam
mengalami kenaikan. Bila pada Pemilu 200� hanya ada empat partai politik
�slam, maka pada Pemilu 2009 menjadi enam partai politik �slam. Dengan
meningkatnya jumlah partai politik �slam ini, ditambah dengan tiga partai politik
berbasis massa �slam, maka peta persaingan di antara mereka pun semakin sengit
dan ketat. Di tengah-tengah ceruk massa �slam yang semakin menurun akibat
perubahan pandangan dalam kalangan massa �slam, baik yang beralih pola pikir
substansialis maupun ke formalis tetapi tidak perlu berpartisipasi dalam bentuk
kekuatan partai politik, maka, perjuangan untuk mendapat dukungan pemilih
�slam akan semakin berat.
Mungkin dalam konteks itu, kita mencoba memahami tentang langkahlangkah dan strategi yang dilakukan oleh PKS dengan terobosan-terobosannya
melalui pernyataan maupun iklan-iklannya yang menekankan bahwa partai ini
bersifat pluralis dan merangkul semua golongan. Namum alih-alih mendapat
dukungan dan simpati publik, justru langkah-langkah yang dilakukan oleh
PKS menuai kritik, kontra produktif dan blunder. �klan dengan mengusung
Soeharto sebagai pahlawan, misalnya, menunai kritik dari berbagai kalangan.
Sementara langkah PKS yang mengusung kebijakan sebagai partai pluralis
masih disangsikan oleh berbagai pihak.
Pada Pemilu 2009, partai-partai �slam diprediksi tidak akan keluar
sebagai pemenang pemilu. Partai-partai �slam akan tetap menjadi partai tengah.
Dalam konteks ini Bachtiar Effendy mengatakan, partai �slam tidak bisa tampil
452 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
sebagai partai penguasa layaknya partai-partai berbasis sekuler, seperti Partai
Golkar, PD� Perjuangan, ataupun Partai Demokrat. Sebab, katanya, �Wilayah
politik partai �slam terbatas”. Partai �slam kerap membawa isu-isu lama, seperti
penerapan syariat, pembentukan negara �slam, dan presiden beragama �slam.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa setelah Pemilu 1955 dukungan ke partai
�slam terus menurun.
Prediksi bahwa partai-partai �slam pada Pemilu 2009 akan mengalami
penurunan suara juga disampaikan oleh beberapa lembaga survei. �ndo
Barometer misalnya, dalam survei yang dilakukan pada Juni 2008 menunjukkaan
bahwa perolehan parpol �slam diprediksi relatif kecil. Dalam survei tersebut,
perolehan PKS pada posisi �,2 %, sementara PPP pada posisi 2,3 %. Survei
yang dilakukan oleh Lembaga Survei �ndonesia (LS�� pada 8 - 18 Februari
2009, juga menunjukkan bahwa perolehan suara partai �slam diperkirakan
menurun pada Pemilu 009.
Dari hasil survei LS� tersebut, perolehan suara partai �slam hanya 2�%,
menurun jika dibanding dengan perolehan Pemilu 200� yang mencapai 38,1%.
Hasil survei menunjukkan bahwa 6�% responden memilih partai non-�slam,
partai �slam hanya 2�%, dan 9% memilih menjawab belum tahu. Sedangkan
gambaran partai �slam yang dipilih responden antara lain PKB 5%, PPP 5%,
PKS 6%, PAN �%, PKNU 1%, dan PBB 1%.
Lalu bagimana dengan hasil Pemilu 2009. Ternyata hasil Pemilu 2009
menunjukkan bahwa prediksi para pengamat dan lembaga survei tidak jauh
berbeda. Partai-partai �slam tetap menjadi partai tengah dan mengalami
penurunan. Pada Pemilu 2009 ini partai-partai �slam memperoleh suara masingmasing, seperti terlihat dalam tabel di bawah.
Tabel Perolehan suara Partai islam Pada Pemilu 2009
nama Partai
PKS
PPP
PBB
PKNU
PBR
PMB
Sumber: KPU
Perolehan suara
8.206.955
5.533.21�
1.86�.�52
1.52�.593
1.26�.333
�1�.�50
Prosentase
�,88%
5,32%
1,�9%
1,��%
1,21%
0,�0%
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 453
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Dari enam partai politik �slam tersebut, ternyata yang lolos parliamentary
thershold (PT� 2,5% hanya dua, yaitu PKS dan PPP, sedangkan empat partai
�slam lainya, PBB, PKNU, PB�, dan PMB tidak lolos. Dengan demikian
mereka tidak memperoleh kursi di DP�.
Di antara partai �slam yang naik suaranya, meski hanya sedikit adalah
PKS. �nilah satu-satunya partai �slam yang bisa mempertahankan suaranya.
Kenaikan suara PKS tersebut tetap saja dianggap sebagai suatu kegagalan. Hal
ini karena pimpinan PKS menargetkan perolehan suara 20%. Untuk mencapai
target tersebut, PKS kemudian mempromosikan sebagai partai pluralis dan
gencar beriklan. Namun kebijakan tersebut berakibat blunder. Alih-alih target
tercapai, PKS bahkan mendapat kecaman dan tuduhan dari berbagai pihak.
Penjelasan tentang suara PKS yang relatif stabil, adalah salah satu faktor
penjelas bahwa proses kaderisasi yang konsisten terus dilakukan. Penulis
berpendapat, bila perolehan suara PKS pada Pemilu 200� berasal dari swing
voters, maka, pada Pemilu 2009 ini mayoritas perolehan suara PKS berasal dari
hasil kaderiasasinya. Mereka tentu saja tetap berasal dari basis massa partapartai �slam. Fenomena predatorisme atau kanibalisme sesama partai �slam
untuk kasus ini masih relevan.
Pada Pemilu 2009, PPP mendapat suara sekitar kurang lebih 5,5%.
Dengan demikian PPP mengalami penurunan sebanyak kurang lebih tiga persen
dari Pemilu 200� (8,15%�. PPP mengalami penurunan, antara lain disebabkam
karena partai ini selalu dirundung konlik internal dan tiadanya igur yang layak
dijual. Meski ada dua kader PPP yang duduk dalam kabinet, tetapi keduanya
cenderung sibuk berseteru.
PBB yang pada Pemilu 200� mendapat suara sekitar 2,62%, pada Pemilu
2009 ini mengalami penurunan. Bahkan diprediksi kemungkinan tidak bisa
mengirimkan wakilnya di DP� karena tidak lolos parliamentary threshold
(PT� 2,5%. Meski PBB relatif tanpa konlik, tampaknya sepeninggal Yusril �hza
Mahendra yang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan digantikan
oleh MS Kaban, PBB cenderung tenggelam dalam peta perpolitikan seiring
dengan mundurnya Yusril dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan kemungkinan
tidak lolosnya PBB di DP�, maka, para pengamat meenyimpulkan akan
tengelamnya trah Masyumi dalam perpolitikan nasional. Hal ini sebagaimana
diketahui bahwa PBB merupakan reinkarnasi dari Masyumi.
PB� juga demikian. Partai yang lahir dari produk konlik internal PPP
454 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
ini pada Pemilu 200� dengan ikon KH Zaenuddin MZ sebagai kyai kondang
dengan julukan sebagai kyai sejuta umat, memperoleh suara 2,��%. Tampaknya,
pada Pemilu 2009 ini nasibnya akan sama dengan PBB, yaitu tidak akan lolos
PT 2,5%. Meski PB� berusaha merekrut dari kalangan aktivis gerakan dan
cenderung kohesif pasca konlik internal di bawah kepemimpinan Bursah
Zarnubi, tetapi, tetap saja tidak mampu mempertahankan basis massanya.
PKNU merupakan partai �slam baru produk dari konnlik internal PKB. Di
bawah komando Khaerul Anam dan dibidani oleh para Kyai Langitan, ternyata
umat Nahdhiyin tidak banyak memberikan dukungan kepada PKNU. Alih-alih
bisa mengalahkan PKB, malah PKNU juga tidak lolos PT 2,5%. Tampaknya
kharisma kyai mengalami perubahan atau krisis dengan kasus rendahnya tingkat
dukungan suara yang diperoleh oleh PKNU.
Nasib yang sama juga dialami oleh PMB yang juga tidak lolos PT 2,5%.
Meski mengusung Din Syamsuddin sebagai ikon dengan menjadikannya sebagai
calon presiden. Tampaknya. PMB tetap tidak bisa menarik minat secara besarbesaran konstituen Muhammadiyah. Padahal, partai ini mengklaim sebagai
anak kandung dari Muhammadiyah. Massa Muhammadiyah tampaknya masih
memberikan dukungan kepada ikon Muhammadiyah, yakni Amin �ais yang
masih di belakang PAN.
Tabel daftar Perolehan kursi Parpol islam di dPr
hasil Pemilu 1999, 2004, 2009.
Partai Politik
PKS
PAN
PPP
PKB
PB�
PBB
PPNU
Jumlah kursi parpol �slam
Jumlah kursi total
Persentase kursi parpol islam
Kursi DP� 1999 Kursi DP� 200� Kursi DP� 2009
�
�5
59
3�
53
�2
58
58
39
51
52
26
1�
0
13
11
0
5
0
168
233
166
�58
550
560
36,7
42,4
29,6
Ternyata, penuruan suara tidak terjadi hanya pada parpol �slam saja.
Partai-partai yang berbasis �slam dan sekuler atau nasionalis juga mengalami
penurunan. Dalam tubuh partai berbasis massa �slam, yaitu PAN dan PKB
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 455
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
juga mengalami penurunan. PAN yang pada Pemilu 200� memperoleh suara
6,��%, maka pada Pemilu 2009 turun menjadi 6,01%. Tampaknya PAN
pasca kepemimpinan Amin �ais kehilangan igur yang layak dijual. Namun
demikian, di tengah-tengah pasca konlik internal dan berdirinya partai PMB
yang sama-sama mengandalkan basis massa Muhammadiyah, perolehan suara
PAN sebesar 6,01% masih bisa ditorelir.
Sementara PKB, pasca konlik internal dengan didirikannya PKNU dan
keluarnya Gus Dur dari PKB, di bawah kepemimpinan Muhaimin �skandar
tampak perolehan suara merosot tajam, dari 10,5�% suara pada Pemilu 200�
menjadi �,9�% suara pada Pemilu 2009. Menurunnya suara PKB sudah diduga
sebelumnya karena dengan tidak adanya Gus Dur dalam PKB, maka, partai
ini kehilangan igur sentral yang selama ini menjadi magnet bagi PKB. �rang
kerap mengindentikkan PKB adalah Gus Dur.
Sedang partai nasionalis yang mengalami penurunan drastis, antara
lain adalah dua partai besar, yaitu Golkar dan PD�P. Fonomena menurunnya
suara Golkar dan PD�-P sebenarnya sudah terjadi pada Pemilu 200�. PD�P bahkan turun drastis, dari pemenang pertama pada Pemilu 1999, menjadi
runner up pada Pemilu 200�. Sebaliknya, Golkar yang menjadi runner up pada
Pemilu 1999 berhasil menjadi pemenang pada Pemilu 200�. Sebagian besar
pemilih pada Pemilu 1999 dan 200� yang mulanya memilih Golkar dan PD�-P,
justru mulai dicuri dengan munculnya partai baru, khususnya PD dan partaipartai nasionalis lainnya sejak Pemilu 200� yang lalu.
Konlik elit di kedua partai ini juga menjadi penyebab terus menurunnya
suara mereka pada Pemilu Pemilu 200� dan 2009. Selain itu, faktor igur, baik
Mega dan Jusuf Kalla masih kalah dibandingkan dengan SBY. Mega sebagai
simbol partai opisisi justru kurang dapat memanfaatkan momentum untuk
mengoreksi kebijakan pemerintah melalui kader-kadernya di parlemen.
Satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara yang luar bisa dan
keluar sebagai pemenang pemilu adalah PD. PD naik tiga kali lipat dari pemilu
200�, dari �,6 persen menjadi 20 persen lebih. Dengan demikian pada Pemilu
2009 kekuatan politik yang muncul adalah Partai Demokrat. Munculnya
Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 dan menggeser Partai Golkar
memang sudah diprediksi sebelumnya.
Fenomena kemenangan Partai Demokrat tersebut tidak lepas dari igur
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY�. Kita tahu, Partai Demokrat lahir sebagai
456 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
kendaraan politik SBY untuk kursi presiden pada 200�. Pada Pemilu 200�
tersebut, dengan momen politik terzalimi bagi SBY, Partai Demokrat sebagai
pendatang baru dalam blantika perpolitikan �ndonesia mendapat dukungan
suara yang fenomenal, yaitu sebesar �,�5 persen, sehingga mampu sejajar
dengan partai-partai papan tengah lainnya. Fenomena Partai Demokrat tersebut
lalu diikuti oleh sukses besar karena berhasil menghantarkan SBY menjadi
Presiden dalam Pilpres 004.
Tanpa bermaksud mengecilkan peran Partai Demokrat dan partai-partai
koalisi pendukung SBY-Kalla, yang perlu dicatat dan secara jujur harus diakui
bahwa kemenangan dan keberhasilan SBY-Kalla dalam pilpres tersebut, lebih
banyak karena faktor SBY itu sendiri.
Gambaran tersebut dapat juga dianalogikan dengan fenomena kemenangan
Partai Demokrat pada Pemilu 2009 ini. Hemat penulis, kemenangan Partai
Demokrat pada pemilu ini karena faktor SBY. Partai Demokrat sungguh
beruntung dengan igur SBY sebagai ikon yang bisa menghipnotis konstituen
untuk memilih Partai Demokrat.
Tentu saja kenapa SBY mampu menghipnotis konstituennya, jawabannya
karena kebijakan-kebijakan yang populis. SBY dan Demokrat beruntung
dengan kondisi harga minyak dunia sedang turun sehinga kemudian pemerintah
yang menurunkan tiga kali harga bahan bakar minyak (BBM�. SBY dan Partai
Demokrat juga menuai keberuntungan dengan kebijakan Bantuan Langsung
Tunai (BLT�, karena rakyat miskin merasa senang dengan kebijakan tersebut
meski bersifat artiisial.
Selain itu, faktor iklan politik yang menggambarkan keberhasilankeberhasilan turut juga memengaruhi konstituen dalam memilih Partai
Demokrat. Sebagaimana diketahui, setiap hari dan hampir setiap jam kita
menyaksikan iklan-iklan politik SBY dan Partai Demokrat, baik di televisi
maupun di koran-koran dan majalah. �baratnya, tiada hari tanpa iklan SBY dan
Partai Demokrat.
Pada Pemilu 2009, ternyata, partai-partai �slam tetap menjadi kekuatan
politik tengah, tidak bisa menjadi kekuatan politik besar. Partai-partai �slam pada
Pemilu 2009 benar-benar mengalami penurunan yang luar biasa dibandingkan
pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurunnya suara partai-partai �slam tersebut, memunculkan
memunculkan
pertanyaaan: kemanakah suara umat �slam berlabuh? Penjelassan sementara
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 457
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
yang bisa disampaikan adalah, sebagian suara umat �slam ke PKS dan sebagian
besar ke PD. Mengapa demikian? Dalam persepsi publik tampaknya tidak
melihat ada perbedaan yang mendasar antara partai �slam dengan partai sekuler,
mereka melihat keduanya sama. Dengan kondisi seperti ini, maka, meski secara
statistik pemilih �slam mayoritas, tetapi, tidak otomatis kemudian akan memilih
partai �slam. Karena dalam persepsi mereka, partai �slam sama saja dengan
partai sekuler. Padahal dalam persepsi elit �slam, antara partai �slam dengan
partai sekuler terdapat perbedaan yang mendasar.
Pemilu merupakan suatu realitas obyektif untuk mengukur sejuhmana
suatu partai politik mendapatkan dukungan rakyat. Apabila suatu partai
memperoleh suara yang banyak, apalagi keluar sebagai pemenang, maka, hal
itu menunjukkan bahwa partai tersebut mendapatkan dukungan dari rakyat.
Sebaliknya, apabila suatu partai memperoleh suara sedikit apalagi sampai tidak
mendapatkan wakilnya dalam DP�, itu menunjukkan bahwa partai tersebut
tidak didukung oleh rakyat. Ternyata, apabila kita mengamati partai-partai yang
ikut dalam Pemilu 1999, maka, banyak partai yang tidak atau kurang mendapat
dukungan dari rakyat.
Melihat partai-partai �slam, maka, sebagian besar dari mereka tidak
memperoleh dukungan dari rakyat atau umat �slam. Dengan demikian, klaimklaim yang pernah dilontarkan bahwa mereka didukung oleh rakyat hanya
isapan jempol. Klaim-klaim tersebut ternyata tidak terbukti.
Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan partai-partai �slam
mengalami penurunan suara. Pertama, tokoh atau igur sentral. Di dalam partai
�slam saat ini krisis igur atau tokoh sentral yang memiliki kharismatik dan
daya tarik yang luar biasa sehingga disegani oleh umat. Pada gilirannya, krisis
igur ini membuat pamor partai �slam menurun.
Kedua, kegagalan partai �slam karena tidak semua umat �slam bersifat
ideologis. Artinya, bahwa umat �slam tidak memiliki pandangan yang sama
bahwa �slam adalah sebuah ideologi. Kenyatan yang ada menunjukkan bahwa
umat �slam �ndonesia belum bersifat sosiologis. Umat �slam �ndonesia tidak
homogen dalam ideologi tetapi beragam dan terfragmentasi. Kelompok �slam
revivalis yang memiliki pandangan dan sikap untuk tidak ikut dalam pemilu
juga turut membuat berkurangnya dukungan terhadap partai-partai �slam.
Ketiga, partai-partai politik yang ada terfragmentasi dan terpecah-pecah
dalam kekuatan-kekuatan kecil. Dengan banyaknya partai �slam, maka, telah
458 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
membingungkan umat �slam. Selain itu, dengan terfragmnetasi dan terpecahpecahnya partai-partai �slam dengan sendirinya memperlemah partai �slam
sebagai sebuah kekuatan politik.
Keempat, kegagalan partai-partai �slam berkaitan dengan dis-artikulasi
pemikiran dan praktik politik �slam. Para praktisi atau politisi �slam telah
menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan publik. �su-isu yang dilemparkan kurang
mengena dan menggigit, sehingga tidak memiliki daya tarik bagi publik.
simpulan
Berdasarkan pada pemaparan di atas yang menjelaskan tentang turunnya
suara partai-partai �slam,maka, pertanyaan yang muncul adalah kemanakah
larinya suara partai-partai �slam dan berbasis massa �slam tersebut? Pertanyaan
ini diajukan karena tidak ada satu pun partai �slam atau partai yang berbasis
massa �slam yang naik suaranya secara signiikan, apalagi keluar sebagai
pemenang.
Jawaban sementara, kemungkinan suara partai-partai �slam atau berbasis
massa �slam berpindah ke Partai Demokrat (PD�. Sementara menurunnya suara
Partai Golkar dan PD�P kemungkinan beralih ke Partai Hanura dan Partai
Gerindra. Memang, untuk menjawab pertanyaan itu perlu ada penelitian khusus
tentang migrasi suara partai-partai �slam tersebut.
Terlepas dari itu, pertanyaan yang penting diajukan adalah apakah
dengan menurunnya suara partai-partai �slam tersebut memberikan sinyal
bahwa politik aliran sudah mati, seperti dikemukakan oleh �. Willliam Liddle
dan Saiful Mujani. Dalam studinya mereka menyimpulkan bahwa politik aliran
telah pudar. Benarkah demikian?
Melihat kecenderungan terus menurunnya suara-suara partai-partai
�slam, bisa jadi kesimpulan kedua pakar tersebut mendapat pembenaran. Tetapi
penulis masih sangsi dengan pendapat tersebut. Jangan-jangan menurunnya
suara-suara partai �slam ini terkait dengan kondisi infrastruktur masyarakat
yang masih lemah karena mereka masih bergelut dengan persoalan kehidupan
sehari-hari. Namun bila kehidupan telah mapan secara ekonomi, bisa jadi,
mereka akan kembali ke politik aliran. Seperti studi yang dilakukan oleh
Dwight Y. King yang menyimpulkan bahwa politik aliran masih viable pada
tingkat grassroot. Wallahu’alam
ahu’alam.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 459
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
daftar Pustaka
Anwar, M. Syaii, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Jakarta; Paramadina,
1995,
Azra, Azyumardi, ��slam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi”, dalam
Abdul Mu’nim D.Z., Islam di Tengah Arus Transisi, Jakarta: Kompas,
2000,
Bhakti, �krar Nusa, �Kekuatan Parpol Pada Pemilu 2009”, Kompas, 8 September
008.
Burhanuddin Muhtadi, ” Prospek Partai-Partai �slam dalam Pemilu 2009 �http://
islamlib.com/id/artikel/prospek-parta-partai-islam-dalam-pemilu-2009/
Dhakidae, Daniel, Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program,
Jakarta: Kompas, 1999
Effendy, Bahtiar,
ahtiar, Islam dan Negara, Jakarta, Paramadina, 1998.
Evans, Kevin �aymond, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia,
Jakarta: PT. Arise Consultancies, 2003
Feith, Herbert dan Lance Castle, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965,
Jakarta: LP3ES, 1988.
�Forum Ulama Langitan Dukung Langkah Saifullah Yusuf”, dalam http://
www.indosiar.com/fokus/30�10/forum-ulama-langitan-dukung-langkahsyaifullah-yusuf.
Gulalp, Halil, �Political �slam in Turkey: The �ise and Fall of The �ifah Party”,
The Muslim World, Hartford Seminary, Vol89, No.1, 1999.
Geertz, Clifford, Abangan, Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta:
Pustaka Jaya, 1983.
�Hasil Survei: Partai �slam Tak akan Menang Pemilu”, http://www.
tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/10/15/brk,20061015-86104,id.
html
Nurhasim, Moch. �Hasil Pemilu 2009 dan Perubahan Peta Politik”, http://www.
politik.lipi.go.id/index.php?option=com
Marijan, Kacung, �Demokrasi dan Stabilitas pemerintahan: Perbandingan
Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian,” Pidato
Pengukuhan Guru Besar FISIP Unair, 8 Desember 200�.
Tujuh Mesin Pendulang Suara, Jakarta: LKiS, 1999.
5 Partai Dalam Timbangan: Analisis dan Prospek, Jakarta: Pustaka Hidayah,
460 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
1999.
Tim Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program,
Jakarta: Penerbit Kompas, 1999.
Tim Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 20042009, Jakarta: Penerbit Kompas, 200�.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 461
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
memBACA ArAh konsolidAsi PoliTik
PArTAi GolkAr PAsCA PilPres 2009
Dedi Irawan
Abstrac
The 2009 general election is a crisis period for Golkar party after losing
their voter, both on legislative and presidential election. This situations should
be meant as opportunity to reposition as opposition against government. By
using assumption approach, I suggest the consolidation model for Golkar party
after 2009 post-presidential election in this article. Otherwise, this party could
be losing more voter in the future.
Keywords: Golkar party, post-presidential elections.
A. Pendahuluan
Setelah 004, maka, 009 adalah untuk keduakalinya, rakyat Indonesia
akan memilih langsung calon presiden (capres)-nya. Di awal pencalonan, para
tokoh yang bakal bertarung dalam ajang Pilpres 009, terkesan lambat dan
hati-hati. Hingga akhirnya, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo
Subianto mendeklarasikan kesiapannya sebagai capres dan cawapres yang
diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Partai Gerakan Indonesia
Raya, menjadi pasangan terakhir yang secara formal mendeklarasikan pencapresannya. Dengan demikian, Megawati dan Prabowo, melengkapi dua
pasang capres dan cawapres lainnya.
Dalam perkembangannya, pasangan SBY – Boediono dinyatakan
berhasil menjadi pemenang dalam Pilpres 009, meski data real count dari
Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru terpublikasi di akhir Juli 009. Paling
tidak, berdasarkan data hasil quick count beberapa lembaga survei, pasangan
SBY – Boediono dinyatakan unggul dibanding pasangan lainnya. Bagi Partai
Penulis adalah Dosen Ilmu Politik pada FISIP Universitas Nasional
462 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Demokrat (PD), kemenangan SBY – Boediono pada Pilpres 009 dapat
menunjukkan beberapa hal. Pertama, kemenangan ini tidak mutlak karena
kerja keras fungsionaris partai, melainkan lebih pada pertimbangan sosok SBY
yang menjadi preferensi utama para pemilih. Kedua, dalam sejarah politik
di Indonesia, PD menjadi partai pertama yang dalam waktu singkat, mampu
menang secara signiikan, baik pada Pemilu Legislatif 2009 maupun Pilpres
009.
Kejayaan PD, sebagai partainya orang yang berkuasa, mungkin hanya bisa
ditandingi oleh Partai Golkar di era Orde Baru, saat partai berlambang pohon
beringin ini menjadi partainya penguasa politik. Namun, PD harus belajar dari
cara Golkar melakukan konsolidasi politiknya, sehingga bisa bertahan lama
dalam berkuasa.
Menengok dari fenomena ini, maka, unsur konsolidasi politik menjadi
hal strategis yang dilakukan oleh partai politik saat ia menjalankan pilihannya,
baik sebagai partai penguasa ataupun menjadi partai oposisi. Sejatinya, ada
beberapa tahap yang harus diperhatikan di dalam teori konsolidasi demokrasi,
yaitu opening, konsolidasi, dan etatisme. Opening dapat saja terjadi di saat
awal menjalankan konsolidasi, misalnya dalam rangkaian persiapan pemilu.
Pada tahapan ini, semua unsur kekuatan yang ada di partai politik menyatukan
aspirasi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya menjelang pemilu. Sedang
konsolidasi dilakukan sebagai bagian untuk mencapai tujuan, karenanya,
strategi politik menjadi hal yang teramat perlu. Tanpa konsolidasi, maka,
kekuatan politik setangguh apapun, akan mengalami dilema. Dan tidak mungkin
mengantarkannya kepada kehancuran. Lalu, bagaiamana melihat konsolidasi
yang dilakukan Partai Golkar?
Sesungguhnya, tidak ada kemajuan berarti di pentas panggung politik
Indonesia menjelang pelaksanaan Pilpres 009. Kejutan-kejutan memang
terjadi, namun uniknya, di masa mendekati injury time, masih saja ada para elit
yang memeragakan manuver kekuasaan politiknya. Lihat saja sesaat setelah
pendeklarasian, ternyata, ikatan koalisi pu, belum inal. Hal ini tampak pada
sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum juga teguh pendiriannya
hingga detik-detik terakhir pendeklarasian pasangan SBY – Boediono.
Keesokan harinya, Sabtu, 6 Mei 009 sore, barulah, Ketua Umum DPP PAN,
Sutrisno Bachir, menandatangani dukungan partai berlambang matahari biru
itu terhadap pen-capres-an SBY.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 463
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Tidak dapat dipungkiri, menjelang Pemilu 009, sesungguhnya amat sulit
untuk meragukan tingkat kepopuleran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Dari berbagai survei pra pemilu, pesona mantan Kepala Staf Teritorial
TN� ini amat masih kuat. Kemenangan signiikan yang diraih Partai Demokrat
pada pemilu legislatif, tak pelak adalah dampak dari popularitasnya sebagai
presiden. Sebenarnya, dalam kontestasi politik, tidak ada persoalan dengan
popularitas seorang tokoh. Namun yang harus diingat, pemilu merupakan
prosedur legal dalam menyeleksi kepemimpinan bangsa yang legitimasinya
ditentukan oleh besarnya dukungan suara rakyat. Jadi, kalau semata-mata hanya
mengandalkan popularitas, maka, sadar atau tidak, di dalam persaingan politik
bangsa ini masih kental dengan semangat budaya popularisme. Karenanya,
tidak heran, situasi ini berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih
tradisonal, ketimbang yang rasional. Akibatnya popularitas lebih ditekankan
pada sisi emosional dan mengabaikan aspek kualitas yang dimiliki calon
pemimpin tersebut.
Ini dapat terjadi, karena budaya masyarakat kita yang jauh berbeda dengan
cara berpikir masyarakat barat yang sangat rasional. Dalam kultur masyarakat
yang rasional, perspektif calon pemimpin tidak ditentukan oleh latar belakang
dan ketokohan personal. Sedan dalam kultur masyarakat Indonesia, hal itu
menjadi teramat penting, misalnya siapa dan bagaimana kehidupan keluarganya.
Mengingat kultur masyarakat yang masih sangat primordialistik, seharusnya
partai politik secara sadar menciptakan proses modernisasi dalam kehidupan
politik bangsa. Jangan, malah menyuburkan nilai-nilai ketergantungan pada
sosok personal semata. Kesannya, partai justru menikmati kultur masyarakat,
sehingga makin menyuburkan prinsip patron-klien dalam hubungan elit dengan
masyarakatnya. Sejatinya, pemimpin ke depan harus mampu menempatkan
posisi bangsa ini dalam percaturan dunia yang lebih strategis. Karenanya,
sudah saatnya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya populer, namun
berkualitas. Ukurannya, visioner, kredibel dan mampu mengembangkan jiwa
akuntabilitas. Jadi, dalam kondisi ini, menjatuhkan pilihan pada calon presiden
berdasarkan faktor ketenaran, tentunya sudah tidak masanya lagi.
B. konsolidasi Politik, Partai Golkar menjelang Pemilu legislatif
Setelah melihat prospek ketiga pasangan capres dan cawapres, bagaimana
Partai Golkar mengkonsolidasikan kekuatan politiknya? Sejatinya, pasca
464 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) legislatif 009, wajah perpolitikan
Indonesia disesaki dengan berbagai manuver para elit dalam rangkaian
membangun koalisi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) Juli 009. Pada
detik-detik awal, semua kekuatan politik bagai rajin bersilaturahim, dan ini
bermuara pada dua partai besar yang secara tegas telah menyatakan sikap
politiknya terkait dengan pilpres, yaitu Partai Demokrat dan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sudah sejak lama keduany, berani menunjukkan
identitasnya dengan sikap yang konsisten, yakni akan mencalonkan sosok
internalnya, sebagai calon presiden. Tidak ada kata mundur selangkah, mereka
seakan terus maju untuk menggalang kemenangan. Ironisnya, konsistensi
ini tidak dimiliki Partai Golkar. Lalu, bagaimana sesungguhnya sikap Partai
Golkar? Manuver partai peraih suara kedua di pemilu legislatif ini (berdasarkan
data quick count dari berbagai lembaga survei), seolah berjalan di atas asap,
tidak nampak dan tidak berkesan, karena sejak awal, langkahnya memang
terkesan maju-mundur.
Langkah maju-mundur Golkar dalam mencapreskan kadernya,
menunjukan ketidaksiapannya dalam berpolitik secara tegas. Jelasnya, sebagian
besar elit Golkar, belum siap menjadi oposisi, walau mengalami pemerosotan
suaranya pada pemilu legislatif. Sejatinya, sejak dilahirkan 45 tahun lalu, partai
ini eksis untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi, kalau ia mengambil
sikap beroposisi dengan pemerintahan, lambat laun Golkar hanya akan menjadi
mitos. Pernah ada, tetapi sulit dilihat bentuknya lagi. Melorotnya raihan suara
partai ini, dari ,4% pada Pemilu 004 menjadi hanya 4,5% pada Pemilu 009,
menunjukkan indikasi tersebut. Ia tidak lagi punya akar baik di pemerintahan
maupun di parlemen. Jelas ini menegaskan ada sesuatu yang salah dari cara
mengelola partai yang sempat berjaya dalam beberapa pemilu di tanah air ini.
Hal ini diperparah dengan langkah-langkah yang dilakukan jajaran DPP Partai
Golkar, yang berkeras mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres satu-satunya dari
partai ini, saat Rapimnas pada 3 April 009 (karena putus hubungan dengan
Demokrat, yang tidak bersedia menyandingkan Jusuf Kalla - pada sosok Susilo
Bambang Yudhoyono), lalu menduetkannya dengan Ketua Umum DPP Partai
Hanura, Wiranto, sebagai cawapres pada Mei 009. Jelas, langkah ini akan
berdampak serius bagi eksistensi Partai Golkar di masa depan dan bukan tidak
mungkin akan semakin menjerumuskannya ke kubangan mitos politik.
Lihat saja, berbagai manuver maju-mundur-nya opsi untuk menjadi capres
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 465
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
atau cawapres. Ini menunjukkan ketidakkonsistenannya dalam bersikap serta
hanya sibuk menjadi amat defensif. Pasca pemilu legislatif, Golkar tidak lagi
diperhitungkan sebagai kekuatan politik yang dominan. Ironisnya, ia seolah
tetap ingin menjadi pemain. Langkah-langkahnya pun tidak lagi didasarkan
pada pertimbangan yang matang. Prilaku politik elit Golkar mengindikasikan
partai ini diisi oleh orang-orang yang pragmatis dan tidak memiliki pemikiran
jauh ke depan.
Jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilu legislatif, sebenarnya
sudah beberapa DPD Tingkat I, menyatakan dukungannya untuk mencalonkan
JK sebagai capres. Jadi, sebetulnya, langkah pencapresan ini tidak terlalu
mendadak. Para Ketua DPD Tingkat I terus mendesak JK agar bersedia menjadi
capres tunggal dari Partai Golkar. Meski saat itu JK terkesan bimbang, namun
akhirnya, dalam beberapa pertemuan ia menyatakan kesediaannya. Dan meski
belum menjadi representasi resmi suara formal partai, namun, pernyataan itu
jelas menunjukkan rasa percaya diri yang begitu besar. Hanya saja, langkah
itu sempat terhenti pada Rapat Pleno DPP Partai Golkar, 7 April 009, yang
memutuskan, secara realistis, Partai Golkar tidak akan mencalonkan kadernya
sebagai capres, hanya mencalonkan cawapres (Kompas, “Kalla Tak Bisa
Melenggang”, Sabtu, 8 April 009).
Namun, bagai menjilat ludah sendiri, setelah SBY menyatakan
penolakannya terhadap pengusungan JK sebagai cawapresnya, pada 3 April
009, DPP Partai Golkar beserta Pengurus DPD Tingkat I menyatakan kembali
mencalonkan JK sebagai Capres dari Golkar. Ini yang mengundang kekecewaan
beberapa Pengurus DPD Tingkat II sehingga berimplikasi pada rasa kecewa di
kalangan mereka.
C. mengkaji Partai Golkar, Apa menariknya?
Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Pernyataan ini
tepat dialamatkan kepada beberapa elit di Golkar. Setelah komunikasi politik
yang dijalankan JK tidak membuahkan hasil positif, karena PDI-P sulit mengalah,
maka, beberapa DPD Tingkat I berusaha berbalik arah untuk kembali lagi
menghidupkan dialognya dengan Demokrat. Jelas, sikap ini menunjukkan bias
dan menghidupkan benih konlik di dalamnya. Bahkan diinformasikan, terdapat
5 DPD Tingkat I yang mengirimkan surat kepada DPP tentang pengajuan
enam cawapres alternatif kepada Demokrat. Manuver ini amat serius, hingga
466 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
JK dan DPD I Partai Golkar harus duduk bersama untuk mengklariikasi isi
surat tersebut. Dalam keterangan pers-nya, JK yang didampingi Ketua DPD I
Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, Ketua DPD I Sulawesi Tenggara, Ridwan
Bae, Ketua DPD I Kalimantan Timur, Mahyuddin, menyatakan tidak benar ada
konlik tersebut (detikcom, ”Klariikasi Surat 25 DPD I, JK: Tidak Ada yang
Pecah di Golkar”, Selasa, 8 April 009, jam 6.3).
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka, istilah konlik bukanlah
merupakan hal baru yang dialami oleh partai ini. Golkar pasca reformasi, memang
menjadi salah satu kekuatan politik yang menarik untuk diamati. Demikian
pula menjelaskan posisinya menjelang Pilpres Juli 009. Penjelasan ini,
sebetulnya sama menariknya untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan
kemerosotan raihan suara dari partai berlambang pohon beringin ini. Bahkan
dalam beberapa hal, alasan-alasan tersebut saling melengkapi (komplementatif)
dengan pilihan-pilihan berkoalisinya. Beberapa hal yang perlu diungkapkan
tentang magnitude-nya Partai Golkar. Pertama, dari sisi sejarah perpolitikan
di Indonesia. Partai Golkar adalah pewaris utama dari Golongan Karya, sebuah
kekuatan politik dominan, yang menjadi mesin politik setia bagi kekuasaan
politik Orde Baru, yang memerintah lebih dari 3 tahun. Jika kita gunakan
istilah Donnald K. Emerson, Golkar adalah penunjang utama sistem One Party
Dominant System yang dijalankan penguasa Orde Baru. Jelas, posisi ini amat
menguntungkan, karena elekbilitasnya menjadi tinggi (Charles K. Wilber,
979, hal. ).
Kedua, kemapanan jaringan dan struktur politik kepartaian. Terkait
dengan panjangnya perjalanan sejarah politik partai ini, maka, ia menjadi salah
satu partai yang memiliki jaringan politik yang begitu kuat. Ketiga, kapasitas
elit yang merata. Hampir dapat dipastikan, tidak ada satu tokoh sentral yang
terkesan dikultuskan. Memang ia memiliki tokoh seperti JK, Wakil Presiden
RI, namun ketokohannya tidak sepopuler dan sekuat Megawati Sukarnoputeri
di PDI-P maupun SBY di Partai Demokrat. Dari sisi ketokohan, elit partai yang
merata, sejatinya partai ini dapat menjanjikan sebagai partai moderen. Keempat,
kemampuan adaptasi. Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu Legislatif tahun
004, dianggap sebagai kemenangan ajaib (amazing winner). Sebab di masa
awal reformasi, partai ini banyak dihujat berbagai kalangan, dengan anggapan
sebagai kepanjangan tangan dari rezim Orde Baru. Namun di tangan Akbar
Tandjung, partai ini mampu selamat dan bahkan memenangkan pemilu (Akbar
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 467
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Tandjung, 007, hal ).
Kelima, raihan suara. Meskipun ia hanya mampu meraih 4% (berkurang
�% dari raihan suara di Pemilu 200��, namun jumlah ini sangat signiikan untuk
melengkapi persentase syarat minimal pencalonan capres, serta kekuatan koalisi
di parlemen, sehingga akan menciptakan stabilitas jalannya pemerintahan.
Diperkirakan Partai Golkar akan memiliki 00 - 0 kursi di DPR, sehingga
apa yang bakal diputuskan pimpinan partai ini di parlemen, akan menentukan
diputuskannya sebuah produk perundang-undangan. Keenam, partai ini terkesan
konsisten menggunakan ideologi nasionalis, ini dapat menjadi berkah dalam
menjalankan fungsi-fungsi politiknya.
d. koalisi, Untuk siapa?
Usainya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, berdampak pada
eskalasi dan pergulatan politik yang begitu tinggi. Beberapa petinggi partai politik
sibuk melakukan penjajakan untuk membangun koalisi menjelang Pemilihan
Presiden pada Juli 009. Meski terkesan malu-malu, tetapi jelas, upaya ini
bukan sekadar silaturahmi politik biasa karena agenda pembicaraannya tertuju
pada kemungkinan membangun koalisi. Ini terlihat dari upaya lobi-lobi dari
beberapa tokoh politik, sebut saja Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina
Partai Gerindra), Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum DPP PDI-P), Wiranto
(Ketua Umum DPP Partai Hanura), Suryadarma Ali (Ketua Umum DPP PPP),
Bursah Zarnubi (Ketua Umum DPP PBR), MS. Ka’ban (Ketua Umum DPP
PBB), Sutrisno Bachir (Ketua Umum DPP PAN) dan beberapa tokoh partai
lainnya (Koran Tempo, “Prabowo Terus Bergerilya”, Kamis, 6 April 009).
Meski pada akhirnya, suara PPP dan PAN diprediksi akan mendekati Partai
Demokrat dan jika dikalkulasi berdasarkan hasil data quick count beberapa
lembaga survei, maka, kekuatan partai-partai yang giat menjalin koalisi ini
berada pada kisaran 35 % raihan suara pada pemilu legislatif. Jelas, dengan
proporsi angka ini sudah lebih dari cukup bagi kelompok kekuatan politik
pertama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presidenya pada
pilpres yang akan datang.
468 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Quick Count Pilpres 2009
lembaga survei indonesia
lingkaran survei indonesia
lP3es
Puskaptis
CirUs
lembaga riset informasi
megawati Parabowo sBY - Boediono
6,56%
60,85%
7,36%
60,5%
7,40%
60,8%
8,6%
57,95%
7,49%
60,0%
7,0%
6,%
Jk - Wiranto
12,59%
12,49%
12,32%
13,89%
12,31%
11,87%
Sumber : detikcom, 3 Maret 009
Di lini lain, upaya membangun koalisi juga tengah dilakukan oleh calon
pemenang Pemilu Legislatif, Partai Demokrat. Partai yang dibina oleh Susilo
Bambang Yudhoyono ini diperkirakan hanya meraih suara sebesar 0 – % dari
jumlah raihan suara nasional, jadi, ia tetap harus menjalin koalisi dengan partaipartai lain. Hanya saja, meskipun tidak seintensif kekuatan pertama, lobi dan
jalinan komunikasi politik juga terus diupayakan oleh para elit Partai Demokrat.
Sebenarnya, menjadi beban yang tidak sederhana bagi Partai Demokrat untuk
menjalin koalisi, mengingat baru pada momentum sekarang inilah ia menjadi
kekuatan politik yang dominan dalam sistem politik di Indonesia. Apalagi jika
dibandingkan dengan partai-partai lain, terutama Partai Golkar, PDI-P dan
PKB, baru kali inilah Partai Demokrat begitu percaya diri menyiapkan calon
presidennya. Benar, pada Pemilu Legislatif 200�, ia sudah menyiapkan SBY
sebagai capres, tetapi saat itu hasil raihan suaranya tidak se-signiikan pada
Pemilu Legislatif 2009.
Hal lain yang tidak kalah menarik adalah rancangan peta koalisi yang
akan digagas bersama dengan Partai Demokrat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
yang selama ini memiliki kedekatan khusus dengan Partai Demokrat sempat
mengeluarkan ancaman untuk menarik diri dari rencana koalisi yang akan
dibangun bersama apabila koalisi ini juga melibatkan Partai Golkar. Ini terucap
dari pernyataan Anis Matta, Sekjen DPP PKS, yang melukiskan susahnya
berkoalisi ajeg, dengan kelompok yang easy come dan easy go seperti halnya
Partai Golkar. Tentu saja, meskipun sikap Anis Matta bukanlah representasi
dari PKS, namun keraguan berkoalisi pada blok S ini juga menjadi masukkan
bagi Partai Demokrat tentang kesetiaan PKS. Yang relatif lebih nyaman adalah
PKB, meski meraih suara kecil (berdasarkan data quick count, besarannya
hanya pada angka 5%), namun suara elitnya terkesan bersatu untuk bersama
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 469
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
kelompok blok S
.
Tabel : Quick Count Beberapa lembaga survei
�sumber detikcom�
Penyelenggara Survei
Ranking
LSI (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LSN
Demokrat 20,46% Demokrat
PDIP
14,41% Golkar
Golkar
13,98% PDIP
PKS
7,84% PKS
PAN
5,74% Gerindra
PPP
5,23% PPPP
PKB
5,18% PAN
Gerindra
4,59% PKB
Hanura
3,72% Hanura
PKNU
1,45% PKNU
LSI (2)
20,22% Demokrat
14,79% Golkar
13,98% PDIP
7,37% PKS
6,51% PAN
5,33% PPP
4,97% PKB
4,62% Gerindra
3,43% Hanura
1,85% PBB
20,34%
14,85%
14,07%
7,82%
6,07%
5,29%
5,20%
4,20%
3,49%
1,65%
CIRUS
Demokrat
Golkar
PDIP
PKS
PAN
PKB
PPP
Gerindra
Hanura
PBB
20,61%
14,57%
14,26%
7,45%
5,8%
5,63%
5,31%
4,27%
3,5%
1,87%
keterangan
lsi �1�: Lembaga Survei �ndonesia
lsn : Lembaga Survei Nasional
lsi �2� : Lingkaran Survei �ndonesia
CirUs : CIRUS Surveyors Group
e. kegagalan Golkar dalam Pemilu 2009, salah siapa?
Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, Partai Golkar (saat itu masih
bernama Golkar� pernah meraih suara yang teramat signiikan, yaitu ��,2%, saat
Pemilu 997. Itu dapat diraih saat perpolitikan Indonesia berjalan dalam sistem
yang otoriter di bawah kekuasaan politik Soeharto. Seiring dengan tumbangnya
kekuasaan Soeharto, melalui gerakan reformasi Mei 998, ternyata Partai
Golkar masih bisa beradaptasui dalam dua kali masa pemilu di era reformasi
(Pemilu 999 dan 004). Bahkan pada 004, di tengah tekanan politik terhadap
Akbar Tandjung, Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 999 – 004, partai
ini mampu meraih angka 21,%, dan memenangi Pemilu Legislatif 200�.
Namun, di Pemilu Legislatif 2009, raihan suara partai ini melorot. �ronisnya,
hal itu terjadi di saat Sang Ketua Umum, Jusuf Kalla sedang menjabat sebagai
Wakil Presiden Republik Indonesia. Dapat dikatakan, ada dua alasan mendasar
yang menyebabkan melorotnya raihan suara partai ini. Kedua faktor itu adalah
faktor internal dan faktor eksternal. Secara sederhana, untuk menggambarkan
470 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
faktor internal, dapat digunakan dua asumsi. Pertama dari aspek igur Jusuf
Kalla (JK) dan kepemimpinannya. Kedua, dapat dikaji dengan menggunakan
konsep fungsi-fungsi partai politik. Ramlan Surbakti menjelaskan tujuh konsep
fungsi partai politik, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi
politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konlik dan
kontrol politik (Ramlan
Ramlan Surbakti, 99, hal. 7-).
Sedangkan faktor eksternal, lebih terkait pada faktor di luar partai, terutama
fenomena memuncaknya pengkultusan terhadap SBY, lahirnya Partai Hanura
serta Partai Gerindra dan tumbuhnya kejenuhan sikap politik di masyarakat.
Faktor internal, langkah Awal dari keterpurukan
1. Aspek Keiguran Jusuf Kalla (JK)
Figur seperti Jusuf Kalla (JK), sebenarnya menjadi dilemma bagi
Golkar. Di satu sisi, sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, JK terpilih pada
Musyawarah Nasional Partai Golkar pada 004, dengan meninggalkan catatan
penting. Pertama, Munas terselenggara di saat ia sudah menjadi Wakil Presiden,
sehingga jabatan ini akan memengaruhi keberhasilannya sebagai Ketua Umum
terpilih. Kedua, ia menyingkirkan Akbar Tandjung, Ketua Umum DPP Partai
Golkar periode 999 – 004, yang langkah politiknya di Koalisi Kebangsaan
berhenti saat Megawati Sukarnoputri gagal menjadi orang nomor satu di
republik ini. Jadi, ada aspek eksternal yang begitu kuat dalam produk Munas
Golkar di Bali tersebut.
Selain itu, sosok JK dianggap sebagai tokoh yang berlari cepat
meninggalkan sang presiden dan cenderung melebihi kewenangan yang
dimilikinya. Respon masyarakat menunjukkan, prilaku JK ini belum pas
bagi kultur masyarakat kita, yang sangat menanti tokoh-tokoh yang elegan,
berwibawa serta mampu memahami perasaan masyarakat. Jadi tidak sekadar
asal cepat saja.
2. Aspek kepemimpinan
Dapat dikatakan, elit-elit Golkar pada periode ini belum menunjukkan
model kepemimpinan yang ideal. Alih-alih ideal, di saat bangsa sedang
menderita, banyak tokoh Golkar di tingkat nasional terkesan tidak empati
terhadap nasib dan penderitaan rakyat. Ini dapat dilihat saat Aburizal Bakrie,
anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, menjadi Menko Perekonomian. Ketika
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 471
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga dasar gas elpiji, rakyat amat
dikejutkan dengan ucapan Aburizal Bakrie yang menyarankan agar masyarakat
yang tidak mampu membeli, sebaiknya tidak menggunakan gas elpiji untuk
kebutuhan rumah tangganya. Jelas pernyataan ini menjadi kontraproduktif dan
tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat, yang semakin menjadi setelah
kenaikan harga gas elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM), di penghujung
004 (www2.kompas.com/kompascetak/050/0/opini/09765.htm. Diakses
Mei 009).
Di sisi lain, Aburizal Bakrie juga memiliki persoalan dengan kasus
lumpur Lapindo di Sidoardjo, Jawa Timur. Meski tak langsung, namun, dampak
dari penanganan korban terkait dengan dirinya. Karena kelompok usaha bisnis
keluarganya memegang saham terbesar di PT. Minarak Lapindo Brantas,
perusahaan yang sedang dituntut oleh para korban lumpur.
3. Aspek Tidak optimalnya menjalankan Fungsi kepartaian
a. sosialisasi Politik
Sosialisasi politik diartikan sebagai proses pembentukan sikap dan
orientasi politik kepada para kader partai. Fungsi internal ini tidak dijalankan
secara sungguh-sungguh oleh para elit partai. Dapat dikatakan, dibutuhkan
seorang tokoh dengan energi yang kuat dan tahan lama untuk membentuk
konsolidasi partai. Sehingga, kader partai akan terus bergerak dinamis dan solid
mengikuti arahan para elit. Di masa lalu, sosok seperi Harmoko dan Akbar
Tandjung, dikenal tidak pernah lelah untuk turun menjumpai kader partainya,
bahkan hingga ke pelosok desa di segenap penjuru tanah air. Tidak adanya
elit Golkar yang memiliki stamina seperti Harmoko ataupun Akbar Tandjung,
maka, sentuhan psikologis terhadap para kader di bawah sangat kurang dan
melemahkan mereka di dalam menjalankan amanah organisasi. Sehingga
berimplikasi pada rendahnya semangat kader di dalam memperjuangkan
kepentingan partai di masyarakat --- akibatnya, masyarakat pun jadi makin
tidak mampu merespon partai ini.
b. rekrutmen Politik
Rekrutmen politik diartikan sebagai seleksi dan pemilihan bagi seseorang
di dalam menjalankan fungsi-fungsi perpolitikan di tubuh partai. Proses
ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi berpolitik dari para kader
472 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
partai. Meski Golkar melakukan upaya rekrutmen politik terutama pada masa
pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), namun, unsur kolusi dan nepotisme
kekeluargaan begitu kental. Banyak keluarga dari tokoh teras dan berpengaruh
di DPP Partai Golkar periode 004 – 009, ditempatkan pada nomor urut atas
pada daftar calon sementara (DCS) Pemilu 009. Ini jelas merugikan kader
lain yang tidak memiliki hubungan spesial dengan tokoh-tokoh DPP, meski
selama ini mereka telah menunjukkan prestasi yang baik. Meskipun mekanisme
pemilihan diserahkan kepada rakyat melalui suara terbanyak yang didasarkan
pada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang cara penentuan anggota parlemen
terpilih, tetapi nomor urut tetap tidak berubah. Cara ini jelas membuat para kader
partai yang telah berpengalaman dan mengakar di basis konstituennya terkesan
terabaikan. Inilah yang menyebabkan tokoh sepopuler Yudhy Chrisnandi
mengundurkan diri dari proses pencalegan di Golkar. Bagi masyarakat, prilaku
elit partai yang tega membuang kader potensialnya, dianggap sebagai bagian
dari egoisme yang begitu tinggi di kalangan pengurus partai.
c. Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah kegiatan para kader Golkar dalam upaya
memengaruhi proses kebijakan politik di partai. Seharusnya, partai memberikan
keleluasaan kepada para kadernya untuk mendorong dan mengajak masyarakat
lain untuk menggunakan partai sebagai sarana menyalurkan kepentingan
politiknya. Tapi, ini tidak berjalan dengan efektif. Misalnya dalam pelaksanaan
Pilkada, para kader yang dicalonkan Golkar tidak bisa memiliki keleluasaan
untuk menggerakkan konstituennya karena dibatasi oleh para elit. Jadi, mesin
politik partai cenderung tidak berjalan secara optimal.
d. Pemadu kepentingan
Sebagai partai politik, tentunya Golkar menjadi rumah dari berbagai
macam kader dengan segenap kepentingan politiknya. Persoalannya, fungsi
sekretariat jenderal tidak berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh kakunya pihak
sekretariat jenderal di dalam mengakomodasi kebutuhan perubahan yang ada di
masyarakat. Kesekretariatan partai sebesar Golkar, seharusnya tidak lagi diurus
oleh orang-orang yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip birokratis.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 473
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
e. komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai
politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Kemampuan kader
Golkar dalam memainkan peran komunikasi politik terkesan tidak maksimal.
Padahal, banyak aspek kemajuan yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-JK
yang merupakan kontribusi dari kader partai. Namun, karena hal ini tidak mampu
dijelaskan kepada masyarakat, maka, masyarakat menilai kinerja pemerintah
yang bagus adalah sebagai kinerja SBY. Jelas, ini amat memukul Golkar, karena
apapun kebaikannya di dalam pemerintah tidak dilirik oleh masyarakat sebab
tertutup dengan kinerja seorang presiden. Elit dan kader Golkar juga terkesan
panik dalam menyikapi hal ini, sehingga dalam beberapa kampanye politiknya,
Lebih Cepat Lebih Baik, tidak lagi laku di pasaran.
f. Pengendalian Konlik
Dalam negara demokrasi, konlik merupakan hal yang biasa dan terjadi
karena adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Persoalannya, bagi Golkar,
kesan beberapa perbedaan pandangan yang terjadi antara JK dengan SBY,
misalnya dalam pro-kontra pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan
Program dan Reformasi (UKP-PPR), pada November 006, sangat merugikan
Golkar. Padahal, Golkar bisa menjadikan momentum ini untuk menimbulkan
simpati rakyat. Namun ini tidak tercapai (Republika, “Ujian Seorang Presiden”,
Jum’at 0 November 006).
.
g. kontrol Politik
Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan
dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan pemerintah. Persoalannya, kader
Golkar tidak bisa leluasa melakukan kontrol politik kepada pemerintah, karena
ia akan mengontrol dirinya sendiri. Inilah yang membedakannya dengan PDIP, yang sejak awal beroposisi dengan Golkar. Dalam kasus luapan lumpur di
Sidiarjo, misalnya, elit Golkar terkesan mendua karena Aburizal Bakrie berada
dalam jajaran elit partai ini.
F. Arah koalisi dan konsolidasi Partai Golkar
Dalam pandangan Arend Lipjhart, Profesor Emiritus pada Departemen
Ilmu Politik, University of California, San Diego, Amerika Serikat, terdapat lima
474 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
asumsi untuk menjelaskan teori koalisi politik (Arend Lijphard (ed�, 1992, hal.
). Meskipun kelima asumsi ini identik dengan kedekatan ideologi, namun,
pada akhirnya berupaya mewujudkan kepentingan konstituennya. Pertama,
minimal winning coalition, prinsip dasarnya maksimalisasi kekuasaan. Dengan
cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai
yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Kedua, minimum size coalition, partai
dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar
mencapai suara mayoritas.
Ketiga, bargaining proposition, yakni koalisi dengan jumlah partai paling
sedikit. Prinsip utamanya guna memudahkan proses negosiasi dan tawarmenawar karena rekanan koalisi yang sedikit. Tetapi, pilihan ini bukan jaminan
akan lancar, sebab jumlah partai tidak lagi menentukan. Keempat, minimal
range coalition, dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan
ideologis, sehingga memudahkan partai-partai untuk berkoalisi membentuk
kabinet. Dan kelima, minimal connected coalitions, asumsinya sebuah partai
akan berusaha bergabung dengan partai lain, dan partai yang diajak berkoalisi
juga mengajak partai yang dekat dengannya untuk bergabung dalam koalisi
utama, sehingga terciptalah kekuatan mayoritas. Dasar berpijak teori ini adalah
koalisi terwujud karena masing-masing partai memiliki kedekatan dalam
orientasi kebijakannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai
yang terdekat secara ideologis, yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi
kebijaksanaan partai. Sehingga partai-partai tidak sekadar tergabung untuk
merebut kekuasaan namun juga benar-benar mempertimbangkan kedekatan
kebijakan masing-masing partai.
Sebenarnya praktik koalisi cenderung berkembang dalam negara
yang menganut sistem parlementer murni (Syamsuddin Haris, “Dilema
Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali
Relasi Presiden DPR” dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (ed.), 009,
hal. 97). Padahal UUD 945 telah mengarahkan bangsa ini menggunakan sistem
pemerintahan presidensil, seorang presiden menjadi kepala pemerintahan. Pada
sistem ini, lembaga eksekutif ditempatkan pada posisi cukup kuat dan efektif
dalam mengambil kebijakan (William Liddle, 1992, hal. 1��. Sayangnya, sistem
presidensil yang multipartai sekarang ini mendesak partai untuk berkoalisi.
Apalagi, berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei, belum ada
partai yang memenangi Pemilu Legislatif dengan suara mayoritas (atau paling
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 475
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
tidak mendekati 50%), sehingga koalisi tetap diperlukan.
Pada arena pilpres, faktor insentif dalam koalisi amat jelas terbatas, yaitu
jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, jika terdapat lebih dari
dua partai politik menjalin koalisi tidak akan mungkin kedua jabatan tersebut
dibagi secara rata kepada partai-partai. Karenanya, elit partai akan merasa
nyaman untuk membentuk koalisi yang sesedikit mungkin mengikutsertakan
partai lainnya, tetapi memiliki kemungkinan meraih jabatan tertinggi. Artinya,
partai membentuk koalisi yang berbasis kemenangan. Inilah yang menjelaskan,
mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya menjalin komunikasi
dengan Jusuf Kalla untuk membangun koalisi, tetapi setelah Pemilu Legislatif
beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena PKS melihat prospek
SBY dalam pilpres nanti begitu tinggi untuk menang, sehingga, Partai Golkar
diupayakan pecah kongsi dengan Partai Demokrat dengan harapan insentif itu
dimiliki PKS.
Demikian pula sebaliknya, PKS juga merasa lebih bagus kans-nya jika
berkoalisi dengan Partai Demokrat ketimbang dengan Partai Golkar. Selain itu,
jika Partai Golkar bersama dengan Partai Demokrat, kans-nya pasti akan lebih
besar, dan PKS tidak bisa mendapatkan insentif lebih banyak. Karena insentifnya
tidak banyak, kemudian partai mencoba membuat koalisi pemenangan tersebut.
Sehingga partai yang melakukan penjajakan koalisi lebih awal, biasanya
memiliki harga yang lebih tinggi. Artinya, meski kecil tetapi harganya lebih
tinggi. Inilah yang dilakukan PKS. Nilai dari pertemuan itu adalah siapa di
awal dan siapa yang belakangan, sehingga akan memengaruhi berapa jumlah
hadiah yang diberikan oleh partai pemenang.
Lalu, bagaimana dengan Partai Golkar? Langkah dramatis Golkar semakin
menunjukkan wujudnya saat pendeklarasian pasangan JK dan Wiranto sebagai
kandidat calon presiden dan wakil presiden, bergandengan dengan Partai Hanura,
Jumat Mei 009. Mengapa? Dari berbagai survei yang dilakukan beberapa
lembaga, sosok JK dan Wiranto, memiliki tingkat elektabilitas di bawah pasangan
SBY – Boediono. Dalam realitas politiknya, penurunan suara Partai Golkar
pada Pemilu Legislatif 2009, cenderung disebabkan oleh sosok JK. Sedangkan
Wiranto, pernah mengalami pengalaman politik yang pahit. Meski didukung
oleh Partai Golkar saat Pilpres 004, namun ia tidak mampu bertarung pada
putaran kedua. Ini yang membuktikan tidak ada korelasi antara raihan suara
sebuah partai politik dengan pencapresan kadernya di Pilpres 004.
476 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
G. Analisis konsolidasi Partai Golkar
Jelas jika Partai Golkar memiliki target minimal dalam pendeklarasian
kedua tokoh ini. Beberapa target itu, pertama, untuk menimbulkan kesan
kuatnya konsolidasi Golkar dalam menghadapi Pilpres 009. Ini penting untuk
mengaburkan dugaan terjadinya perpecahan internal antarpetinggi di partai
ini. Terutama untuk merekatkan kembali jalinan komunikasi politik antara
pengurus di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. DPP akan dinilai
konsisten, karena tetap istiqomah dalam menjalankan amanat pertemuan DPP,
Dewan Penasehat dan DPD Provinsi, pada 5 April 009 di “Slipi ”. Di sisi
lain, deklarasi ini juga menjadi penutup langkah politik tokoh non-struktural,
misalnya Akbar Tandjung, yang masih berharap perubahan sikap DPP, sehingga
Golkar bisa merapat kembali ke Partai Demokrat.
Kedua, deklarasi ini akan menyelamatkan sosok JK dari penilaian
negatif yang menghantuinya. Ia tidak lagi dianggap sebagai tokoh yang sedia
mengorbankan kepentingan partai demi ambisi politiknya. Ketiga, deklarasi ini
merupakan langkah awal dari keefektifan konsolidasi bangunan koalisi besar
yang dibangun partai politik, yang dideklarasikan pada Mei 009, beberapa
saat sebelum pasangan JK-Wiranto dideklarasikan. Artinya, akan ada pembagian
peran, manakala salah satu pasangan dari kedua pasangan yang dideklarasikan
koalisi besar mengalami kekalahan pada putaran pertama pilpres, maka, pada
pilpres putaran kedua para konstituen akan digiring untuk mendukung pasangan
lainnya. Dan jika tetap mengalami kekalahan pada pilpres, maka, parlemen akan
menjadi lahan yang dikuasai oleh kekuatan mayoritas yang diisi oleh personil
dari partai-partai oposisi.
Dengan langkah dramatis ini, maka, Golkar akan menjalani beberapa
tantangan faktual yang berisiko bagi keberlanjutan eksistensinya di panggung
politik nasional. Beberapa tantangan itu adalah, pertama, ini merupakan
pengalaman pertamanya menjadi bagian dari kelompok oposisi. Sejak
berdirinya, partai ini memang ditakdirkan menjadi penyangga kekuatan politik
Orde Baru. Apalagi di era tersebut, antara 967 – 998, Golkar menjadi mesin
politik unggulan pemerintahan otoritarian yang dibangun oleh Soeharto. Ia
terbiasa berdiri di panggung pemerintahan dan akan gamang jika menjalankan
fungsi-fungsi oposisi.
Salah satu fungsi oposisi adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja
pemerintahan melalui berbagai indikator utama, misalnya kinerja aparatur negara.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 477
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Persoalannya, banyak tokoh-tokoh Golkar yang selama ini telah merasakan
kenyamanan dan privilege sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan.
Ditambah lagi dengan KPK phobia, belajar dari pegalaman masa lalu, banyak
pejabat-pejabat di era pemerintahan sebelum kepresidenan SBY yang menjadi
pesakitan dalam kasus korupsi. Jika masih dalam ring kekuasaan, tentunya
mereka masih berharap ada perlindungan dari kekuasaan politik pemerintah.
Jadi, sangat sulit membayangkan tokoh-tokoh Golkar, terutama di kalangan
konservatif, yang ikhlas memainkan peran sebagai oposan.
Kedua, berpeluang menimbulkan inkonsistensi sikap politik. Berangkat
dari kegamangan sikap inilah, ada pula kecenderungan beberapa elit Golkar
yang akan mengambil langkah-langkah berseberangan dengan mainstream
kebijakan yang dijalankan koalisi besar. Apalagi jika SBY mampu memenangi
Pilpres 009 dan merekrut tokoh-tokoh Golkar masuk ke dalam kabinet yang
akan dibangunnya.
Ketiga, peluang terjadinya konlik internal. Jika saja pasangan JK –
Wiranto mengalami kekalahan signiikan, maka, ini adalah langkah awal dari
mosi tidak percaya yang akan bergelinding pada momen Musyawarah Nasional
di bulan Desember 009. Beberapa tokoh non-struktural dan pengurus DPD
tingkat kabupaten/kota akan bersuara keras tentang soal dua kali kegagalan
Golkar di dalam Pemilu 009, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Aroma
konlik sudah mulai tercium sejak �apimnasus yang dilaksanakan pada 23
April 2009. Konlik internal akan membesar, jika tokoh non-struktural yang
masih gamang menjalankan sikap oposisi berperan di dalam konlik tersebut.
i. simpulan
Menyadari kekalahan yang diraihnya pada Pemilu Legislatif serta
Pilpres 009, sewajarnya jika Partai Golkar melakukan berbagai langkah
konsolidasi. Ini dilakukan demi menyelamatkan eksistensi partai di dalam
panggung politik Indonesia. Partai yang berjaya lebih dari 3 tahun dalam
perjalanan politik di Indonesia ini sempat mengalami dinamika yang tinggi
saat menetapkan pencalonan kadernya sebagai capres. Dinamika itu bahkan
hampir membahayakan keutuhan soliditas partai ini, setelah beberapa tokoh
lama kembali muncul meramaikan wacana pen-capres-an dari Partai Golkar.
Langkah cepat Partai Golkar dalam mendeklarasikan pasangan JKWiranto, merupakan langkah maju dalam strategi yang dijalankannya. Apalagi,
478 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
motto kampanye yang ditawarkan terkesan berpihak pada kedaulatan bangsa
dan rakyat. Namun, langkah cepat ini tidak menunjukkan konsolidasi politik
yang dilakukannya berjalan efektif. Buktinya, kekalahan telak dalam Pemilu
009. Tinggal waktu saja yang menentukan. Partai Golkar harus mampu
bangun dari tidur panjangnya dan mau berkeringat untuk mencapai perwujudan
pemerintahan efektif. Menjadi partai oposisi, itulah yang terbaik.
daftar Pustaka
Efriza (et.al), Teori-Teori Politik, Nuansa, Bandung : 006.
Lijphard, Arend (ed�, Parliamentary versus Presidential Government, �xford
University Press, �xford : 1992
Kaisiepo, Manuel, Antara Hegemoni dan Eksistensi : Potret Dinamika Kekuatan
Politik di �ndonesia, �aja Graindo Persada, Jakarta : 200�.
Liddle, William, Pemilu-Pemilu �rde Baru, LP3ES, Jakarta : 1992
Nurhasim, Moch., Ikrar Nusa Bhakti (ed.), Sistem Presidensial dan Sosok
Presiden Ideal, Pustaka Pelajar dan AIPI, Yogyakarta : 009
Tandjung, Akbar, The Golkar Way : Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi
Politik Era Transisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 007
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta : 99
Wilber, Charles K., The Political Economy of Development and
Underdevelopment, Random House, New York : 979
Kompas, “Kalla Tak Bisa Melenggang”, Sabtu, 8 April 009
Koran Tempo, “Prabowo Terus Bergerilya”, Kamis, 6 April 009
Republika, “Uian Seorang Presiden”, Jum’at 0 November 006
detikcom, ”Klariikasi Surat 25 DPD I, JK: Tidak Ada yang Pecah di
Golkar”, Selasa, 8 April 009
www.kompas.com/kompascetak/050/0/opini/09765.htm. Diakses Mei
009.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 479
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
PoliTik PAsCA PemilU 2009:
PUdArnYA PoliTik AlirAn
Ma’mun Murod Al-Barbasy
Abstract
This paper is an account of Islamic political grouping assumed to lost
their popularity at Indonesia 2009 general elections. By using expalanation
methods, I found that it is the pragmatism that reduced the vote for Islamic
political party.
Keywords: Islamic politicial grouping, explanation methods, Islamic political party.
Pendahuluan
Dua hajat besar politik berupa Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan
Presiden (Pilpres) telah berakhir dan berlangsung secara damai, meski
terdapat banyak catatan kritis terkait proses pelaksanaannya. Pileg yang
berlangsung tanggal 9 April 009 menghasilkan sembilan partai politik yang
lolos Parliamentary Threshold (PT), di antaranya, Partai Demokrat, Partai
Golkar, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Begitu juga Pilpres yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 009
menghasilkan pasangan Megawati Sukarnoputri dan Prabowo Subiyanto
(6,79% suara), Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (60,80% suara),
dan Jusuf Kalla dan Wiranto (,4% suara).
Bila pendekatan dikotomis-ideologis antara kubu Islam dan kubu
nasionalis dijadikan sebagai pijakan analisis, Pemilu 009 menunjukan hasil
yang kurang menggembirakan bagi kubu Islam yang hanya memeroleh 9,6%
suara. Persentase suara itu sudah merupakan gabungan antara partai Islam dan
Pengajar pada FISIP Universitas Muhammadiyah, Malang.
480 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
partai yang berbasis massa Islam seperti PAN dan PKB yang secara ideologis
sebenarnya bukan partai Islam. Ini tentu penurunan suara yang cukup drastis
bila dibanding dengan Pemilu 999 dan 004, yaitu kubu Islam masing-masing
memeroleh 37,35% suara dan 38,35% suara.
Terkait Pilpres, hasilnya juga cukup mengecewakan kubu Islam. Pasangan
Jusuf Kalla-Wiranto, baik secara eksplisit maupun implisit, didukung oleh
ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya hanya menempati
urutan terakhir dari tiga pasangan. Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto dinilai
lebih “islami” dan dekat dengan kalangan Islam dibanding dengan dua pasangan
lainnya. Jusuf Kalla, misalnya, secara ideologis dan biologis relatif lebih dekat
dengan kalangan Islam. Ayah Muhammad Kalla adalah aktivis NU dan semasa
hidupnya juga pernah aktif di NU. Sementara itu, ibu Athirah semasa hidupnya
merupakan pendiri dan aktivis A’isyiyah. Jusuf Kalla sendiri hingga saat ini
masih tercatat sebagai Mustasyar PWNU Sulawesi Selatan.
Wiranto dikenal sebagai jenderal yang “santri”. Hal ini setidaknya
tergambar secara simbolik dari kehidupan keluarganya, baik istri maupun
anaknya, yang selalu mengenakan busana muslim. Bahkan, menjelang Pemilu
004, tampilan Wiranto dan keluarganya sempat memikat salah satu partai
Islam yang kemudian secara semerta-merta menyebut Wiranto sebagai Umar
bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Khulafaul Rasyiddin.
Setelah Pemilu 009, beragam analisis terkait masa depan politik aliran
di Indonesia mengemuka. Sebagian ilmuwan dan pemerhati politik Islam
berpandangan bahwa politik aliran (Islam) telah semakin pudar. Sebaliknya,
partai-partai non-aliran ternyata lebih diminati oleh massa pemilih. Sebagai
sebuah pandangan tentu sah saja. Namun, jika melihat aspek kesejarahan politik
di Indonesia, menyebut bahwa politik aliran telah memudar dengan hanya
mendasarkan pada hasil Pemilu 009 sepertinya sebuah penglihatan yang tidak
utuh.
regangan Teori
Terkait dengan tulisan ini, ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai
pisau analisis. Pertama, teori politik aliran yang ditawarkan Herbert Feith yang
membagi aliran politik di Indonesia atas lima aliran. Masing-masing aliran
Islam, Nasionalisme, Sosialisme, Tradisionalisme Jawa, dan Komunisme. Tentu
saja aliran yang disebut terakhir merupakan pengecualian karena runtuh seiring
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 481
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
kekuasaan Orde Lama. Padahal, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil
tampil fantastis pada Pemilu 955 dengan perolehan kursi 39 (5%).
Teori lainnya yang bisa digunakan adalah teori yang mendasarkan pada
hasil temuan Clifford Geertz di Mojokuto Kediri yang membagi ciri masyarakat
Islam ke dalam tiga varian, yaitu priyayi, santri, dan abangan. Terlepas bahwa
karya Geertz yang aslinya berjudul “The Religion of Java” ini telah banyak
menuai kritik dari banyak kalangan, namun tetap saja memunyai arti penting
dalam konteks tulisan ini. Arti pentingnya adalah berupa keberhasilan Geertz
dalam melihat hubungan-hubungan di antara struktur sosial, misalnya, Abangan
yang berpusat di pedesaan, Santri yang berpusat di tempat perdagangan atau
pasar, dan Priyayi yang berpusat di kantor pemerintahan di kota.
Adanya tiga struktur sosial yang berlainan ini menunjukkan bahwa
di dalam penduduk Mojokuto yang mayoritas (90%) beragama Islam,
sesungguhnya terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai, dan upacara
yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosial tersebut. Tiga lingkungan
yang berbeda (pedesaan, pasar, dan kantor pemerintahan) berikut latar belakang
sejarah kebudayaan yang berbeda (yang berkaitan dengan masuknya agama
serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa) telah mewujudkan adanya Abangan
yang menekankan pentingnya aspek-aspek animistik, Santri yang menekankan
aspek-aspek Islam, dan Priyayi yang menekankan aspek-aspek Hindu.
Melihat realitas politik kekinian, karya Geertz tetap menarik untuk
dijadikan sebagai pisau analisis. Hingga saat ini penduduk Indonesia secara
kuantitas belum beranjak jauh dengan kondisi keagamaan ketika Geertz
melakukan studinya di Mojokuto. Namun, dalam sejarah politiknya, kekuatan
politik Islam belum pernah tampil cukup mendominasi, meskipun tidak juga
bisa dikatakan sebagai kekuatan inferior, dengan pengecualian pada Pemilu
009. Pada Pemilu 009, kekuatan politik Islam benar-benar tampil inferior
dengan hanya memeroleh 9,6% suara.
Teori yang terkait dengan perilaku politik juga penting dalam kajian ini.
Perilaku politik sering dimengerti sebagai kegiatan yang berkenaan dengan
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pelaku kegiatan ini
adalah pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada
dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang
oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.
Pertanyaannya adalah siapakah yang melakukan kegiatan politik, individu atau
482 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
struktur? Ilmuwan yang menganut faham institutionalism akan mengatakan
bahwa strukturlah yang melakukan kegiatan politik sesuai dengan fungsi yang
dimiliki oleh lembaga tersebut, sedangkan individu yang menduduki jabatan
dalam lembaga menjadi pelaksana saja. Oleh karena itu, yang perlu dipelajari
bukan perilaku individu, melainkan perilaku lembaga-lembaga politik dan
pemerintahan.
Sebaliknya, ilmuwan politik yang menggunakan pendekatan
behavioralism akan menjawab bahwa individu yang secara aktual melakukan
kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan
perilaku individu yang berpola tertentu. Dengan asumsi seperti itu, telaah
kegiatan politik bukan pada lembaganya, melainkan latar belakang individu
yang secara aktual mengendalikan lembaga. Kenyataan menunjukkan bahwa
suatu tindakan atau keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas
dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan,
tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian individu yang membuat keputusan
politik tersebut.
Selanjutnya, dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat
dipilih tiga unit analisis, yaitu individu sebagai aktor politik meliputi aktor politik
(pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa. Berikutnya adalah
agregasi politik, yaitu individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok
kepentingan, birokrasi, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan
lembaga-lembaga pemerintahan. Terakhir, tipologi kepribadian politik yang
meliputi kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist dan demokrat.
Perilaku aktor politik juga dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti
lingkungan politik tak langsung (sistem politik, ekonomi, budaya dan media
massa); lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk
kepribadian aktor (keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan); struktur
kepribadian yang tercermin dalam sikap individu; faktor lingkungan sosial
politik langsung (cuaca, keadaan, suasana kelompok dan ancaman dengan
segala bentuknya).
metodologi
Sebagai kajian yang mencoba mendeskripsikan sekaligus menjelaskan
secara kritis tentang politik Islam kini dan di masa mendatang, maka metode
yang dinilai tepat dalam kajian ini adalah metode eksplanasi. Adapun data
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 483
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
yang diperoleh dalam kajian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan
memanfaatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian ini. Sehubungan
dengan analisis data, karena studi ini mencoba menganalisis semua data yang
kami dapatkan untuk kemudian dilakukan analisis secara menyeluruh dengan
temuan-temuan studi yang ada sebelumnya dan melakukan proyeksi ke
depan, maka analisis data yang tepat untuk digunakan dalam kajian ini adalah
penggabungan antara content analysis dan meta-analysis.
1945-1959: Periode ideologis
Untuk melihat apakah posisi politik aliran mulai memudar atau tidak,
maka aspek kesejarahan politik Indonesia penting untuk dilihat. Jadi, tidak
merujuk pada perolehan hasil pemilu semata karena dikhawatirkan akan terjadi
bias analisis. Hal ini tentu berakibat pada analisis yang tidak utuh.
Dengan menggunakan variabel di atas, diperoleh hasil bahwa situasi politik
yang layak dijadikan sebagai pijakan untuk mengukur terjadinya pertarungan
ideologi adalah periode awal Orde Lama hingga keluarnya Dekrit 5 Juli 959.
Suasana politik pada kurun waktu tersebut sangat ideologis. Suasana ideologis
ini terbangun seiring dengan perdebatan seputar ideologi dan dasar negara yang
begitu menguras tenaga dan pikiran bagi kubu Islam dan kubu sekuler. Oleh
karena itu, hasil Pemilu 955 bisa dijadikan sebagai instrumen bantu untuk
mengukur apakah politik aliran makin pudar atau tidak.
Berdasarkan hasil Pemilu 955, kubu Islam memeroleh capaian politik
terbesar selama Indonesia merdeka, yaitu 44,6% suara. Realitas politik ini
menunjukkan bahwa pada periode ini politik aliran begitu dominan. Partai
Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama
(PNU) sebagai representasi kubu Islam tampil begitu menyakinkan dengan
memeroleh 0,9% suara dan 8,4% suara. Apabila PNU tetap menjadi bagian
dari Partai Masyumi, Partai Masyumi akan menjadi pemenangnya. Di sisi lain,
partai Islam lainnya, seperti, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Pergerakan
Tarbiyah Islam (Perti), Partai Politik Tharikat Islam (PPTI), Angkatan Kesatuan
Umat Islam (AKUI) memeroleh suara yang tidak cukup memadai.
Kalau pendekatan tentang tipologi aliran politik Herbert Feith yang
membagi aliran politik di Indonesia atas lima aliran politik, atau Soedjatmoko
yang menggolongkan secara kasar kekuatan politik di Indonesia atas dasar tiga
aliran ideologi, yaitu Islam, Marxisme/Sosialisme, dan Nasionalisme sekuler,
484 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
digunakan untuk memetakan kekuatan politik hasil Pemilu 955, maka kubu
Islam tetap menjadi pemenang Pemilu 955.
Tabel 1
Partai Beraliran islam Pada Pemilu 1955
no
3
4
5
6
Partai
Masyumi
PNU
PSII
Perti
PPTI
AKUI
suara
7.903.886
6.955.4
.09.60
483.04
85.3
8.454
dPr
%
0,9
8,4
,9
,8
0,
0,
kursi
57
45
8
4
%
,9
7,3
3,
,5
0,4
0,4
suara
7.789.69
6.989.333
.059.9
465.359
74.93
84.86
konstituante
%
kursi
0,6
8,5
9
,8
6
,
7
0,
0,
%
,5
7,5
3,
,3
0,
0,
Berbeda dengan periode sebelumnya, era Orde Baru sama sekali tidak
bisa dijadikan sebagai parameter untuk mengukur terjadinya pertarungan
ideologis. Sebab, kondisi politiknya memang tidak demokratis. Dengan
“proyek deideologisasi”, negara tidak mengijinkan berlakunya partai ideologis.
Pada era ini pemilu berlangsung secara teratur, namun semuanya sekedar
formalitas belaka. Secara struktural, periode ini bisa dikatakan demokratis
dengan ditandai oleh banyaknya partai yang mengikuti Pemilu dan keteraturan
pelaksanaan pemilu. Pemilu 97 diikuti sembilan partai politik dan satu
golongan kekaryaan. Sementara itu, pemilu selanjutnya hanya diikuti oleh tiga
kontestan pemilu, yaitu PPP, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
yang secara fungsional sama sekali tidak demokratis.
Berdasarkan periode tersebut, maka politik aliran tidak sepenuhnya
pudar. Politik aliran tampak kuat pada periode menjelang dan Paska Pemilu
97 sampai dengan fusi empat partai Islam ke dalam PPP pada Januari 973.
Meskipun kalah jauh dengan superioritas Golkar, namun pada Pemilu 97
kekuatan politik Islam masih cukup meyakinkan. Partai NU, misalnya, masih
bisa meraih 8,7% suara. Sementara itu, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
yang merupakan reinkarnasi politik Masyumi memeroleh 5,4% suara. Paska
fusi partai Islam ke dalam wadah politik baru yang bernama PPP, suara partai
Islam meningkat dari 7,% suara pada Pemilu 97 menjadi 9,9% suara
pada Pemilu 977.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 485
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Tabel 2
Partai Beraliran islam Pada Pemilu 1971 dan 1977
no Partai
3
4
Partai NU
Parmusi
PSII
Perti
Pemilu 1971
suara
0.3.650
.930.746
.308.37
38.309
%
8,7
5,4
,4
0,7
Pemilu 1977
kursi
58
4
0
suara
8.743.49
%
9,9
kursi
99
Dalam beberapa kasus, seperti saat pembahasan RUU Perkawinan 974
maupun pembahasan RUU P4 dan Aliran Kepercayaan 978, politik aliran juga
tampak hidup. Selanjutnya, sampai dengan 998, sulit juga untuk mengatakan
bahwa politik aliran telah memudar, karena kondisi politiknya tidak normal
dan tidak demokratis sehingga tidak bisa dijadikan sebagai parameter untuk
mengukur pudar tidaknya partai aliran.
Memasuki era Paska Orde Baru, politik aliran mendapat tempat kembali
sehubungan dengan bermunculannya sejumlah partai ideologis. Bahkan,
karena begitu beragamnya, Pemilu 999 bisa disebut sebagai pertarungan
ideologi jilid dua. Meskipun secara persentase kembali mengalami kekalahan
di dalam Pemilu, partai aliran tidak bisa juga dianggap telah memudar. Partai
Islam seperti PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), maupun
partai berbasis Islam seperti PKB, dan PAN tampil dengan perolehan suara
yang cukup mengesankan.
Tabel 3
Partai Beraliran islam Pada Pemilu 1999
no
3
4
5
6
7
8
9
0
Partai
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
Partai Ummat Islam
Partai Kebangkitan Ummat
Partai Masyumi Baru
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Syarikat Islam Indonesia
Partai Abul Yatama
Partai Amanat Nasional
Partai Syarikat Islam Indonesia 905
Partai Politik II Masyumi
486 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
suara
89.489
69.309
300.064
5.589
.39.905
375.90
3.979
7.58.956
5.80
456.78
%
0,7
0,5
0,8
0,4
0,7
0,36
0,0
7,
0,4
0,43
kursi
0
0
0
58
0
34
0
POELITIK
3
4
5
6
7
8
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Partai Bulan Bintang
Partai Keadilan
Partai Nahdlatul Ummat
Partai Islam Demokrat
Partai Persatuan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
Partai Umat Muslimin Indonesia
.049.708
.436.565
679.79
6.90
655.05
3.336.98
80.67
49.839
,94
,36
0,64
0,06
0,6
,6
0,7
0,05
3
7
5
0
5
0
0
Penilaian yang sama juga dapat diberikan pada Pemilu 004. Meskipun
masih kalah suara dengan partai nasionalis (sekuler), namun sulit juga
mengatakan bahwa partai aliran (Islam) telah memudar. Bahkan, apabila
dibandingkan dengan Pemilu 999, persentase suara partai Islam mengalami
kenaikan dari 37,35% menjadi 38,35%. Beberapa partai dari kubu Islam tampil
menggembirakan. PKS, yang semula bernama Partai Keadilan (PK) pada pemilu
999, mengalami lonjakan suara hingga ratusan persen dari ,36% menjadi
7,34%. Begitu juga PPP, PBB, dan PAN mengalami kenaikkan walaupun tidak
cukup berarti.
Tabel 4
Partai Beraliran islam Pada Pemilu 2004
no
3
4
5
6
Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Amanat Nasional
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Bulan Bintang
Partai Bintang Reformasi
suara
.989.564
9.48.764
7.303.34
8.35.00
.970.487
.764.998
%
0,57%
8,5%
6,44%
7,34%
,6%
,44%
kursi
5
58
5
45
3
ideologis Atau Pragmatis?
Berbeda dengan dua pemilu sebelumnya yang cenderung ideologis,
Pemilu 009 berlangsung dalam suasana yang cenderung pragmatis. Sehingga
tidak elok kalau dijadikan sebagai paramater untuk mengukur apakah partai
aliran (Islam) mulai pudar atau tidak.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 487
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Tabel 5
Partai islam dan Berbasis massa islam Pemilu 2009
no
3
4
5
6
7
8
9
Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Bulan Bintang
Partai Kebangkitan Nasional Ulama
Partai Bintang Reformasi
Partai Matahari Bangsa
Partai Persatuan Nahdlatul Umat Indonesia
suara
8.06.955
6.54.580
5.533.4
5.46.
.864.75
.57.593
.64.333
44.750
46.779
%
7,88
6,0
5,3
4,94
,79
,47
,
0,40
0,4
kursi
57
43
37
7
0
0
0
0
0
Setidaknya ada dua hal yang menjadikan faktor ideologi tidak lagi
dominan:. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir
perolehan kursi atas dasar nomor urut menjadi suara terbanyak. Meskipun
sepintas terkesan demokratis, keputusan MK sebenarnya sangat bertentangan
dengan norma-norma demokrasi mengingat pentingnya partai dalam sistem
politik demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga terkesan menutup mata pada
beberapa kebijakan partai yang dalam penentuan nomor urut caleg mendasarkan
diri pada kriteria-kriteria normatif tertentu. Mestinya hal seperti itu juga
dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Keputusan MK
ini berakibat fatal. Merujuk pada fakta di lapangan, persaingan yang terjadi
cenderung menghalalkan segala macam cara. Bukan saja antarpartai politik, tapi
juga terjadi antarcaleg dalam satu partai. Praktek politik uang juga begitu kasat
mata; Kedua, faktor kharisma SBY. Sikap SBY yang santun, murah senyum,
bicaranya tidak meledak-ledak, dan perawakan (bersifat isik� yang mendukung,
menjadikan masyarakat lebih memilih SBY. Memang bukan sekedar kharisma,
program-program populis pemerintah SBY-(JK) dalam beberapa tahun jelang
Pemilu 009 juga menjadi faktor lain yang membuat masyarakat memilih
SBY. Sementara itu, di saat bersamaan SBY menjabat sebagai Ketua Dewan
Penasehat dan Calon Presiden Partai Demokrat.
Beberapa faktor di atas diyakini menjadi pertimbangan masyarakat
memilih Partai Demokrat. Jadi, bukan karena pertimbangan rasional, tapi
dominan karena faktor SBY. Artinya, andai sosok seperti SBY juga dimiliki
partai aliran (Islam),dapat dipastikan partai tersebut juga akan mendulang suara
488 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
yang memadai. Karena sosok seperti SBY inilah yang sekarang masih diminati
masyarakat. Masyarakat kita belum berkenan dengan sosok calon presiden
seperti Jusuf Kalla yang kemlinti, bicaranya blak-blakan, tanpa tendeng alingaling, serta luar Jawa.
eksistensi Politik Aliran
Berangkat dari paparan di atas, rasanya kurang tepat bila menyebut partai
aliran (Islam) telah pudar. Kenapa? Karena masyarakat dalam memberikan
hak suaranya memang bukan dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan
rasional-ideologis, tapi lebih dominan kepada pertimbangan kharisma igur.
Selama masih ada igur kharismatik seperti SBY, rasanya kurang adil untuk
mengukur pudar atau tidaknya partai aliran (�slam�. Variabel kharisma igur
harus ditiadakan.
Politik Indonesia masa depan (Pemilu 04) diyakini tidak akan
diramaikan oleh igur kharismatik, seperti, Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Amien Rais.
Kondisi yang seperti itu mengindikasikan kasus Partai Demokrat pada Pemilu
009 yang memeroleh tumpahan suara karena kharisma SBY tidak akan pernah
terjadi lagi. Dan, kalau hal ini benar-benar terjadi, maka pertarungan politik pada
Pemilu 04 akan berlangsung secara seimbang. Artinya, partai-partai politik
yang ada akan diuji kemampuannya dalam upaya menarik massa pemilih.
Faktor lainnya adalah terkait dengan pragmatisme. Ketika masyarakat
dominan masih bersikap pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya, maka
tidak bisa atau setidaknya kurang tepat apabila variabel pragmatis digunakan
untuk mengukur variabel ideologi. Mestinya variabel pragmatis digunakan untuk
mengukur pragmatis atau tidaknya masyarakat. Begitu juga variabel ideologi
digunakan untuk mengukur ideologis atau tidaknya sikap politik masyarakat.
Atau, bisa juga variabel pragmatis digunakan untuk mengukur aspek ideologi,
tapi dengan cacatan harus ada variabel lain yang dimasukan misalnya terkait
dengan masalah inansial atau pendanaan partai politik.
Bagaimana mungkin variabel pragmatis digunakan untuk mengukur
aspek ideologis, sementara di antara partai, misalnya, terjadi kesenjangan yang
luar biasa dalam hal pendanaan. Misalnya, perbedaan antara Partai Demokrat
dengan PBB sebagai partai lama, atau antara Partai Gerindra dengan Partai
Matahari Bangsa (PMB) sebagai partai baru. Dengan perbedaan ini, dapat
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 489
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dipastikan bahwa partai dengan pendanaan yang kuat seperti Partai Demokrat
dan Partai Gerindra akan bisa mendulang suara secara memadai. Sebaliknya,
partai seperti PBB dan PMB, yang secara inasial sangat tidak memadai, akan
mengalami kesulitan dalam mendulang suara karena minimnya dana. Andai
PBB dan PMB sebagai partai ideologis (Islam) memunyai pendanaan sepadan
dengan Partai Demokrat dan Partai Gerindra, diyakini akan bisa mendulang
suara secara berarti. Kenapa? Karena beranjak dari keyakinan bahwa masyarakat
memberikan pilihan politiknya bukan semata karena pertimbangan ideologis,
tapi lebih karena pertimbangan kharisma igur dan juga imbalan materi.
Dengan situasi politik seperti ini, upaya mengukur keberadaan partai
aliran dapat dilakukan secara memadai. Tapi, kalau kondisinya masih seperti
pada Pemilu 009, rasanya sangat tidak adil. Apabila igur kharismatik tidak
lagi berperan dan semua partai juga memunyai pendanaan yang cukup atau
masyarakat tidak lagi bersikap pragmatis, maka diyakini partai aliran (Islam)
akan tetap eksis. Selain faktor kesejarahan politik, teologi politik bahwa “Islam
al-din wa al-dawlah, Islam adalah agama dan negara”, yang masih menjadi
mainstream di kalangan umat tampaknya yang akan menjadikan tetap eksisnya
partai aliran (Islam).
simpulan
Politik dalam Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah
politik Islam sejak kelahirannya hingga dewasa ini. Sebagai negara dengan
mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tentu juga tidak bisa
memisahkan begitu saja relasi Islam dengan politik. Apalagi dalam Islam,
pandangan yang menyatakan bahwa Islam al-din wa al-dawlah masih menjadi
pandangan mainstream di kalangan umat. Dengan dominasi pandangan ini,
sudah tentu selama Islam masih ada, maka selama itu pula politik Islam akan
senantiasa ada, hadir, dan tetap eksis.
Bukti akan hal ini tergambar dalam sejarah politik di Indonesia.
Semenjak sebelum Indonesia merdeka, tepatnya ketika masa Kerajaan Islam,
baik di Samudera Pasai maupun di Kerajaan Islam Mataram Demak sampai
dengan saat ini, politik Islam tetap mewarnai perpolitikan nasional, tentu saja
dengan segala pasang surutnya. Setelah masa Kerajaan Islam, politik Islam
tampil mendominasi termasuk pada masa awal kemerdekaan. Bukti kuat
pengaruh politik Islam adalah pengajuan Piagam Jakarta yang diperjuangkan
490 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
melalui pembahasan dan perdebatan yang panjang. Begitu juga pada paruh
kedua dekade 950-an melalui hasil Pemilu 955, kekuatan politik Islam juga
cukup mendominasi. Bahkan, bila pendekatan politik aliran yang ditawarkan
Herbert Feith maupun Soedjatmoko dijadikan pisau analisis, maka kekuatan
politik Islamlah yang menjadi pemenang pada Pemilu 955 meskipun dengan
perolehan suara yang sangat tipis.
Pengaruh Islam juga cukup kuat dalam periode Paska Orde Baru. Terbukti
dari dua pemilu awal, yaitu Pemilu 999 dan Pemilu 004. Meskipun kekuatan
politik Islam pada tahun tersebut tidak memadai sebagaimana hasil Pemilu
955. Pemilu 009 merupakan pengecualian karena faktor pragmatisme lebih
dominan ketimbang faktor ideologis sehingga tidak tepat bila dijadikan sebagai
pijakan untuk mengukur kekuatan politik Islam. Dengan kenyataan ini, maka
pandangan yang menyatakan bahwa politik aliran (Islam) telah mengalami
kepudaran adalah berlebihan.
daftar Pustaka
Apter, David E., Pengantar Analisa Politik, Jakarta, LP3ES, 988.
Dokumen KPU, 3 Agustus 009.
Dokumen KPU, 9 Mei 009.
Feillard, Andree, NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna,
Yogyakarta: LKiS, 999.
Feith, Herbert, “Pemikiran Politik Indonesia 945-965: Suatu Pengantar”,
dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta:
Gramedia, 98.
Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta:
Pustaka Jaya, 98.
Liddle, R. William, Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan
Politik, Jakarta: LP3ES, 994.
Maarif, Ahmad Syaii, Islam dan masalah Kenegaraan: Studi tentang
Percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 996.
Soedjatmoko, “The Role of Political Parties in Indonesia”, dalam Philip W.
Thayer (Ed.), Nasionalism and Progress in Free Asia, Baltimore: The
John Hopkins Press, 956.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 491
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Suhelmi, Ahmad, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan
Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, Jakarta, Darul Falah,
999.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 99
Syaifullah, Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi, Jakarta: Graiti,
997.
Yusuf, Slamet Effendy, et. al., Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan
Pergolakan Internal NU, Jakarta: Rajawali Pers, 983.
492 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
PoliTik ACeh PAsCA PemilU
Tauiq Abdul �ahim
Abstract
Political process and general elections in Aceh 2009 has special
characteristics by the appearances of local parties. By using descriptive methods,
I found this special characteristics give the better live for Aceh people.
Keywords: local party, descriptive methods
Pendahuluan
Pelaksanaan Pemilu dan pesta politik legislatif telah berlangsung 9 April
2009. Demikian juga Pemilu Presiden telah juga dilangsungkan pada 9 Juli
2009. Dalam sejarah perpolitikan �ndonesia, untuk pertama kalinya, khususnya
Pemilu di Aceh yang melibatkan partai lokal dan mempunyai dasar undangundang di dalam pelaksanaannya. Mengapa ini bisa terjadi? Semua analis
sebelumnya nyaris mengaitkan Pemilu di Aceh akan berbuntut keributan dan
kejadian yang tidak diinginkan, karena berbagai peristiwa yang berhubungan
dengan konlik masa lalu. Kini, Aceh menjadi sebuah wacana politik tersendiri
dalam kancah perpolitikan �ndonesia. Saling lintas kepentingan ekonomi,
politik, sosial-budaya terjadi dengan intens. Di tengah perubahan ini, lalu
muncul sesuatu yang tak tertawarkan, yaitu penataan baru tata kehidupan
ekonomi, politik, sosial-budaya dan lain sebagainya melalui sebuah konsep
yang tak terhindarkan.
Semakin seringnya tampil dengan upaya kekerasan yang berlaku di
Aceh menjelang Pemilu 9 April 2009, maka, hal ini memperlihatkan gambaran
semakin diciptakannya kesuraman kondisi keamanan yang dipicu oleh tindakan
kekerasan yang tidak pernah terungkap sama sekali. Hal ini akan memberi
peluang bagi negara dan alat negara untuk melegitimasi kekuatan tertentu
untuk mengamankan Pemilu di Aceh, dan memperlihatkan bahwa ada agenda
tersembunyi yang sedang dimainkan dalam proses politik di Aceh pada saat
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 493
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
itu, sehingga rakyat dibuat menjadi pasrah jika ada pihak-pihak yang ingin
menguasai kondisi politik Pemilu di Aceh yang diperkirakan bakal tidak luber
(langsung, umum, bebas dan rahasia�. Bahkan, para pelaku kejahatan menjelang
Pemilu Legislatif yang tertangkap, selanjutnya diboyong ke Jakarta, katanya
untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan jika dipenjarakan dan dihukum
di Aceh. Sejatinya hal ini makin menjadikan rakyat kian apatis terhadap sesuatu
yang berlaku dengan kekerasan, teror dengan menggunakan sejata api. Karena
itu, sampai hari ini, menjadi suatu tanda tanya besar bagi rakyat Aceh yang
sudah sangat apatis dengan proses ketetapan hukum yang berlaku, sehingga
rakyat pun tidak perlu ambil pusing. Yang jelas, ada sutradara dan skenario
besar yang mengatur kekerasan dan konlik di Aceh, stok lama gaya baru.
Pemilu merupakan arena serta wahana demokrasi untuk menentukan
pilihan rakyat terhadap partai dan orangnya, ataupun menentukan pilihan
aspirasi kepentingan politik, aspiasi kehidupan dan juga aspirasi perubahan
kehidupan yang lebih baik. Berbagai alternatif ditawarkan pada pelaksanaan
pemilu, baik yang rasional, emosional maupun yang tidak rasional sama sekali.
Penyaluran aspirasi politik dapat dilakukan dengan penentuan yang bijak maupun
mengikutkan kata hati serta menentukan sikap memilih ataupun tidak memilih.
Sesungguhnya pemilu tidak merupakan satu-satunya cara menentukan pilihan
untuk kejayaan masa depan. Hanya saja, pemilu dapat menentukan pilihan
masa depan dengan cara-cara politik serta arah yang jelas terhadap keinginan
kebijaksanaan serta peraturan, sehingga nantinya akan dapat menentukan hasil
kesepakatan politik terhadap landasan kehidupan masyarakat.
Politik Pemilu dan Aceh.
Sejatinya, sejak perjanjian damai 15 Agustus 2005 disepakati antara
pemerintah �� dan GAM, maka, timbul pertanyaan, akankah era damai di Aceh
akan kekal? Siapkah semua pihak dan masyarakat Aceh menjaga kedamaian?
Tentu saja, segala persiapan dan usaha menjaga kedamaian terus dilakukan
dengan berbagai pertemuan lanjutan, diskusi serta inisiatif antara para elit ��
dan GAM yang mendapat mandat untuk menyelesaikan permasalahan konlik
di Aceh. Di balik itu semua timbul sebuah pertanyaan penting, bagaimana
kesiapan di bidang politik Aceh pasca Pemilu? Karena salah satu butir penting
MoU Helsinki tersurat adanya partai lokal di Aceh untuk menyalurkan aspirasi
politik rakyat Aceh, sebagai diplomasi menuju kedamaian, kemakmuran dan
494 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang kehidupan ekonomi.
Mesti diakui, di tengah gencarnya pembangunan ekonomi menuju
liberalisasi di Aceh, maka, pembahasan tentang persiapan politik pun mesti
sinergi. Sesungguhnya ada keterkaitan yang erat dan sulit dilepaskan antara
faktor ekonomi dan politik. Setidaknya, pengalaman pembangunan ekonomi
di sejumlah negara membenarkan keterkaitan tersebut. Jepang dan Malaysia,
misalnya, sering dicontohkan sebagai negara yang sangat berhasil masuk ke
sistem kapitalisme internasional, tanpa harus mengalami feriikasi menjadi
satelit bagi kekuatan kapitalisme mapan (Barat�. Analisis mengenai ini antara
lain menyebutkan adanya daya dukung sistem politik Jepang dan Malaysia,
yang mendukung penggabungan Jepang dan Malaysia ke dalam sistem
kapitalisme internasional itu. Faktor politik, di negara Jepang dan Malaysia
mendukung berjayanya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut
sejalan dengan perkembangan liberalisasi. Kasus Jepang dan Malaysia, sering
pula ditampilkan sebagai pembanding kasus-kasus sebaliknya (terutama� di
Amerika Latin. Sejumlah negara Amerika Latin tidak berhasil menyediakan
daya dukung sistem politik untuk proyek pembangunan ekonomi mereka yang
kapitalistis. Lalu mereka terferiikasi. Brasil, misalnya mengalami pembusukan
ekonomi karena ketiadaan daya dukung politik.
Ketika meneliti kejayaan Jepang dan kegagalan Brazil, Dieter Senghaas
antara lain sampai pada kesimpulan bahwa, di Jepang, sekalipun terjadi
pembesaran peran negara tetapi kejayaan ekonomi tetap tercapai. �ni berkat
adanya pembentukan lembaga-lembaga politik demokratis secara serius.
Dalam konteks itu, jelas bahwa kejayaan ekonomi dibentuk oleh sistem politik
yang kondusif. Lebih tegas lagi bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan
dukungan demokrasi. Belakangan, keterkaitan ini memang semakin jelas dan
berbeda dengan gambaran teori-teori lama. Yang secara empirik memperlihatkan
perubahan kondisi dengan penggunaan teori-teori baru mampu memberikan
gambaran jelas terhadap perubahan yang berlaku, selanjutnya mendukung
kondisi yang sebenarnya.
Pada era 1960-an dan 19�0-an, teori Seymour Martin Lipset tentang
hubungan ekonomi dan politik sangat popular. Lipset menyatakan kejayaan
ekonomi dengan sendirinya akan diikuti oleh pembangunan demokrasi. Dalam
banyak praktik dunia ketiga, ternyata teori Lipset ini lebih banyak tidak
terbukti. Terakhir, sejumlah bantahan pun muncul. Antara lain dari Jan-Erik
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 495
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Lane dan Svante Ersson. Dalam hal ini, Lane dan Errson justru membalik
teori Lipset dengan manggambarkan betapa sistem politik demokratis lebih
mungkin memproduksi output ekonomi yang lebih baik. Sistem politik
demokratis menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berjaya, bukan
malah sebaliknya. Berbagai produksi ekonomi juga didukung oleh perubahan
pola demokrasi yang berlangsung, ini menjadikan persyaratan khusus untuk
perkembangan perekonomian dan menuju ke arah kesejahteraan.
Lalu bagaimana dengan persiapan politik di Aceh pasca Pemilu? Apa
yang belum siap dan seharusnya disiapkan dalam sistem politik di Aceh? Ada
sejumlah anasir sistem politik yang memerlukan pembenahan dalam rangka
demokrasi politik dan kehidupan ekonomi pasca pesta demokrasi Pemilu
2009, yang melibatkan adanya partai lokal yang sebelumnya tidak pernah
terbayangkan. Khusus untuk provinsi Aceh, meski hanya terdapat dua persen
pemilih dari seluruh �ndonesia, namun Aceh menjadi suatu simbol demokrasi
yang dipertaruhkan di �ndonesia, dan menjadi merk dagang yang laku dijual.
Terutama pada kampanye yang dilakukan pasangan SBY-Budiono dan JKWiranto. Masing-masing mengangkat perdamaian Aceh dan UUPA (Undangundang Pemerintahan Aceh�, yang kemudian menjadi claim and reclaim, karena
masing-masing merasa lebih dan atau sangat berperan dalam proses damai
Aceh. Sesungguhnya tidak ada aktor tunggal dalam menciptakan perdamaian
di Aceh. Perdamaian Aceh bukan sesuatu yang jatuh dari langit dan juga
bukan hanya peran satu dua orang elit politik. Melainkan melalui perjuangan
panjang dan korban jiwa, darah dan air mata rakyat, dan melibatkan banyak
aktor.. Dengan demikian, maka, semuanya harus tetap menjaga perdamaian
Aceh dan memperjuangkan revisi UUPA yang dianggap masih belum aspiratif
sepenuhnya sebagaimana keinginan rakyat Aceh yang sesungguhnya.
Dalam praktek politik, patologi birokrasi yang ada tidak hanya terletak
pada sifat ineisien dan kurang profesional dalam bekerja, tetapi juga dalam
hal netralitas politiknya. Dalam banyak sistem politik lain yang sudah mapan,
birokrasi bersifat netral. Ketika terjadi perubahan kekuasaan, topangan birokrasi
bagi kerja sistem politik tetap tidak terganggu. Dalam sistem politik di Aceh,
birokrasi masih melakukan pemihakan politik. Bukan saja terhadap organisasi
politik tertentu, tetapi juga terhadap pelaku politik individual tertentu. Ketika
sebuah instansi, departemen ataupun dinas berganti pimpinan misalnya, aparatur
birokrasi di bawahnya cenderung ikut terrestrukturisasi. Birokrasi semacam ini
496 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
jelas tidak kondusif dalam upaya mengkonsistenkan kebijakan dan memapankan
sistem politik. Birokrasi di Aceh masih terjebak dengan pemikiran masa lalu,
bahwa sentral birokasi sangat berpihak kepada keinganan serta aspirasi yang
sentralistik dan terpusat di Jakarta. Sehingga seringkali keinginan perubahan dari
rakyat di dalam kehidupan masyarakat sering terganjal dengan ketentuan yang
dimainkan oleh birokrasi untuk semata-mata keinginan dari pusat birokrasi, di
pusat pemerintahan Jakarta. Misalnya berkenaan dengan penetapan ketentuan
pembangunan infrastruktur pendukung perubahan kesejahteraan rakyat,
peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan antar negara, penanaman
modal asing, investasi dan lain sebagainya, hal ini seringkali terganjal dan
terkendala oleh ketentuan dan peraturan pusat di Jakarta. Para birokrat sangat
patuh dan selalu akan beikir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
pusat, dan sama sekali tidak perduli dengan keinginan perubahan oleh rakyat
yang penuh dinamika dan menghendaki adanya perubahan.
Sementara, tak jauh keterkaitannya dengan buruknya kinerja birokrasi,
terdapat permasalahan utama lainnya, yakni berkembangnya praktik kolusi.
Kinerja birokrasi yang buruk memberikan peluang bagi terjadinya praktik kolusi,
terutama dalam bentuk persekutuan birokrasi dan kekuatan ekonomi untuk
kepentingan jangka pendek. Hasilnya, pelbagai kebijakan politik dan ekonomi
distorsif. Masalah lain yang tak kalah seriusnya adalah, berkembangnya korupsi
menjadi tabiat politik permanen. Setiap tahun, BPKP, �nspektorat dan KPK,
LSM anti korupsi dan lembaga independen lainnya selalu mempublikasikan
tentang kebocoran anggaran negara dan anggaran pembangunan belanja negara
dan daerah. Jika laporan tahunan ini diakumulasikan, maka, segera terlihat
betapa besar serta dalam lubang kebocoran yang telah menganga.
Secara ringkas, praktik korupsi telah menjadi salah satu penyakit kronis
yang menggerogoti kerja sistem ekonomi dan politik yang selama ini tidak
mampu diselesaikan secara tuntas. Dalam hal ini, Der Spiegel (1995� bahkan
menyatakan �ndonesia sebagai negara paling korup dari �1 negara yang
disurveinya. Terlepas dari perdebatan metodologis yang bisa dibuat tentangnya,
hasil survei ini merupakan peringatan, atau suatu sinyal bahaya bagi eksistensi
sistem politik. Selain korupsi, keterceceran dan tidak jelasnya proyek penegakan
hukum adalah masalah politik lain yang juga memerlukan perhatian tersendiri.
Ketidakpastian hukum selama ini sering dikeluhkan oleh para investor (asing�
sebagai salah satu kendala investasi, di samping ketidakjelasan sarana dan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 497
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
prasarana pendukung untuk pembanguan serta pertumbuhan perekonomian
di Aceh. Berdasarkan hasil kajian, dalam setiap proses pengurusan perizinan
usaha di �ndonesia misalnya, memakan waktu rata-rata sampai 150 (seratus
lima puluh� hari. Berbeda dengan Vietnam yang baru beberapa tahun merdeka
dan keluar dari konlik yang hanya memerlukan waktu 50 (lima puluh� hari. �ni
merupakan gambaran nyata akan buruknya kinerja birokrasi, serta lambannya
suatu proses yang mendukung perubahan perekonomian. Dengan demikian,
ini merupakan salah satu hambatan investasi di Aceh sebagaimana laporan
Bank Dunia (Serambi �ndonesia, 30 Juli 2009�. Ekonom Bank Dunia (World
Bank�, Enrique Blanco Armas, memberi penjelasan tentang hambatan investasi
Aceh. Hingga memasuki tahun keempat penandatanganan kesepakatan damai,
iklim investasi di Aceh masih berjalan lambat. Menurut penelitian Bank Dunia
(World Bank�, sektor kelistrikan dan stabilitas keamanan merupakan penyebab
utama seretnya investasi di Aceh. Hasil penelitian tersebut dipaparkan Ekonom
Bank Dunia, Enrique Blanco Armas pada acara peluncuran laporan Bank Dunia
tentang Diagnosis Pertumbuhan Aceh.
Selanjutnya juga ditambahkan, seperti diketahui, pada 2008 perekonomian
Aceh mengalami kontraksi yang cukup dalam, turun sampai 8 persen. Apabila
migas (minyak dan gas� tidak diperhitungkan, maka, perekonomian Aceh hanya
tumbuh 1,9 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan rata-rata nasional
sebesar 6 persen. Seharusnya, saat cadangan migas semakin menipis dan
program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca misibah tsunami berakhir,
sektor swasta (investasi� harus menjadi mesin penggerak pertumbuhan. Namun
sebagaimana data Bank �ndonesia (B�� Banda Aceh dan Badan Pusat Statistik
(BPS�, sumbangan investasi terhadap komponen belanja ekonomi Aceh sangat
rendah, hanya 13 persen. Dengan menggunakan kerangka diagnosa pertumbuhan
yang dikembangkan Hausmann, �odrik, dan Velasco (2005�, Bank Dunia
selanjutnya melakukan identiikasi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi
terhadap perekonomian Aceh. Mulai dari akses kredit, SDM, kualitas prasarana,
pemerasan, dan pajak ilegal (keamanan�, risiko-risiko makro ekonomi,
kegagalan informasi, dan kegagalan koordinasi. Hasilnya; ada dua hambatan
utama. Ketersediaan tenaga listrik dan risiko keamanan yang diperburuk oleh
pemerasan dan pembayaran pajak ilegal, kata Enrique. Perusahaan-perusahaan
di Aceh, katanya, melaporkan pasokan listrik terganggu rata-rata sebanyak 3
sampai � kali seminggu. Sementara di wilayah lain, hanya 2 kali seminggu.
498 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Dari hasil diskusi bersama pihak swasta juga ditekankan kalau ketiadaan listrik
yang dapat diandalkan merupakan kendala utama terhadap usaha-usaha tertentu
seperti pengolahan ikan dan peternakan unggas. Dalam hal ini, pemadaman
listrik yang sering terjadi, bahkan di ibukota provinsi, Banda Aceh, merupakan
akibat dari kekurangan kapasitas, peralatan yang relatif tua, pemeliharaan dan
biaya pemeliharaan yang sering kali diperlukan, kemungkinan menimbulkan
hambatan yang signiikan, ujarnya. Ditegaskan Enrique, Ekonom Bank Dunia
ini, kapasitas kepolisian dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus-kasus
tindak kejahatan sangat diperlukan untuk memperkuat supremasi hukum.
�leh karena itu pula, dengan perangkat hukum serta ketegasan hukum
yang sama sekali tidak jelas tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi
permasalahan kehidupan masyarakat. Perangkat hukum memang masih
kurang mampu menjadi salah satu penjamin pengaturan konsistensi kerja
sistem politik. Hal ini tidak hanya dalam pengaturan investasi, akan tetapi
menyebar kearah banyak magnit permasalahan lainnya. Daniel S. Lev pernah
menyebut persoalan ini sebagai tipikal model hukum negara-negara pascakolonial. Hukum dipinggirkan oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan, dan
menduduki posisi marjinal. Pelbagai kasus pelanggaran hukum selama masa
konlik yang coba didiamkan serta, banyak pelanggaran HAM yang lalu serta
terus berlangsung sepertinya hanya menjadi konsumsi publik rakyat Aceh. �ni
hanya manambah gairah diskusi di meja warung kopi yang banyak bertebaran
di Aceh, ataupun untuk didiskusikan serta diperbincangkan tanpa mampu
menyelesaikan masalah.
Tak hanya aspek-aspek struktural dari sistem politik saja yang
memerlukan pembenahan guna pembangunan ekonomi, serta usaha untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini juga, aspek budaya
memerlukan pembenahan yang sama. Sebagai contoh pentingnya adalah, masih
berkembangnya budaya politik paternalistik dalam kerja sistem ekonomi dan
politik di Aceh. Kebijakan ekonomi dan politik kerapkali tidak didasarkan pada
pertimbangan impersonal dan rasional, melainkan pada sentimen paternalisme.
Kondisi budaya tersebut, telah terbuktikan beberapa tahun belakangan ini
memberikan peluang yang semakin besar bahkan meluas bagi praktek distortif,
dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam hal ini, rakyat masih merasa
dipinggirkan terhadap bidang politik dan ekonomi, meskipun sesungguhnya
sudah sangat faham dan cerdas terhadap bidang ini, namun kekuatan hukum
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 499
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
serta qanun yang menyangkut dengan kepentingan rakyat masih sangat tidak
memihak sama sekali.
Dalam banyak kasus, distorsi sistem politik dialirkan dari negara
secara terpusat. �ni tentunya menjadi permasalahan lain yang membutuhkan
pembenahan serius, ketika mengagendakan pembangunan ekonomi di Aceh
oleh para elit politik terpilih dari hasil pemilu 2009. Hal ini menjadi salah
satu pertanyaan mendasar tentang kesiapan politik mendukung pembangunan
ekonomi di Aceh. Sementara selama ini mengandalkan dana anggaran khusus
dari pusat, deregulasi ekonomi, dan sejumlah perangkat lainnya sebagai modal
berhadapan dengan kompetisi ekonomi global. Karena itu, sebuah permasalahan
besar mengintip sistem politik di Aceh masih cukup rapuh guna mendukung
kompetisi ekonomi global dengan era keterbukaan yang berlaku sekarang ini.
Dalam hal ini, kesiapan politik di Aceh betapa mendesak sebetulnya
liberalisasi politik untuk mendukung liberalisasi ekonomi yang tak terhindarkan
sama sekali di era globalisasi ekonomi dunia, tanpa negara di dunia yang
mampu menghindari pemahaman liberalisme ini. Meskipun sebahagian orang
menjadikannya sebagai isu politik dalam pemilu presiden yang lalu, liberalisme
jadi konsumsi politik untuk menghantam lawan politiknya, ini hanya sekedar
basa-basi politik dan bumbu penyedap yang disajikan di hadapan rakyat, --seolah-olah sangat pro kepada ekonomi yang mampu meningkat kehidupan
rakyat banyak. Dalam konteks ini, pelbagai deregulasi ekonomi yang
gencar dijalankan beberapa tahun terakhir, selain memerlukan konsistensi
pelaksanaannya, juga memerlukan pemikiran cerdas penetapan UU (qanun�,
hal ini jelas oleh para legislator terpilih pada Pemilu 2009. Untuk anggota
legislatif, Dewan Perwakilan �akyat Aceh (DP�A� dari jatah kursi sebanyak
69 (enam puluh sembilan orang�, maka jumlah kursi untuk Partai Aceh (Partai
Lokal� sebanyak 33 (tiga puluh tiga� orang, dan 1 (satu� orang dari parat lokal
Partai Daulat Atjeh. Secara persentase partai lokal ��% khusus Partai Aceh
ditambah dengan satu partai lokal Partai Daulat Atjeh, maka kursi untuk partai
lokal di Aceh �9%. �ni merupakan keterwakilan dari setiap daerah yang ada di
Propinsi Aceh. Bahkan ada Kabupaten/Kota tertentu dimana anggota legislatif
(DP�K� antara 60-80% dikuasai oleh partai lokal, ini menunjukkan sebuah
perubahan besar dan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai nasional selama
ini yang tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat.
Kemudian untuk partai nasional, Partai Demokrat mempunyai anggota
500 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
legislati (DP�A� sebanyak 10 (sepuluh� orang, Partai Golkar 8 (delapan�
orang, PAN 5 (lima� orang, PKS � (empat� orang, PPP 3 (tiga� orang, PKP�,
PD�P, Partai Patriot, PKB dan PBB masing-masing 1 (satu� orang, ini
merupakan hasil perhitungan serta penetapan oleh K�P (Komisi �ndependen
Pemilu� Propinsi Aceh. Meskipun ada perubahan jatah kursi atas keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK�, pergeseran perolehan 1 kursi dari pada PD�P ke
PPP, itu ketetapannya sesudah ada dan masih menunggu ketetapan dari K�P
Aceh. Dalam hal pelantikan DP�A (Dewan Perwakilan �akyat Aceh� akan
berlangsung pada bulan September 2009. �ni dari �� (empat puluh empat partai�
peserta Pemilu di Aceh, yaitu 38 (tiga puluh delapan� partai nasional dan 6
(enam� partai lokal. Dalam hal ini Partai Aceh (partai lokal� yang merupakan
bentukan dari para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM�, yang menggeser
ataupun mengalihkan perjuangannya, yaitu dari perjuangan bersenjata kepada
perubahan perjuangan diplomasi politik. Gambaran ini menunjukkan bahwa
berlakunya perubahan peta politik di Aceh, dimana partai lokal mewarnai
perubahan iklim serta keinginan rakyat yang ikut serta berpartisipasi dalam
memilih adanya perubahan aspirasi di Aceh. Aceh semakin menjadi pertaruhan
demokrasi, serta menjadi contoh demokrasi yang mempunyai warna lain dalam
iklim politik di �ndonesia. Karena selama ini rakyat mendambakan sesuatu
yang lain terhadap kebijaksanaan politik dan ekonomi yang sama sekali belum
berpihak kepada rakyat. Dimana selama ini hanya memenuhi keinginan dan
kepentingan para elit politik dan birokrasi semata.
Demikian juga bahwa, berkenaan dengan nasib perdamaian serta UUPA,
hal ini sangat tergantung kepada niat baik serta keikhlasan Presiden �ndonesia
terpilih yaitu Susilo Bambang Yudoyono (SBY� dan Boediono, serta partai
politik pendukungnya. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari pada K�P
Aceh, khususnya SBY dan Boediono yang memperoleh 1,�68,813 suara atau
93,31 persen kemenangan di Aceh, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto �5,960 suara
atau �,01 persen dan Megawati-Prabowo 50,82� suara atau 2.68 persen dengan
jumlah suara yang masuk 1,895,59� atau 63.01 persen. Dengan demikian
dalam persentase kemenangan yang spektakuler dan terbesar SBY-Boediono
diperoleh di Aceh, ini membuktikan bahwa SBY salah satu calon Presiden yang
bermakna tersendiri sebagai pelaku damai Aceh. Setidaknya, ada dua unsur
penting dapat terwujudnya kelanjutan perdamaian di Aceh. Pertama, komitmen
dan konsistensi mereka para pemimpin negara �ndonesia. Untuk mewujudkan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 501
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
komitmen ini sesungguhnya bahwa, pertama realisasi politik hukum (legal
policy� yang aspiratif, misalnya segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP�
dan Peraturan Presiden (Perpres�, ini sebagai peraturan pelaksana UUPA. Kedua,
revisi UUPA sesuai dengan konteks kekhususan dan aspirasi rakyat Aceh serta
MoU Helsinki. Sesuai pasal 2�1 UUPA semua peraturan pelaksana ini sudah
direalisasikan. �ealitasnya, setelah dua tahun pengesahan sejak 1 Agustus 2006,
baru dua peraturan pelaksana yang disahkan, yaitu PP No.20/200� tentang
Partai Politik Lokal di Aceh dan Perpres No.�5/2008 tentang Konsultasi dan
Pertimbangan Gubernur dan DP�A. Dalam hal ini bermakna, bahwa masih ada
lima PP dan dua Perpres lagi yang belum dibentuk oleh pemerintah. �leh karena
itu, berkaitan perlunya revisi UUPA, ini sesungguhnyanya konteks kekhususan
aspirasi politik rakyat Aceh yang diatur dalam konstitusi yang berlaku. Hal
yang menjadi alasan berikirnya bahwa, banyak substansi berkenaan dengan
konteks kekhususan dan diikat peraturan pelaksana secara umum. Contohnya,
pengelolaan sumber daya alam, investasi luar negeri, pinjaman dan hibah asing
harus mengikuti peraturan perundang-undangan secara umum. Konsistensi
serta konsekuensinya adalah, ketika diatur dalam qanun tidak bisa diatur secara
spesiik akibat kontradiktif dengan perundang-undangan secara umum. Padahal
mengacu pada latar belakang dan tujuan adanya otonomi khusus, Peter Harris dan
Ben �eilly, menyebut asymetric autonomy/asymetric decentralization, hanya
diberikan kepada daerah tertentu di dalam suatu negara. Terhadap permasalahan
ini sesungguhnya, sering digunakan oleh negara-negara maupun wilayah yang
mengalami ideologi memisahkan diri (separatisme�. Hal ini juga merupakan
contoh konkrit seperti halnya yang berlaku antara Aceh dengan �ndonesia.
Sehingga menjadikan iklim serta warna tersendiri bagi kehidupan perpolitikan
di �ndonesia, dalam memahami realitas politik yang sesungguhnya.
�ni memerlukan dukungan deregulasi kesiapan yang sama di bidang
politik di �ndonesia pasca Pemilu legislatif dan Presiden jika tangggungjawab
dan konsistensi �ndonesia ingin diperlihatkan kepada Aceh yang mempunyai
tawar-menawar politik yang semakin kuat pada masa yang akan datang untuk
kepentingan rakyatnya. Hal ini juga, jika berbicara tentang kesiapan liberalisasi
ekonomi yang sulit dihindari, sudah seharusnya juga berbicara tentang kesiapan
deregulasi politik yang juga sulit dihindari. Dengan kata lain bahwa, sukses
semua proyek ekonomi itu mustahil dicapai tanpa demokratisasi di Aceh yang
menjadi contoh serta pertaruhan politik �ndonesia di mata internasional. Hal ini
502 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
nantinya akan meningkatkan kredibilitas �ndonesia di mata internasional, serta
mempengaruhi hal yang lainnya untuk pertimbangan dalam konstelasi politik
dunia terhadap keberadaan �ndonesia.
Hal ini menggambarkan paradoks demokrasi politik yang dipertaruhkan
di �ndonesia untuk perpolitikan Aceh, saat ini yang kerapkali menjadi perhatian
dan sorotan dunia internasional, dimana di satu sisi demokrasi menjujung
kebebasan berekspresi dan berasosiasi. Namun demikian, di sisi lainnya
terdapat antagonisme terhadap kecenderungan ini berupa aliran balik politik
identitas (identity politics�, yang mengukuhkan kebebasan identitas kolektif
etnis baik kebangsaan agama, bahasa, lambang partai, platform serta tujuan
yang diharapkan dari proses Pemilu sebagai salah satu wahana demokrasi. �leh
karena itu, aliran balik politik identitas ini menjadikan semakin bebasnya aspirasi
demokrasi, di balik kemaslahatan demokrasi politik. Hal ini sesungguhnya,
betapa tidak, proses demokrasi politik di Aceh �starting point” berawal dengan
penandatangan MoU di Helsinki 15 Agustus 2005, yang lalu. �ni merupakan
pintu masuk proses demokrasi politik di Aceh yang lebih baik. Merupakan
era penghentian pelbagai kekerasan yang berlaku sebelumnya, dan menuju
masyarakat Aceh yang damai serta tenteram dalam kehidupan kesehariannya.
Selanjutnya berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik
dari sekian banyak serta besarnya sumber daya alam yang dimiliki, mungkin
saja masih belum mencapai 30% yang dieksploitasi saat ini. Proses politik terus
berlangsung setelah kesefahaman Helsinki tersebut, menimbulkan kesadaran
diantaranya Pilkada pada tahun 2006 yang lalu dalam suasana damai, ternyata
kondisi ini ada yang merasa terusik, masih ada pihak tidak menginginkan
kehidupan di Aceh damai. Karena yang memimpin Aceh dan menang pada saat
itu adalah dari calon independen yang didukung oleh elemen GAM dan rakyat
Aceh yang non-partisan, karena menghendaki adanya perubahan peta politik
di Aceh. Sungguh ini merupakan kemenangan rakyat Aceh dalam menentukan
pemimpinnya, dimana yang berhasil menjadi pemimpin Aceh tidak berasal
dari partai politik nasional yang ada pada saat itu, karena belum adanya partai
lokal.
Kondisi ini berlaku karena selama perkembangan dunia politik di
�ndonesia yang sangat tidak aspiratif serta kondusif. Hal ini juga karena politik
segregasi yang diperkenalkan sejak era kolonial menjadikan masyarakat
terkunci dalam kehidupan �plural monokulturalisme”, terdiri dari pada banyak
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 503
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
etno kultural yang hidup dalam �cawan” politik dan sosial-budaya masingmasing, tanpa keinginan yang saling berbagi. Di masa konlik serta �rde Baru,
kondisi demikian diperkuat dengan upaya asimilasi dipaksakan dan perbedaan
ditekan dengan ketabuan SA�A (suku, agama dan ras�. Demikian juga di
Aceh, jika berlaku perbedaan kehendak, maka akan dicap stereotype sebagai
pengacau keamanan ataupun GAM (Gerakan Aceh Merdeka�. Sehingga akan
berlaku diskriminasi dalam masyarakat dan diposisikan menjadi lawan bagi
pemerintah. Maka ketika angin kebebasan berhembus, aliran desentralisasi
menjadi katalis terhadap perayaan perbedaan. Dikarenakan oleh peraturan
serta perundang-undangan yang sangat mendukung perubahan, maka hal ini
cepat ditangkap oleh pihak mantan kombatan GAM dan masyarakat politik
di Aceh untuk memanfaatkan kondisi yang mendukung tersebut untuk sebuah
perubahan yang nyata dan aspiratif.
Dalam hal yang demikian, kondisi Aceh sebagai bahagian dari Negara
Kesatuan �epublik �ndonesia (NK���, diharapkan untuk berdiri kukuh di atas
prinsip dasarnya yang didukung undang-undang. �de sentral republikanisme
menegaskan bahwa, proses demokrasi diharapkan mampu melayani,
sekaligus menjamin integrasi politik dan sosial-budaya dalam kehidupan
masyarakat yang beragam mempunyai perbedaan serta keinginan perubahan.
Maka, tantangan demokrasi ke depan khususnya di Aceh adalah, bagaimana
mewujudkan pengakuan politik (political recognition� dan politik pengakuan
(politics of recognition�, yang menjamin hak individu serta kelompok politik
dan sosial-budaya dalam kesetaraan, juga kebebasan berdemokrasi. Hal ini
sejalan dengan komitmen serta konsistensi dari pada pelaksanaan UUPA yang
telah disahkan untuk dijalankan, ini terutama untuk kepentingan perpolitikan di
Aceh. Sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanpa mesti terus menerus hidup
dalam terror, karena ketidaksampaian keinginan kelompok tertentu melihat
Aceh dalam kehidupan kedamaian. Hal yang sangat asas adalah peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan rakyat dan masyarakat Aceh secara
sesungguhnya.
Demikian juga, berkaitan dengan political correctness yaitu adanya
tuntutan untuk mentransformasikan plural monokulturalisme, hal ini mengarah
kepada multikulturalisme melalui bermacam kebijaksanaan yang mendorong
kearah proses penyilangan politik dan sosial-budaya (cross political and
504 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
social-culture� yang berlaku dalam kehidupan. Sesungguhnya kehidupan
masyarakat multikultural hanya dapat dipertahankan oleh suatu budaya politik,
apabila kehidupan nyata kewargaan demokratis mampu menjamin bukan saja
hak-hak sipil dan politik setiap individu (individual rights�. Namun demikian
juga hak-hak politik dan sosial-budaya kelompok masyarakat (communitarian
rights� yang berbeda serta beragam, juga dihormati dan tidak dizalimi, bahkan
menebarkan teror agar kondisi semakin mencekam. Bahkan mempunyai risiko
yang sangat besar bagi �ndonesia jika ada upaya untuk mencoba mengulangi
serta mengembalikan kondisi konlik yang pernah berlaku di Aceh. Hal ini
dikarenakan sorotan serta perhatian mata internasional yang semakin tajam ke
Aceh pasca musibah tsunami, ini merupakan pintu masuk asing yang sangat besar
agar dapat terus menjaga serta memelihara kondisi perdamaian di Aceh, serta
keinginan semua pihak dan terutama dari rakyat Aceh itu sendiri. Munculnya ide
tersebut mengimplikasikan adanya pendapat umum bahwa, kehadiran sesuatu
budaya senantiasa tidak terlepas dari kemanusiaan dan adanya penerimaan
secara umum terhadap nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, orientasi-orientasi,
perilaku-perilaku dan institusi-institusi oleh umat manusia (Huntington, 2000�.
Keinginan merubah perilaku secara budaya, dan memaksakan kehendak
budaya agar semua harus menerima sebagai kebenaran yang sama, agar secara
keseluruhan sama dengan cara-cara yang tidak sehat, ini untuk merubah
orientasi serta perilaku yang beragam akan berakibat semakin tidak disenangi
bagi masyarakat setempat. Meskipun secara institusi mungkin dapat menerima
penyilangan politik dan budaya yang berbeda, tetapi pada asasnya, hak masing
masing individu dalam keberagaman budaya ini harus dihormati. Dikarenakan
hal ini merupakan keyakinan yang sudah umum dan tidak mudah merubah
perilaku yang sudah mengakar.
Berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak individu dan kelompok David
Hollinger (1995� yang membedakan dua bentuk multikulturalisme; yaitu
pertama model pluralis, memperlakukan kelompok sebagai sesuatu yang
permanen sebagai subjek hak-hak kelompok (group rights�; serta yang kedua
model kosmopolitan. Dengan demikian, model ini mengidealkan peleburan
batas-batas kelompok, ailiasi ganda, dan identitas hibrida yang menekankan
hak-hak individu (individual rights�. �leh karena itu kesadaran yang paling
besar dari rakyat Aceh untuk melakukan perubahan yang didukung oleh
perundang-undangan, khususnya UUPA. Kemudian perubahan peta serta warna
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 505
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
politik di Aceh, dimana meskipun masih tidak seluruhnya dan atau lebih dari
50% anggota legislatif dari pada partai lokal Aceh menguasai DP�A. Namun
demikian, upaya serta hembusan angin perubahan akan semakin signiikan
dengan pemerintahan ataupun yang didukung kelompok independen dan rakyat
Aceh. Demikian juga partai nasional yang menduduki kursi legislatif di Aceh
tidak serta merta berubah, dan ini tentunya masih berikir sebagaimana warna
serta aspirasi nasional, hal ini juga akan berisiko jika berhadapan dengan aspirasi
rakyat. �ni membuktikan bahwa hak-hak individu rakyat telah tersalurkan
melalui aspirasi politiknya, ini dapat saja menggunakan berbagai partai politik
yang aspiratif untuk kepentingan perubahan rakyat Aceh.
�leh karena itu, berdasarkan model Will Kymlicka (2000� contohnya
kebijaksanaan multikulturalisme di Kanada, menjadikan negeri itu tidak
mengalami kekerasan komunal selama sekitar 125 tahun terakhir. Hal ini
membuktikan bahwa, pada satu sisi Kanada menerapkan model pluralis dengan
mengakui hak-hak aneka kelompok etnis dan politik untuk mengekspresikan
identitasnya masing-masing di ranah dan ruang publik yang demokratis. Pada
sisi lain juga, Kanada menerapkan antisipasi model kosmopolitan, dalam hal
ini dengan cara mendorong berbagai kelompok etnis untuk berinteraksi dengan
berbagai warisan politik dan sosial-budaya dalam kehidupan mereka, serta
berpartisipasi bersama dalam berbagai institusi pendidikan, ekonomi, politik
dan hukum.
�leh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Aceh jangka panjang pasca
Pemilu Legislatif dan Presiden 2009, diharapkan terjadi proses penyilangan
politik dan sosial-budaya yang dapat mencairkan hambatan-hambatan demokrasi
dan prasangka antar kelompok, yang mampu mendorong pencerahan hibriditas
politik dan sosial-budaya ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Pada
akhirnya nanti, lebih memberikan keleluasaan pada individu dan kelompok
untuk memenuhi hak serta menentukan pilihannya sendiri tanpa paksaan. �ni
sejalan dengan keinginan untuk perubahan serta peningkatan kesejahteraan
yang lebih baik. Sehingga memperlihatkan bahwa demokrasi akan mampu
membuat perubahan yang signiikan terhadap kehidupan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. �ealitasnya rakyat Aceh menghendaki kondisi kehidupan
yang lebih baik, serta keadaan ekonominya mampu mensejahterakan rakyatnya
secara nyata.
Dengan demikian, upaya negara untuk memberi ruang dan peluang
506 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
terhadap koeksistensi, dengan kesetaraan bagi berbagai kelompok politik, sosialbudaya, etnis dan agama tidak boleh dibayar dengan ongkos yang mahal berupa
berlakunya fragmentasi dalam kehidupan masyarakat. Ataupun tidak memicu
semakin besarnya keinginan pemisahan (sparatisme� yang disebabkan oleh
kesalahan-kesalahan kebijaksanaan ekonomi dan politik, ataupun adanya upaya
penciptaan hambatan yang mengganggu perkembangan aspirasi rakyat untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemahaman politiknya. Demikian
juga, pada setiap kelompok juga adanya tuntutan komitmen kebangsaan dengan
menjujung tinggi konsensus untuk menjaga kedamaian di Aceh, sehingga tidak
berlaku liar, seperti semakin memperkuat istilah OTK/orang tidak dikenal,
menunjukkan lemahnya kinerja badan dan atau alat hukum pemerintah. Jika
saja ada upaya sengaja yang diciptakan oleh pemerintah ataupun negara, bisa
saja nantinya akan menuai hasil yang sangat buruk serta mahal bagi pemerintah
sendiri terhadap sikap masyarakat Aceh, bagi penentuan politik identitasnya.
Sejalan dengan itu, kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi yang kerap
menyimpan benih sentimen etnis dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat
Aceh, mesti diatasi dan diselesaikan oleh pemerintah ataupun negara, dengan
mengembangkan negara kesejahteraan yang berkhidmat bagi kepentingan
rakyat banyak. Dalam hal ini, afirmative action dapat saja diberlakukan,
dengan catatan tidak berlandaskan kepada perbedaan kelompok politik, sosialbudaya, etnis dan agama, melainkan terhadap siapa saja yang mengalami nasib
yang kurang beruntung dan tertinggal, serta miskin yang tidak berkemampuan.
Hal ini mesti dibuktikan oleh kepemimpinan baru �ndonesia pasca Pemilu
Presiden 2009, dengan kemenangan SBY-Boediono agar masyarakat Aceh
tidak lagi terpinggirkan, dan kesejahteraan rakyat Aceh tidak lagi hanya
berupa janji-janji kosong yang hanya menjadi konsumsi politik elit untuk
melanggengkan kekuasaan. Berkhidmat untuk rakyat sesuai dengan janji-janji
politik tanpa adanya perbedaan yang berarti bagi kepentingan kebangsaan.
Perubahan kehidupan serta kesejahteraan harus mampu mengurangi indikator
ekonomi, sebagai masyarakat tertingal dan miskin. Hal yang paling asas yang
merupakan permasalahan klasik �ndonesia yang selalu tidak mampu diatasi,
seperti kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan kebutuhan dasar rakyat
dan lain sebagainya, ini merupakan keharusan untuk diatasi.
Pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh John �aws (1980�, bahwa
sumber persatuan negara multikultural adalah suatu pembahagian konsep
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 507
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
keadilan, selanjutnya dinyatakan bahwa, walaupun suatu masyarakat tersusun
rapi berbeda dan beragam kesepakatan publik atas pertanyaan politik dan
keadilan sosial mendukung rasa kesetiakawanan kewarganegaraan dan ikatan
kecenderungan yang ada dalam pikiran hidup berkumpulan yang aman.
Kekerasan publik dan teror yang pernah berlaku di Aceh, menjadikan masyarakat
mempunyai kesimpulan tersendiri pada wilayah demokrasi, demikian
liarnya demokrasi di Aceh menjelang Pemilu. Hal ini mesti diselesaikan oleh
pemerintah dan menjaganya menjadi kondisi yang semakin kondusif untuk
kehidupan rakyat, jangan sampai memberikan kebenaran dengan menyimpan
persoalan sesungguhnya, karena rakyat juga mampu memberikan kesimpulan
tersendiri terhadap permasalahan yang menggangu serta menghambat dinamika
kehidupannya.
Kondisi yang diinginkan ke depan bagi rakyat Aceh adalah kehidupan
ekonomi dan politik yang lebih baik. Hal ini didukung oleh seperangkat
undang-undang yang ada dalam UUPA mesti dijalankan secara konsisten, serta
ada beberapa revisi yang harus diperjelas dan dipenuhi oleh pemerintah pusat
Jakarta di bawah kepemimpinan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY� dan Boediono ini. Demikian juga, untuk perpolitikan nasional Aceh yang
menduduki kursi legislatif di DP�-�� yang dipercayakan oleh rakyat dalam
partai di bawah pengaruh SBY. Demikian juga beberapa partai pendukung yang
mendapat pilihan rakyat yang ikut mendukung SBY-Boediono, ini menjadi
pertaruhan tersendiri perpolitikan Aceh di kancah nasional. Jika berlaku lagi
kesalahan kebijaksanaan berkenaan dengan Aceh, terutama berkenaan dengan
keadilan ekonomi, politik, sosial-budaya dan lain sebagainya. Hal ini bukan tidak
mungkin segala sesuatu yang tidak diinginkan akan berlaku kembali, karena
politik identitas rakyat Aceh semakin jelas perubahannya serta keinginan yang
didukung oleh seperangkat peraturan serta undang-undang, terutama kedudukan
UUPA bagi rakyat Aceh merupakan pintu masuk terhadap kesejahteraan rakyat
dan keinginan politik yang sebenarnya.
�leh karena itu jelas bahawa, banyak hal yang mendukung kesejahteraan
serta ekonomi dan politik damai di Aceh, ini semua dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Jika sentralisasi politik yang berlebihan serta pelanggaran
ketentuan UUPA sebagai payung hukum yang telah disahkan masih juga
tidak jelas, maka kekuatan politik legislatif di Aceh mesti memperjuangkan
secara sungguh-sungguh melalui pembuatan undang-undang (qanun� untuk
508 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
memperjelas ketentuan kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan lain
sebagainya di Aceh. Hidup sejahtera merupakan dambaan seluruh rakyat Aceh.
Kehidupan yang damai menjadi tonggak kehidupan lainnya ke arah yang lebih
baik dan bermartabat. Aceh pernah mengukir sejarah membanggakan serta
peradaban masa lalu yang gilang-gemilang dan terkenal ke manca negara.
Kejayaan ini juga merupakan kebanggan bersama bangsa yang berdaulat serta
menghargai sejarah masa lalu yang pernah berlaku. Aceh juga mengukir sejarah
dengan tinta emas merupakan pintu gerbang kemerdekaan �ndonesia serta pintu
gerbang peradaban �ndonesia masa ini dan akan datang. Demikian juga, Aceh
merupakan Serambi Mekah-nya �ndonesia, sebagai pelopor kehidupan dengan
nilai-nilai serta peradaban �slami di persada nusantara, sehingga menjadikan
sebagai bangsa yang beradab dan menghargai nilai-nilai ke-�slaman serta
keselamatan bagi seluruh bangsa dan negara. Bangsa yang beradab adalah
bangsa yang menghargai perbedaan dan hak-hak azasi manusia, sehingga
kejayaan bersama dapat terwujud dengan saling menghargai serta saling
menghormati kemerdekaan berpendapat, berkreasi dan berbuat lebih baik serta
hidup terhormat di alam merdeka.
simpulan
Dengan demikian jelas bahwa, kesiapan politik Aceh sangat ditentukan
oleh komitmen serta konsistensi para politisi Aceh yang terpilih pada Pemilu
legislatif 2009, dan juga Presiden terpilih pada Pemilu Presiden 2009 yang
lalu dengan penuh keikhlasan. Untuk kehidupan kerakyatan di Aceh telah
mempunyai payung hukum jelas, dengan pengesahan UUPA yang memerlukan
beberapa revisi undang-undang lagi, ini agar semakin jelas dan kondusif
untuk menjalankan kehidupan pada berbagai bidang di Aceh. �ni merupakan
konsekwensi logis dan politis dari kesepakatan damai ��-GAM dengan
penandatangan MoU di Helsinki 15 Agustus 2005, sebagai pintu gerbang
perdamaian, serta kehidupan damai yang lebih sejahtera di Aceh.
Kesiapan secara umum di Aceh pasca Pemilu legislatif dan Presiden
adalah, hal yang paling mendasar berkenaan dengan qanun ataupun perundangundangan yang mampu meningkatkan keinginan bersama rakyat dalam rangka
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan yang damai.
Hal yang paling mendasar mempersiapkan infrastruktur yang mendukung
perekonomian serta jalan masuk bagi menjamin usaha-usaha meningkatkan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 509
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
perkenomian seperti investasi yang akan mendongkrak perekonomian Aceh.
Hal ini perlu dipersiapkan secara baik dalam UUPA dan perangkat undangundang pendukung lainnya. Dalam hal ini kerja-kerja anggota legislatif terpilih
serta Presiden yang telah terpilih mesti mampu menyambut aspirasi yang
sesungguhnya dari rakyat Aceh. Demikian juga dengan perundang-undangan
yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, hibah asing dan berbagai
perundang-undangan umum lainnya, juga termasuk tata kelola pemerintahan
Aceh, mesti jelas untuk membantu kesejahteraan rakyat Aceh.
Dengan demikian UUPA sebagai inspirasi dan aspirasi politik rakyat
Aceh, juga merupakan daya dukung politik untuk kehidupan rakyat Aceh untuk
meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini harus dijalankan secara konsisten
serta berbagai komitmen yang berkenaan dengan kepentingan dan perubahan
kehidupan rakyat Aceh, ini mesti dilaksanakan sesuai dengan peraturan serta
perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sangat mendasar dalam kehidupan
rakyat harus dilakukan perubahan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia. �leh karena itu persiapan secara khusus bahwa para pemimpin yang
terpilih mempersiapkan energi yang cukup serta prima untuk kepentingan
rakyat banyak. Sehingga tidak hanya berikir serta berbuat untuk kepentingan
pribadi dan kelompok, akibat yang dihadapi pada masa yang datang akan
ditinggalkan sama sekali oleh rakyat, serta rakyat dapat saja membuat berbagai
bahkan banyak alternatif lainnya dengan aspirasi yang sesuai dengan keinginan
dan kepentingannya, ini sesuai dengan perkembangan dunia modern di era
globalisasi.
510 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
komUnikAsi PoliTik sBY melAlUi mediA TV
dAn minAT memilih mAsYArAkAT
dAlAm PilPres 2009
Erman Anom, Ph.D
Abstract
The aim of this article is to discuss the interest of kelurahan Kelapa
Dua inhabitant, Kabupaten Tangerang, to 2009 presidential candidate Susilo
Bambang Yudhoyono who used television broadcasting to campaign his
candidacy . By using quantitative methods, I found that the interest of kelurahan
Kelapa Dua inhabitant, who watched his campaign on television, to elect Susilo
Bambang Yudhoyono is 76.2 percent.
Keywords: presidential candidate, quantitative methods.
Pendahuluan
Setiap calon presiden (Capres) melakukan komunikasi publik untuk
menginformasikan kepada masyarakat luas tentang visi, misi, dan berbagai
pesan untuk disebarluaskan. Komunikasi publik yang dilakukan Capres, di
antaranya, memasang poster/plakat, iklan di koran, majalah, televisi, radio,
iklan, brosur dan internet dengan tema-tema tertentu..
Setiap Capres mencitrakan bahwa dirinya baik di mata masyarakat di
dalam melanjutkan memimpin bangsa ini. Dengan berbagai pencitraaan, maka,
tiap kandidat Capres memosisikan dirinya sebagai seorang yang pantas menjadi
presiden Indonesia. Cara-cara yang dilakukan adalah melakukan kegiatankegiatan sosial, membagikan sembako, memberikan pelayanan kesehatan,
menunjukkan kepedulian pada yang tertimpa musibah, dan tim sukses yang
tersebar diseluruh pelosok negeri saling menunjukkan keunggulan masingmasing kandidat yang diusung agar mendapatkan citra yang positif di mata
Lektor Kepala Media dan Komunikasi
Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 511
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
masyarakat luas.
Tak dapat dipungkiri, di dalam menyampaikan tujuan partainya, maka,
para Capres pun melakukan kampanye dengan menggunakan media massa.
Selain paling mudah, media massa merupakan wahana yang paling komunikatif
di dalam menyampaikan suatu pesan.. Begitu juga yang dilakukan oleh Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berpartisipasi dalam pemilu 009 dan
merupakan salah satu kandidat Capres yang diusung oleh Partai Demokrat
dan sekaligus merupakan Dewan Pembina dari partai tersebut. Karena Susilo
Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden RI yang memenangkan
Pilpres 004, dan pada pemilu 009 akan menjadi kandidat Capres, mungkinkah
SBY bakal memenangkan pilpres 009 setelah melakukan kampanye ke
masyarakat luas lewat media cetak dan elektronik untuk memberikan pencitraan
kepada masyarakat luas tentang igurnya.
Tidak hanya itu, SBY juga melakukan komunikasi publik dan melakukan
pencitraan. Sekali ini, kampanye yang dilakukan adalah untuk menyebarkan
informasi agar masyarakat dapat mengingat apa yang sudah dilakukan SBY
untuk bangsa ini pada masa pemerintahan 004-009, dan menerangjelaskan
apa yang bakal dilakukan jika memenangkan pemilu 009 sebagai presiden.
Dan ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh SBY agar citranya di
masyarakat menjadi positif.
Berdasarkan hal tersebut, maka, terlihat dengan jelas betapa kampanye
memiliki peranan yang sangat penting di dalam menghadapi persaingan yang
semakin kompetitif. Sebagaimana kita ketahui, kampanye yang dilakukan SBY
adalah dengan membuat poster/plakat, iklan di koran dan majalah, iklan di
televisi, radio, bioskop, brosur dan internet. dengan tema-tema tertentu. Selain
berisi berbagai keterangan tentang diri, keluarga, visi dan misi kandidat, di
dalam setiap kampanye langsung SBY selalu berorasi dengan menggunakan
motto Berjuang Untuk Rakyat dan Lanjutkan.
Secara jelas terlihat, betapa SBY lebih dominan menggunakan media
televisi di dalam kampanyenya. Karena, selain mampu melakukan penyebaran
informasi sampai ke daerah-daerah terpencil, secara acak dapat diketahui
betapa masyarakat Indonesia lebih senang menonton televisi ketimbang
membaca. Dengan begitu, secara tegas dapat dikatakan bahwa media televisi
lebih efektif untuk dijadikan sebagai media kampanye. Dan kampanye yang
peneliti teliti adalah Kampanye SBY pada 5 Mei 009 yang dilaksanakan
512 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
di Sabuga, Bandung, untuk mendeklarasikan pasangan SBY-Boediono yang
disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi, seperti TVRI, Trans 7,
SCTV, dan RCTI. Peneliti mengambil kampanye ini karena selain disiarkan
secara langsung, masyarakat pun banyak yang menonton. Di sam;ping itu, pada
kampanye ini juga diberitahukan tentang segala strategi, tujuan, visi dan misi
pemerintahan yang akan dilakukan oleh pasangan SBY-Boediono.
Pada pemilu 004, walau Partai Demokrat baru didirikan pada 00,
tetapi, SBY berhasil memenangkan suara terbanyak karena pada setiap kegiatan
kampanyenya SBY selalu mengkomunikasikan bahwa dirinya didzalimi oleh
partai lain. Di samping itu, sosok SBY juga mempunyai kredibilitas yang
baik, Dengan kata lain, kampanye merupakan salah satu faktor yang dapat
menimbulkan minat masyarakat karena mengetahui tujuan pemerintahan yang
akan dilakukan selanjutnya bila SBY kelak memenangkan Pemilu 009. Karena
kampanye melalui media televisi dilakukan secara berulang-ulang dengan
menggunakan gambar dan suara, maka, masyarakat mempunyai pengetahuan
tentang dan prakiraan apakah sosok SBY mempunyai kharisma yang baik untuk
meneruskan pemerintahan ini.
Dengan latar belakang itu, maka, peneliti meneliti minat warga Kelurahan
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, memilih Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dalam kampanye SBY melalui media televisi pada Pilpres 009.
landasan Teori
Dalam tulisan ini diuraikan teori yang relevan dengan permasalahannya,
yakni melipuiti kerangka teori, yaitu :
komunikasi Politik
Komunikasi dari bahasa latin communico yang artinya membagi, dan
communis yg berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.
Sementara, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara
kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara,
politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang
berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.
Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar manusia (Dani, 2004
: 9) sedangkan Haspar Bluntschli menyatakan politik adalah pengetahuan yang
bersangkut paut dengan sebuah negara, dengan paham dan mengerti dengan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 513
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
tentang keadaan sebuah negara, perlu sekali bermacam–macam pertanyaan
untuk mengetahuinya (Haied, 2009 : 27)
Komunikasi politik berarti disiplin ilmu yang mengkaji prilaku dan
kegiatan komunikasi yang beraitan dengan politik. atau proses pengoperan
lambang atau simbol komunikasi yang berisi pesan komunikasi dari seseorang
atau kelompok kepada orang atau kelompok lain untuk membuka wawasan dan
cara berikir, serta mempengaruhi sikap dan prilaku khalayak yang menjadi
target politik (Dannimo, 2004: 8) .
Dari deinisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa komunikasi politik
adalah kegiatan komunikasi yang berisi pesan untuk khalayak sasaran untuk
mempengaruhi sikap dengan membuka pola pemikiran target sasaran.
Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik yang telah diuraikan
pada bagian awal, maka, upaya untuk mendekati pengertian yang dimaksud
dengan komunikasi politik, menurut Dahlan (dalam buku Haied 2009 : 35)
ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah prilaku dan kegiatan komunikasi
yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau pengaruh terhadap perilaku
politik.
Sedangkan secara ilosois, kajian komunikasi politik adalah hakikat
kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa
dan bernegara. Praktik komunikasi politik selalu mengikuti sistem politik yang
berlaku. Di negara yang menganut sistem politik tertutup, pada umumnya
komunikasi politik mengalir dari atas (penguasa) ke bawah (rakyat). Komunikasi
politik semacam itu menerapkan paradigma top down. Sedang menurut penulis,
komunikasi politik adalah suatu proses atau kegiatan komunikasi di bidang
politik yang berisi lambang–lambang atau pesan-pesan politik dari seseorang
atau kelompok untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat atau
target politik untuk mengikuti sesuai dengan tujuan komunikator.
kampanye Politik
Menurut Imawan (999) kampanye adalah upaya persuasif untuk
mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide–ide yang
kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnnya (Haied,
009:79). Dalam hal ini, kampanye dilihat sebagai aktivitas pengumpulan
massa dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh panitia penyelenggara
pemilihan umum. Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan pesta
514 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
demokrasi yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik dan bertujuan untuk
menarik simpati warga negara peserta pemilihan umum atau yang memiliki hak
pilih politik.
Menurut �ogers dan Storey (198��, deinisi kampanye adalah serangkaian
tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu
pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada
kurun waktu tertentu. (Antar Venus, 004 :7). Kampanye ialah sebuah upaya
yang dikelola oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk
memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodiikasi atau membuang
ide, sikap dan prilaku tertentu ( Haied, 2009 : 28��.
Dari deinisi di atas, maka, penulis mendapatkan simpulan bahwa
kampanye adalah tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan
efek tertentu kepada khalayak atau target sasaran kampanye. Dengan kata lain,
kampanye politik merupakan proses yang interaksi yang bersifat intensif dari
parpol kepada publik dengan kurun waktu tertentu dan biasanya terjadi saat
menjelang pemilu. Dan periode (waktu) yang diberikan oleh panitia pemilihan
umum kepada semua kontestan, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh
parpol maupun kontestan perorangan untuk memaparkan segala program
kerjanya guna mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat
agar memberikan suaranya kepada mereka pada waktu pencontrengan nanti.
Dalam pengertian yang lebih luas, dapat dikatakan betapa kampanye politik
memiliki cakupan waktu yang lebih luas dari kampanye pemilu. Pada galibnya,
kampanye politik merupakan suatu proses jangka panjang yang menuntut
konsistensi dan kontinuitas dari parpol. Bahkan, kampanye politik dianjurkan
untuk dilakukan pada setiap hari (daily campaign). Penulis berpendapat,
kampanye politik yang dilakukan setiap hari bertujuan lebih mendekatkan rasa
kepemilikan konstituen kepada partainya. Hal ini juga sebagai bentuk perhatian
partai dalam menjaga tali ikatan batin dengan konstituennya.
Secara substansial, inti sari kampanye politik adalah cara untuk
memaparkan program yang ditawarkan kepada rakyat atau pemilih dengan
maksud agar mendapat dukungan dari rakyat atau pemilih.
Menurut peneliti, dari beberapa deinisi di atas, kampanye politik adalah
merupakan suatu usaha yang terorganisir untuk meyakinkan para pemilih dan
dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok
dengan menawarkan program-programnya melalui media massa atau ruang
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 515
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
terbuka.
kampanye Politik melalui media
Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber
kepada penerima. Media komunikasi ada yang berupa saluran antar pribadi,
media kelompok, dan adapula dalam bentuk media massa.
Haied (2009:21�, bentuk–bentuk media yang digunakan adalah media
cetak, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, buku; media elektronik yaitu ilm,
radio, televisi, computer, internet; media format kecil, yaitu lealet, brosur,
slebaran, stiker, kalender, bulletin; dan media luar ruang (outdoor), yaitu
baliho, spanduk, reklame, elektronik board, yaitu bendera, jumbai, pin, logo,
topi, rompi, t-shirt.
Goran Hadebro (98) seorang professor komunikasi, dalam bukunya
Communication and sosila Chamge in Developing Nations, menyebut fungsi
media sebagai berikut (Haied, 2009:2��:
• Menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilkai-nilai
baru untuk mengubah sikap dan prilaku kearah moderanisasi;
• Mengajarkan keterampilan-keterampilan baru kepada masyarakat;
• Berperan sebagai pelipat ganda (multiplayer effect) ilmu pengetahuan
dengan menyebarluaskan melalui media komunikasi;
• Meningkatkan aspirasi seseorang dengan informasi yang dibaca,
didengar, dan dilihat;
• Menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap halhal yang menyangkut kepentingan orang banyak;
• Membantu masyarakat dalam menentukan nilai-nilai baru;
• Meningkatkan aktivitas politik seseorang untuk ikut mengambil bagian
dalam penentuan kebijakan publik.
Kampanye politik menggunakan media massa, kampanye yang dilakukan
SBY adalah dengan membuat poster/plakat, iklan di koran, majalah dan brosur,
televisi, internet, radio, bioskop, dengan tema-tema tertentu dam berisi tentang
segala bahan tentang kandidat.
Melihat sasaran khalayak yang ada di Indonesia dengan masyarakatnya
yang lebih cenderung menonton televisi ketimbang membaca, maka, menurut
(exit poll LP3ES-MERTO TV, 5 juli 004) kampanye melalui media televisi
516 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
adalah cara kampanye yang paling berpengaruh
sasaran khalayak.
karena tesebar kesemua
minat memilih
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (996:47) minat adalah
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi minat
adalah sesuatu yang menarik perhatian dan keinginan melakukan sesuatu.
Sedangkan menurut Higar dan Slameto (998:59) minat adalah proses yang
tetap memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya
dengan dorongan perasaan, rangsangan dan motivasi yang akan membentuk
sikap seseorang.
Dari deinisi di atas didapat simpulan bahwa minat adalah proses
memperhatikan pada sesuatu yang diminati dan akan menimbulkan pengetahuan
dan pemahaman dan menciptakan sikap seseorang sesuai dengan penelitian
peneliti, yaitu setelah memperhatikan kampanye SBY di televisi akan
menimbulkan minat untuk memilih SBY pada Pilpres 009 nanti.
Deinisi menurut Abdul �achman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab,
minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak
terhadap organisasi, aktivitas atau situasi menjadi objek dari minat tersebut
disertai rasa senang (004 :63)
Menurut Onong Uchjana Effendi, minat adalah kelanjutan dari perhatian
yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat (desire) untuk melanjutkan
sesuatu yang diharapkan komunikator. (Uchjana, 98:90). Jadi, minat, di
dalam penelitian ini adalah kelanjutan dari perhatian dan pengetahuan pada
suatu objek tertentu dan akan menimbulkan keinginan sesuai dengan yang
diharapkan komunikator.
Sedangkan dalam buku pengantar psikologi umum, pengertian minat
adalah suatu keadaan seseorang yang mempunyai perhatian terhadap suatu
objek yang disertai keinginan untuk mengetahui. (Walgito, 1981:106�. Menurut
Praktino (987:8) bahwa minat akan timbul pada diri seseorang apabila
terdapat unsur :
• Tersedia sesuatu hal yang menarik minat;
• Terdapat kontras, yaitu perbedaan antara hal yang baru dengan yang
lainnya sehingga apa yang menonjol itu mendapat perhatian;
• Terdapat harapan untuk mendapat keuntungan atau mungkin gangguan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 517
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dari hal yang dimaksud.
Peneliti sependapat dengan deinisi Walgino, karena minat itu timbul
disebabkan adanya perhatian selama kampanye pilpres SBY pada pemilu 009
dengan memperhatikan suatu objek yang disertai dengan keinginan untuk
mengetahui sehingga masyarakat jadi memiliki pengetahuan. Sedang perhatian
merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi minat. Karena memperhatikan
sesuatu objek dengan menggunakan indera, maka, setelah memperhatikan,
khalayak menjadi tahu atau mempunyai pengetahuan.
Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka, jika masyarakat Kelurahan
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berminat memilih SBY di dalam Pilpres
009, mereka akan berusaha mencari informasi dengan memperhatikan
kampanye serta pesan-pesan yang disampaikan. Dengan pemahamannya,
mereka akan tahu keuntungan, kemudian akan menimbulkan hasrat untuk
melakukan tindakan yang sesuai dan diharapkan oleh komunikator. Yaitu
berminat untuk memilih SBY pada pilpres 009.
Menurut pemahaman peneliti, minat memilih adalah suatu keinginan
untuk memperoleh yang didorong kearah tertentu dan hasilnya akan dirasakan
setelah mereka memilih SBY. Sedang perhatian, pemahaman dan ketertarikan
yang dimiliki masyarakat selama kampanye SBY dalam Pilpres 009, mereka
diharapkan akan dengan yakin memilih, karena menyadari tujuan pemerintahan
SBY guna melanjutkan program yang belum selesai dilaksanakan olehnya.
metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey.
yang merupakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian deskriptif
korelasional. Untuk itu peneliti akan menggunakan kuesioner yang diberikan
kepada responden dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk data
penelitian.
Dalam melaksanakan penelitian mengenai Minat Memilih Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) pada warga Kelurahan Kelapa Dua dalam
kampanye SBY melalui media televisi pada Pilpres 009, pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey kepada 84
warga masyarakat.
518 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan terhadap 84 jumlah
responden yang menjadi sampel penelitian dengan menyebarkan kuesioner
dan telah dibuktikan dengan perhitungan sekaligus identitas responden, yaitu
dimulai dari usia mayoritas 8 – 9 tahun sebanyak 36 orang atau setara dengan
4,9%. Jenis kelamin responden mayoritas perempuan sebanyak 43 orang
atau 5%, dan berpendidikan mayoritas SMA sebanyak 56 responden dengan
persentase 66,7% .
Berdasarkan hal di atas, dapat terlhat betapa tingkat perhatian terhadap
kampanye SBY di Sabuga yang disiarkan melalui media televisi adalah tinggi
dengan jumlah responden terbanyak, yaitu 40 orang atau dengan persentase
47,6%. Sementara, tingkat pemahamannya di dalam kampanye yang sama
adalah sedang, dengan jumlah responden 58 orang atau sebesar 69 %. Sedang
ketertarikan mereka atas hal tersebut juga tergolong sedang, yaitu 39 orang
dengan persentase sebesar 46,4%. Dan minat memilih SBY pada pilpres 009
akibat kampanye SBY yang disiarkan melalui media televisi adalah tinggi,
yaitu 64 orang atau setara dengan 76, %.
Dari hasil perhitungan korelasi variabel dengan menggunakan rumus
Product Moment, maka, tingkat perhatian responden dengan kampanye SBY
di Sabuga yang disiarkan melalui televisi dengan minat memilih SBY pada
pilpres 009 adalah 0,59 atau 0,6 berarti mempunyai hubungan yang cukup
berarti. Jadi hipotesisnya adalah Ha : terdapat hubungan tingkat perhatian
kampanye SBY dengan minat memilihnya tergolong tinggi, sesuai dengan tabel
atau sebesar 47,6 % dan memiliki huhungan antara tingkat perhatian dengan
minat memilihnya karena mayoritas responden berpendidikan SMA sehingga
bisa mengerti akan pentingnya kampanye untuk mengetahui akan seperti apa
pemerintahan yang bakal dilaksanakan oleh Capres terpilihnya nanti.
Dari hasil perhitungan korelasi variabel dengan menggunakan rumus
Product Moment, maka dapat dilihat bahwa hasil korelasi antara tingkat
pemahaman responden dengan kampanye SBY di Sabuga yang disiarkan
melalui televisi dengan minat memilih SBY pada pilpres 009 adalah 0,3, atau
rendah. Tingkat pemahaman responden pada kampanye SBY di Sabuga dengan
minat memilih SBY termasuk sedang dan mencapai angka 69 % serta tidak
memiliki huhungan antara tingkat permahaman dengan minat memilih SBY
karena responden memiliki daya ingat yang berbeda–beda. Hal ini disebabkan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 519
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
karena tidak semua sempat mengenyam pendidikan yang tinggi. Responden
juga kurang memahami semua rencana SBY dan hanya memahami sebagian
dari tujuan pemerintahan SBY.
Dari hasil perhitungan korelasi variabel dengan menggunakan rumus
Product Moment, maka, terlihat bahwa hasil korelasi antara ketertarikan
responden dengan kampanye SBY yang disiarkan melalui televisi dengan
minat memilih SBY pada pilpres 009 adalah 0,63% berarti terdapat hubungan
antara ketertarikan kampanye SBY dengan minat memilih SBY. Sedang
ketertarikan responden pada kampanye SBY di televisi dengan minat memilih
SBY mendapatkan persentase sebesar 46,4 % --- tampak terdapat huhungan
antara ketertarikan dan minat memilih SBY karena responden dapat mengerti
pentingnya kampanye untuk diketahui lebih lanjut dan seperti apa pemerintahan
yang akan dilaksanakan bila Capres SBY bakal terpilih nanti.
Banyak responden yang memiliki perhatian tinggi tetapi berpemahaman
rendah disebabkan oleh rendahnya faktor pendidikan masyarakat tersebut.
Tetapi, ada pula responden yang memiliki tingkat perhatian sedang dengan
pemahaman yang tinggi. Sejatinya, ketertarikan sedang dengan minat yang
tinggi itu disebabkan oleh faktor pendididikan responden yang tinggi juga.
Sementara poerhatian yang rendah dengan pemahaman dan ketertarikan yang
tinggi juga terdapat pada sebagian masyarakat. Hal itu disebabkan karena
tingginya faktor pendidikan, sehingga, selain memperhatikan kampanye di
Sabuga, responden juga mencari informasi lain dengan cara mengamati berita
di televisi, membaca koran dan lain-lain.
Ada juga responden yang memiliki tingkat perhatian rendah,
berpemahaman sedang, dan tidak memiliki ketertarikan bahkan tidak berminat
memilih SBY karena dia memang tidak suka dengan sosok SBY. Dia menyukai
Calon Presiden lain. Atau responden dengan tingkat perhatian yang rendah,
berpemahaman rendah, ketertarikan rendah serta tidak memiliki minat untuk
memilih SBY karena dia memang tidak menyukai SBY.
Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengaitkan dengan referensireferensi yang diambil seputar tingkat perhatian. Peneliti juga menyimpulkan
bahwa perhatian merupakan suatu proses stimulan secara sadar dengan
panca indra yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kondisi aktif sambil
mengkonsentrasikan diri pada informasi kampanye SBY pada Pilpres di media
televisi. Sedang tingkat tingkat pemahaman adalah seseorang mengerti atau
520 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
paham dengan pesan yang disampaikan oleh suatu objek, dan ketertarikan
adalah keadaan hingga seseorang merasa suka atau sangat suka yang ditandai
dengan proses pencarian informasi mengenai sesuatu hal. Dan menurut hasil
penelitian, dengan menimbulkan suatu minat, maka, masyarakat yang tertarik
dengan sosok SBY akan langsung mencari informasi tentang SBY.
Jadi minat memilih yang dihubungkan dengan penelitian ini adalah
jika masyarakat Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang, yang berminat memilih
SBY di dalam Pilpres 009, akan berusaha untuk mencari informasi dengan
memperhatikan kampanye dan memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan
agar menjadi memiliki pemahaman serta ketertarikan dan keinginan atau minat
untuk memilih SBY pada Pilpres 009.Dengan perhatian, pemahaman dan
ketertarikan yang dimiliki masyarakat selama kampanye SBY pada Pilpres 009,
maka, diharapkan masyarakat akan dengan yakin memilih SBY dan menyadari
akan tujuan pemerintah yang belum selesai dilaksanakan oleh SBY.
simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat
perhatian warga Kelurahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tentang
kampanye SBY di Sabuga yang disiarkan melalui media televisi dengan minat
memilih SBY pada pilpres 009, serta mengetahui hubungan antara tingkat
pemahaman warga mengenai kampanye SBY di Sabuga yang disiarkan melalui
media televisi dengan minat memilih SBY pada pilpres 009, juga untuk
mengetahui ketertarikan warga mengenai SBY dengan minat memilih SBY
pada pilpres 009.
Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden, ternyata, banyak
responden yang menonton kampanye SBY di Sabuga yang disiarkan melalui
media Televisi. Akhirnya dari analisa dan pembahasan hasil penelitian, didapati
bahwa:
Tingkat Perhatian masyarakat Kelurahan Kelapa Dua Tangerang tergolong
tinggi, yaitu sebesar 47,6 %.
Tingkat Pemahaman masyarakat Kelurahan Kelapa Dua tergolong sedang,
yaitu sebesar 69 %.
Sedangkan ketertarikan masyarakat tergolong sedang, yaitu sebesar46,4 %.
Dan minat memilih SBY pada Pilpres 009 masyarakat tergolong tinggi, yaitu
sebesar 76, %.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 521
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Untuk memperkuat penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori
mulai dari teori komunikasi politik seperti fungsi komunikasi politik, kampanye
politik, minat memilih, perhatian, pemahaman, dan ketertarikan, dan setelah
itu, peneliti mendapatkan indikator-indikator untuk membuat kuesioner yang
akan disebarkan kepada responden. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah
metode survey dengan sample sebesar 84 orang warga Kelurahan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang.
Sesuai dengan data yang diperoleh setelah menyebarkan koesioner,
maka tampak dengan jelas betapa banyak masyarakat yang tidak memahami
tujuan pemerintahan SBY dan peneliti memberi saran agar pesan-pesan yang
disampaikan di dalam kampanye diupayakan menjadi lebih jelas serta mudah
dipahami dan di mengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
daftar Pustaka
Anwar, Ariin, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, �aja Graindo
Persada, Jakarta, 984.
Badudu, J S dan Sultan Moch. Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.
�ntegraika, 1996.
Cangara, Haied, Komunikasi Politik (konsep, Teori, dan Strategi), PT. Raja
Graindo Persada, Jakarta, 2009.
Efendy, Onong Uchjana, Dimensi – Dimensi Komunikasi, Alumni.Bandung,
98.
____________________, Ilmu Komunikasi (Teori & Praktek), Remaja
Rosdakarya, Bandung, 00.
Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Universitas Muhammadiyah,
Malang, 007.
Hilgard dan Slameto, Pengantar Psikologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta
998.
J Severin, Werner, Teori komunikasi (sejarah, Metode, dan Terpaan didalam
Media massa), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 005.
Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 006.
Kotler dan Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran (Edisi 9), Indeks kelompok
522 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Gramedia, Jakarta. 003.
Kountor, Ronny, Metode Penelitian untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis, PPM,
Jakarta, 007.
Liliweri, Alo, Dasar-Dasar Periklanan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 99.
Moss, Tubbs, Human Communication (kontek-kontek komunikasi), Remaja
Rosdakarya, Bandung, 00.
Nimmo, Dan, Komunikasi Pilotik (Khalayak dan Efek), PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung, 004.
Pratikno, Priyono, Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung : 987
Rakhmat, Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 00.
________________, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung,
00.
Ruslan, Rosady, Metode Penelitian PR dan Komunikasi, �aja Graindo Persada,
Jakarta,006.
Shaleh, Abdul �achman dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar
dalam Perspektif Islam, Prenada Media, Jakarta, 004.
Singaribun, Masri dan Soian Effendy, Metode Penelitian Survei, LP3ES,
Jakarta, 995.
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung : 999.
_______, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R @ D, Alfabeta,
Bandung, 007.
Walgito, Bimo, Pengantar Psiologi Umum, Yayasan Pembina Fakultas Psikologi
UGM, Yogyakarta : 98.
Wirasasmita, Yuyun, Komunikasi Bisnis dan Profesional, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 996.
Venus, Antar, Manajemen Kampanye, Simbiosa Rekatama Media, Bandung,
004.
(www.sbypresidenku.com)
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 523
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
BerPerAdABAn GloBAl TAnPA demokrAsi
Hari Zamharir
Abstract
As global politics moved towards multipolar and varied nations including
ex-communist nations have been adopting “democracy” and/or adapting it
to their respective culture contexts, skepticisms emerge as a result of “bad
practices” of democratization launched. Tensions and bloody conlicts have
been taking place as its logical consequences. This paper is an attempt to raise
question on the prospect for democracy if such situations continue to occur.
Keyword:
PendAhUlUAn
Mempertanyakan atau menggugat gagasan tentang kehendak umum
(common will) dan pendapat mayoritas tentu sudah kuno. Karena, kehendak
umum dalam berdemokrasi sepertinya sudah harga mati. Orang sudah menerima
demokrasi sebagai sistem dan paham, yang walau agak buruk, tapi terbaik untuk
dipilih. Kedaulatan di tangan rakyat adalah pilihan banyak orang di banyak
negeri. Kehendak umum adalah ide dan ilsafat yang menjadi basis pokok sistem
politik demokrasi. Gugatan seperti yang dikemukakan pemikir liberal seperti
Walter Lippmann (1955� terhadap ilsafat dan ideologi Liberalisme (demokrasi�
demokrasi)
sepertinya tak berguna. (A
A Rahman Zainuddin, 999; v –xx).. Berbagai tokoh
seperti Hobbes, Rene Descartes dan Locke dan Rousseau, berdebat tentang
keutamaan dan kekurangan demokrasi. (Shereover, 998; 3- 49).
Demokrasi saja, demokrasi an sich, tidaklah menjadi masalah --- paling
tidak dalam arti generiknya, dalam arti substansinya. Masalah masa posmodern
kini adalah: warna, corak dan muatan serta kekuatan apa di balik sistem dan
Pengajar pada FISIP Universitas Nasional, Jakarta
524 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
paham demokrasi itu? Demokrasi yang adalah anak dari pertumbuhan sistem
kemasyarakatan (barat modern�, kini telah menginjak masa tua. Dahulu, Karl
Marx pernah meramal bahwa sistem ekonomi kapitalis akan musnah ternyata
salah. Kini, demokrasi berada dalam asuhan super kapitalisme (dulu bayi
kapitalisme disebut kapitalisme bebas kompetisi; kini setelah tua, namanya
kapitalisme monopolis).
Apa watak non-demokratis pada praktek demokrasi masa kini? Konlikkonlik regional dan global yang terus terjadi mungkin memang mencerminkan
fakta ini: negara negara demokrasi kini tengah mengalami sakit, antara
lain menganut demokrasi tapi di dalamnya sudah mengandung racun nondemokratis. International governance bercorak non demokratis? Dalam
tulisannya, dengan subjudul �Dapatkah �rganisasi-�rganisasi �nternasional
Menjadi Demokratis?” agaknya juga skeptis --- perlu waktu lama untuk
membuat mereka demokratis. (Dahl,
Dahl, 00; 58-63) Yang mungkin cukup
mengejutkan adalah bahwa Dahl hampir hampir tak menyebut signiikannya
faktor korporasi global dalam pengaruh non-demokratis di sana. Ratusan
�atusan kepala
pemerintahan di negara negara Afrika, Amerika Latin dan Asia bukan menjadi
anggota sistem demokrasi dalam International governance yang selama ini
ada; mereka didikte oleh demos-demos terbatas, yakni para pemimpin negara
kaya yang tergabung dalam Kelompok Pemerintahan Delapan, G-8. Di tangan
segelintir demos inilah jutaan bahkan milyaran nasib manusia di benua-benua
miskin ditentukan. Seolah-olah, sejarah murni berada dalam genggaman mereka
tanpa campurtangan kekuatan lain.
Makalah ini berusaha menggugat demokrasi dalam praktik dan potensi
ketidak-damaian dunia yang diakibatkan oleh praktik buruk demokrasi,
teristimewa dalam pergaulan berskala regional dan global. Selanjutnya,
kemunculan gerakan anti demokrasi seolah diberi jastiikasi oleh gagalnya
penganut demokrasi akibat praktik buruk yang sedemikian.
PersPekTiF TeoreTis
Pertama, perspektif teoritis berkenaan dengan perkembangan metodologis
dalam ilmu politik. Dari konsep utama adalah ideologi kita menyaksikan
ideologisasi: (1� konsep-konsep dan perkembangan dari ilsafat hingga teori
politik; (2� juga dari metodologi ilmu politik ketika memasuki periode dari
tahap kritis yang ideology-intensive hingga jalan keluar inkrementalisme
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 525
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
yang melihat tak adanya lagi ideologi besar yang mengusung perbaikan dan
perubahan politik. (Varma, 987).
Dalam tradisi ilmu politik Anglo Saxon, setidaknya, ada dua kecenderungan
utama kontruksi teoretis: Pertama, pemantapan konsep teori politik sebagai
kategori besar. Dalam konsep besar ini, ilsafat dipandang tak lagi ada dan
sudah dilebur ke dalam wilayah teori --- dengan ini implisit tidak istimewanya
lagi konsepsi konsepsi turunan dari ilsafat: seperti ideologi (politik�; juga
dileburnya pemikiran politik menjadi bagian dari teori politik. Kedua,
diterimanya bentuk perubahan bercorak inkremental, (Varma, 987:3 – 45).
Diyakini tidak perlunya upaya perubahan politik berskala besar beraspirasikan
ideologi-ideologi besar; perbaikan dan perubahan politik hanyalah perbaikan
tambal sulam perbaikan di sana-sini dan bertahap. Di sini, ada asumsi perang
ideologi telah mati.
Besar kemungkinan bahwa perkembangan ini --- dalam satu segi -- mereleksikan pemunculan kembali tradisi pengimplisitan nilai-nilai pada
dunia ilmu pengetahuan yang dahulunya berlangsung seperti tanpa disadari.
Teori empiris di masa lampau pernah berpolemik tentang keabsahan masuknya
faktor nilai dan menuntut terciptanya value-free dalam ilmu sosial agar ilmu
ini benar-benar obyektif. Kesadaran bahwa ada nilai bahkan ada ideologi --pada susunan ilmu pengetahuan yang muncul kemudian --- dan selanjutnya
melahirkan tradisi ilmu sosial kritis.
Dengan problematik di atas hanya tersedia dua () posisi yang harus
dipilih: apakah kita anggap bahwa dalam realitas yang kita tangkap sebagai
ilmu obyektif, ideologi telah mati (ilmu sosial yang value free), ataukah
pengakuan keberadaan faktor nilai --- yang sumbernya berasal dari ideologi
dan atau ilsafat atau agama atau sistem keyakinan lain? Tulisan ini mengambil
posisi kedua. Kini, hubungan antar bangsa masih dalam relasi yang diwarnai
oleh nilai dan ideologi, walau ideologi dalam arti lama telah dimatikan oleh JK
Galbraith dan oleh Fukuyama dengan tesisnya tentang Berakhirnya Sejarah --dengan demokrasi liberal sebagai satu-satunya ideologi yang tersedia.
Untuk memahami relasi antar bangsa di masa kini, didapati realitas sosial,
politik dan komunikasi yang kompleks. Kaum liberal klasik, misalnya, dengan
otonomi individu menempatkan kebebasan individu di atas segala kuasa; tapi,
karena harus hidup bersama, mereka terpaksa terikat pada organisasi yang
mengikatnya, Negara, seperti ditulis oleh Nadia (99;
99; 3)
526 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
“On the theoretical level, nothing in the liberal principle requires an
acceptance of the principle of the nationhood at all, for to a true liberal
the autonomous human person is the decisive unit of analysis. The liberal
attitude toward nationalism, however, is mediated by the liberal attitude
toward the state”.
Di dalam kekinian, negara yang dilihat oleh sebagian ahli sebagai tidak
netral, belakangan malah menjadi potensial lebih tidak netral lagi akibat
kekuatan pasar yang mendunia. (Di sini problem ilosois menghadang lagi
kaum liberal yang terlanjur terikat pada institusi pengorganisasian negara
bersama�. Sementara itu, individu di era globalisasi diidentiikasi sebagai super
individual tapi pada saat yang sama individu juga lemah dihadapan dunia
promosi dan pemasaran (komunikasi dari kekuatan pasar.) Dalam keadaan yang
sedemikian ini, maka, asumsi-asumsi dasar liberalisme klasik pada konteks
masa kini sudah makin dipertanyakan: Sebenarnya, seberapa kuat dan mandiri
kebebasan individual itu? Kini, yang muncul adalah sejenis modiikasi yang
disebut neo-liberalisme.
Kedua, konsep minoritas dominan dari Amy Chua dalam melihat
globalisasi: Konsep ini melihat bahwa relasi antar bangsa dan di dalam internal
satu bangsa didominasi oleh segmen minoritas yang mendominasi mayoritas di
Amerika Latin, di Afrika, di �usia dan lain-lain. Situasi
Situasi ini,
ini, di
di mana
mana minoritas
minoritas
mendominasi mayoritas, aktual atau pun potensial memunculkan instabilitas
(Budiyani, 004; 87- 9). Tapi harus segera dicatat, di sini penyebutan entitas
negara, seperti AS oleh Chua harus hati-hati: Sejauh dominasi yang kini ada
(existing) memang ekonomi AS dominan --- dan AS adalah salah satu negara
industri maju (industrialised�. Tapi jika kita mendengarkan kritik KAD�N AS
(�adio Suara Amerika, Selasa 08 November 2005�, dalam jangka panjang,
kekuatan ekonomi AS berada dalam krisis. Disebutkan ekonomi ��C dan �ndia
yang adalah N�Cs, dapat mengancam supremasi AS; indikatornya antara lain;
50 pabrik kimia ada di ��Cina, hanya satu di AS, dan munculnya jumlah lebih
besar tenaga ahli di ��C dan �ndia dibanding AS.
Ada dua wilayah kekuasaan, yang satu adalah (penyebaran global) ide
tentang pasar bebas dan satunya adalah demokrasi. Dalam konteks global, kata
Chua, bangsa barat justeru berada dalam posisi minoritas, yang berada dalam
posisi berbahaya --- Chua lalu menjelaskan dengan angka-angka tentang
minoritasnya posisi AS di dunia yang selama ini mengaku mendominasi pasar
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 527
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
bebas.. Dalam kerangka konsep ini, mungkin implisit diakui akan validitas
pendekatan elit --- misalnya oleh Dankwart A. Rustow (970), khususnya
pendekatan pendekatan sosial ekonomi yang bercorak ideologis kanan dari
Lipsett lalu pendekatan elit yang kiri. (Liddle dan Mujani, 2000; 132-166�
dalam transisi menuju demokrasi --- memberikan suatu pengertian bahwa para
elit itu berkepentingan lebih pada bertahannya penguasaan sumber-sumber oleh
sedikit orang di atas begitu banyak orang; artinya, elit politik boleh berganti
tapi sumber ekonomi dan politik tetap tidak dinikmati oleh segmen-segmen
massa yang besar.
Chua melihat antara lain tipe perlawanan berikut akibat dominasi: ()
perlawanan terhadap negara, dan () perlawanan terhadap pasar.
Konsep minoritas dalam dilihat dalam bagan berikut:
Variabel
. siapa
. relasi
3. institusi instrumental
Global
Minoritas dalam kerangka
negara bangsa/regional
Dominasi atas bangsa lain.
wilayah lain
Pasar; Negara pro-pasar
nasional
Minoritas etnis
Dominasi atas etnis-etnis
lain di dalam negeri
Pasar. Negara pro-pasar
Ketiga, relasi antar bangsa dianalisis sebagai bekerjanya dengan secara
signiikan peranan ideologi mengingat entitas komunikasi massa modern yang
memiliki kekuatan untuk membentuk makna dan sahihnya konsep kekuasaan
--- terutama dalam konteks relasi dominasi oleh suatu pihak atas pihak lainnya.
�stilah ideologi --- sebagai warisan yang mengandung arti ambigu. Dan konsep
ideolog berikut ini sudah di-redeinisi-kan oleh John B Thompson ( 004)
200��
konsep netral
konsep menolak
reformulasi konseptual kritis
Penerimaan adanya
isme-isme:Liberalisme,
komunisme, dan lain-lain.
Para pendukung Teori
Empiris dan pendekatan
inkremental dalam
perubahan politik
Validitas konsep ideologi:
Pembentukan makna dan
dinamika kekuasaan –akibat
komunikasi massa
Thompson tidak menerima konseptualisasi yang berposisi netral
tentang ideologi dalam kecenderungan kepustakaan kontemporer; juga tidak
menyetujui posisi untuk mengubur ideologi --- sebagaimana dicerminkan
528 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dalam inkrementalisme dan teori politik Anglo Saxon.
Keempat, pemahaman tentang globalisasi: latar atau konstelasi relasi
global antar bangsa (atau globalisasi) dipahami sebagai sistem --- konsep sistem
internasional dari Friedman ( Friedman, 000; i-xxi) --- betapapun konsep sistem
itu juga memiliki keterbatasan. Kiranya, agan berikut akan memperlihatkan
kekuatan konsep ini dibanding konsep lain yang dikritik Friedman.
konsep peradaban
�elasi antagonistis
(Peradaban Barat
dengan lainnya,
khususnya Tribalisme)
konsep sistem
Perang Dingin sebagai
sistem, diganti Globalisasi
sebagai sistem
-variabel: power of
states, difusi teknologi,
the lure of global market,
timbulnya jaringan,
tersebarnya norma global
konsep jatuh bangunnya sistem politik
Globalisasi kini era jatuhnya sistem lapuk
UUS� (dan nantinya juga AS� --sebagaimana sejarah masa lalu
Konsep peradaban dari Huntington (termasuk basis sejarah masa lalunya
--- yang juga dikemukakan dari Kaplan�, serta jatuh bangunnya sistem politik
akibat kelapukan (decay� dari Kennedy juga dikritik karena Kaplan dan
Huntington dipandang salah di dalam memahami substansi globalisasi: sebagai
suatu konsep peradaban (dari Huntington� tidak memperlihatkan alternatif
sistem untuk sistem Perang Dingin yang sudah mati; konsep jatuh bangunnya
sistem politik (dari Kennedy� hanya didasarkan pada sejarah lampau lalu dibuat
sebagai proyeksi masa depan, bahwa peristiwa-peristiwa masa lalu yang sama
atau amat mirip dengan masa kini akan membawa akibat yang sama --- dalam
hal ini jatuhnya suatu sistem. (Dalam
(Dalam logika,
logika, cara
cara pikir
pikir ini
ini diapandang
diapandang salah,
salah,
fallacy, yang bertipe fallacy of retrospective determinism.) Variabel-variabel
yang membentuk sistem, tulis Friedman, dianggap remeh saja oleh Kaplan
dan Huntington. Apa akibatnya? Proyeksi benturan antar peradaban dan jatuh
bangunnya sistem politik menjadi proyeksi salah; bekerjanya variabel-variabel
itu bersifat kartu truuf. Proyeksi keduanya juga terlalu bersifat hitam-putih.
Misalnya sebagaimana ditulis Friedman, For Huntington, only tribalism could
follow the Cold War, not anything else.
Sejauh istilah hubungan internasional, konsep sistem agaknya lebih
memiliki keunggulan. Friedman mencoba memberi penjelasan cara era
globalisasi ini menjadi sistem internasional yang dominan dan ia juga berupaya
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 529
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
menganilis cara terbentuknya relasi- relasi pada politik dalam negeri; dan juga
relasi ekonomi, lingkungan dan internasional.
Peradaban dalam tulisan ini berkenaan dengan tata dunia kini. Yang harus
dijawab adalah; apa pengertian kita tentang hubungan antar masyarakat bangsabangsa di dunia masa kini setelah usai Perang Dingin dan runtuhnya dua kutub
ideologi --- konlik, konsensus, kerjasama dan atau kompetisi?
Richard Falk melihat keistimewaan dari konsep peradaban --- terutama
dalam pengertian munculnya identitas kolektif lintas negara. �a menilai
penyebutan desa global dan globalisasi tidak memberi indikasi konsep yang
jelas; sebaliknya, konsep interaksi antar peradaban dapat dilihat dengan
lebih jelas --- hanya satu konsep yang ia setujui dari Huntington, tapi yang
hipotesisnya berisi tentang benturan antar peradaban ditolaknya (Falk, 999).
Kini, peradaban, tulis Falk, adalah kemunculan bentuk-bentuk baru dari
identitas kolektif lintas negara; tidak validnya batasan batasan negara beserta
peraturan negara. Mungkin, yang dimaksud adalah dengan tidak berfungsinya
lagi identitas atas dasar negara atau bangsa, maka, berbagai masyarakat lalu
mengidentiikasikan diri mereka kepada identitas budaya yang lebih besar seperti
�slam, Barat, Cina, dan lain-lain. Dalam kaitan HAM dan universalitasnya,
kata �ichard Falk, ada tantangan bahwa universalisme HAM dijadikan topeng
untuk hegemoni peradaban barat. Seperti halnya Falk, Mochtar Pabottingi
mempunyai deinisi kebudayaan yang lebih radikal, yakni dapat melintasi
batas negara. Nampaknya, Mochtar Pabottingi menganut pandangan struktural
di dalam tulisannya, �Pembangunan Kebudayaan sebagai Masalah Politik dan
Ekonomi”. (Pabottingi , 994; 4-5).
Aplikasi pada tingkat individu: Jika konsep ini kita setujui, maka demos,
demos bukan saja berada di lingkungan sempit sistem politik satu negara saja;
demos, demos itu sekaligus dapat mengidentiikasi kepada orientasi atau
identitas kolektif melampaui negara-bangsa. Misalnya; saya, warga Indonesia,
adalah (sekaligus) bagian dari budaya Barat modern dengan keyakinan politik
sekuler. Bagi Meyer, biasanya, Culture atau kebudayaan berbasis agama besar
atau dipengaruhi praktik kebiasaan agama (Thomas
Thomas Meyer, 004; 85- 87),
), yang
ia rujuk ke sistem nilai masyarakat tertentu; civilazation atau peradaban adalah
perwujudan culture dalam bentuk asimilasi sosial dan institusionalisasi culture,
dengan varian-varian styles atau gaya peradaban di dalam suatu kebudayaan
--- yakni sama-sama dari satu kebudayaan namun mewujud dalam gaya-gaya
530 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
yang bervariasi. Dalam masyarakat barat, kata Thomas Meyer, terdapat gaya
tradisional, modern atau liberal dan gaya fundamental. Dalam deinisi Meyer
gaya fundamentalis,”has a cultural orientation and a political philosophy,
…selects one of the order paradigms of its own cultural tradition.’s history
and declares it to be the absolute truth”, identitas budayanya sangat tertutup
dan mutlak benar. (Meyer menulis bahwa dialog peradaban bagi Huntington
tidaklah mungkin --- asumsi Huntingto;: suatu identitas budaya begitu beda dan
asli; jadi, dialog tidaklah mungkin terjadi --- budaya China khas dan asli, budaya
�slam adalah khas dan asli.� Konsep Meyer, misalnya, dapat diilustrasikan
demikian; saya, warga Indonesia, adalah bagian dari budaya Barat modern
dengan keyakinan politik sekuler; dan saya seorang yang bergaya peradaban
fundamentalis --- artinya saya main mutlak-mutlakan dan tertutup (bagi
toleransi dengan politik non-sekuler). �lustrasi varian liberal: saya, warga
Indonesia, adalah juga berorientasi dan menjadi bagian dari budaya Barat
modern dengan keyakinan politik sekuler; dan saya seorang yang bergaya
peradaban liberal --- artinya saya tidak main mutlak-mutlakan dan tidak
tertutup (bagi toleransi dengan politik non-sekuler).
Jika kita baca beberapa penjelasan Huntington tentang identitas budaya
dalam buku ”Benturan antar Peradaban”, memang amat terkesan identitas
itu begitu khas, murni tidak boleh ada kontaminasi --- sehingga kalkulasi
Meyer agaknya benar bahwa Huntington memiliki konsep tentang identitas
budaya yang amat kaku. Dalam artikel �Jika bukan Peradaban, apa?” �a telah
menjelaskan posisinya. �a menggambarkan pola interaksi internasional: dulu
dideinisikan dalam kerangka Perang Dingin, kini dalam pendekatan Benturan
antar Peradaban. Preskripsinya: Harus dikenali kekuatan budaya pihak lain;
dan belajar hidup berdampingan. �Peradaban dapat menyatukan dan memecah
manusia”. (199�, Huntington, 994; 6). Mungkin, kekakuan inilah yang
dirujuk Khatami dalam pidatonya di PBB 2002: Khatami menolak upaya
pencarian kembali identitas diri budaya dengan jalan puriikasi dan mem-by
pass sejarah modern. Catatan: Jika kita gunakan konsep dan kategorisasi Meyer
di atas, maka, mungkin di satu sisi gaya peradaban kaum neo-konservatif di
Amerika bercorak tradisional dalam orientasi kultural-agama mereka (yakni
melestarikan nilai nilai agama yang fundamental seperti institusi keluarga,
penolakan atas aborsi, dan keharusan pastur lelaki; tapi di sisi lain bercorak
fundamental dalam ilsafat dan keyakinan politik mereka.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 531
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
PendekATAn dAn meTodoloGi
Kajian ini menghampiri obyek kajiannya secara multi-disiplin, terutama
ilmu politik dengan memanfaatkan banyak dari metodologi kritis dan meletakkan
fenomena politik ke dalam ruang lebih besar yang disebut peradaban. Pendekatan
Pendekatan
idealistik – seperti pada sub-bidang pemikiran politik preskriptif dalam kajian
politik – juga digunakan. Secara khusus pendekatan pasca perilaku dengan kredo
kredo seperti relevansi dan pelibatan ilmu ke dalam program aksi sebagaimana
diuraikan oleh Miriam Budiardjo, akan digunakan dalam kajian ini. Miriam
Budiardjo (1986� antara lain. melihat perlunya keterlibatan ilmuwan ikut
memperbaiki masyarakat --- yang dirujuknya dari D Easton (1969�; approach
ini, katanya, dipengaruhi oleh pemikiran tokoh Marxis, Marcuse JP Sartre, tapi
tidak harus menjadikan ilmuwan politik seorang Marxis; Mereka tetap tidak
Marxis, sekalipun di antara mereka ada satu dua yang kemudian terkenal karena
mengembangkan suatu orientasi sosialis, (Miriam Budiardjo, 1986; 3 -18�.
Pendekatan ecclectic ini agaknya lebih masuk akal ketimbang kekakuan
mazhab atau periode seperti pra behavioral dan post-behavioral karena masing
masing mazhab atau periode memiliki kekuatan dan kekurangannya.
Argumen dasar demokrasi yang digunakan dalam makalah ini adalah
sebagai berikut: Prinsip arti demokrasi bagi Robert A. Dahl diuraikan dalam
bukunya On Democracy, ideal demokrasi adalah tersedianya lima hal pokok,
yakni kesempatan untuk partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan
suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir
terhadap agenda,dan pencakupan orang dewasa. Dan ada sepuluh akibat atau
hasil yang diinginkan dari sistem demokrasi, yakni menghindari tirani, hak
asasi, kebebasan umum, self-determinasi, otonomi moral, perekembangan
manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, persamaan politik, mencari
perdamaian, dan kemakmuran. (Dahl, 00; 49- 60 dan 6- 85). Meski begitu,
di dalam praktek terutama di konteks dunia ketiga ada indikasi kuat bahwa --sementara sangat banyak sistem politik di sana yang menempuh jalan menuju
politik demokrasi --- namun, akibat keberadaan demokrasi yang hanya tergolong
demokrasi formal, dengan massa rakyat dan berbagai golongan masyarakat
yang tidak menentukan dan dibela kepentingannya, maka jalan demokrasi
ditempuh cara lain, yakni pengorganisasian diri ke dalam kelompok-kelompok
aksi, termasuk oleh kaum pribumi, yang boleh dikatakan tidak percaya kepada
532 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
demokrasi yang ada di banyak dunia ketiga. (Jeff Haynes, 2000; 13�-1�8�.
Kedua, pengalaman early comers in development (pemula dalam
pembangunan� di negara maju: dengan tumbuhnya ide dan institusi politik
demokratis yang relatif mapan di sana, Eropa Barat atau Uni Eropa. Model
Model
Eropa Barat atau Uni Eropa dengan dinamika dan pengaruh sosialisme di sana
yang anti agama dan pentingnya peran penyeimbang negara, maka hal hal ini
telah membawa mereka ke arah demokrasi liberal Barat yang over sekuler.
Meski begitu, Uni Eropa dilihat oleh Dahl sebagai wilayah yang masih banyak
mengalami deisit demokras”. Seperti yang ditulisnya: Di situ, struktur-struktur
demokrasi secara nominal seperti pemilu dan parlemen secara formal memang
ada. Namun sebenarnya semua pengamat setuju bahwa deisit demokratis yang
sangat besar masih kentara”. (Dahl, 00; 60. Model Amerika Utara dengan
sejarahnya yang akrab dengan (White Anglo Saxon Protestants, WASP), lalu
melahirkan demokrasi liberal yang lebih akrab dengan agama, dengan variasivariasi aliran politik mereka.
Bagi negara-negara berkembang, politik modernisasi yang diadopsi
membawa mereka ke arah yang bervariasi; ada adopsi demokrasi barat,
ada yang merumuskan tipe lain bercorak lokal, dan ada pula yang melawan
demokrasi dengan ideologi dan ilsafat lain seperti totalitarianisme, despotisme
timur, dan lain-lain. Mereka adalah para late comers in development (yang
datang belakangan dalam membangun). Dilema yang dihadapi mereka
antara.lain konsep yang salah tentang pembangunan yang hendak mengejar
ketertinggalan, catching up, adopsi teori oleh ilmuwan sosial yang terbukti
melenceng --- misalnya dari mazhab modernisme ke revisionisme modernisasi
dalam sosiologi modernisasi. Juga over conidence atau terlalu percaya diri
di antara ilmuwan negara mapan tentang kebenaran teori sosial ekonomi dan
politik dan nasihat mereka bagi adopsi teori itu untuk negara berkembang -- suatu optimisme yang banyak dianut epistemologi positivisme yang juga
merasuk di dalam ilmu sosial, dengan teori empiris yang diyakni akan mampu
mencapai tingkat generalisasi yang universal.
Ketiga; berkaitan dengan taraf perkembangan masyarakat. Ada tahap
masyarakat feodalis, ada tahap masyarakat industrial --- dari perusahaan
pribadi, publik hingga lahirnya korporatisme. Korporasi-korporasi besar kini
semakin mengglobal dengan besaran atau size yang amat luas melampaui batasbatas sistem politik lokal atau negara. Dalam kaitan dengan ekonomi politik
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 533
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dunia, di sini orang dapat menyebut misalnya komunitas global, pemerintahan
internasional, regionalisme dan globalisme --- hal mana mengasumsikan
diterimanya konsep demos dalam setting dan size yang berskala global. Dapat
dibayangkan, betapa kontrasnya besaran polis-polis Yunani kuno dengan
besaran komunitas global kini.
Pendek kata, pelibatan dan kehendak umum demos, demos pada masa
kini berada dalam lingkup yang luas, dengan konteks korporasi di domain
Pasar yang berekspansi dari negara kaya ke negara miskin. Jika demokrasi baik
prosedural maupun substantif seharusnya diwujudkan, maka, mayoritas warga
dunia seharusnya mengendalikan pemerintahan internasional. Problematikanya
mencakup hal ini; apa watak korporasi dalam kaitannya dengan keharusan
menegakkan demokrasi?
GAmBArAn emPiris
Mengikuti catatan Haynes, dari 19�2 sampai 199� terjadi peningkatan
jumlah sistem politik demokratis; dari �� menjadi 10�. Atau, dikutip dari Shah
(199��, hal itu meningkat dari kurang 25 persen menjadi 60 persen. Umumnya
Umumnya
ini berada di dunia ketiga. Tapi yang muncul adalah demokrasi formal. Karena
setelah pemilu demokratis, boleh dikata tidak ada sama sekali kualitas atau
tujuan aturan yang mengikutinya. Kasarnya, hanya ada dua jenis demokrasi
yang tetap di dunia ketiga; demokrasi formal dan demokrasi permukaan
(façade� (Haynes,
Haynes, 2000; 13��. Contohnya sistem politik demokrasi formal --diambil dari Potter (995); yaitu Malaysia di bawah UMNO dan Zimbabwe di
bawah ZANU PF (Zimbabwe African National Union—Popular Front�.
Kasus-kasus demokratisasi yang lalu memlintir (mengarahkan arti ke arti
lain) kata demokrasi dengan akibat munculnya perlawanan misalnya Robert
Mugabe di Zimbabwe atau era �obert Mugabe, �ndonesia era Suharto dan
di Venezuela era Hugo Chavez --- suatu perlawanan yang digambarkan oleh
Chua dan digolongkan ke dalam perlawanan terhadap pasar. Lalu ada jenis
perlawanan lain yang disebutnya sebagai perlawanan terhadap demokrasi itu
sendiri di lokasi-lokasi berikut: (1� Sierra Lyon, ketika presidennya bekerjasama
dengan minoritas kapitalis Lebanon, (2� �ndonesia era Suharto --- untuk kasus
Suharto ada tumpang tindih perlawanan --- dan (3) Pilipina era Marcos. Dan
ada proyek demokrasi yang diplintir (disalah-arahkan� lalu memunculkan jenis
perlawanan yang digambarkan oleh Chua sebagai perlawanan dari mayoritas
534 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
terhadap minoritas yang mendominasi pasar di bekas Yugo, di Rwanda (oleh
suku Tutsi atas suku Hutu), dan di Rusia terhadap etnis Yahudi (Budiyani, 004;
93-95)
Di negara berkembang, suatu studi oleh Liddle dan Mujani (2000�
mengelompokkan negara semidemokratis dan demokratis --- di samping
otoriterian. Yang termasuk semi-demokratis adalah Turki, Pakistan, Malaysia,
Jordania, Kuwait, Kirgistan, Azerbaijan, Maroko, Komoro, Sierra Lyon, dan
�ndonesia, yang membentuk kurang dari 30 persen dari total negara; kebanyakan
negara berkembang menganut ototerianisme (lebih 60 persen� pada �slam dan
lebih dari 23 persen pada non-�slam (Liddle � Mujani, 2000; 1�3-1�5�
Demokrasi substantif lebih sulit lagi ditanam dalam konteks kecelakaan
sejarah pembangunan yang berorientasi amat kapitalis dengan kebijakankebijakan yang membawa ke arah diskrepansi ekonomi yang amat mencolok
--- seperti di Brazil, di Amerika Latin. Satu laporan studi dengan baik
menggambarkan sepak terjang rakyat miskin kota yang the disadvantaged
(tidak diuntungkan oleh sistem politik dan model pembangunan) di Sao
Paulo; dari mendirikan pergerakan (buruh� hingga berkembang menjadi partai
politik. Cerita sukses ini --- meski terbatas di kantong-kantong buruh kota -- telah mencerminkan suatu demokrasi partisipatif atau substantif. Hanya saja,
studi itu tetap diakhiri dengan pertanyaan sekitar prospeknya: apakah politik
klientele (secara nasional� --- akan berarti menciptakan demokrasi façade, yang
akan tetap mewarnai Brazil, ataukah akan terus terjadi transformasi ke arah
demokrasi partisipatif ? (Moreira
Moreira Alves
Alves dalam
dalam Gugler,
Gugler, 200�;
004; 299-325�
99-35)
Dari data empiris di atas, kita dapat membuat peta posisi demokrasi
sebagai berikut:
a. demos, demos berada di satu sistem politik atau negara; tapi negaranya
sendiri sudah mengintegrasikan ke sistem dunia,
b. banyak kasus memperlihatkan tidak bekerjanya demokrasi substantif,
c. beberapa kasus menampilkan dominasi oleh minoritas atas mayoritas,
d. kasus di Sao Paulo memberikan bentuk pengorganisasian demokrasi
dari non-parlementer
parlementer hingga parlementer,
e. Negara di banyak kasus sudah membuat keputusan politik pembangunan
versi rezim developmentalis --- sehingga pengintegrasian ekonomi
nasional ke ekonomi global dilakukan, yang impilisit berkurangnya
demokrasi ekonomi dan lalu politik. �mplisit berarti bahwa kekuatan
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 535
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
korporatis lintas negara (regional atau internasional� bekerja di sana.
PemBAhAsAn
(1� �ealitas Politik dan Hegemoni �lmu
Jika digunakan perspektif teoretis seperti diuraikan terdahulu, maka,
nampak bahwa relasi antar bangsa dalam konteks globalisasi masa kini diwarnai
oleh modus relasi atau pola hubungan yang berbentuk dominasi oleh sesuatu
pihak atas pihak-pihak lain. Pertama minoritas kelompok budaya atau subbudaya; kedua konsep peradaban dalam arti varian dan atau identitas kebudayaan
besar. Sepertinya, realisme politik memang memaksa pihak yang unggul untuk
memaksakan kepentingannya --- dan pada tahap inilah praktek demokrasi lalu
membawa ke arah tempat terdapat obyek yang bakal dikorbankan. Adopsi
varian tertentu dari demokrasi lalu diwarnai praktik-praktik anti demokrasi,
terutama pada level nasional. Proyek demokratiasi oleh negara demokrasi maju
di negara dunia ketiga juga diwarnai praktik negatif.
Mengapa dominasi dipelihara? Karena, dengan menggunakan konsep
ideologi dan pemaknaan simbol dalam kaitan kekuasaan, maka, relasi yang
bersifat dominasi akan dipelihara melalui makna-makna di balik komunikasi
yang membawa serta ideologi. Contohnya; mengapa massa berbondongbondong menjadi konsumen barang barang industri --- termasuk barang barang
tak berguna? Karena ada ide pasar yang telah membuat mereka tergiring untuk
berperilaku demikian. Dan ini merupakan kesuksesan dari komunikasi massa
yang menyodorkan nilai, gaya hidup, dan orientasi budaya yang condong
kepada konsumerisme dan budaya berbasis kebendaan. Rasanya, bila uang
banyak tak tahan jika tidak membelanjakannya; jika hanya sedikit, maka, uang
ditabung untuk nantinya dibelanjakan dalam kerangka ideologi atau gaya hidup.
Demikian dan seterusnya.
Dalam rekayasa pikiran di atas, terjadi pula hegemoni ilmu: dunia ilmu
dicekoki dengan muatan-muatan aksiologis yang mendukung konsumerisme
dan budaya berbasis kebendaan.
Praktek demokrasi masa kini juga didistorsi oleh kekuatan korporasi
global, Domain pasar itu sendiri pada entitas internalnya sendiri mungkin
mengalami demokratisasi ---setidaknya dalam masyarakat korporatis dilihat
dengan munculnya shared ownership atau kepemilikan bersama sehingga
penguasaan atas aset dan modal sudah terbagi. Tapi watak demokratisnya
536 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
hanya ada di dalam; dan ketika korporasi bersaing dengan korporasi lain, itu,
mungkin akibat dari naluri bisnis yang terpaksa memiliki kultur yang nondemokratis. Sejauh hanya terkungkung pada korporasi itu sendiri, maka,
hal itu mungkin masih dalam batas-batas sikap dan tindak non-demokratis
yang memiliki dampak buruk terbatas. Tapi setelah naluri itu didukung oleh
kepentingan ekonomi politik suatu negara atau wilayah ekonomi, maka, sikap
dan tindakan non-demokratis itu akan memperoleh jastiikasinya oleh negara.
Korporasi-korporasi yang mendunia tiba-tiba saja mendikte proses demokrasi
demi kepentingan pasar dengan ongkos terjadinya malpraktek demokrasi. Di
sini, sumber konlik telah melampaui dengan apa yang disebut transisi geopolitik
pada level global --- yakni pembelahan Utara vs Selatan, sebagaimana yang
dicatat.oleh Hugh Miaill. Miaill agaknya (tidak sadar?) mengmeng-exclude (tidak
memasukkan� faktor korporasi global dalam membahas sumber konlik yang
sedemikian ini. International social conlicts dideinisikan sebagai conlicts that
are neither pure international (interstate) conlicts, nor pure social (domestic)
conlicts but sprawl somewhere between the two. (Miaill, 999; 77)
Di mana posisi dan variabel korporasi global berada? National governance
pada tahap ini membawa kooptasi proses yang semula menuju demokrasi ke
arah bentuk-bentuk relasi yang non-demokratis --- sebab takut, bahwa dengan
dibukanya kran demokrasi akan berakibat pada tidak tercapainya apa yang
hendak diraih oleh korporasi. Artinya juga mencakup kekhawatiran bahwa
oposisi massa akan berarti kerugian misi korporasi di suatu wilayah atau
negara.
Di antara prakondisi terjadinya konlik sosial yang berlarut-larut, versi
Azar, adalah () politik dan ekonomi politik dan () relasi antar bangsa dengan
yang pertama berada di wilayah governance negara nasional sedangkan kedua
ada di fungsi keterkaitan (linkage) internasional; prakondisi pertama berkorelasi
dengan skala represi politik dan prakondisi kedua berkorelasi dengan volume
impor eskpor senjata --- di sini, oleh sudut pandang yang satu ini lagi-lagi
variabel korporasi global tidak dianggap ada. (Miaill, 999; 76)
�dentiikasi Chua tentang perlawanan terhadap pasar (sebagaimana disebut
terdahulu) memberi kita pemahaman bahwa aktivisme politik pada tingkat
lokal dan nasional adalah simpul-simpul konlik antara demos yang secara isik
berada pada posisi local, tapi secara relasi kekuasaan bersifat regional atau
global. Pasar yang bercorak non-demokratis (di balik negara) mendominasi
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 537
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
pola pola interaksi ekonomi di suatu lokalitas tempat mayoritas berada.
Akankah watak daulat rakyat dapat diwujudkan oleh �bu super kapitalisme
yang indikatif dan empiris bersemangat anti demokrasi yang sedemkian itu?
Mungkin, penyakit kronis dan benalu di dalam super-demokrasi masa kini
terdiri dari hal-hal seperti berikut ini: Pertama, ada sikap pemaksaan bahwa
demokrasi bakal harus diseragamkan dalam hal prosedur-prosedurnya.
Pemaksaan utama datang dari para pemegang dan kendali kekuasaan ekonomi
politik. Sementara, pemaksaan tak sadar datang dari antara kalangan ilmuwan
karena terperosok oleh kebenaran ilmiah teutologis (teutology) akibat pola
pikir yang menggunakan jalan penyimpulan deduktif dan obsesi teori empiris
yang berambisi untuk dapat mencapai tingkat generalisasi universal melintasi
berbagai kebudayaan, teori jenis ideal type dan adopsi model-model. Bahwa
pemilu dengan standar negara maju mesti juga berlaku di bangsa-bangsa Afrika
yang sangat miskin dan berbasis adat. Bahwa masyarakat politik harus lepas
dari parsialitas atas dasar Suku, Agama dan primordial lain dan seterusnya.
Demikian, seperti dikutip Almond, Huntington melihat masa pertengahan 970an diwarnai oleh karya-karya yang mengidealkan tatanan masyarakat dengan
tipe ideal Eropa Barat dan Amerika Utara : imagined Good Society adalah
makmur, adil, demokratis, aman-teratur, dan di bawah kendali masyarakat
sendiri --- �very much like those found in Western Europe and North America”.
(Huntington, 987; )
Di arena institusi atau badan-badan dunia terutama PBB, anggota DK
masih terus diproses untuk restrukturisasi. Dan opsi bentuk keanggotaan
tambahan pun masih dipikirkan. Tapi lagi-lagi institusi DK PBB pun
mencerminkan kekuatan non-demokrasi pada International Governance:
ada demos anak emas, ada demos anak tiri; ada suara menentukan, dan ada
suara saran. Meski ada optimisme dan tetap diperlukannya badan dunia PBB,
pesimisme dan skeptisme cukup disuarakan oleh para pembicara seminar
��eformasi PBB: antara Harapan dan Tantangan”, oleh Pasca Sarjana �lmu
Politik UNAS --- A�P� Jakarta, 2� Desember 2005 di Jakarta. Tentu saja di
balik alotnya reformasi PBB (= demokratisasi� ada praktik dominasi oleh si
kuat (yang sedikit� atas si lemah (yang mayoritas�; jadi, demokrasi sulit untuk
diwujudkan di sana. Secara
Secara umum,
umum, kelembagaan
kelembagaan PBB
PBB sendiri
sendiri berada
berada di
di antara
antara
kekuatan reformis (yang ingin mendemokratiskan� lawan minoritas yang ingin
bertahan pada status quo. Tulisan Robin Cook dari Guardian News Service,
538 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
London The Jakarta Post, � April 2006, di bawah judul �Why U.S.neocons
dislike Koi Annan, misalnya, secara amat bersemangat menyayangkan sikap
garis politik konservatif administrasi AS sekarang yang menghalang-halangi
paket reformasi Sekjen PBB itu., dengan taktik dan strategi untuk membuat
PBB sebagai institusi yang tak bergigi. Tulis Cook ”The suspicion might be
that they would have a creaking, ineffective UN to treat as a coconut shy than
a modern, representative forum that would oblige them to respect collective
decision.”
Ditengarai, watak daulat rakyat juga dimanipulasi oleh rezim baru
hasil proyek demokratisasi di beberapa negara --- sebagaimana yang menjadi
argumen konsep minoritas dari Chua, agaknya memang terjadi. Proyek
demokrasi dicangkok dengan sistem cangkok kilat; lalu muncullah kekuasaan
politik demokratis. Tapi untuk bertahan, manipulasi-manipulasi dan pengecohan
daulat rakyat tetap mereka lakukan.
Malpraktek demokrasi juga diberi ruang cukup oleh berlangsungnya
hegemoni ilmu. Di antaranya, kita terperangkap dengan apa yang orang
namakan hegemoni ilmu. Kita menelan teori beserta jalinan konsep, asumsi
dan pendekatan ilmu-ilmu yang datang dari negara mapan demokrasi. Biasanya
tanpa melihat latar historis dan proses panjang mengapa suatu model demokrasi
di suatu masyarakat industri maju itu lalu menjadi mapan. Yang dilihat hanya
hasilnya masa kini. Apa yang ada di balik fakta bahwa negara negara Eropa
Barat umumnya tampil berani untuk melaksanakan salah satu produk dari
international governance, seperti yang diatur oleh Protokol Kyoto di dalam isu
lingkungan hidup dan pengurangan zat emisi? Juga apa di balik keengganan
AS untuk melaksanakan protokol itu? Di Eropa, prinsip demokrasi mungkin
mengasumsikan dihargainya kerugian pihak lain akibat pemanasan global
akibat sistem hidup masa kini, terutama di negara maju; tapi, prinsip itu di AS
tidak digubris. Hal itu merupakan perwujudan anti demokrasi terus bertahan -- atas dasar teori-teori yang kita ikuti seolah- olah AS memang harus bersikap
demikian.
Pada dunia teori dan akademik, demokrasi yang sudah mapan di negara
maju harus menjadi model dan ideal type. Teori-teori harus dipraktikkan di
mana saja. Supremasi sipil atas militer lalu dimutlakkan; kapasitas sistem
politik sekuler juga harus diberlakukan dan seterusnya. Negara miskin tinggal
melakukan transplantasi: jantung demokrasi yang bercorak amat sekuler
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 539
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
seperti di Perancis, atau gaya �nggris atau model Amerika; negara miskin tidak
perlu ragu dengan jaminan kebaikan yang sudah teruji di negara maju. Ketiga,
adanya asumsi salah di balik hal hal tersebut di atas, jika dicangkok di mana
saja, maka, suatu demokrasi mapan pasti akan menghasilkan luaran yang sama;
yaitu terbentuknya sistem kemasyarakatan yang baik, modern dan toleran serta
mencapai kemakmuran ekonomi secara bertahap.
Karena itu, kiranya masuk akal jika dalam diskusi
iskusi Jumat,
Jumat, 1 Pebruari
Pebruari 2006,
006,
yang diselenggarakan oleh Jurusan �lmu Politik F�S�P UNAS di Jakarta, muncul
semangat bahwa demokrasi agaknya lebih baik dilihat sebagai prosedur belaka,
sebagai alat, dan bukan merupakan tujuan. Spirit ini tumbuh ketika melihat
kasus demokratisasi di Vietnam di bawah naungan sistem partai tunggal yang
ternyata workable untuk membangun negeri itu (Aiyub Mohsin, 006). Untuk
spirit yang sama, maka, pandangan- pandangan di bawah ini juga mencerminkan
dilemma demokrasi: bahwa ada tiga kecenderungan dalam Dunia �slam tentang
demokrasi masa kini. Pertama; �slam dan demokrasi diterima sebagai dua hal
yang berbeda. Kedua; jika demokrasi itu substantif, maka �slam sama (dalam
hal kultur politik� dengan demokrasi. Ketiga; �slam adalah akomodatif terhadap
demokrasi prosedural (Sirry, 00).
() Peradaban Takut Tampil Beda ?
Sesudah berakhirnya konstelasi Perang Dingin, berbagai bangsa tiba-tiba
seperti kebingungan untuk mendeinisikan identitas dirinya: siapa berhadapan
dengan siapa ---jika itu merupakan pola relasi konliktual. Atau identiikasi diri
aku adalah bagian dari kelompok besar apa --- jika itu menyangkut identiikasi
dirinya secara internal. Kaum optimis melihat era kemenangan demokrasi
(liberal� tanpa lawan yang berarti --- inilah akhir dari sejarah, dan keniscayaan
keadaan penyeragaman bentuk sejarah (termasuk� berbagai gaya hidup yang
disebut globalisasi. Lalu, demokrasi liberal pun seperti dipaksakan; gaya
politik lain dikecilkan eksistensinya. Kaum skeptis melihat sebaliknya: bahwa
tengah berlangsung dinamika lokalisme dan etno-nasionalisme sempit yang
memecah integritas bangsa-bangsa, dan melihat bahwa tengah terjadi gerak
anti globalisasi. Ada juga upaya untuk menjembatani kelemahan kutub besar
sistem dengan jalan ketiga.
Banyak orang lalu melihat perang dan berhadap-hadapannya berbagai
kekuatan. Kamullase lalu muncul di balik demokrasi: negara kuat untuk
540 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
berusaha merebut peta kekuatan baru atau hancurnya keseimbangan lama
untuk membentuk keseimbangan baru. Untuk itu strategi yang dilakukan
adalah menaklukan bangsa-bangsa dengan atas nama satu sistem dan paham
yang sama, yakni demokrasi. Dalam semangat yang sedemikian ini, maka,
peradaban-peradaban baik yang lama atau baru, yang berada di negara kaya
atau miskin sepertinya di fait a compli untuk memilih --- dalam suasana pilihan
yang tidak demokratis. Yakni Anda mesti adopsi sistem dan paham demokrasi
(dengan asumsi demokrasi dengan model dan prosedur yang sudah tersedia);
atau kalau tidak Anda berhadap hadapan dengan kami.
Apa arti semua ini? Artinya adalah, kini kita tengah memasuki cara
berperadaban yang takut tampil beda alias non-demokratis. �lustrasi sehari
hari ��h Anda berbaju kimono, ya.” �Koq Anda punya keyakinan keagamaan
X?” �Lho koq Anda punya sejenis demokrasi yang lain dengan kebebasan gaya
kami?”
Tapi tak apa, mungkin kita dapat ber-bhineka. Dengan tampil beda.
Mungkin kita dapat berdialog, jika mau, tapi tak apa jika tidak atau belum
bersedia. Semuanya perlu waktu dan proses Mampukah dan maukah berbagai
kebudayaan bertindak demokratis yang sedemikian ini? Dalam pada itu,
hendaknya kita jangan juga bersikap silau dengan gegap gempitanya oknumoknum pendukung demokrasi dan pluralisme: yang begitu bersemangat sampaisampai tidak dirasa, tidak introspeksi, bahwa oknum-oknum sedemikian itu lalu
anarkis dengan memaksakan pihak lain untuk harus memiliki cara pikir dan
persepsi seperti mereka. Ada contradictio in terminis, atau kontradiski antara
isi pesan yang dibawa, yakni bhineka dan demokrasi, dengan pemaksaan agar
orang lain menganut faham-nya. Dalam keadaan yang sedemikian itu, maka,
seorang tokoh agama di desa yang tawadlu’ dan lugu boleh jadi jauh lebih
demokratis dan pluralis dibanding tokoh-tokoh penganjur pluralisme yang
membabi buta.
Proyek demokrasi di banyak negara terlampau mengasumsikan penyamaan
aspirasi bahwa banyak bangsa memang ingin mengadopsi model demokrasi
tertentu; dan terlalu percaya diri (over conidence) bahwa model demokrasi
yang mapan adalah terbaik dan dapat dioperasikan di mana saja. Jadi tidak ada
ruang bagi penampilan berbeda dari varian-varian demokrasi. Pada titik ini,
proyek demokrasi menjadi kebijakan politik yang sama sekali mengabaikan
nalar akademik yang selama ini berkembang seperti dinamika budaya, tahap
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 541
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dan proses inkramental atau gradual, dan diperlukannya tempo atau waktu
yang bervariasi seiring dengan watak peradaban, tingkat pendidikan dan taraf
ekonomi suatu bangsa.
(3) Kekuatan dan Kemanusiaan
Di bawah sistem international governance dan developmentalisme yang
non-demokratis di atas, maka, masyarakat global dipaksa adu kekuatan dan
siap menanggung ongkos kemanusiaan. �lustrasi adu kekuatan dengan ongkos
kemanusiaan yang dikecam komunitas global itu antara lain: () benturan
peradaban di �rak dan (2� cara perang terhadap terorisme; (3� pemaksaan
developmentalisme oleh negara dengan ideal type dan gagasan tentang
pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan ongkos pemberangusan
identitas lokal dan hak-hak budaya di wilayah negara yang membangun secara
demikian --- sebut saja sebagai contoh hak budaya komunitas budaya Tibet di
negara Tirai Bambu (?) China.
Dialog dan saling mengenal kebudayaan dibayang-bayangi oleh adu
kekuatan senjata; oleh tidak siap-nya State dan Market di negara maju di dalam
menanggapi munculnya kekuatan ekonomi baru di Pasiik, terutama raksasa
ekonomi China setelah sebelumnya Jepang; oleh pemelukan dan pembelaan
mati-matian budaya bangsa negara kaya --- gaya hidup dan ilsafat hidup
overkonsumtif; oleh overoptimisme tentang kemampuan sains dan teknologi
untuk menemukan sumberdaya alternatif; oleh mode produksi sistem hidup
dan industri yang boros bahan bakar minyak dengan memberlakukan program
program ekspansi konsumsi dan pengurasan SDA.
(�� Faktor Senjata Nuklir
Bagi para ilmuwan politik internasional, faktor senjata nuklir boleh jadi
sudah dimaklumi sebagai faktor vital yang membawa tata dunia menjadi tegang
dan potensial membawa ke arah bencana. Bagian ini sengaja ditambahkan pada
pembahasan kajian ini --- di tengah timbulnya krisis nuklir yang amat panas
di Timur Tengah (?� antara negara maju dengan (terutama� �ran, akhir Januari
006.
Demokrasi makin dipraktikkan secara distortif justeru karena peran
krusial senjata nuklir. Dalam pergaulan komunitas internasional masa kini,
nampaknya, menjadi kenyataan pahit betapa penguasa senjata nuklir berhak
542 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
mendiktekan kehendak-kehendaknya --- sebenarnya, pergaulan demokratis
tidak mungkin terwujud karena tata gaulnya berada dalam konstelasi di
bawah ancaman. Nuklirisme persenjataan nampaknya juga membuktikan lagi
berlakunya dominasi (minoritas?) --- dalam hal ini dominasi sedikit negara
yang kuat secara nuklir terhadap yang lemah.
(5) Konteks Korporatisme Global
Pertanyaan pokok tentang demokratisasi berkaitan dengan eksistensi
korporatisme global adalah; apakah mereka berposisi mendukung demokrasi atau
sebaliknya? Apakah mereka faktor asing atau domestik? Dahl melihat sekaligus
mengupas adanya tiga kondisi penting bagi demokrasi, yakni pengawasan
militer dan kepolisian oleh pejabat yang terpilih, keyakinan demokrasi dan
kebudayaan politik, dan tidak adanya kontrol asing yang memusuhi demokrasi;
ditambah dua pendukung, yakni masyarakat dan ekonomi pasar yang modern
dan pluralisme subkultural (Dahl, 00 ;97- 5).
Jika digunakan konsep corporate society dari McDermott (99), yang
melihat bahwa keberadaan masyarakat korporatis --- sebagai hasil pertumbuhan
korporasi dengan beralihnya konlik inheren pada kapitalisme antara buruh
dan majikan menjadi konlik non-inheren dan bisa dinegosiasi, antara lain
karena struktur kepemilikan yang tak lagi milik perorangan, agaknya hal yang
signiikan bahwa berbagai segmen menjadi amat akrab dengan dunia korporasi
dan kurang mendukung budaya demokrasi pada wilayah publik. (McDermott,
cDermott,
99; - 46 dan 47-56). Dalam konsep ini, banyak individu dan warga
dipandang sebagai bagian organik korporatisme yang melindungi hidupnya
---barang makanan mereka tergantung pada mata rantai usaha besar yang
kepadanya mereka bergantung; urusan keuangannya bergantung pada sistem
perbankan korporatis, sarana mobilitasnya juga berkait dengan sektor korporasi
dunia. Sehingga, dalam konsep ini, mau tidak mau mereka harus tunduk kepada
aturan dan nilai korporasi, dan tidak melakukan oposisi atau gugatan terhadap
kemapanan sistem dunia: yang diciptakan korporatisme ini.
Malpraktek demokratisasi agaknya inheren memunculkan konlik dan
bahkan tindak teror. Dalam konteks tindak teror di kalangan kaum perlawanan
�rak, misalnya, opini media massa �ndonesia sangat jelas. Misalnya, Kompas 8
Maret 200� ��bsesi Dunia Menjadi lebih Aman Masih sebagai �mpian”. �pini
dan sikap ini merujuk pada pandangan Hans Blix yang mantan menlu Swedia,
dan ketua delegasi tim UNSC�M PBB di �rak, dalam bukunya Disarming Iraq
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 543
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Opini surat kabar (Kompas� setuju bahwa terorisme tidak dapat di atasi hanya
dengan pendekatan keamanan. Harus dicari akar-akar penyebab timbulnya
terorisme. Disebut kesenjangan ekonomi. Perlu pembangunan yang berkeadilan,
dan lan-lain. Di sini, kata kuncinya adalah pendekatan kultural --- berarti
cara cara demokratis juga harus dikedepankan, bukan cara cara pemaksaan
(=keamanan�. Dalam keterlanjuran proyek demokratisasi AS di �rak, hari ini,
AS berada pada dilema dan simpang jalan: apakah cara-cara pemaksaan pada
adopsi demokrasi secara substansi seiring dengan prinsip demokrasi itu sendiri?
Apakah bukan sebaliknya: akan tumbuh semacam kontra produksi. Bukan
orang condong pada demokrasi, tapi, sebaliknya menjauh dari demokrasi --- itu
semua justeru akibat praktek yang salah yang diperlihatkan dalam demokrasi.
Konteks korporatisme global diyakini memiliki arti krusial berkenaan
dengan posisi kuat AS di atas bangsa-bangsa lain, dan proyek demokratisasi
di �rak oleh AS akan nampak sebagai salah satu contoh kekuatan posisi itu:
masalahnya mungkin terletak pada prosedur yang non-demokratis untuk
memainkan posisi kuat itu gara-gara politik luar negeri (PLN) AS yang
didasarkan pada ide atau strategi yang coraknya berhitung dan bertindak sepihak
--- konsep ilmiahnya adalah pendekatan unilateral dan prinsip doktrinal preemptive strike. Dewi Fortuna Anwar (003; 7-8) misalnya, menggambarkan
tata dunia baru yang didominasi oleh AS yang sedemikian ini, memiliki kata
kunci unilateralisme, pre-emption, dan doktrin (G.W.)Bush. Kultur nondemokratis dalam gaya administrasi Bush di Amerika, akhir-akhir ini (006)
juga dikritik oleh kaum demokrat. Bush dikatakan menerapkan partisanship
dan praktek kroni. (Jurnal VOA, Jumat, Pebruari 006). Pertanyaan di dalam
kaitan korporatisme global adalah: bukankah hal-hal yang dibahas oleh Fortuna
Anwar itu berada dalam domain negara, bukan pasar (Market) dan ada di dalam
perspektif institusi? Atas pertanyaan itu, mungkin jawabannya adalah sebagai
berikut. Konteks korporatisme global adalah pada orientasi akhir politik berbasis
pasar; artinya, kalau kita ikuti hipotesis yang mengatakan hahwa AS bermaksud
menswastanisasikan dunia dengan dominasi pasar global oleh korporatisme
AS (dalam ide The Triumph of the Market), maka, globalisasi model ini akan
cenderung membawa suatu negara ke tindakan non-demokratis. Pada saat yang
sama, aktor pasar punya alibi untuk melemparkan kesalahannya pada negara.
PenUTUP
544 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Nampaknya, demokrasi yang ada di tangan kita pada masa kini adalah
demokrasi tipuan. Berbagai bangsa, jika identitas nasional-nya masih valid,
maka, terlalu yakin jika demokrasinya adalah demokrasi substantive --- padahal
sebenarnya adalah demokrasi distortif dan semu.
Demo di �nggris dan benua Eropa, umumnya mengkritik tajam kegagalan
Kelompok Pemerintahan Delapan yang sedang kumpul awal Juli 005 di
Skotlandia --- adalah suara nyata penggugatan demo,s demos yang datang dari
pinggiran atau dipinggirkan --- atau suara (votes ) yang diminoritaskan(?); suara
nyata bahwa ada sejumlah besar demos yang minta dihitung sebagai bagian yang
punya hak suara untuk memutus apakah dunia akan diupayakan lebih makmur
atau sebaliknya; apakah jutaan orang Afrika dilayakkan hidupnya, atau akan
tetap dipermainkan oleh segelintir si kaya. Negara G-8 mestinya berembug
untuk memberi hadiah Cuma-cuma bagi bangsa-bangsa Afrika yang SDA-nya
dahulu dijarah kolonial. Semestinya, agendanya bukan pemberian utang atau
bantuan hibah seperti selama ini dirancang oleh negara kaya.
Demokrasi masih hidup dan penting di suatu negara. Tapi demokrasi
dalam rangka kerjasama antar bangsa, apalagi melalui international governance
nampaknya telah mati. Mungkin seperti matinya totaliterisme yang diidentikkan
dengan matinya sistem komunis dan sosialis di dunia. Jika benar, maka, dari
keadaan mati yang sedemikian itu yang tersisa adalah anomaly yang biasanya
berakhir dengan anarki.
Dalam pada itu, yang masih hidup adalah individu dan komunitas
bangsa-bangsa yang terus menyuarakan agar kemanusiaan mereka --- apakah
melalui demokrasi atau sistem atau paham lain --- tetap terhormat dan dihitung.
Jika aspirasi untuk tetap terhormat dan dihitung, dengan demikian, ternyata
tidak dipikul oleh demokrasi dengan sukses dan tidak dapat diselamatkan
dari kekuatan non-demokratis global. �leh karena itu, jangan disalahkan jika
sejumlah masyarakat mencoba menengok ke sistem dan paham lain yang bukan
demokrasi --- tapi, sistem itu lebih menjanjikan, atau jika tidak menjanjikan
tapi memberi harapan akan perbaikan. Betapa pun harapan itu, misalnya, tak
lain hanyalah fatamorgana .
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 545
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
dAFTAr PUsTAkA
Abdullah, Tauik �The Clash of Civilization : A Prognosis of Future or the Lure
of the Past”, dalam Masyarakat dan Budaya, Volume �, No.1, PMP-L�P�,
Jakarta, April- September 997, hlm. -5
Almond, Gabriel A �The Development of Political Development”, dalam
Myron Weiner � Samuel P.Huntington, eds., Understanding Political
Development, Boston : Little Brown and Co., hlm. 437-490, hlm. 987
Alves, Maria H Moreira , �Sao Paulo: the political and socio-economical
transformation wrought by the New Labor Movement”, dalam Joseph
Gugler, ed., World Cities Beyond the West . Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 004, hlm. 99-35
Anwar, Dewi Fortuna �Tatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika”,
dalam Jurnal Demokrasi & HAM Vol 3 N0 September 003, hlm. 78
Apter, David E., (967), Politik Modernisasi, Bab �X : ��deologi dalam
Masyarakat yang Sedang menjadi Moderen”, Penerjemah Hermawan
Sulistyo � Wardah Haiz, Jakarta,
Jakarta, Gramedia,
Gramedia, hlm.
hlm. 326-369.
36-369.
Budiyani, Annisa E Global: Jurnal Politik Internasional (resensi buku Amy
Chua, World on Fire: How Free Market Democracy Breeds Hatred and
Global �nstability� Vol 6 No 2, Mei 200�, hlm. 8�- 92
Budiardjo, Miriam �Pendekatan dalam �lmu Politik”, dalam Jurnal Ilmu Politik.
Jakarta: Gramedia –A�P�, 1986
Dahl, Robert A., (99), Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jilid ��,
Pengantar dan Penerjemah A. �ahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan �bor
�ndonesia.
Dahl, Robert A. (00), Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek
Demokrasi Secara Singkat. Terjemahan A �ahman Zainuddin, Jakarta:
Y��
Dam, Syamsumar �Demokratisasi di Ceko dan Slovakia”, makalah, diskusi
seri demokrasi Jurusan �lmu Politik, F�S�P UNAS, 1 Pebruari 2006, di
Jakarta.
Davis, Kingston �Weber and development : Weber and East Asian Experience”,
dalam Myron Weiner � Samuel P. Huntington, eds., (198��, Understanding
Poitical Development, Boston : Little Brown Co., hlm. -80
546 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Friedman Thomas L. ��pening Scene: The World �s Ten Years �ld”, dalam
The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, (Updated
and Expanded Edition), New York: Farrer Strauss Giroux, 999, 000,
hlm. i-xxi
Haryatmoko, Etika Politik dan kekuasaan, Bab V�� �Hukum, Moral, dan Etika
Politik dalam Masyarakat Majemuk”. Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
003, hlm. 85-3.
Haynes, Jeff (2000�, Demokrasi � Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan
Politik Baru Kaum Terpinggir, Terjemahan P Soemitro. Jakarta:
Jakarta: Yayasan
Yayasan
Obor, hlm. 37-48
Huntington, S.P., �The Goals of Development”, dalam Myron Weiner � Samuel
P.Huntington, eds., (987), Understanding Political Development,
Boston: Little, Brown and Co, hlm. 3-
Huntington, Samuel P., �Jika bukan Peradaban, apa ?” dalam Jurnal UQ, Vol
V () . 994
Hugh, Miaill et.al., eds., �Understanding Contemporary Conlicts”, dalam
Contemporary Conlicts Resolution. Cambridge: Polity Press, 999, hlm.
65- 93
Liddle, � .William dan Saiful Mujani, ��slam, Kultur Politik dan Demokratisasi”,
dalam Demokrasi dan HAM Vol (), Mei-Agustus 000, hlm.3-66
Meyer, Thomas, Politics of �dentity: the challenge of modern fundamentalism
dalam Politik Identitas (Jakarta: FES –Pemuda Muhammdiyah, 004),
hlm. 85- 87
Miaill, Hugh, et.al., eds., �Understanding Contemporary Conlicts”, dalam
Contemporary Conlicts Resolution. Cambridge: Polity Press, 999, hlm.
65- 93
Mohsin, Aiyub �Demokrasi Vietnam”, makalah, diskusi seri demokrasi Jurusan
�lmu Politik, F�S�P UNAS, 1 Pebruari 2006, di Jakarta.
Nadia, Ghia �Nationalism and Democracy”, dalam Journal of Democracy, Vol
3 (4) October 99, hlm.3
Sirry, Mun’in A ��slam dan Demokrasi: Tidak Kompatibel atau Saling
Memperkuat?”, makalah, seri ke-� Diskusi ��T-�ndonesia, 29 Agustus
00, di Jakarta.
Stiglitz, Joseph, �The Way Ahead” dalam Globalization and Its Discontents
(New York: Norton � Company, 2002�,hlm. 21�-252.
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009 | 547
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Thompson, John B, Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi
Ideologi dan Komunikasi Massa, Terjemahan Haqqul Yaqin. Jakarta:
��CiSod, 200��
Umar, Harun �Era Perlombaan Persenjataan dan Pelucutan Non Praliferation
Education”, makalah seminar ”�eformasi PBB”, Program Pasca �lmu
Politik UNAS-A�P� DK�, 2� Desember 2005 di Jakarta.
Kompas 8 Maret 004
The Jakarta Post, 7 April 006
Jurnal VOA, Jumat Pebruari 006.
548 | Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
POELITIK
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan
Poelitik adalah jurnal kajian politik dan masalah pembangunan,
yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik dan Pembangunan
Masyarakat (P4M) pada Program Magister Ilmu Politik Universitas
Nasional. Jurnal ini merupakan media untuk mengkaji dan
mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan akademisi, peneliti
dan masyarakat umum. Jurnal Poelitik mempublikasikan hasil-hasil
penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan
dalam ilmu hubungan internasional, ilmu administrasi negara dan
masalah-masalah pembangunan.
JURNAL POELITIK
VOL. 5/NO.1/2009
ISSN: 1978-063x
Pimpinan Umum
Dr. Mohammad Noer
Mitra Bestari
Prof. Dr. Maswadi Rauf
Prof. Dr. Ryas Rasyid, MA
Prof. Umar Basalim, DES
Prof. Madya. Dr. Junaenah Sulehan
Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Dr. Syarif Hidayat
Dr. Wahyu Wibowo
Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab
Dr. TB. Massa Djafar
Dewan Redaksi
Drs. Aris Munandar, M.Si
Dr. Suharyono, SE, M.Si
Khairul Fuad, MA
Drs. Rusman Gazali, M.Si
Redaktur Eksekutif
Robi Nurhadi, SIP, M.Si
Sekretaris Redaksi
Iskandarsyah, M.Hum
Manager Sirkulasi
Drs. Rochendi
Tata Letak
Lukman, AMd
ALAMAT REDAKSI
Jurnal POELITIK
Jl. Bambu Kuning No.1 Jati Padang, Ps. Minggu
Jakarta Selatan 12520
Telp/Fax. 021-78837623
www.unas.ac.id
e-mail: p4m_pascaunas@yahoo.com
Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/2009
i