Jurnal Al-Risalah

Suku Anak Dalam is one of the tribes that are in the province of Jambi, and are dependent natural resources in the forest. They consider themselves Muslims and recognize marriage, divorce and polygamy. The Government, through the head of the BKM and KSPM Jambi province, has sought to give attention to Suku Anak Dalam to various fields, including the Islamic Family Law. Based on the research, that there has been a social change in Suku Anak Dalam in the field of Islamic family law, especially in matters of marriage and divorce, both before and after converting to Islam. Thus, formal juridical, public Suku Anak Dalam have implemented Islamic law (especially family law) in their lives. Abstrak: Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan meng-gantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenal perkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telah berupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalam pada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan hukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka. Kata Kunci: Perkawinan, perceraian, Suku Anak Dalam.

This study aims at researching about Islam and communication science. Where one another have the space to accommodate the principles in common, until believed to form an alternative approach in communication studies. This is because in Islam there is science communication, and on the other hand, in the study of communication media there are also Islamic science. But in reality, what happens is there is a separation between the two. To what extent the importance of this position in the reality of the relationship between Islam and communication? With the aim to be more willing to articulate and promote the use of new approaches in understanding the science of communication. Answer that is needed at this time. While, so far, experts have not shown sincere effort in implementing the approach. Although they may sometimes see failures are the application of scientific theory and nuances of the West to resolve the issues related to the community, especially people who are Muslims. This study is exploratory conceptual and theoretical research, with a focus on the study of the (in) broadcasting as the basis for an argument by using the perspective of Islamic philosophy. One example of the basic principles of the shari'a based broadcasting, is related to the broadcasting sistem must Focusing on Islamic philosophy. Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meneliti tentang Islam dan komunikasi sebagai sains. Di mana satu sama lainnya mempunyai ruang untuk menampung asas-asas kesamaan, hingga diyakini dapat membentuk satu pendekatan alternatif dalam kajian-kajian komunikasi. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam terdapat sains komunikasi, dan pada sisi yang lain, dalam studi komunikasi media juga terdapat sains Islam. Namun dalam realitasnya, yang terjadi adalah terdapat pemisahan antara keduanya. Sejauhmanakah pentingnya kedudukan ini dalam realitas hubungan antara Islam dan komunikasi? Dengan tujuan untuk lebih berani mengemukakan dan menggalakkan penggunaan pendekatan baru dalam memahami ilmu komunikasi. Jawa-ban itulah yang diperlukan pada saat ini. Sementara, selama ini, para pakar belum memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendekatan tersebut. Meskipun mereka mungkin seringkali meli-hat kegagalan-kegagalan aplikasi dari teori yang bersifat saintifik dan bernuansa Barat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Kajian ini bersifat penelitian eksploratif konseptual dan teoritikal, dengan memfokuskan kajian terhadap (pada) penyiaran sebagai landasan argumentasi dengan mempergunakan perspektif falsafah Islam. Salah satu contoh

Research purposes, first, and criticize enforcement of forest fire. Second, to analyze the position of the MUI fatwa about forest fires and land. The problem is How law enforcement on forest and land fires and how to position the fatwa burn the forest and land issued by MUI. Finally, from this study, it is understood that law enforcement on the issue of forest fires has not been seriously undertaken by the government, because of the limited efforts of the government, including regulations often overlap, yet one vision in uncovering the truth on the stage of the police, prosecutors, courts and Advocates, in thinking about sustainable development (forest for posterity), as well as legal awareness of society, and the business world is still low in the development of its business. On the one hand, the difficulty for judges to prove the involvement of legal entities (corporations) in the burning of forests, poor management of natural resources led to policy and law enforcement, not in accordance with the responsibility to the environment healthy and clean. On the other hand, the position of the MUI fatwa is a source of law, and became the basis of the philosophy of the various regulations in Indonesia in order to give birth and form a living law in Indonesian society, not been implemented by the public as a form of awareness of the law, to care for the environment healthy and clean. Abstrak: Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hu-tan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, dari penelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilaku-kan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang sering kali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), serta kesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satu sisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaran hutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak ses-uai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka