Penelitian tentang usia perkawinan di Indonesia tidak akan pernah berhenti hingga muncul pembarua... more Penelitian tentang usia perkawinan di Indonesia tidak akan pernah berhenti hingga muncul pembaruan hukum keluarga. Penelitian ini semakin menarik pasca gagalnya proyek CLD-KHI oleh PUG dan gagalnya judicial review oleh koalisi 18 ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menjadi fokus research adalah; Bagaimana interpretasi tentang batas usia perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974? Bagaimanakah korelasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Sisdiknas, Ketentuan BKKBN dan UU Perlindungan Anak terkait dengan batas usia perkawinan? Dan bagaimanakah konstruk pembaruan hukum tentang usia perkawinan yang responsif dengan negara Indonesia? Tujuan utama dari penelitian ini adalah; untuk mengkaji interpretasi tentang batas usia perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974; untuk menganalisis korelasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Sisdiknas, Ketentuan BKKBN dan UU Perlindungan Anak terkait dengan batas usia perkawinan; dan untuk menemukan konstru...
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2021
Sexual violence was prevalent in many settings, including in religious educational institutions. ... more Sexual violence was prevalent in many settings, including in religious educational institutions. This article analyzed cases of sexual violence at an Islamic higher education institution in West Java, Indonesia, using the maqasid al-shariah and Foucault's theory of sexuality as the theoretical frameworks. This mixed-method research used Google form's surveys, in-depth interviews, and observations as the data collection methods. The data were analyzed using a flow model, which comprised selection, display, analysis or discussion, and conclusion. This study showed that verbal and non-verbal sexual violence was rampant. It occurred between student and student, lecturer and staff, staff and staff, and lecturer and student. Four models of sexual violence were found based on the typology designed by Dzeich and Weiner, who categorized thirteen forms of sexual violence. The maqasid al-shariah analysis outlined that sexual violence was against the fundamental values and objectives of...
The obligation of living in the family or in the concept of fiqh that the obligation of living is... more The obligation of living in the family or in the concept of fiqh that the obligation of living is borne by the husband, this is because the male leadership over women therefore the husband is charged with his wife's wages. But over time, the concept of living in fiqh now seems irrelevant. Not a few, it is the wife who plays a role in earning a living in the family. It is clear that the division of roles like this seems to cause inequality in the family. The obligation of living in the family according to KH Husein Muhammad is charged not to the husband, but who can afford him who is obliged. This means that it is not fixed on the husband. His thought that at that time, men were considered as public beings while the wives of domestic beings. In this position lasted for centuries. However, when in context, women are more capable, more productive and husbands make a living. So according to him there is no element of justice, while the husband is in a position of incapacity. This is...
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan deskripsi tentang pandangan ulama Cirebon ... more Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan deskripsi tentang pandangan ulama Cirebon terhadap Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pandangan ulama Cirebon terhadap Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), dan pengaruh pandangan ulama Cirebon terhadap Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) terhadap pandangan ulama mengenai implementasi keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah para ulama, kyai dan pengurus ORMAS yang ada di wilayah Cirebon. Data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara kebeberapa ulama, pengurus Pondok Pesantren, pengurus ORMAS Islam dan para...
In Law No. 1/1974 article 39 states that "divorce can only be carried out before an authoriz... more In Law No. 1/1974 article 39 states that "divorce can only be carried out before an authorized court, after the court concerned seeks and fails to reconcile both parties". However, divorce outside this congregation occurs a lot in the community in Cangkring Village, Indramayu Regency. Uniquely in this cangkring village Lebe (a housekeeper assistant) became a facilitator and the media in matters of divorce including in terms of handling administratively the data of divorced people without submitting to the Religious Courts. Through a sociological juridical study through divorce it is more understandable that it is a choice for the community in resolving conflicts in marriage. Many reasons for choosing Cerai Lebe, both the individual's reasons, both because of the geographical location of the village which is quite far from the city center and the court, economic factors, early marriage, low human resources, or local socio-cultural conditions that affect a person to comp...
Pesantren Nurul Huda Munjul Astanajapura Cirebon. Secara konseptual, studi ini diorientasikan unt... more Pesantren Nurul Huda Munjul Astanajapura Cirebon. Secara konseptual, studi ini diorientasikan untuk menemukan konstruksi nilai-nilai kearifan lokal dan dampak pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pola pikir dan tingkah laku civitas di pondok pesantren ini. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif, studi ini melahirkan beberapa temuan, antara lain: pertama, adanya budaya patron klien dalam hubungan antara kiai dan santri. Budaya ini berdampak pada makin besarnya kharisma seorang kiai di mata santri dan pesantren terkendali oleh kepemimpinan kharismatik sang Kiai. Kedua, sowan dan berkah. Para santri sebagai subyek yang banyak mencari manfaat “berkah” ini akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan berkah dari sang kiai seperti menjadi sopir atau abdi dalem kiai, tukang suruh atau tukang pijat kiai, meminum dan memakan sisa minuman dan makanan sang kiai, menjaga barang-barang kiai, dan lain sebagainya. Sowan dan berkah berdampak melanggengkan hubungan yang erat ...
Artikel ini hendak membahas gagasan dan upaya para pemikir Muslim dalam mereinterpretasi ajaran I... more Artikel ini hendak membahas gagasan dan upaya para pemikir Muslim dalam mereinterpretasi ajaran Islam dalam merespon isu-isu global seperti itu tentang HAM. Reinterpretasi itu penting guna memberikan solusi dan alternatif pemikiran dengan menawarkan berbagai model reinterpretasi terhadap syariah, sehingga syariah dapat merespon isu-isu tentang HAM. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hasil dari kemajuan peradaban manusia kontemporer untuk hidup dan bergaul antar sesamanya dengan semangat kesetaraan serta sikap saling menghargai dan menghormati, apapun suku, bangsa, agama dan warna kulitnya. Salah satu pemikir yang dibahas adalah Mahmoud Mohamed Taha. Metode untuk memahami pemikiran Taha menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Dua pendekatan tersebut dapat secara luas menelusuri doktrin dan hasil interpretasi Mahmoud terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung dan menghormati prinsip-prinsip HAM.
In the development of KLA in Indonesia, there has not been a single region in West Java Province ... more In the development of KLA in Indonesia, there has not been a single region in West Java Province that has won the title of child-friendly regency/city. Cirebon Regency itself has succeeded in achieving the title of Child-Friendly City (KLA) in the Primary category in 2015. This study aims to determine the prospects and challenges of the Cirebon Regency towards a Child-Friendly Regency with a better grade. The research approach used is a type of qualitative descriptive research with data collection methods in-depth interviews, data processed through SWOT analysis. The results of the study show a combination of strategies with the highest priority, namely Strength – Opportunity (SO), followed by Weakness – Opportunity (WO), then Strength – Threat (ST), and Weakness – Threat (WT). With an interpretation that the intended strategy is how to maximize strength and opportunities to support the running of child-friendly regional action plans in the Cirebon Regency.
There are a lot of divorces conducted outside the court that occurs in Cangkring Village, Indrama... more There are a lot of divorces conducted outside the court that occurs in Cangkring Village, Indramayu Regency. Uniquely in this village Lebe (a marriage registrar officer) became a facilitator in matters of divorce including in terms of handling administratively the data of divorced couples without submitting to the Religious Courts. Through a socio-juridical study, it is understandable as a choice for the community in resolving conflicts in marriages. There are many reasons for choosing divorce by Lebe, the individual reasons, such as the geographical location of the village that far from the court, economic factors, early marriage, low human resources, or local socio-cultural conditions that affect a person to do divorce through the Lebe. Based on the theory of social action by Talcott Parsons, the actors who chose divorce through Lebe are considered easier to achieve its goal of divorce. Divorce by Lebe in Cangkring village is intended to curb peace and legal protection for the peo...
Hijab has always been a controversial issue. Some Muslims consider it a mandatory command of God,... more Hijab has always been a controversial issue. Some Muslims consider it a mandatory command of God, while others consider it a cultural practice that can change so that the law is not the wearing of hijab itself. This paper examines the meaning of hijab in the Qur'an by using a mechanism commonly referred to as double investigations / double movement, i.e. by examining the context of the first time the hijab was revealed, to whom and how was the social construct of the hijab when the verses of hijab was firstly enforced. The next investigation is the semantic meaning contained in the hijab rhetoric and its sociological implications. In terms of the methodology for this study of hijab, the authors perform a falsification test to find out whether the hijab concept that has existed is still relevant to present reality or not, and to seek the truth that is adapted to the present reality. This paper concludes that the Qur'anic teaching on hijab can adapt to the context of a modern ...
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2019
Hijab (veil) for female Muslims has been subject to a debate regarding its meanings. On the one h... more Hijab (veil) for female Muslims has been subject to a debate regarding its meanings. On the one hand, it represents the virtue of religious obedience and piety. Still, on the other hand, it is associated with the form of women oppressions in the public domain. At this point, the hijab has been an arena of contesting interpretations. Meanwhile, contemporary Indonesia is witnessing the increase in the use of veil among urban female Muslims that leads to the birth of various hijab wearer communities. One of them is Tuneeca Lover Community (TLC). This community has become a new sphere where female Muslims articulate their ideas about Islam through various activities such as religious gathering, hijab tutorial class, fashion show, and charity activities. This study seeks to answer several questions: Why do these women decide to wear a hijab? Why do they join the TLC? How do they perceive the veil? Is it related to religious doctrines or other factors such as lifestyle? This research empl...
One of the acts of domestic violence against people in the household sphere is neglect. Parental ... more One of the acts of domestic violence against people in the household sphere is neglect. Parental neglect is negligence of the child towards the biological mother's father who has a dependency in physical needs (negligence to provide adequate food, clothing, or hygiene), and emotional (negligence to provide care or affection). neglect of parents is included in the form of lawlessness to parents because parents have rights to their children. So that for each perpetrator of neglect parents must be subject to sanctions. This study aims to answer the questions that formulate the problem: "What is the view of Islamic law and positive law in Indonesia on neglect of parents" and "What are the sanctions for perpetrators of neglect of parents according to Islamic law and positive law in Indonesia". This study uses qualitative research, data collected by means of literature (library research) are then analyzed. As for the results of this study: 1) Neglect of parents in ...
The issue of the position of women is a matter that invites much debate among feminists and obser... more The issue of the position of women is a matter that invites much debate among feminists and observers of gender equality. Different perspectives and paradigms of thinking lead to differences of opinion in resolving these problems. This paper examines the position of women in the Islamic marriage system by reflecting it on the marriage system in the pre-Islamic era through a historical approach to understanding the position of women in the marriage environment. History shows that the position of women in marriage in pre-Islamic times has an unfavorable position. This is due to the division of roles according to their respective gender, where in the end it creates inequality in social life. In Arabian society, men are tasked with defending and maintaining all family members, responsible for meeting all the needs of family members. Consequently men monopolize leadership at all levels. Patriarchal culture dominates, so marriage becomes more synonymous with a contract of sale where women...
KHI Bidang Perkawinan melakukan pembaruan pada 13 masalah, yang secara metodologis menggunakan ka... more KHI Bidang Perkawinan melakukan pembaruan pada 13 masalah, yang secara metodologis menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada 8 butir pembaruan yaitu pembatasan poligami, persetujuan rujuk istri, masa berkabung suami , batas minimal usia nikah, pengasuhan anak, perkawinan wanita hamil, perceraian diputus oleh pengadilan dan masalah perselisihan perkawinan harus melalui pengadilan ; metode al-Qiyās pada 3 butir pembaruan yaitu pada persetujuan kedua calon mempelai, hak gugat cerai oleh istri, dan hak terhadap harta bersama (gono gini) ; dan metode yang didasarkan pada maṣlaḥaḥ pada 2 butir pembaruan yang digunakan pada masalah pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk serta masalah pengertian anak sah . Namun penggunaan kerangka metodologi tersebut belum dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pasal-pasalnya. KHI Book of Marriage has carried out a reform in 13 issues, which is methodologically using the rules of language in 8 issues of reform , namely the restriction of polygamy , wi...
Penelitian tentang usia perkawinan di Indonesia tidak akan pernah berhenti hingga muncul pembarua... more Penelitian tentang usia perkawinan di Indonesia tidak akan pernah berhenti hingga muncul pembaruan hukum keluarga. Penelitian ini semakin menarik pasca gagalnya proyek CLD-KHI oleh PUG dan gagalnya judicial review oleh koalisi 18 ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menjadi fokus research adalah; Bagaimana interpretasi tentang batas usia perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974? Bagaimanakah korelasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Sisdiknas, Ketentuan BKKBN dan UU Perlindungan Anak terkait dengan batas usia perkawinan? Dan bagaimanakah konstruk pembaruan hukum tentang usia perkawinan yang responsif dengan negara Indonesia? Tujuan utama dari penelitian ini adalah; untuk mengkaji interpretasi tentang batas usia perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974; untuk menganalisis korelasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Sisdiknas, Ketentuan BKKBN dan UU Perlindungan Anak terkait dengan batas usia perkawinan; dan untuk menemukan konstru...
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2021
Sexual violence was prevalent in many settings, including in religious educational institutions. ... more Sexual violence was prevalent in many settings, including in religious educational institutions. This article analyzed cases of sexual violence at an Islamic higher education institution in West Java, Indonesia, using the maqasid al-shariah and Foucault's theory of sexuality as the theoretical frameworks. This mixed-method research used Google form's surveys, in-depth interviews, and observations as the data collection methods. The data were analyzed using a flow model, which comprised selection, display, analysis or discussion, and conclusion. This study showed that verbal and non-verbal sexual violence was rampant. It occurred between student and student, lecturer and staff, staff and staff, and lecturer and student. Four models of sexual violence were found based on the typology designed by Dzeich and Weiner, who categorized thirteen forms of sexual violence. The maqasid al-shariah analysis outlined that sexual violence was against the fundamental values and objectives of...
The obligation of living in the family or in the concept of fiqh that the obligation of living is... more The obligation of living in the family or in the concept of fiqh that the obligation of living is borne by the husband, this is because the male leadership over women therefore the husband is charged with his wife's wages. But over time, the concept of living in fiqh now seems irrelevant. Not a few, it is the wife who plays a role in earning a living in the family. It is clear that the division of roles like this seems to cause inequality in the family. The obligation of living in the family according to KH Husein Muhammad is charged not to the husband, but who can afford him who is obliged. This means that it is not fixed on the husband. His thought that at that time, men were considered as public beings while the wives of domestic beings. In this position lasted for centuries. However, when in context, women are more capable, more productive and husbands make a living. So according to him there is no element of justice, while the husband is in a position of incapacity. This is...
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan deskripsi tentang pandangan ulama Cirebon ... more Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan deskripsi tentang pandangan ulama Cirebon terhadap Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pandangan ulama Cirebon terhadap Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), dan pengaruh pandangan ulama Cirebon terhadap Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) terhadap pandangan ulama mengenai implementasi keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah para ulama, kyai dan pengurus ORMAS yang ada di wilayah Cirebon. Data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara kebeberapa ulama, pengurus Pondok Pesantren, pengurus ORMAS Islam dan para...
In Law No. 1/1974 article 39 states that "divorce can only be carried out before an authoriz... more In Law No. 1/1974 article 39 states that "divorce can only be carried out before an authorized court, after the court concerned seeks and fails to reconcile both parties". However, divorce outside this congregation occurs a lot in the community in Cangkring Village, Indramayu Regency. Uniquely in this cangkring village Lebe (a housekeeper assistant) became a facilitator and the media in matters of divorce including in terms of handling administratively the data of divorced people without submitting to the Religious Courts. Through a sociological juridical study through divorce it is more understandable that it is a choice for the community in resolving conflicts in marriage. Many reasons for choosing Cerai Lebe, both the individual's reasons, both because of the geographical location of the village which is quite far from the city center and the court, economic factors, early marriage, low human resources, or local socio-cultural conditions that affect a person to comp...
Pesantren Nurul Huda Munjul Astanajapura Cirebon. Secara konseptual, studi ini diorientasikan unt... more Pesantren Nurul Huda Munjul Astanajapura Cirebon. Secara konseptual, studi ini diorientasikan untuk menemukan konstruksi nilai-nilai kearifan lokal dan dampak pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pola pikir dan tingkah laku civitas di pondok pesantren ini. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif, studi ini melahirkan beberapa temuan, antara lain: pertama, adanya budaya patron klien dalam hubungan antara kiai dan santri. Budaya ini berdampak pada makin besarnya kharisma seorang kiai di mata santri dan pesantren terkendali oleh kepemimpinan kharismatik sang Kiai. Kedua, sowan dan berkah. Para santri sebagai subyek yang banyak mencari manfaat “berkah” ini akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan berkah dari sang kiai seperti menjadi sopir atau abdi dalem kiai, tukang suruh atau tukang pijat kiai, meminum dan memakan sisa minuman dan makanan sang kiai, menjaga barang-barang kiai, dan lain sebagainya. Sowan dan berkah berdampak melanggengkan hubungan yang erat ...
Artikel ini hendak membahas gagasan dan upaya para pemikir Muslim dalam mereinterpretasi ajaran I... more Artikel ini hendak membahas gagasan dan upaya para pemikir Muslim dalam mereinterpretasi ajaran Islam dalam merespon isu-isu global seperti itu tentang HAM. Reinterpretasi itu penting guna memberikan solusi dan alternatif pemikiran dengan menawarkan berbagai model reinterpretasi terhadap syariah, sehingga syariah dapat merespon isu-isu tentang HAM. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hasil dari kemajuan peradaban manusia kontemporer untuk hidup dan bergaul antar sesamanya dengan semangat kesetaraan serta sikap saling menghargai dan menghormati, apapun suku, bangsa, agama dan warna kulitnya. Salah satu pemikir yang dibahas adalah Mahmoud Mohamed Taha. Metode untuk memahami pemikiran Taha menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Dua pendekatan tersebut dapat secara luas menelusuri doktrin dan hasil interpretasi Mahmoud terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung dan menghormati prinsip-prinsip HAM.
In the development of KLA in Indonesia, there has not been a single region in West Java Province ... more In the development of KLA in Indonesia, there has not been a single region in West Java Province that has won the title of child-friendly regency/city. Cirebon Regency itself has succeeded in achieving the title of Child-Friendly City (KLA) in the Primary category in 2015. This study aims to determine the prospects and challenges of the Cirebon Regency towards a Child-Friendly Regency with a better grade. The research approach used is a type of qualitative descriptive research with data collection methods in-depth interviews, data processed through SWOT analysis. The results of the study show a combination of strategies with the highest priority, namely Strength – Opportunity (SO), followed by Weakness – Opportunity (WO), then Strength – Threat (ST), and Weakness – Threat (WT). With an interpretation that the intended strategy is how to maximize strength and opportunities to support the running of child-friendly regional action plans in the Cirebon Regency.
There are a lot of divorces conducted outside the court that occurs in Cangkring Village, Indrama... more There are a lot of divorces conducted outside the court that occurs in Cangkring Village, Indramayu Regency. Uniquely in this village Lebe (a marriage registrar officer) became a facilitator in matters of divorce including in terms of handling administratively the data of divorced couples without submitting to the Religious Courts. Through a socio-juridical study, it is understandable as a choice for the community in resolving conflicts in marriages. There are many reasons for choosing divorce by Lebe, the individual reasons, such as the geographical location of the village that far from the court, economic factors, early marriage, low human resources, or local socio-cultural conditions that affect a person to do divorce through the Lebe. Based on the theory of social action by Talcott Parsons, the actors who chose divorce through Lebe are considered easier to achieve its goal of divorce. Divorce by Lebe in Cangkring village is intended to curb peace and legal protection for the peo...
Hijab has always been a controversial issue. Some Muslims consider it a mandatory command of God,... more Hijab has always been a controversial issue. Some Muslims consider it a mandatory command of God, while others consider it a cultural practice that can change so that the law is not the wearing of hijab itself. This paper examines the meaning of hijab in the Qur'an by using a mechanism commonly referred to as double investigations / double movement, i.e. by examining the context of the first time the hijab was revealed, to whom and how was the social construct of the hijab when the verses of hijab was firstly enforced. The next investigation is the semantic meaning contained in the hijab rhetoric and its sociological implications. In terms of the methodology for this study of hijab, the authors perform a falsification test to find out whether the hijab concept that has existed is still relevant to present reality or not, and to seek the truth that is adapted to the present reality. This paper concludes that the Qur'anic teaching on hijab can adapt to the context of a modern ...
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2019
Hijab (veil) for female Muslims has been subject to a debate regarding its meanings. On the one h... more Hijab (veil) for female Muslims has been subject to a debate regarding its meanings. On the one hand, it represents the virtue of religious obedience and piety. Still, on the other hand, it is associated with the form of women oppressions in the public domain. At this point, the hijab has been an arena of contesting interpretations. Meanwhile, contemporary Indonesia is witnessing the increase in the use of veil among urban female Muslims that leads to the birth of various hijab wearer communities. One of them is Tuneeca Lover Community (TLC). This community has become a new sphere where female Muslims articulate their ideas about Islam through various activities such as religious gathering, hijab tutorial class, fashion show, and charity activities. This study seeks to answer several questions: Why do these women decide to wear a hijab? Why do they join the TLC? How do they perceive the veil? Is it related to religious doctrines or other factors such as lifestyle? This research empl...
One of the acts of domestic violence against people in the household sphere is neglect. Parental ... more One of the acts of domestic violence against people in the household sphere is neglect. Parental neglect is negligence of the child towards the biological mother's father who has a dependency in physical needs (negligence to provide adequate food, clothing, or hygiene), and emotional (negligence to provide care or affection). neglect of parents is included in the form of lawlessness to parents because parents have rights to their children. So that for each perpetrator of neglect parents must be subject to sanctions. This study aims to answer the questions that formulate the problem: "What is the view of Islamic law and positive law in Indonesia on neglect of parents" and "What are the sanctions for perpetrators of neglect of parents according to Islamic law and positive law in Indonesia". This study uses qualitative research, data collected by means of literature (library research) are then analyzed. As for the results of this study: 1) Neglect of parents in ...
The issue of the position of women is a matter that invites much debate among feminists and obser... more The issue of the position of women is a matter that invites much debate among feminists and observers of gender equality. Different perspectives and paradigms of thinking lead to differences of opinion in resolving these problems. This paper examines the position of women in the Islamic marriage system by reflecting it on the marriage system in the pre-Islamic era through a historical approach to understanding the position of women in the marriage environment. History shows that the position of women in marriage in pre-Islamic times has an unfavorable position. This is due to the division of roles according to their respective gender, where in the end it creates inequality in social life. In Arabian society, men are tasked with defending and maintaining all family members, responsible for meeting all the needs of family members. Consequently men monopolize leadership at all levels. Patriarchal culture dominates, so marriage becomes more synonymous with a contract of sale where women...
KHI Bidang Perkawinan melakukan pembaruan pada 13 masalah, yang secara metodologis menggunakan ka... more KHI Bidang Perkawinan melakukan pembaruan pada 13 masalah, yang secara metodologis menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada 8 butir pembaruan yaitu pembatasan poligami, persetujuan rujuk istri, masa berkabung suami , batas minimal usia nikah, pengasuhan anak, perkawinan wanita hamil, perceraian diputus oleh pengadilan dan masalah perselisihan perkawinan harus melalui pengadilan ; metode al-Qiyās pada 3 butir pembaruan yaitu pada persetujuan kedua calon mempelai, hak gugat cerai oleh istri, dan hak terhadap harta bersama (gono gini) ; dan metode yang didasarkan pada maṣlaḥaḥ pada 2 butir pembaruan yang digunakan pada masalah pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk serta masalah pengertian anak sah . Namun penggunaan kerangka metodologi tersebut belum dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pasal-pasalnya. KHI Book of Marriage has carried out a reform in 13 issues, which is methodologically using the rules of language in 8 issues of reform , namely the restriction of polygamy , wi...
Uploads
Papers