Pertahanan

Globalization causes more spaces for threats to infiltrate and interfere the national security. Indonesia as the biggest archipelago should not disregard to all threats that may enter by its strategic sea-lane. The development of maritime defence is a key factor for the government to keep and guard Indonesia in facing, both gobally and regionally, the changing environment. The development of maritime should be put on the prime list so it will make Indonesia not only become a great state, but also as the global maritime axis. Finally, Indonesia will gain a better bargaining power in international relations if only supported optimally by its defence maritime.

Kerjasama antara Indonesia dengan Filipina dalam menanghadapi masalah keamanan di perbatasan sempat memunculkan wacana tentang adanya pengiriman prajurit TNI tapi pada kenyataannya tidak dapat terwujud karena adanya beberapa kendala dan perbedaan dalam prinsip politik luar negeri kedua negara. Karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap kerjasama tersebut untuk melihat berbagai faktor yang mempengaruhi kerjasama pertahanan mereka, dan bagaimana pemerintah Indonesia merespon kendala tersebut. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruktivisme dan konsep kerjasama pertahanan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap pembuat kebijakan dan pakar serta didukung sumber sekunder. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam norma yang dimiliki oleh kedua negara, norma tersebut kemudian menjadi landasan bagi kedua negara ketika melakukan sosialisasi dalam berbagai forum kerjasama internasional dan kemudian memunculkan identitas bersama.

Terlihat peningkatan kerjasama keamanan kedua negara dari intensitas, frekuensi dan jumlah institusi. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia merespon berbagai kendala dalam wacana pengiriman karena adanya prinsip yang dipertahankan oleh Indonesia. Yaitu prinsip non aliansi dan prinsip non intervensi, meskipun begitu Indonesia tetap akan memberikan bantuan jika sudah  mendapatkan kesepakatan, perbedaan metode penanggulangan tidak menjadi masalah bagi kerjasama karena adanya badan pusat terorisme dari masing-masing negara, mengenai kurangnya masalah kepercayaan ditangani dengan berbagai forum kerjasama, pada perkembangannya terjadi operasi bersama pasukan melintasi batas negara.

Negara Indonesia menyadari urgensi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mengukuhkan peran TNI dalam pemberantasan terorisme melalui segenap instrumen hukum. Namun kebijakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme menuai pro dan kontra dari pengamat terorisme, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan rumusan masalah terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dari perspektif peperangan asimetris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatory dan alat bantu pengolahan data NVivo. Teknik analisa menggunakan soft system method (SSM) untuk memberikan analisis yang terstruktur, komprehensif dan tajam. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kriteria pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia yang dinilai tidak komprehensif dan bersifat subyektif. Kemudian, penelitian ini menetapkan 4 kriteria ideal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dari perspektif peperangan asimetris, mencakup: senjata, sasaran, platform, dan wilayah. Kriteria ideal tersebut digunakan untuk menganalisis kriteria pelibatan TNI pada peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukan bahwa kriteria pelibatan TNI pada peraturan perundang-undangan tidak mencakup secara komprehensif 4 kriteria ideal dari perspektif peperangan asimetris. Sebagai rekomendasi, 4 kriteria ideal tersebut dapat menjadi penyempurnaan dari kriteria pelibatan TNI pada peraturan perundang-undangan. Sehingga kebijakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dapat mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.

Keyword: Pertahanan, Terorisme, Pelibatan TNI, Pemberantasan Terorisme, Kontra Terorisme

Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh yang didasarkan atas konsep unified approach yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan faktor geostrategic ke luar memerlukan kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang tangguh melalui pengembangan teknologi pengintaian dan system peringatan dini. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah. Untuk mengatur tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai bagian dari sistem RTRW Nasional perlu dibuat RTRW Hanrat oleh jajaran Komando Kewilayahan dalam rangka merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) pada masa damai

Menilik perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Belanda sebagai kekuatan kolonial dengan kuasa terlama, datang ke Indonesia dengan berbagai alasan, diantaranya adalah karena tanahnya yang sangat subur untuk di tanami rempah-rempah dan tanaman lainnya seperti tembakau. Melihat keuntungan besar yang sejalan dengan nafsu imperialisme mereka, setelah beberapa waktu menduduki beberapa wilayah yang ada di Nusantara, maka pihak Belanda berinisiatif untuk memperluas tanah kekuasaannya secara paksa di wilayah kepulauan ini. " Kuasa " dalam definisi sesuai latar historis ini bisa diartikan sebagai usaha kolonialis Belanda dalam menguasai tanah air penduduk lokal dan bagaimana pula pribumi melakukan perlindungan terhadap daerah kekuasaannya dengan berbagai bentuk perlawanan atas usaha-usaha Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya. Reaksi yang timbul dari perlawanan tersebut juga memiliki nilai heroisme, apalagi jika harus mengkaji kesediaan dalam mengorbankan nyawa demi independensi otoritas maupun identitas lokal terhadap perluasan hegemoni Belanda. Mungkin agak sedikit kurang disadari oleh masyarakat masa kini tentang dikotomi antagonistik sebagai stigma dalam polemik " Pribumi " dan " Non-Pribumi " (utamanya menyangkut masyarakat Tionghoa-Pen) yang justru lahir dari tendensi retorika penjajahan. Dengan alasan " kekhawatiran atas meluasnya pengaruh aktivitas perdagangan Inggris melalui pedagang-pedagang Cina di Nusantara " , pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memandang adanya urgensi eksploitasi kekayaan alam di luar Jawa, khususnya di Sumatera Timur.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya Perang Teluk I antara lain dikarenakan adanya sengketa antara Irak dan Iran. Peristiwa ini sebenarnya masih terkait dengan sejarah kedua belah negara yang tidak pernah akur, persengketaan wilayah yang dianggap penting oleh Irak dan Iran, munculnya Revolusi Islam oleh Iran, percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak, dan penyebab-penyebab khususn lainnya yang mendorong terjadi Perang Teluk I.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang begitu cepat dan masif. Membuat  setiap aspek  kehidupan ikut terpengaruh baik pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Khusus aspek ekonomi, perkembangannya memang luar biasa. Kita bisa melih jumlah e-commerce yang beredar di indonesia banyak. Bahkan, GMV e-commerce Indonesia 2018 mengalahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang hanya US$ 2 miliar, Philippines US$ 1,5 miliar, Singapore US$ 1,8 miliar, Thailand US$ 3 miliar dan Vietnam US$ 2,8 miliar. Menjadikan Indonesia menjadi negara dengan transaksi E-Commerce tertinggi di Asia Tenggara. Terlebih lagi UKM di Indonesia juga banyak yang memanfaatkan penjualan online untuk meningkatkan keuntungan dan produktivitas. Namun, dilain sisi kita ancaman e-commerce pun ada. Geliat e-commerce akan memancing masuknya investasi. Masuknya investasi asing pada saat bersamaan juga membawa nilai asing ke dalam negeri. Jelas ini merupakan ancaman dalam ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan transaksi online adalah serangan hacker.

Pada Laut Cina Selatan memiliki empat gugusan diantaranya : Pulau Pratas, Pulau Paracel, Maccakesfied dan pulau Spratly. Saat ini Laut cina selatan masih ada beberapa konflik yang belum terselesaikan dan adanya keterlibatan beberapa anggota ASEAN dalam persengketaan kepemilikan pulau Spratly dan Paracel di kawasan laut cina selatan yang mendorong bagaimana negara indonesia dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sampai saat ini perundingan masih belum menemui titik temu atas kepemilikan pulau Spratly dan Paracel. Dalam mengembangkan dan memanfaatkan SIG dalam menghadapi ancaman tersebut pertama perlu perlu mengetahui analisa dalam menentukan variabel-variabel data penguasaan ekonomi terkait pengaruh Laut Cina Selatan, karena konflik yang terjadi di laut cina selatan berpengaruh pada kestabilan ekonomi negara republik indonesia, seperti berpengaruhnya harga minyak mentah dunia, yang kedua perlu adanya peta pembaharuan alutsista yang dapat menjangkau laut cina selatan untuk mengontrol jika terjadi gesekan oleh negara tetangga, karena dengan alutsista yang modern dapat menjaga stabilitas negara dalam keamanan regional maupun global, ketiga yaitu perlu adanya hak paten atas kepemilikan wilayah seperti memiliki peta dalam peta rupa bumi indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah karena dalam RTRW terdapat data ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia serta mahluk lainnya hidup untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, selanjutnya indonesia harus memahami data dari Peta Nine Dash Line yang dikeluarkan oleh China karena ini menyangkut pada wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia. perlu adanya interoperability dan dikembangkan dengan teknologi terkini yang sudah memiliki kemampuan 4.0 interoperability ini menghubungkan 3 Matra TNI AD,AL,AU yang sudah memiliki keamanan sistem yang kuat, memiliki operator pada masing-masing matra yang handal dan terseleksi dengan baik

Gagasan tentang Keamanan Nasional di dalam RUU Kamnas yang dipenuhi sesat penalaran (fallacy) ini mencerminkan keinginan untuk menghidupkan kembali konsep serupa Kopkamtib dan Bakorstanas/da pada masa orde baru, sekaligus memberikan kembali peranan dwi fungsi sebagai kekuatan sosial dan kekuatan politik dengan penambahan kekuatan pada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemungkinan terburuk dari Purpossive Fallacy yang terjadi sebagai akibat misnomer nomenklatur dan penalaran Keamanan Nasional adalah terjadinya coup de etat terlegitimasi sebagai akibat luasnya bidang tugas dan aspek Kemananan Nasional yang justru mencakup seluruh fungsi dan tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu security  dan prosperity.

Abstrak Barry Buzan menyoroti khusus mengenai keamanan individu dilihat dari dua sudut pandang yakni ketertiban sosial (internal social order) dan keamanan eksternal (group defence). Barry Buzan juga menyoroti bahwa keamanan dilihat bahwa Negara merupakan pusat atau sumber. Kehadiran RUU ini menjadi Polemik pembahasan yang berlarut-larut sejak lima tahun terakhir Oleh karenaya dengan beberapa pertimbangan hal tersebut perlu adanya analisis konsepsional urgensi RUU Kamnas dalam melihat dinamika ancaman keamanan dan ketahanan suatu negara. Urgensi Dinamika ancaman ketahanan dan Pertahanan di Indonesia secara garis besar adalah membahas tentang definisi mengenai Keamanan Nasional dirasakan ini tidak jelas, absurd, dan tak terukur. RUU Kamnas seperti memberi perhatian pada penghormatan dan perlindungan HAM, namun tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang mekanisme penciptaan kondisi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, substansi RUU Kamnas masih didominasi peran TNI sebagai unsur Keamanan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pertahanan masih menjadi paradigma penciptaan Keamanan Nasional, substansi RUU Kamnas menyebutkan jenis dan bentuk ancaman adalah ancaman militer, ancaman bersenjata, dan ancaman tidak bersenjata, dan Kelima,Duplikasi dan tumpang tindih aturan. 1 Mahasiswa Aktif Ilmu pemerintahan FISIP UNPAD 2012.

Pertahanan semesta tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, di berbagai wilayah Indonesia dan menggunakan seluruh sumber daya bangsa. Dengan berlalunya waktu, ancaman yang dihadapi oleh Indonesia mengalami perubahan. Saat ini, bahaya alam dikategorikan sebagai ancaman non tradisional di dalam konteks pertahanan Indonesia. Tren bahaya alam di Indonesia meningkat pada dekade awal abad 21. Paradigma penanggulangan bencana saat ini mengedepankan pengurangan risiko bencana yang salah satunya metodenya menggunakan ketangguhan masyarakat. Ketangguhan masyarakat dapat mengurangi dampak akibat terjadinya bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ciri pertahanan semesta yang terkandung di dalam ketangguhan masyarakat untuk menghadapi ancaman. Alat identifikasi yang digunakan adalah Ketangguhan yang dimiliki masyarakat diidentifikasi menggunakan variabel, tolok ukur dan standar penilaian yang diturunkan dari doktrin pertahanan semesta. Hasil temuan menunjukan ketangguhan masyarakat di ketiga dusun merepresentasikan ciri pertahanan semesta. Tiga ciri pertahanan semesta seluruhnya diwakili tolok ukur ketangguhan masyarakat.

Makalah ini menganalisis tentang Peran Militer dalam Masa Pandemi COVID-19. Makalah ini berfokus kepada peran aparat militer Amerika Serikat yang sedang berjuang menangani Covid-19 di negaranya. Disamping itu, makalah ini juga menyajikan berbagai strategi dan misi Department of Defense (DoD) Amerika Serikat terkait pandemik COVID-19. Setelah itu, makalah ini juga menjelaskan kontribusi militer yang telah diberikan kepada masyarakat sipil di Amerika Serikat. Terakhir dari makalah ini yaitu, menggambarkan  anggaran ataupun pengeluaran dana pertahanan AS terkait wabah penyakit COVID-19 di Amerika Serikat ini.