Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Jurnal Antikorupsi Integritas
Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru2019 •
How many voters sell their votes in Indonesia, and how effective is it? Elaborated from a wide range of survey methods-whether individual, observational, or derived from the list-experiment, the proportion of voters participating in vote-buying in the 2019 election was between 19,4% and 33,1%. This range is comparatively high by international standards, with Indonesia's level of vote buying being the third largest in the world. Given that the list-experiment and the straightforward survey questions result inconsistent findings, it can be concluded that vote buying is less likely to be stigmatized, and such practice has become a new normal during the election. This study also finds that Indonesia's open-list proportional system shapes the supply-side of vote buying. Under such an electoral system, candidates are forced to compete against co-partisans for personal votes. And because, according to the open-list system, a seat (or seats) secured by a party must be allocated to that party's candidates who obtained the most individual votes, candidates only need to win a small slice of the votes to defeat their co-partisans. To do so, they need to differentiate themselves from their party peers, including by buying votes. Seberapa banyak politik uang di Indonesia, dan seberapa efektif mempengaruhi pilihan? Tulisan ini coba menjawab dua pertanyaan penting yang selama ini menghantui para ahli tentang Indonesia. Dengan menggunakan banyak metode, baik individual, observasional dan teknik eksperimental, proporsi pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia. Desain eksperimen juga menghasilkan temuan yang konsisten dengan pertanyaan langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu kita. Studi ini menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antarsesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal vote. Kemudian karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya memerlukan "sedikit" suara untuk mengalahkan rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal.
Pendahuluan Pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2000 terasa berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada gelombang keempat ini dilaksanakan di tengah-tengah ancaman penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pilkada di bawah ancaman wabah atau virus menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Karena, ini kali pertama pemilu dilaksanakan di tengah penyebaran virus atau penyakit. Walhasil, penyelenggara pemilu dipaksa untuk memasukan instrumen protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan tahapan. Langkah ini bagian antisipasi serta melindungi penyelenggara, kontestan, dan pemilih dari ancaman penyebaran Covid-19 saat perhelatan hajat demokrasi itu. Dengan begitu pesta demokrasi tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan soal kesehatan. Pelaksanaan pilkada gelombang keempat sudah di depan mata. Empat (4) bulan lagi ada 270 wilayah akan melaksanakan pemilu lokal memilih kepala daerah. Dari sejumlah tahapan jelang coblosan, ada dua (2) tahapan krusial yang kita sorot atau bahas. Tahapan masa kampanye dan masa tenang. Seperti pilkada sebelumnya, lazimnya, di dua tahapan ini kontestan atau kandidat dan pemilih kerap melakukan tatap muka. Data seri Peta Jalan Politik Uang 1 hingga 3, diketahui, dikedua tahapan ini rentan terjadi transaksi jual beli suara (vote buying) antara kandidat dengan pemilih. Walaupun, dalam situasi ini, pertemuan tatap muka (off line) harus menggunakan izin dan regulasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, namun peluang melakukan pertemuan sembunyi-sembunyi antara kandidat dan pemilih tetap bisa terjadi. Belajar dari kasus pilkada sebelumnya. Kandidat dan pemilih berungkali mengakali penyelenggara pemilu. Seperti mensiasati jam pertemuan, lokasi pertemuan, model transaksional. Karena itu, celah untuk melakukan praktik jual beli suara di antara keduanya memungkin terjadi.
Jurnal Bawaslu DKI
Politik Uang dan Pilkada2017 •
Dalam pelaksanaanya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Salah satu kecurangan pemilu adalah adanya praktik politik uang.
Jurnal Keadilan Pemilu
Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan PenanganannyaTransisi demokrasi di Indonesia terjadi ketika era orde baru berganti dengan era reformasi yang secara simbolik ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dan terselenggaranya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya pada Tahun 1999. Kemudian berikutnya di tahun 2005 dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan secara langsung dipandang sangat sesuai dengan makna dan hakikat demokrasi, karena hak dasar rakyat untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dan kesetaraannya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah didapatkan. Pelaksanaan pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah secara procedural sudah mengalami banyak kemajuan, namun dari sudut hakikat demokrasi masih menyisakan berbagai persoalan yang menodai makna dan hakikat demokrasi tersebut, salah satunya adalah politik uang. Politik uang yang terjadi saangat didominasi oleh masih rendahnya kedewasaan berpolitik baik oleh kandidat maupun pemilihnya...
Jurnal Adhyasta Pemilu
Money Politics Pada Pemilu 20192021 •
The one of legal functions performed by the Election Law is the function of controlling behavior in the context of social and political life . To carry out this function , the Election Law formulates imperative norms so that political behavior complies with election law . The imperative norm is in the form of rules that prohibit money politics during the campaign , the quiet period and when the ballot takes place . Then, if there is a violation of the rule of law , the culprit will face legal proceedings to obtain criminals sanctions in the form of prisons and fines. Identification of the problem in this research is: why the imperative norms of the Election Law are not effective in preventing the practice of money politics, and what factors influence the weak power of the electoral law imperatives so that massive money politics practices occur? That problem is discussed and analyzed in this article. The author uses normative jurisdiction research, besides that the writer also uses t...
Journal of Communication Sciences (JCoS)
Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah TinjauanPolitik uang di Pemilihan Umum (Pemilu), nasional maupun lokal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kajian ini bertujuan mengungkapkan penyebab timbulnya politik uang di pemilu nasional maupun lokal. Kajian ini menggunakan data jurnal yang terbit dan dipilih dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Hasilnya kajian ini memberikan gambaran praktik jual beli suara, telah menjadi bagian yang tidak terkendali dalam pelaksanaan Pemilu, baik lokal maupun nasional di Indonesia. Pemilu nasional maupun pemilu lokal, telah terkontaminasi dengan prilaku uang. Implikasi penting kajian ialah politik uang dalam pemilu perlu segera mendapat perhatian dan solusi terbaik, karena akan menjamin kestabilan dan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Metodologi yang digunakan meliputi: 1) mendefinisikan pertanyaan penelitian; 2) penentuan sumber literatur; 3) penentuan kata kunci pencarian literatur; 4) Pemilihan literatur; dan 5) mengekstrak data. Berdas...
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia2021 •
Until the fifth legislative election (2019) in the Reformation Era, money politics was still a disease in the democratic process in Indonesia. Instead of decreasing, the practice of money politics in the last election has become even more massive, vulgar, and brutal. Meanwhile, the prospect of Indonesian democracy, which was considered optimistic, so that it is considered a new democracy has recently tended to decline. This study tries to see the link between money politics and the prospect of consolidating Indonesia's democracy by utilizing secondary data through a qualitative descriptive study. The results of the study show that the quality of Indonesian democracy has decreased in recent years, partly due to the proliferation of political corruption practices, including money politics. Indonesia's prospects for a developed and stable democracy still require a long struggle, especially regarding serious eradication of political corruption, including corruption related to el...
Jurnal Demokrasi
Politik Uang di Pemilu 2019. Mitos atau Realitas?2019 •
Penelitian memotret peluang praktik politik uang di Pemilu 2019. Bagaimana resdon masyarakat terhadap persoaln ini?
Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan Pilkada Gelombang 1 dan 2 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Fidelio - Ludwig van Beethoven. TNSC
O triunfo do sublime. in Libreto da ópera Fidelio, Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa, 2024, pp 15-32.2024 •
Socialismo, Calculo Económico y Función Empresarial
Socialismo, Calculo Económico y Función Empresarial - Jesús Huerta de SotoEffective Executive
Leadership styles required to lead digital transformation2019 •
Latin American applied research Pesquisa aplicada latino americana = Investigación aplicada latinoamericana
Computational modeling of heat treating processes by use fo HT-MOD and ABAQUS2024 •
Ezikov Svyat (Orbis Linguarum)
The Mythonyms as the Standards of Ugliness and Beauty2023 •
Revista dos Tribunais
O standard probatório da prisão em flagrante e a legitimidade da guarda municipal em efetuá-la: comentários ao Ag.Reg. no RE 1.471.280/SP2024 •
Jasa Pembuatan Lsp Tambrauw
TERBAIK, WA 0851-7676-7290, Jasa Pembuatan Lsp Tambrauw, Jasa Mendirikan Lsp Teluk BintuniAux commencements des écritures du réel Rodolfo Walsh (Argentine, 1927-1977)
Rodolfo Walsh y la cuestión palestina2024 •
Physical Review B
Neutron and nuclear inelastic scattering study of the Einstein oscillators in Ba-, Sr-, and Eu-filled germanium clathrates2005 •
Ingeniería Hidráulica y Ambiental
Tropical storms classification according to their associated rainfall:(1) state of the art2014 •