Tindak Pidana

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari uraian diatas maka penulis ingin mencaritahu bagaimana  Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini.oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana  Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, serta hukum yang akan datang (Puturistik). Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan ini berdasarkan dengan norma kabur karena dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dapat menimbulkan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research).

Pandangan hukum pidana positif peneyelundupan manusia sebagai tindak pidana transnasional karena memiliki unsur mengancam stabilitas keamanan negara. Apalagi dengan ditumpangi oleh organisasi internasional yang menjadikan penyelundupan manusia sebagai gerbang kejahatan transnasional lainnya, seperti narkoba, perdagangan orang, terorisme dan lainnya. Dengan adanya kejahatan transnasional yang terorganisir, mulanya imigran gelap adalah tersangka. Dan Indonesa menanggapi masalah penyelundupan manusia. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tepat pada pasal 120.

Penulis kemudian melakukan analisis terhadap unsur pasal 120 UU ini dengan maksud bahwa agar tidak terjadinya missunderstanding dan kesalahan dalam praktek pelaksanaannya. Hal ini juga mengingat bahwa TPPO adalah tindak pidana khusus yang menyangkut masalah negara. Selain itu, karena motif dari TPPO sendiri yaitu eksploitasi manusia, maka penulis merasa perlu adanya suatu penafsiran hukum yang bersifat gramatikal pada bunyi pasal ini.

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court(ICC)merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya diluar tubuh PBB.
Tujuan utama adalah menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat sadis seperti genosida,penghapusan suatu etnis dan juga kejahatan perang yang dilakukan oleh individu.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga penyusunan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan motivasinya. Makalah ini akan membahas masalah tentang kejahatan elektronik di dunia maya yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini tentang cyber crime. Penulis menyadari akan kekurangan dalam penysunan makalah ini. Karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan makalah ini.

Dewasa ini banyak kasus pelecehan seksual terjadi di Indonesia bahkan dunia. Pelecehan seksual dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki setiap saat di lingkungan masyarakat, sehingga berdampak meningkatkan korban akibat tindak pelecehan seksual diberbagai wilayah. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual perempuan dewasa seorang jurnalis televisi swasta dihadapan umum dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan deskriptif normatif yang berkaitan peraturan perundang-undangan dengan pembuktian daftar pustaka sekunder dan primer. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan kekerasan seksual dan dapat dijerat hukuman pidana sesuai perbuatan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit.Mengenai tindak pidana yang dibahas dalam makalah ini adalah tindak pidana terhadap "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu" yaitu memberikan pernyataan di ruang publik yang mengadakan akibat hukum dan berkaitan dengan pernyataannya tersebut dapat merugian pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pernyataan tersebut. Permasalahan:
1. Apa itu Sumpah palsu dan keterangan Palsu ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sumpah Palsu dan keterangan Palsu ?
3. Bagaimana aturan dalam hukum pidana terhadap sumpah palsu ?

Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.
Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana.Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam hukum perdata pertanggungjawaban dapat dialihkan ke orang lain tetapi dalam hukum pidana tidak bisa, melainkan harus dipertanggungjawabkan masing-masing oleh pelakunya.
Untuk mengetahui lebih jelas siapa-siapa dan bagaimana pertanggungjawabannya yang harus dijatuhi hukuman ketika terjadi perbuatan penyertaan dalam hukum pidana maka dalam makalah ini kami akan membahas tentang perbuatan penyertaan dalam hukum pidana.

Sistim Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistim Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan. Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistim Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistim Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama tindak pidana pencurian sehingga korban mengalami kerugian materiil, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban ? Melihat uraian di atas, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Pembangunan di bidang ekonomi sudah sejak lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang sebab dalam peningkatan hasil-hasil dalam ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber pembangunan dalam bidang sosial budaya pertahanan dan keamanan. Regulasi utama yang diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian adalah Undang-Undang drt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan aturan ini merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara. Setelah krisis ekonomi melanda bangsa ini maka pembangunan di bidang ekonomi lebih dititikberatkan lagi, penitikberatan pembangunan ekonomi berimplikasi pengembangan deregulasi aturan dalam bidang ekonomi yang berpengaruh kepada makin luasnya kesempatan masyarakat dalam melakukan kegiatan di bidang ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Deregulasi di sektor ekonomi tidak sepenuhnya mempunyai pengaruh yang positif, deregulasi ini pun juga mempunyai dampak yang negatif yakni bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berakibat kepada pelanggaran hukum yang diikuti oleh sanksi baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Perancangan RKUHP dilakukan dengan melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai kerangka politik hukum yang dimaksudkan untuk membuat sebuah hukum yang mengedepankan nilai kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia serta nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan tetap memperhatikan standar dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Penyusun RKUHP dalam penjelasan RKUHP menyebutkan bahwa berbagai pembaharuan yang telah disebutkan dalam beberapa ketentuan di dalam KUHP melalui Undang-Undang sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dirasa belum dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang berkaitan dengan nilai dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi, sehingga hal ini mendorong para ahli hukum pidana di Indonesia untuk menyusun RKUHP yang baru.

Penyalahgunaan ijazah dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan, apabila ingin mendapat gelar ataupun kedudukan harus melalui prosedur yang sah atau sesuai dengan aturan pemerintah, tidak dengan cara mengambil jalan yang cepat dengan memalsukan suatu ijazah untuk mendapat gelar. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana denda. Akan tetapi, dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara tegas, terdapat frasa yang menimbulkan adanya multitafsir sehingga berakibat pada kekaburan hukum. Sedangkan dalam perundang-undangan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus dipertimbangkan, sehingga tiap putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi harapan serta keadilan yang sesuai. Terkait permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut memandang hukum dengan norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lemabaga yang berwenang.

Pengangkatan anak secara sah dilakukan dengan cara pengangkatan anak menurut
adat setempat dan bisa meminta penetapan pengadilan atau pengangkatan anak yang
dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya kasus
pengangkatan anak yang terjadi di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilakukan bukan
menurut peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan setempat, yang artinya adopsi
tersebut ilegal. Hal tersebut diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Penyelesaian dalam kasus tindak pidana adopsi ilegal tersebut
dilakukan dengan cara mediasi. Pada dasarnya tindak pidana tidak mengenal penyelesaian
menggunakan cara mediasi selain tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana anak.

Terorisme merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan
arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada.
Politik Hukum terhadap Pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun  2003 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hadir dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam pencegahan dan  pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan  perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan  tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi  manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.
Kata Kunci: Terorisme, Undang-undang, Pembaharuan

ABSTRAK Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak terbagi menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, Dalam hal ini Indonesia berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak yang menjadi acuan keberhasilan di masa datang dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Restorative Justice merupakan langkah dalam melakukan penegakan hukum khusus terhadap tindak pidana oleh anak dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Restorative Justice dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. ABSTRACT Children are national assets, as part of the younger generation, children play a very strategic role as successors of a nation. However, when a child is confronted by the law as a criminal offender, the State is obliged to enforce the law specifically for the child who has committed a crime through law enforcement agencies in Indonesia. The implementation of law enforcement against juvenile

Visum et repertum psychiatricum need to be made in respect of the Article 44 (1) of the Criminal Code, which reads: "Whoever does something which can’t  be accounted to him due to his soul defects in growth or impaired due to illness, was not convicted". According to R. Suparmono, post mortem psychiatricum intended as a series of rules of evidence about the quality of the suspect at the time of committing the criminal and responsible for determining the ability of the suspect. Forensic psychiatry it serves as an expert witness, as a legal expert helpers to collect data that can be used in making legal decisions. Post mortem psychiatricum serves as an expert witness, assistant legal experts to collect data that can be used in making legal decisions. While the purpose of the post mortem psychiatricum, giving reality (evidence) to judge, concluded based on causal relations, allowing the judge to call other specialists to make conclusions newer ver. Seeing the need for a mental health professional medical help for judges in criminal proceedings, the written statement in the form of a post mortem psikiatricum made by the physician of the soul, then the judge can determine the extent of the defendant's ability to be responsible when committing a crime. So the doctor describe the mental state of the accused is (descriptive), while the judge is a judge (normative). Before doctors psychiatrists provide written statement in the form of a Visum et repertum psychiatricum, first he, in this case the doctor psychologists observe the patient, in this case is the defendant. While the factors that hinder a doctor psychiatrist to give a post mortem examination psikiatricum in criminal cases, constraints encountered physicians in making a post mortem psychiatricum is a communication problem, and the questions in the application letter Visum mortem psychiatricum are not clear. Constraints faced by judges in
the use of post mortem psychiatricum is the strength of evidence Visum mortem psychiatricum that can not bind the judge, and about language and medical terms contained in a post mortem Psikiatrikum vague so as not to be understood by the judge Visum et repertum psychiatricum grounded in absolute theory or the theory of retaliation (vergeldings Theorien) which is the basis of the justification for the imposition of penal suffering form it on criminals. State reserves the right to impose punishment for the criminals have to attack and rape on the rights and legal interests are protected. By Visum et repertum psychiatricum and information that has been given by a psychiatrist orally and in writing at the hearing, have an influence for the judge to add confidence that the defendant actually mentally ill, and in the end the judge ruled that the defendant found not mentally ill defendant must account for his actions.

Key Words : Visum et repertum psychiatricum, investigator, KUHP

Tindak Pidana Perbankan merupakan ancaman bagi masyarakat dan individu. Upaya pemberantasan tindak pidana perbankan di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi. Tindak Pidana Perbankan sendiri merupakan setiap upaya yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan maupun ketentuan tindak pidana baik umum dan khusus. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai tindak pidana perbankan ini sudah banyak diatur dalam Undang-Undang terkait salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang membaginya kedalam 4 jenis tindak pidana dari 13 tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A Undang-Undang Perbankan. Pada penerapannya seringkali terjadi hambatan-hambatan yang justru dapat memperlambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan seperti halnya hambatan struktural penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu perlunya implementasi dari Undang-Undang Perbankan terkait dengan tindak pidana perbankan untuk dapat menjadikan perbankan sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan dalam mengelola dana dari masyarakat.

This article explains 1) Child as victim of sexual violence in the case of WA did not obtain legal protection as from the beginning the victim was declared as the perpetrator rather than as a victim. The victim was granted status as the perpetrator until the court verdict imposed a crime and the victim had served the sentence at LPKA. The victim received post-adjudication legal assistance after being accompanied by a Legal Counsel. 2) The obstacles faced so that child victims did not obtain legal protection is due to the lack of sensitivity by the UPTD PPA in understanding the "specificity" contained in the case of WA, where WA is not only the perpetrator but the victim as well whose rights must be fulfilled. It is necessary to include basic regulations regarding the UPTD PPA in the provisions of Act Number 35 Year 2014 on the Amendments to Act Number 23 Year 2002 on Child Protection as a form of strengthening the institutional existence of UPTD PPA. The UPTD PPA must be m...

Hubungan seksual di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat Indonesia. Hubungan seksual tidak hanya terjadi di kalangan orang yang sudah dewasa melainkan di kalangan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya hubungan seksual antara lain pemaksaan salah satu pihak yang sering disebut dengan pemerkosaan. Kasus pemerkosaan sering kali di sebutkan bahwa korban perkosaan adalah seorang wanita, akan tetapi di Indonesia ada yang di temui bahwa korban perkosaannya adalah seorang pria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban wanita sebagai pelaku tindak pidana perkosaan terhadap pria dan perlindungan hukum bagi pria sebagai pelaku pemerkosaan.

Abstrak
Negara adalah aktor utama dalam dunia internasional yang berperan besar dalam dunia politik internasional. Dan sebagai aktor dalam hubungan internasional, negara akan bergerak dinamis sejalan dengan interaksinya sehingga akan mengalami perkembangan internal maupun eksternal yang saling beintegrasi. Setiap negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional yang tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional negaranya. Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar Negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep tersebut di atas merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya kemudian muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara tetapi kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah “Keimigrasian‟. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas dan pengawasaan orang asing di wilayah Negara kita serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian.
Kata Kunci : Kedaulatan, Pengawasan, Penyidikan, Penyalahgunaan


Abstract
The state is the main actor in the international world who plays a major role in the world of international politics. And as an actor in international relations, the country will move dynamically in line with its interactions so that it will experience mutually integrated internal and external developments. Each country is a major actor in the international world which cannot be separated from its national interests, because these national interests are related to the national goals of the country. The current globalization of the world has long had an impact on increasing the traffic of people and goods between countries, so that national borders are more easily penetrated for the sake of various human interests, such as trade, industry, tourism and so on. The concept of sovereignty stipulates that a state has power over a territory (territorial rights) as well as rights which then arise from the use of these territorial powers. The concept above is a classic concept from the concept of sovereignty. In its development then came the modern concept which saw that state sovereignty was not limited to the territory of a country but that power would end when the power of another country began. As a result of this cross-border existence, a legislation is known to regulate all forms of movement. In Indonesia, the regulation on migration is known as "Immigration". Immigration is a matter of traffic and control of foreigners in the territory of our country and its supervision in order to maintain the upholding of the country's sovereignty. There are many legal incidents that occur regarding the number of violations of immigration permits, crimes, misuse of work documents, and some even intentionally committing illegal acts in relation to immigration.
Keywords: Sovereignty, Supervision, Investigation, Abuse

Cosmetics today is already a requirement for women and men to beautify the appearance. Illegal cosmetics contain ingredients harmful to public health at the moment is a serious problem, because the cosmetic products containing hazardous substances are illegal and are still circulating freely in the market. The Center for Food and Drug Administration (BBPOM) is an institution that is given the task by the government to monitor the circulating the said cosmetic products illegal. The purpose of this thesis, namely; First, the role of civil servant investigators (investigators) BBPOM the offenses circulation of illegal cosmetics in Jurisdiction Pekanbaru, Second, obstacles PPNS BBPOM the offenses circulation of illegal cosmetics in Jurisdiction Pekanbaru, Third, efforts made PPNS BBPOM of the offenses the circulation of illegal cosmetics Jurisdiction in Pekanbaru. This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on a study in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in BBPOM Pekanbaru, while the sample population is the whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study by observation, interview and literature study. From the research there are three main things that can be inferred. First, the role of investigators BBPOM Pekanbaru in solving cases of illegal cosmetic circulation is not optimal because there are many cases of illegal cosmetic circulation in Pekanbaru city, and a little more perpetrators are brought into the realm of law only administrative sanctions so the lack of deterrent effect on perpetrators. Second, obstacles PPNS BBPOM Pekanbaru in criminal cases the circulation of illegal cosmetics is, a lack of investigators, lack of coordination with the National Police, the factors of infrastructure, lack of public knowledge, perpetrators fled before the enactment as suspects, Third, efforts made PPNS BBPOM the case the crime of illegal cosmetics circulation is to conduct spot checks in coordination with the National Police to store cosmetics, kepasar-market, traditional markets, salons, and place of the alleged occurrence of illegal cosmetic storage, an investigation into the distributor. and BBPOM also do counseling and issued a public warning about cosmetics prohibited. Advice writer, first, it is expected that investigators BBPOM more leverage in dealing with the crime of trafficking illegal cosmetics in Pekanbaru so that the reduced circulation of illegal cosmetics stretcher community, Second, coordination PPNS BBPOM with police, traders and the public in dealing with the crime of trafficking illegal cosmetics in Pekanbaru, third, civil servants investigator large hall plus drug and food control to be optimized in the line of duty.

Alat bukti informasi elektronik baik berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik saat ini merupakan suatu kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangkan di pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. KUHAP tidak mencantumkan tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang menambah alat bukti lain diluar KUHAP. Alat bukti informasi elektronik dalam Pasal 108 huruf (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 serta hasil cetaknya memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP khususnya dalam pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian, karena dalam KUHAP tidak mengenal adanya hierarki/tingkatan alat bukti mana yang harus diajukan terlebih dahulu guna mendukung proses pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian. Dalam hal ini alat bukti informasi elektronik dalam Pasal 108 huruf (b) memiliki kedudukan cukup penting di samping alat bukti lainnya karena dapat membantu meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara di samping alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.
Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya karena sangat rentan dimanipulasi. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan, seperti halnya dalam pembuktian tindak pidana Keimigrasian. Kebutuhan alat bukti informasi elektronik dalam Pasal 108 huruf (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam prakteknya didukung oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah secara tegas memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti informasi elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti informasi elektronik agar dapat diterima di persidangan. Dalam hukum acara pidana tidak megenal adanya hierarki alat bukti. Layaknya kedudukan alat bukti, kekuatan alat bukti informasi elektronik tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau yang lebih kuat dalam perkara pidana Keimigrasian.

Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puja dan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Manajemen Pembiayaan Baitul mal wa Tamwil dengan judul “Mengukur kinerja Baitul Mal Wal Tamwil” ini dengan lancar, Sholawat serta salam kami panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad  SAW yang menjaukan kita dari jalan kegelapan.
Makalah yang berjudul “Tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan LKSM Oleh OJK” di susun untuk memenuhi salah satu tugas kelompok Tindak Pidana Perdata BMT/LKMS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
Adapun makalah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyusunan makalah.
Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1. Ibu Retno Dwi Zulaikah M. E.I.selaku dosen Mata Kuliah Tindak Pidana Perdata BMT/LKMS
2. Rekan-rekan kelompok yang mau bekerja sama dalam menyelesaikan makalah.
Dengan ini kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan semata hanya milik ALLAH SWT, untuk itu segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami nantikan.

Tulungagung, September 2021

Penulis

Human trafficking (perdagangan manusia) saat ini telah menjadi salah satu masalah global, dan telah dimaksukan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime), yang teroganisir secara rapi (organized crime) dan terjadi di seluruh dunia. Permasalahan perdagangan manusia (TPPO) menjadi perhatian semua pihak. Dunia internasional pun menaruh perhatian dengan dibentuknya organisasi internasional, seperti IOM, demikian juga Non Government Organization (NGO) tumbuh di negara berkembang yang sangat peduli terhadap masalah kemanusian ini.

Abstrak Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi melanggar norma yang hidup dimasyarakat. Perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan secara komprenhensif dan efektif. Perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Sehingga upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum Indonesia tentang perampasan dan pengembalian asset. Menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain melalui suatu perjanjian atau baik dalam mutual legal assistance dan ekstradisi mengenai perampasan dan pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dan memperbaharui sekaligus meningkatkan sistem teknologi yang dimiliki di Indonesia agar dapat menelusuri aset terkait tindak pidana korupsi tersebut.

Tujuan penelitian ini, untuk merumuskan pengimplementasian kode etik bankir dalam menjalankan profesi pegawai perbankan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif non-matematis. Kesimpulan dengan adanya Kode Etik Bankir, seorang bankir diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat menghindari adanya tindakan-tindakan (terutama tindak pidana) yang dapat merugikan nasabah.

Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang
diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut
telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.

Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam: Bahaya penggunaan sihir telah menyebar dan menyentuh berbagai segi kehidupan di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut mengancam eksistensi nyawa, harta dan kehormatan seseorang. Meskipun demikian, perbuatan sihir tidak termasuk dalam kategori pidana atau kriminal. Tindak pidana yang berlaku sekarang lebih mengarah pada pidana yang kasat mata atau yang dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana dengan menggunakan metode sihir belum mendapatkan perhatian khusus dalam kajian pidana, terutama di dalam hukum positif. Setidaknya, terdapat tiga bentuk sanksi hukum tindak pidana sihir tersebut, yaitu qishâs, diyât dan ta'zîr, yang masing-masing punya hukum yang tersendiri. Sedangkan dari aspek mekanisme pembuktiannya bisa melalui pengakuan (ikrâr), saksi dan qarînah (indikator) tertentu. Pendahuluan Jarîmah adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukum had atau ta'zîr. 1 Dalam hal ini, ada tiga unsur yang mesti terdapat dalam tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dianggap perbuatan jarîmah. Pertama, ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Kedua, adanya 1 Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, hlm. 219 132 perbuatan yang melanggar aturan syara'. Ketiga, adanya pelaku yang telah mukallaf. 2 Berat atau ringannya hukuman yang diberikan maka jarîmah itu terbagi kepada tiga macam, yaitu jarîmah hudûd, qishâs-diyât, dan ta'zîr.. Adapun jarîmah hudûd, meliputi perzinahan, qadzaf (menuduh zina), minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Jarîmah qishâs meliputi prmbunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja. Sedangkan ta'zîr. terdiri dari jarîmah hudûd, atau qishâs yang belum memenuhi syarat, namun telah melakukan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan sejenisnya. Termasuk ta'zîr adalah jarîmah yang ditentukan oleh al Qurân dan Hadîts namun tidak ditetapkan sanksinya secara tegas, misalnya penghinaan, saksi palsu dan sebagainya. Dalam hal ini juga termasuk seluruh jarîmah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum, seperti pelanggaran lalu lintas. 3 Berdasarkan penjelasan di atas, kajian tindak pidana lebih mengarah pada pidana yang kasat mata atau yang dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana dengan menggunakan metode sihir belum mendapatkan perhatian khusus dalam kajian pidana, terutama di dalam hukum positif. Padahal sejak dulu, Islam memandang sihir bukanlah suatu yang aneh. Dampak penggunakan sihir telah menyebar dan menyentuh berbagai segi kehidupan, termasuk mengancam eksistensi nyawa, harta dan kehormatan seseorang. 4 Ibn Qudamah al Maqdisi menyebutkan bahwa sihir adalah buhul, mantra, dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akalnya tanpa persentuhan jasad secara lansgung. Oleh karena itu, sihir 2 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3 3 Ibid, hlm. 13 4 Mubarak ibn Ubaid ibn Harb, al Jinâyah bi al Shir fî al Fiqh al Islâmi, (Riyad: Jami'ah Naif al 'Arabiyah lil ulum, 2003)

KKN Patriot Mengabdi Kelompok 8 Di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang - Jawa Timur.
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
DPL : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A.
Isyma Eka Nurmardani (1311800230)

Penyalahgunaan ijazah dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan, apabila ingin mendapat gelar ataupun kedudukan harus melalui prosedur yang sah atau sesuai dengan aturan pemerintah, tidak dengan cara mengambil jalan yang cepat dengan memalsukan suatu ijazah untuk mendapat gelar. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana denda. Akan tetapi, dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara tegas, terdapat frasa yang menimbulkan adanya multitafsir sehingga berakibat pada kekaburan hukum. Sedangkan dalam perundang-undangan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus dipertimbangkan, sehingga tiap putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi harapan serta keadilan yang sesuai. Terkait permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut memandang hukum dengan norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lemabaga yang berwenang.

ABSTRACT
This study examines the problem of criminal sanctions against immigration offenders. The problem of People Smuggling (People Smuggling), including criminal acts of immigration. The large number of crimes in Indonesia has a huge influence on our country. Not having a good impact but having a very bad effect that caused the Indonesian state to collapse because of the negative effects of globalization between countries or those that are already global. Crime is an unusual thing where crime is an act that is not good and we must prevent. The magnitude of the potential for crime or criminal activity in Indonesia is an issue that needs attention. Thus it is necessary to conduct a study of the problems associated with transnational crime that has plagued Indonesia.
Key Words : Criminal Sanctions, Criminal Offenses of Immigration Offenders

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Pemberlakuan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia merupakan pengecualian yang dilakukan dalam keadaan yang sangat khusus, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia. Dengan sistem pencekalan yang baik yang dapat terintegrasi langsung ke daftar pencekalan pusat di setiap wilayah kantor keimigrasian di daerah diharapkan langsung dapat melakukan kewenenangannya untuk mencekal tanpa harus menunggu lama perintah dari pusat. Fungsi dan peranan keimigrasian di Indonesia adalah sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengaturan perlintasan orang tersebut terkait pembangunan nasional dan hubungan antar bangsa. Fungsi pencekalan itu sangat penting dalam proses hukum, Selain itu pencekalan sebaiknya harus diiringi percepatan penyelesaian kasus. Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah Warga Negara Indonesia dapat dicegah keluar wilayah indonesia ataupun ditangkal masuk wilayah indonesia.
Prevention is a temporary ban on people leaving the Territory of Indonesia based on Immigration reasons or other reasons determined by law. Determination is a prohibition against Foreigners from entering Indonesian Territory based on Immigration reasons. The enforcement of detention of Indonesian citizens is an exception made in very special circumstances, because according to the applicable laws and regulations every Indonesian citizen has the right to travel outside or enter Indonesian territory. With a good blocking system that can be integrated directly into the list of banned centers in each area of the immigration office in the region is expected to immediately be able to exercise its authority to block without having to wait long orders from the center. The function and role of immigration in Indonesia is as a regulator of the traffic in and out of the territory of the Republic of Indonesia and the regulation of that person's crossing in relation to national development and relations between nations. The blocking function is very important in the legal process. Besides, the blocking must be accompanied by the acceleration of case resolution. The purpose of this journal is to find out whether Indonesian citizens can be prevented from entering Indonesian territory or prevented from entering Indonesian territory.

Hubungan seksual di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat Indonesia. Hubungan seksual tidak hanya terjadi di kalangan orang yang sudah dewasa melainkan di kalangan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya hubungan seksual antara lain pemaksaan salah satu pihak yang sering disebut dengan pemerkosaan. Kasus pemerkosaan sering kali di sebutkan bahwa korban perkosaan adalah seorang wanita, akan tetapi di Indonesia ada yang di temui bahwa korban perkosaannya adalah seorang pria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban wanita sebagai pelaku tindak pidana perkosaan terhadap pria dan perlindungan hukum bagi pria sebagai pelaku pemerkosaan.

Demonstrasi adalah salah satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum tentang permasalahan negara yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Menyampaikan aspirasi dimuka umum memiliki syarat dan aturan yang harus di penuhi, jika unsur-unsur yang telah diatur maka dapat mengakibatkan permasalahan yang fatal seperti kerusuhan atau tindakan represif. Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis? Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa yang berakibat anarkis? Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkhis adalah apabila ia memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras.