BMT

Salah satu syarat yang ditentukan oleh PSAK 04-2009  tentang Laporan Keuangan Konsolidasi &    Laporan Keuangan Tersendiri serta  PSAK 65-2015 tentang Laporan keuangan konsolidasian  adalah adanya faktor pengendalian darai suatu entitas atas entitas yang lain. Kedudukan Koperasi singgle usaha  yang mempunyai cabang dan Koperasi serba usaha yang mempuyai Unit usaha lebih dari satu, atau kopearsi yang memputi kepemilikan saham mayoritas terhadap entitas lain, dalam prakteknya memiliki pengendalian yang penuh....  untuk itu bagi kopearasi yang mempuyai unit,  cabang atau saham mayoritas pada entitas lain dengan pengendalian penuh maka menurut kedua PSAK ini wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi...

Peraturan menteri  tentang kualifikasi jabatan untuk Profesi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau unit simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS/USPPS) kopearsi, KKNI ini merupakan kualifikai jabatan dari SKKNI  Kopearsi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS) Kepneker No. 193 tahun 2017

Lembaga keuangan merupakan perantara dalam hal keuangan yang sangat mendukung untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan memiliki beberapa bentuk yaitu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan baik itu konvensional maupun syariah Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dikarenakan sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvesional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran dalam pembangunan ekonominya bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvesional. Bahkan menurut sebuah survey, lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia. Lahirnya bank-bank syariah dalam satu dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran, dan keadilan melalui sistem bagi hasil.
Dewasa ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Bahkan, ekonomi syariah telah menempati tingkat internasional yang pada dasarnya telah ada sejak di zaman Rasulullah SAW. Diantara transaksi-transaksi tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT)  menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al-Qur’an dan Hadits yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum). 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah Salah satu bentuk lembaga keuangan non perbankan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok tingkat suku bunga tinggi pada nasabahnya. Untuk itu pengertian masyarakat terhadap Baitul mal wa tamwil sangat pernting sekali mengingat peran dari Baitul mal wal tamwil terhadap perekonomian juga sangat penting.

Metodik vəsaitdə münaqişələrin tənzimlənməsinin əsas prinsipləri və idarə edilməsi, münaqişələrin dinc həllində danışıqlar və danışıq məkanına alternativ metodlar; danışıqlar münaqişələrin həlli vasitəsi kimi; etnik münaqişələrin tənzimlənməsi; BMT-nin sülhməramlı konsepsiyaları və əməliyyatları; regional münaqişələrin tənzimlənməsində regional mexanizmlər təhlil olunur.

Peraturan tentang  tentang penyelenggaraan dan pembinaan  koperasi… peraturan ini sebagai penganti permen no. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi, Permen 22/2015 tentang koperasi skala besar, perben 20/2015 tentang Penerapan akuntabilitas koperasi, Permen 25/2015  tentant Revitalisasi Koperasi, dan permen 23/2015 tentang Penilaian Indeks Pengembangan Koperasi

BMT adalah lembaga keuangan syariah mencakup skala kecil dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja pada masyarakat.

This study aims to assess financial performance by analyzing liquidity ratios, solvency ratios and profitability ratios as well as measuring the health level of cooperatives based on capital aspects, productive asset quality aspects, management aspects, efficiency aspects, liquidity aspects, profitability aspects and cooperative identity aspects in the Financial Services Cooperative Syari'ah (KJKS) BMT Artha Sejahtera for the period 2014-2018. This research is evaluative descriptive research, the data analysis technique in this study uses descriptive analysis techniques. The results of financial performance research based on liquidity ratios which are proxied Current Ratio and Cash Ratio conditions of cooperative financial performance are not good. Proven Solvency Ratio Debt to Assets Ratio conditions of cooperative financial performance are good, and Debt to Equity Ratio conditions of financial performance are not very good. Proposed profitability ratios The Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) ratios of cooperative financial performance are not very good. While the results of the study showed that the health level of BMT Artha Sejahtera Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) for 5 years (2014-2018); in 2014 with a total final score of 38.25 in the unhealthy category; 2015 with a total final score of 43.50 being in the unhealthy category; in 2016 with a total final score of 54.00 in the unhealthy category; 2017

Bagi dunia lembaga keuangan syari’ah atau LKS (perbankan Syari’ah) khususnya koperasi berbasis syari’ah (KJKS) dan unit jasa keuangan syari’ah (UJKS), dukungan Manajemen SDM yang kuat dalam pengembangan dan usaha untuk meraih keunggulan kompetitif dan peningkatan mutu pelayanan mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan sistem perbankan dan koperasi syariah sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan.

Tulisan ini mencoba merekonstruksi kembali kelemahan-kelemahan manajerial di lembaga keuangan syari’ah yang pada umumnya selama ini masih terjadi, khususnya tentang implementasi dan efektivitas implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di lembaga keuangan syari’ah dan faktor-faktor lain yang sekiranya dapat mendukung serta menghambat implementasi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan, dengan harapan lembaga keuangan syari’ah sebagai lembaga ekonomi Islam nantinya dapat menjadi center of excellent yang dikelola secara profesional.

Studi ini juga mencoba mengkaji salah satu lembaga keuangan syari’ah, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS atau BMT) dan Unit Jasa Keuangan Syari’ah (UJKS). Selain itu, ada beberapa hal lain yang menjadi alasan penulis sehingga mendorong melakukan pengkajian ini, antara lain, pertama, bahwa pengembangan ekonomi Islam bukanlah pekerjaan sederhana karena memerlukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh serta juga perlu didukung suatu riset dan evaluasi sebagai empirical inquiry yang dapat dijadikan landasan pengembangan secara bijak.

Abstrak Islam memandang kemiskinan adalah masalah struktural, karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap makhluk memiliki rizki-nya masing-masing (QS 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS 20: 118-119). Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen). Sementara ketimpangan yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41. Karena kemiskinan adalah masalah struktural, maka strategi pengentasannya pun harus sistematis, komprehensif dan instutusional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro (Micro Finance/Micro Credit) adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ummat yang sebagian besar hidup melalui UMKM selama ini tersekat oleh sebuah hal mendasar dari dunia perbankan yaitu ―bankabe‖, karena perbankan harus menjalankan azas kehati-hatian (prudential banking) dalam melepas kredit pada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak bankable, mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dan jasa layanan lainnya dari perbankan. Maka sebuah pola harus dibangun untuk menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan prudential banking dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan. Penghapusan sekat itu dapat dijembatani dengan menerapkan keuangan inklusif syariah (Sharia Financial Inclusion). Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik pemberdayaan ummat melalui inklusi keuangan syariah (sharia financial inclusion) dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan. Kata Kunci: Kemiskinan, Inklusi Keuangan Syariah, UMKM.

Abstraksi Salah satu permasalahan penting yang dihadapi negara-negara Islam termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan berupa dana zakat kepada yang membutuhkan. Zakat produktif adalah salah satu mekanisme yang dapat dijadikan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Namun demikian, pemberian zakat produktif tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan jika mustahik belum memiliki etos kerja yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat produktif dan etos kerja terhadap kesejahteraan mustahik. Metode penelitian ini merupakan lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini adalah desain penelitian kausal. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel digunakan purposive sampling. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Pendekatan ini digunakan agar dapat memberikan gambaran tentang pengaruh zakat produktif dan etos kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan teknik analisis data digunakan Regresi Sederhana. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikan 0, 000. Dengan demikian bahwa zakat produktif dan etos kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Abstract One of the key issues facing the Islamic countries including Indonesia is poverty. One way to overcome poverty is the support of people who are able to put out the wealth in the form of zakat to the needy. Productive Zakat is one of the mechanisms that can be used to develop a level of economic and productivity potential mustahik. Nevertheless, earning charitable giving will not achieve the desired objectives, namely prosperity if mustahik not yet have a good work ethic. This study aims to determine how the effect of zakat productive and work ethic to the welfare mustahik.

Pengalihan Piutang Murababah antar LKS tidak boleh dilakukan dengan akad  nurabaghah lagi karena kalu ini dilakukan termasuk  kedalam praktek Jual Beli yang dilalarng yaitu bai al nah, solusinya boleh dilakukan dengan menggunakan akad yang lain yaitu Hawalah Bil Ujrah, IMBT dan MMQ, dalam prosesnya bisa dilakukan dengen 2 (dua) model yaitu atas inisiatif nasabah dan Inisiatif Nasabah, proses ini dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 90 Tahun 2013 tentang Pengaliha Pembiayaan Muarabahah antar LKS, dalam tayangan ini akan dibahan implmentasi prouk pembiayaan dan kebijakan akuntansi nya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan
“baitultamwil” Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. berdirinya KSU Baitul Mal Wat Tamwil yang semenjak 2006 hingga sekarang mempunyai nasabah 5000+. Berdirinya BMT 071 menjadi lembaga yang sangat penting bagi masyarakat, salah satu produk pembiayaan BMT 071 adalah pembiayaan gadai menggunakan akad rahn, yaitu menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan metode penelitian kualitatif. Pihak BMT 071 menggunakan akad Rahn Tasjiliy yang dimana merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada Murtahin.

Permenkop dan UKM No. 9 Tahun 2020  merupakan penganti dari permenkop no. 17 Tahun 2017 tentang pengawasan Koperasi , yang baru dari permenkop ini Adalah adanya  Ruang lingkup pemeriksaan kopeasi yang meliputi Tatakelola, Profile Risiko, Earning dan permodalan, disamping itu terdapat juga penggolongan koperasi kedalam 4 (empat)  Kelompok Usaha Koperasi berdasarkan aset, Jumlah anggota dan Modal sendiri, diperaturan ini pula diperkenalkan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK)

Di Indonesia terdapat dua ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro yaitu: 1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada dasarnya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka kehendaki. 2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7  Tahun 1989 merupakan solusi dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syari`ah dalam Pasal 49 bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam bidang ekonomi syariah, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syari`ah mencakup 11 kategori yang menjadi cakupan ekonomi syari`ah termasuk lembaga keuangan mikro syari`ah.
Di banyak negara penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa pada mulanya bersifat sukarela (voluntary). Dalam sengketa perbankan yang berawal dari keluhan nasabah terhadap pelayanan suatu bank yang apabila tidak ditanggapi akan menimbulkan sengketa. Sengketa perbankan juga bisa terjadi karena hubungan kontrak antara bank dengan debitur. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh debitur dalam melakukan mediasi perbankan yaitu debitur melakukan pertemuan dengan pihak bank untuk meminta penjelasan untuk melakukan mediasi apabila telah paham dan mengerti maka debitur dapat mengajukan proses mediasi ke pelaksanaan fungsi mediasi perbankan, debitur mengikuti proses mediasi dengan baik dan menuangkan dalam suatu kesepakatan.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di luar pengadilan, yaitu para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumendokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. 2. Tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di pengadilan dilakukan melalui Tahap Pra Mediasi, Tahap-Tahap Proses Mediasi dan Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Prosedur mediasi di pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puja dan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Manajemen Pembiayaan Baitul mal wa Tamwil dengan judul “Mengukur kinerja Baitul Mal Wal Tamwil” ini dengan lancar, Sholawat serta salam kami panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad  SAW yang menjaukan kita dari jalan kegelapan.
Makalah yang berjudul “Tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan LKSM Oleh OJK” di susun untuk memenuhi salah satu tugas kelompok Tindak Pidana Perdata BMT/LKMS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
Adapun makalah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyusunan makalah.
Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1. Ibu Retno Dwi Zulaikah M. E.I.selaku dosen Mata Kuliah Tindak Pidana Perdata BMT/LKMS
2. Rekan-rekan kelompok yang mau bekerja sama dalam menyelesaikan makalah.
Dengan ini kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan semata hanya milik ALLAH SWT, untuk itu segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami nantikan.

Tulungagung, September 2021

Penulis

The term of Peak Season in financial institutions may still be peculiar in the eyes of the world, but in Indonesia, this phenomenon is a real thing. It has succeeded in making some financial institutions susceptible and even bankrupt. Peak season is not unconventional from the high season, but it is far more compact. Peak session, as it means in this study, is the period in which people simultaneously withdraw their savings for seasonal needs such as Eid session, school season, New Year session, and another equal occasion. This study aims to (1) analyze the effect of liquidity risk and intellectual capital on the stability of Baitul Maal wa Tamwil Islamic Microfinance Institutions (BMT IMFI) in the peak season periods, and (2) analyze the co-movement relation between liquidity and credit risk in BMT IMFI in West Bandung Regency during 2013 -2017. By using monthly data and fixed effect estimation techniques in the Generalized Moments Method (GMM) model, this study found that liquidity risk negatively affects the stability level of IMFI.
Meanwhile, the intellectual capital of BMT IMFI has a positive effect on its stability level. Based on the analysis, this study also found some interesting results for BMT IMFI liquidity management policies in the Peak Season period. Furthermore, the testing on the relation between IMFI BMT’s liquidity risk and credit risk shows an insignificant result to find out the existence of a comovement between these two risks.

The purpose of this study was to find out the opportunities of digital services owned by Sharia Micro Finance Institutions (Baitul Mal Wa Tamwil-BMT) to reach Micro and Small (MSME) customers. Therefore the research question in this article is how the opportunities for the use of digital services by MSEs. This research method uses library research and interviews with BMT managers so that this research is qualitative. Following the results of the study, BMTs must collaborate with financial technology (fintech) companies to provide customer applications. Furthermore, the contribution of the applications that can provide added value for customers and are easy to use, which have an impact on the increasing competitiveness of BMTs with competitors in the financial industry. Keywords: BMT (Islamic Microfinance, Digital Services, Micro and Small Entrepreneur)

The spread of the coronavirus in various countries has brought many changes in various sectors, including the financing sector, many people are doing re-credit, asking for leniency in installments due to limited access, income, employment, and others due to the implementation of the lockdown. Likewise, what happened in Indonesia was that many people panicked about financing at banks and BMTs. The purpose of this research is to analyze the performance of sharia financing in sharia financing institutions and cooperatives amid the Covid-19 pandemic. The method used is field research using the qualitative paradigm with the phenomenological approach. Primary data were collected from observations and direct interviews, while secondary data were obtained through books, journals, articles related to Islamic financing. Following the data processing, analysis was carried out using data validity techniques and data reduction, thus conclusion could be drawn. The research was conducted in three sites; BMT (Baitul Mal wa Tamwil) Amanah Ummah, BMT Kube Colomadu Sejahtera, and BMT Wanita Mandiri. The results of the study showed that sharia financing activities at those BMTs decreased due to the impact of the Covid-19 pandemic. Likewise, the level of customer ability fell due to the physical distancing in some of the customer’s residences, reduced income, and increased consumptive costs, which led to default in customers at three different BMT locations. The implications of this research are expected for the customer to be more cooperative in fulfilling obligations in paying installments and being more committed to fulfilling mutual agreements. For BMT managers to be more careful in choosing customers and make better efforts to resolve customer’s defaults in a family way. For the Government to be able to make policies related to customers and BMTs, so that they do not feel disadvantaged by the current pandemic conditions and can feel more secure and comfortable in any conditions.

Peraturan Tentang Pelalsanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker yang merupakan perubahan atas UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mIkro Kecil menengah, PP ini terdiri dari 10 Bab dan 143 pasal, diantaranya membahas persyartan pendirian koperasi, pemberian izin usaha, Usaha kopearsi, Koperasi Syariah, Size Usaha berdasarkan aset dan omzet, usaha koperasi  perikanan, pertanian, kehutanan dan perisinan usaha berisiko.

Bone marrow transplantation (BMT) involves the administration of high doses of chemotherapy, immunosuppressive medications and infusion of marrow cells. During and after treatment, patients may develop a poor appetite, mucositis, anorexia and gastrointestinal failure which severely affect the food intake and leads to malnutrition (1, 2). It is important to follow dietary guidelines for post bone marrow transplant patient to improve or maintain nutritional intake. The dietary approach varies from patient to patient based on their condition. This case report explains the crucial role of a dietitian to improve the nutrient intake and nutritional status of the post bone marrow transplant patient.

Pesantren (Islamic Boarding School) has a significant role in the development of the nation when it can optimize its potential. Pesantren which can be considered as the miniature of a nation. It can be the agent of social piety by spreading the Islamic teaching on economy based on the fulfillment of sharia. BMT Maslahah Mursalah lil Ummah tries to prove that pesantren can apply the role in improving the life of the people around the pesantren. This research is aimed to measure the working performance of BMT MMU which is pesantren based using modified Balanced Scorecard and to find out the solution of the problem, also to show the best practice made by BMT MMU in developing Islamic Micro Financial Institution. The research design is parallel mixed method. The result shows that the working performance of BMT MMU is in an excellent level. The most influential performance is economic empowerment and social legitimation. To solve several problems related to the development of BMT MMU, the management developed the quality of human resource and involved other people outside of the pesantren in its operational activities. Keyword : BMT, Balanced Scorecard, Performance Measurement PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PositioningBaitul Maal wa Attamwil (BMT) berbasis pesantren sebagai lembaga intermediari antara pemilik modal dengan pelaku wirausaha kecil dan menengah akan memperkuat siklus ekonomi yang berkembang di masyarakat mengingat potensi dan perkembangan pesantren di Indonesia terus meningkat. Menurut data statistik dari Kementerian Agama RI, bahwa pada tahun 2003 berjumlah 14.798 buah, tahun 2006 sudah mencapai 16.015 buah serta hingga tahun ajaran 2013/2014 terdapat 27.290 pesantren yang terdiri dari pesantren salafiyah, tradisional maupun modern(Kementrian Agama RI, 2015). Perkembangan kuantitas yang meningkat secara signifikan di wilayah pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan, tentu saja diikuti pula oleh jumlah santrinya yang luar biasa yaitu sebanyak 3.654.096 orang santri.(Kementrian Agama RI, 2015). Berdasarkan data tersebut apabila disetiap pesantren didirikan maka pembangunan ekonomi umat menuju tatanan kehidupan masyarakat madani diharapkan bisa tercapai dan bersinergi dalam membangun bangsa. Citra pesantren yang terkesanrigid dengan modernitas dan hanya berfokus pada dunia pendidikan saja haruslah mulai terbuka agar sesuai dengan khitoh dari pendirian pesantren yaitu sebagai agen kesalihan sosial. Pelurusan paradigma kaum sarungan ditransformasikan dalam segala sendi kehidupan dengan menularkan kesalihan sosial dan profesionalisme berbasis keislaman merupakan salah satu perwujudan da'wah bil hal.Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan Djazimah (Potensi Ekonomi Pesantren, 2004) menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara ketaatan beragama dengan kemandirian ekonomi. BMT Maslahah Mursalah lil Ummah (MMU) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam Pondok pesantren tertua di Jawa Timur yaitu PP Sidogiri.Dilingkungan Pondok Pesantren Sidogiri terdapat tiga lembaga keuangan mikro yaitu Koppontren, BMT MMU dan BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT).(Bakhri, 2011) BMT MMU yang bermodal awal sebesar 13.500.000,-pada tahun 1997 sampai akhir 2010 terdapat 45 cabang dengan asset sebesar Rp. 89.138.192.945,88.-(BMT MMU, 2010) Keberhasilan BMT MMU dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan dari Gubernur Jawa Timur dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai koperasi kelompok simpan pinjam berprestasi tingkat I tahun 2006.(BMT Maslahah Mursalah lil Ummah, 2010)