Peraturan

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuk sebagai wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan ormas diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai wujud pengaturan menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara
individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wujud bentuk pengawasan terhadap ormas kekinian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan operasional lainnya.

Abstrak ___________________________________________________________________ Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita tentang pedofilia, yaitu perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016, yang menentukan kebiri kimia sebagai sanksi atas tindakan pedofilia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sangsi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016? Penelitian ini bersifat normatif yuridis, yaitu untuk menelusuri dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan sanksi kebiri dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, ternyata penetapan sanksi kebiri kimiawi bagi para pelaku pedofilia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum atas pelakunya.

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum menjadi panglima utama dalam penegakan hukum di negeri ini. Dinamisme atau modernisasi hukum diartikan bagaikan suatu titik konvergensi antara Hukum dan Teknologi Informasi. 1 Konvergensi antara hukum dan teknologi informasi ini berasal dari suatu perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teknologi dibuat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia agar dapat mempermudah segala kegiatan yang dilakukan manusia. 2 Menurut Utrecht, negara hukum material (negara hukum kesejahteraan) merupakan suatu negara hukum modern atau modern rechtsstaats. 3 Suatu hal yang membedakan modern rechtsstaats dari suatu tipe negara hukum formal adalah dari suatu tujuan yang hendak ingin dituju oleh negara hukum tersebut. 4 Dalam hal ini Bitcoin sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan yang cukup menarik yaitu terkait legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah. Bitcoin sendiri adalah merupakan suatu jaringan consensus yang memungkinkan adanya suatu system pembayaran baru dan yang dapat sepenuhnya berbentuk digital atau dapat diartikan sebagai mata uang elektronik yang dimana bitcoin disini menggunakan system jaringan peer to peer atau pengguna antar pengguna yang bersifat terbuka. 5 Terlepas dari permasalahan terkait sah atau tidaknya pemberlakuian bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia, berikut adalah kontruksi hukum yang mengatur tentang Bitcoin di Indonesia:

Bagi mahasiswa pada Fakultas Hukum maupun Sarjana Hukum (meester in de rechten), sudah barang tentu tidak asing lagi dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Dimulai dari awal masuk perkuliahan sampai kepada menyusun skripsi, mahasiswa selalu menjumpai istilah tersebut. Begitupun pula kalangan praktisi dan akademisi, tidak pernah luput dan selalu berkutat dengan pasal-pasal yang ada dalam BW. Lantas, apakah yang dimaksud dengan BW? Apakah BW termasuk sebagai undang-undang atau hanya sebuah kitab atau yang lebih ekstrim disebut dengan kitab yang diterjemahkan? Dan bagaimana kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Tema sentral tulisan ini adalah menakar kembali kedudukan BW dalam  tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu gambaran (overzicht) utuh tentang arti penting BW yang masih berlaku hingga saat ini. Melalui tulisan ini juga, penulis akan mencoba menguraikan secara singkat problematika yang menyelimuti BW, baik dari segi istilah, asal-usul, bahkan eksistensinya yang lambat laun kian meredup.

Peraturan tentang  tentang penyelenggaraan dan pembinaan  koperasi… peraturan ini sebagai penganti permen no. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi, Permen 22/2015 tentang koperasi skala besar, perben 20/2015 tentang Penerapan akuntabilitas koperasi, Permen 25/2015  tentant Revitalisasi Koperasi, dan permen 23/2015 tentang Penilaian Indeks Pengembangan Koperasi

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); b. bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut dengan Peraturan Menteri; Mengingat :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai
dengan 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2020

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut "diterjemahkan" ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. "Penerjemahan" Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 ke dalam berbagai Undang-Undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai "bintang petunjuk" dalam melahirkan berbagai Undang-Undang di bidang pengelolaan sumber daya alam. Kata Kunci: konstitusional, sumber daya alam, pengelolaan.

Permenkop dan UKM No. 9 Tahun 2020  merupakan penganti dari permenkop no. 17 Tahun 2017 tentang pengawasan Koperasi , yang baru dari permenkop ini Adalah adanya  Ruang lingkup pemeriksaan kopeasi yang meliputi Tatakelola, Profile Risiko, Earning dan permodalan, disamping itu terdapat juga penggolongan koperasi kedalam 4 (empat)  Kelompok Usaha Koperasi berdasarkan aset, Jumlah anggota dan Modal sendiri, diperaturan ini pula diperkenalkan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK)

Kehidupan anak-anak kos memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak Peraturan Kocak Yang Cuma Bakal Dipahami Anak Kost. Kebiasaan mereka akan menimbulkan hal-hal uang unik dan lucu. Tinggal bersama orang baru, memiliki latar belakang yang berbeda dan daerah yang berbeda akan memberikan cerita yang berkesan bagi mereka. Kebiasaan ngutang gara-gara akhir bulan, nebeng ke kampus karena nggak bisa beli bensin, sering makan mie instan apalagi homesick ketika kita sedang sakit itu rasanya berat banget kan? tapi semua itu pasti ada cerita uniknya. Namun kalian ngerasa hidup bebas, jauh dari aturan orang tua ketika kalian officially jadi anak kost, wkwkkwk. Seperti halnya ibu kost juga harus bisa mengkondisikan kostnya agar lebih kondusif dalam mengahadapi aneka ragam perilaku anak-anak kostnya. Adapun beberapa peraturan yang ditulis dengan gaya bahasa unik dan absurd. Bisa jadi karena saking uniknya peraturan ini hanya terdapat di Indonesia aja lhohhh, hahaha. Penasara apa aja ?? simak yuk peraturan kocak yang cuma bakal dipahami anak kost!

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.07/2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193); dan

b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1641

Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi  yang disahkan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Ramai dibahas serta menuai banyak Pro dan Kontra terhadap aturan tersebut dari berbagai kalangan termasuk ormas dan parpol islam seperti Muhammadiyah, PKS, hingga PPP yang menuai kritik serta menilai Permendikbud Ristek ini melegalkan seks bebas, Sejumlah pihak menilai, aturan yang bertujuan melindungi civitas perguruan tinggi dari tindak pelecehan seksual justru dianggap memberi celah legalisasi seks bebas di lingkungan kampus.