Hukum Dagang

Buku ini merupakan seri lanjutan buku pertama yang berjudul seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan dengan materi pembahasan tentang restrukturisasi perusahaan berupa merger, akuisisi, peleburan, dan spin off. selanjutnya dibahas mengenai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance-GCG) menyajikan aspek hukum dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, CSR, Kepailitan dan pembubaran serta pemberesan perusahaan, dan pembahasan keberadaan, kedudukan

Buku ini merupakan seri lanjutan buku pertama yang berjudul seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan dengan materi pembahasan tentang restrukturisasi perusahaan berupa merger, akuisisi, peleburan, dan spin off. selanjutnya dibahas mengenai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance-GCG) menyajikan aspek hukum dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, CSR, Kepailitan dan pembubaran serta pemberesan perusahaan, dan pembahasan keberadaan, kedudukan

International Commercial Terms atau yang sering dikenal dengan sebutan Incoterms merupakan suatu perangkat aturan komersial atau perdagangan yang ditetapkan oleh ICC atau kita dengan Kamar dagang Internasional yang sering digunakan dalam suatu kontrak penjualan dalam kaca internasional. Incoterms ini merupakan suatu perangkat aturan yang berisi tentang kewajiban serta hak-hak apa saja yang didapat oleh penjual, maupun pembeli. 1 Hal-hal yang termasuk dalam incoterms ini sendiri ialah seperti proses pengiriman barang, penanggung jawab dalam proses ekspor-impor, penanggung biaya yang dapat timbul dan risiko bilang terdapat perubahan kondisi fisik barang yang sering terjadi dalam proses pengirimannya. Namun perlu digaris bawahi bahwa Incoterms ini sifatnya tidaklah mengikat atau wajib diberlakukan. Hanya mereka yang mengikatkan diri atau para pihak yang bersangkutan secara eksplisit menerapkan incoterms dalam kontrak para pihak. Dalam perarturan Incoterms ini terdapat 11 klasifikasi Incoterms, berikut penjelasannya : 2 A. MODE SEMUA JALUR (TRANSPORTASI) a. EXW (Mantan Bekerja). Dalam sumber yang say abaca melalui pembelajaran video singkat PKN STAN disebutkan bahwa EXW merupakan salah satu terminologi dalam proses pengiriman barang ini, di mana dalam terminologi ini lebih menitikberatkan bahwa pihak penjual memiliki kewajiban yang menimun. Dimana dalam metode ini dikenal bahwa penjual hanya berkewajiban sampai di titik dimana barang tersebut akan dikirim sesuai dengan 1 Arbitrase Internasional, ICC Incoterms dalam Perdagangan Internasional, 2020, https://www.international-arbitration-attorney.com/id/icc-incoterms-in-international-trade/, diakses pada 19 november 2020. 2 Ibid.

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis asuransi yang diakui di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum hadirnya usaha perasuransian syariah sudah hadir berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama ada dan berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam Indonesia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah .
Pengembangan usaha melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi konvensional, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. Selain itu, sejumlah pemain asuransi besar dunia turut tertarik untuk ikut dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Menurut mereka Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, merupakan suatu potensi bisnis yang tidak dapat diabaikan. Di antaranya perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance
Dikarenakan berkembangnya bisnis asuransi syariah yang didasarkan atas kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, tentunya tidak terhindarkan dengan adanya sengketa. Oleh karena itu makalah ini akan membahas mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan penyelesaian sengketa asuransi syariah dengan aturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam materi makalah ini yang akan dijelaskan secara rinci antara lain sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud ekonomi syariah, ekonomi islam dan tujuannya?
2. Apa prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi syariah?
3. Bagaimanakah penerapan ekonomi syariah dalam teori dan praktik?
4. Bagaimana ekonomi syariah dilihat dari aspek fiqh mu’amalah?
5. Bagaimanakah dasar teori harga islami?
6. Bagaiamanakah pandangan islam mengenai menjual barang dibawah harga pasar?
7. Bagaimanakah konsep harga keseimbangan dalam islam?

Mata kuliah hukum dagang ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Dagang, Perusahaan, Surat Berharga, Hukum Pengangkutan, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Lembaga Pembiayaan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perlindungan Konsumen, Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami Hukum Dagang dan perkembangannya di Indonesia dan Internasional.

Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma) secara harfiah firma merupakan perserikatan dagang antara beberapa perusahaan atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama (Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, bentuk tanggungjawab dalam firma adalah tanggung jawab bersama didalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Firma tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan, atau undang–undang tentang firma, namun pengaturannya dapat kita jumpai dalam pasal 16 sampai pasal 35 KUHD dan pasal-pasal lain dalam KUHPerdata. Secara umum untuk mendirikan sebuah firma diharuskan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan internasional dengan cara mengeluarkan atau memasukan barang dari dalam atau luar wilayah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (maatschap), firma, persekutuan komanditer (CV). Dalam paper kali ini, kita akan membahas mengenai Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum serta perbedaan dan persamaannya.

Perdagangan internasional merupakan hal pokok dalam pembentukan sistem perekonomian di dalam negeri tanpa adanya perdagangan internasional maka suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang baik antar negara Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya agar tetap bertahan dan tidak dikucilkan oleh negara lain.

Kepailitan CV Delima berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/Pailit/2008/ PN.- Niaga Sby, kemudian dilanjutkan dengan putusan Mahkamah Agung Atas Kasasi No.No. 702 K/Pdt.Sus/2008  serta berakhir dengan  putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No. 057 PK/Pdt.Sus/2010.

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan .
Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.
Atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan arti perdagangan secara umum di atas, dapat dipahami bahwa, manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang perdagangan. Pembatasan berupa pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum.
Pembatasan ini pula berlaku untuk semua subjek hukum baik manusia secara perorangan maupun manusia-manusia yang bersatu sebagai badan hukum. Pembatasan ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan yang pada perkembangannya disusun secara sistematis dan jelas demi terwujudnya kepastian hukum.
Hukum dagang adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan khusus terkait dengan perdagangan/perniagaan yang mengatur hubungan antara subjek Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan .
Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.
Atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan arti perdagangan secara umum di atas, dapat dipahami bahwa, manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang perdagangan. Pembatasan berupa pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum.
Pembatasan ini pula berlaku untuk semua subjek hukum baik manusia secara perorangan maupun manusia-manusia yang bersatu sebagai badan hukum. Pembatasan ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan yang pada perkembangannya disusun secara sistematis dan jelas demi terwujudnya kepastian hukum.
Hukum dagang adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan khusus terkait dengan perdagangan/perniagaan yang mengatur hubungan antara subjek Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan .
Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.
Atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan arti perdagangan secara umum di atas, dapat dipahami bahwa, manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang perdagangan. Pembatasan berupa pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum.
Pembatasan ini pula berlaku untuk semua subjek hukum baik manusia secara perorangan maupun manusia-manusia yang bersatu sebagai badan hukum. Pembatasan ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan yang pada perkembangannya disusun secara sistematis dan jelas demi terwujudnya kepastian hukum.
Hukum dagang adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan khusus terkait dengan perdagangan/perniagaan yang mengatur hubungan antara subjek hukum (perorangan, badan usaha/badan hukum), hak dan kewajiban para subjek, sanksi hukum, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Per), dan/atau Hukum Bisnis.

It is necessary to increase the efficiency of the national banking industry and the development of Islamic banking through optimizing the resources of commercial banks by Islamic commercial banks that have ownership relations with commercial banks. In addition, it is necessary to expand access to Islamic banking services for people who are not familiar with, use and / or obtain Islamic banking services (financial inclusion). To solved the that problem, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) based on POJK NO. 28 / POJK.03 / 2019 set as follows

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang banyak sekali dijumpai di setiap daerah di Indonesia, karena dalam pendirian dan menjalankan Perseroan Terbatas sudah tersistematis diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ada sedikit perubahan di dalam undang-undang tersebut yang diganti beberapa poin oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di poin-poin pendirian Perseroan Terbatas, dan hal itu menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, maka dari itu kami tertarik melakukan penelitian dengan membandingkan perbedaan antara peraturan pendirian Perseroan Terbatas dalam UU PT dan UU Cipta Kerja. Metode yang kami pakai dalam penelitian ini ada deskriptif dengan pendekatan yuridis, yaitu melakukan analisis dengan disahkannya UU Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan ketentuan terkait mekanisme pendirian PT sebagaimana telah diatur dalam UU PT. Semangat penyederhanaan pendirian PT yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara dan mempermudah regulasi ini patut kita apresiasi. Namun, prinsip-prinsip hukum sebagai badan hukum PT harus tetap diperhatikan, yang di satu sisi perubahan tersebut menghilangkan esensi dasar pendirian PT itu sendiri. Sehingga perubahan pendirian PT di dalam UU Cipta Kerja ini perlu dikaji secara luas lagi agar tidak ada masalah yang timbul dikemudian hari.

Kata Kunci: Pendirian, Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT, Undang-Undang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas harus diperhatikan bagaimana usaha yang dilakukan dan bagaimana tanggung jawab yang ada di badan usaha tersebut, perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri Perseroan Terbatas sebelum Perseroan Terbatas menjadi badan hukum akan bisa menjadi masalah yang berkepanjangan, tindakan ini memeberikan dampak hukum yang besar. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan pertanggung jawaban dari direksi Perseroan Terbatas tersebut. Para pendiri melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari menteri mengenai status badan hukum. Maka, perbuatan hukum itu hanya menjadi tanggung jawab pribadi sendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. segala perbuatan hukum perseroan yang belum berbadan hukum. maka dari itu, apabila perseroan menghadapi kerugian, direksi mengatasi kerugian tersebut dengan membayar menggunakan harta pribadi direksi untuk disita Kata kunci: Perseroan Terbatas, Direksi, Kerugian