Hak Ulayat

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menilik perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Belanda sebagai kekuatan kolonial dengan kuasa terlama, datang ke Indonesia dengan berbagai alasan, diantaranya adalah karena tanahnya yang sangat subur untuk di tanami rempah-rempah dan tanaman lainnya seperti tembakau. Melihat keuntungan besar yang sejalan dengan nafsu imperialisme mereka, setelah beberapa waktu menduduki beberapa wilayah yang ada di Nusantara, maka pihak Belanda berinisiatif untuk memperluas tanah kekuasaannya secara paksa di wilayah kepulauan ini. " Kuasa " dalam definisi sesuai latar historis ini bisa diartikan sebagai usaha kolonialis Belanda dalam menguasai tanah air penduduk lokal dan bagaimana pula pribumi melakukan perlindungan terhadap daerah kekuasaannya dengan berbagai bentuk perlawanan atas usaha-usaha Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya. Reaksi yang timbul dari perlawanan tersebut juga memiliki nilai heroisme, apalagi jika harus mengkaji kesediaan dalam mengorbankan nyawa demi independensi otoritas maupun identitas lokal terhadap perluasan hegemoni Belanda. Mungkin agak sedikit kurang disadari oleh masyarakat masa kini tentang dikotomi antagonistik sebagai stigma dalam polemik " Pribumi " dan " Non-Pribumi " (utamanya menyangkut masyarakat Tionghoa-Pen) yang justru lahir dari tendensi retorika penjajahan. Dengan alasan " kekhawatiran atas meluasnya pengaruh aktivitas perdagangan Inggris melalui pedagang-pedagang Cina di Nusantara " , pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memandang adanya urgensi eksploitasi kekayaan alam di luar Jawa, khususnya di Sumatera Timur.

The implementation of the registration of customary land rights belonging to the customary community of the old village in Batam City aims to provide legal certainty for the holders of the rights. In formal juridical terms, the recognition and regulation of ulayat rights are regulated in Articles 3 and 5, including land registration of the ulayat land rights referred to in Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, which specifically regulates legal norms regarding land registration in Indonesia. This study uses a normative juridical research method to answer the problems studied through literature study. From the results of the research regarding the legal regulation of the registration of customary land rights belonging to the old village community in Batam, technically its implementation must be adjusted to the provisions of the Batam City Regional Regulation concerning the Batam City Spatial Plan, because some of the customary land rights in question are still in the status of Management Rights, which is controlled and registered in the name of the Batam Business Entity (BP Batam). The implementation of the said customary land registration activities has not been carried out properly, there are various obstacles in its implementation, namely there is no Batam City Government Regulation regarding the determination of the old village area in Batam City and the lack of commitment of some administrators of the Malay Traditional Institution to fight for and defend customary land rights.

Abstrak: Ketentuan UUD 1945 khususnya pasal 18B ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pengaturan sebagaimana demikian, maka hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak-hak yang secara yuridis normatif diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, sejauh ini belum ada satu undang-undang khusus yang mengatur tentang konsep pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut. Akibatnya, pengaturan organik yang ada berkait eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya didasarkan pada perundang-undangan yang sudah ada, yang sebagian besar dibuat sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang melahirkan pengaturan pasal 18B ayat 2 sebagaimana di atas. Merujuk pada pengaturan dalam perundang-undangan yang sudah ada tersebut, seperti halnya yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan UU No. 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan), sifat pengakuan yang diberikan kepada eksistensi masyarakat hukum adat khususnya pada hak-hak tradisional mereka atas sumber daya alam adalah pengakuan yang terbatas (conditional/limited recognition), dalam arti bahwa hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara/kepentingan nasional dan perundang-undangan (vide Pasal 2 ayat 4, Pasal 3, dan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 4 ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999). Sehingga, jika saja keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka dianggap bertentangan dengan kepentingan negara/nasional atau dengan perundang-undangan, maka pengakuan atas hak-hak tersebut bisa dicabut. Hal ini salah satunya disebabkan karena hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur dalam dua UU tersebut sifatnya adalah hak yang relatif, dalam artian bukan hak yang secara riil ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat, melainkan hanyalah hak penguasaan negara atas sumber daya alam, baik berupa tanah negara atau hutan negara, yang dititipkan atau dikuasakan kepada suatu komunitas masyarakat hukum adat yang tinggal di atas wilayah tanah atau hutan negara tersebut (vide Pasal 2 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999). Konsep sebagaimana demikian, khususnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999, menjadi berubah dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-X/ 2012 yang merupakan putusan uji materiil atas UU No. 41 Tahun 1999 yang pada intinya mengatur bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan milik masyarakat adat. Melalui Putusan MK ini, maka terjadi perubahan konsep mengenai hak masyarakat hukum adat atas * Tulisan ini dipaparkan dalam acara " Simposium Masyarakat II: Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum " , Jakarta 16-17 Mei 2016.