Advokat

In January 2016, the World Economic Forum (WEF) raised an annual topic of the fourth industrial revolution. Since then the term Industrial Revolution 4.0 has become a discourse material of its own. The Government of Indonesia, through the Ministry of Industry has designed Making Indonesia 4.0 as a strategy roadmap to face the Industrial Revolution 4.0. Implementation of the strategy will involve several stakeholders, including the Capital Market Legal Consultant. As one of the supporting professions, the Capital Market Legal Consultant has professional responsibility in performing its obligations and has Professional Standards related to the principles that must be applied in carrying out its obligations. This article discusses the importance of Professional Standards for Capital Market Legal Consultants, particularly the improvement of Professional Standards and its relation to the Industrial Revolution 4.0 which has an impact on financial sector and services in Indonesia.

Keywords:
Legal Consultant, Standard of Professional Conduct, Financial Industry, Industrial Revolution 4.0, Supporting Profession.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat merupakan pendidikan untuk menempa dan membentuk advokat,pada kesempatan kali ini saya mencoba menyajikan tentang Hukum Acara Perdata yang barangkali bermanfaat dan bilamana ada kesalahan atau kekeliruan akan dibenarkan dikemudian hari,Kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan.Untuk informasi dan konsultasi silahkan hubungi HP/WA 0813 9080 6999

Rekan blog advokat silaen & associates online, memahami keberadaan profesi advokat Indonesia, tidak terlepas dari sejarah bagaimana lahirnya profesi advokat tersebut di Indonesia. Lahirnya profesi advokat diawali pada jaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia? Mengapa? Hal ini disebabkan pada jaman pemerintahan penjajahan Belanda tersebutlah dianggap sebagai tonggak sejarah " sang ibu " yang melahirkannya. Namun, pada masa itu, kehadiran profesi advokat tidak dapat tumbuh dan berkembang disebabkan kurangnya perhatian sang ibu yang melahirkannya, sehingga bila kita lihat kondisi profesi advokat dijaman tersebut ibarat anak kecil yang baru dilahirkan tetapi ditinggalkan mati oleh ibunya (pendapat karangan Daniel S. Lev, menyebutnya sebagai " anak yatim "). Akan tetapi, walaupun lahir dan menjadi anak yatim, profesi advokat tetap hidup dan terus berkembang, cukup tangguh dan mengalami proses yang sangat menentukan bentuk peran dan fungsinya seiring dengan usianya yang semakin dewasa. Profesi advokat Indonesia yang lahir dari rahim sang ibunya, yakni kolonial penjajahan Belanda, maka tak dapat dipungkiri darah yang mengalir dalam tubuh advokat Indonesia mengalir deras / kental wujud dan sifat sang ibu (dalam konteks ini adalah sistem hukum kolonial Belanda). Sehingga, diawal-awal keberadaan advokat Indonesia dijaman penjajahan kolonial Belanda adalah secara utuh model dan penampilan advokat Indonesia tidak ada bedanya dengan model advokat Belanda. Fungsi dan Peran Advokat Dalam setiap negara, fungsi dan peranan advokat berbeda-beda, di Indonesia saja sejak lahirnya profesi advokat, kita mengenal ada pengklasifikasian antara pengacara praktek dan advokat, dimana peran dan kedudukan profesi ini berbeda, demikian pula dengan persyaratannya juga tidak sama. Agar tulisan ini tidak melebar, penulis hanya fokus pada sejarah keadvokatan Indonesia mulai dari jaman kolonial Belanda hingga jaman millenium. jadi, tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang peran dan kedudukan advokat Indonesia dengan advokat yang ada negara-negara lain. Membahas peran dan kedudukan advokat tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut negara tersebut, dimana profesi advokat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan negara tersebut. Nah, karena adanya hubungan yang erat dengan sistem hukum yang diterapakan oleh negara, maka fungsi dan peran advokat juga akan berasimilasi. Misalnya, satu negara menerapkan sistem hukum perdata tertulis, maka peran advokat akan dianggap kurang dibutuhkan bila dibandingkan dengan negara yang masih menerapka sistem hukum perdata tidak tertulis. Adanya perbedaan kedua sistem penerapan hukum perdata sebagaimana diuraikan diatas, apakah tertulis atau tidak tertulis juga secara langsung akan mempengaruhi sistem pendidikan hukum pada universitas / fakultas hukum pada kedua sistem penerapan hukum perdata tersebut, demikian pula ketertarikan masyarakat yang ingin belajar hukum tentu pula akan berbeda.

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemulian, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuang-kan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.

Dalam penegakan hukum dimuka pengadilan pihak yang beracara sebagian besar menggunakan jasa Advokat. Seperti halnya hakim dan jaksa, advokat pada hakikatnya mempunyai satu tujuan yaitu hendak meluruskan hukum, mempertahankan serta menegakkan hukum dan keadilan. Advokat juga mengungkap hal-hal yang mungkin belum terungkap dalam mencari fakta persidangan, dan memberikan bahan agar hakim didalam memberikan keputusannya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.  Dalam mencari fakta persidangan advokat yang beracara pasti menyajikan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut dimaksudkan untuk menguak fakta yang bisa meringankan atau bahkan bebas dari tuntutan jaksa dalam perkara pidana. Tetapi adakalanya oknum advokat yang demi memenangkan perkaranya, terlebih lagi honor dan bonus dari kliennya dalam menyajikan alat bukti oknum advokat yang nakal karena berorientasi pada kemenangan maka segala cara dihalalkan, mulai dari memanipulasi data, pemalsual, menghadirkan saksi yang tidak sebenarnya dan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

Uraian Singkat Buku Jilid 2:
Kompilasi
HUKUM ADMINISTRASI PAJAK
Distribusi Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Perpajakan Resiprokal antara FISKUS & WP
Adanya hak Negara memperoleh dana pajak, melahirkan kewajiban membentuk peraturan perUU perpajakan sebagai landasan hukum (legalitas) dan landasan kewenangan untuk mengenakan pajak dan menagih utang pajak kepada warga negaranya (yuridikitas) serta menetapkan prosedur administarif dan mekanisme yuridis dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya. Ditunjuknya Fiskus dan WP selaku subjek hukum pajak, berimplikasi pada pola hubungan hukum keduanya bersifat timbal-balik (resiprokal) sebagai sesama petugas pelaksana UU perpajakan.
Penunjukkan WP yang bertugas sebagai pemungut pajak berdasarkan self assesment & withholding tax system, merupakan bentuk penggeseran (delegasi) sebagian kecil tugas administrasi negara ke pihak swasta, menjadikan tugas delegasian kepada FISKUS dikonsentrasikan pada fungsi pengawasan (counter ceck & balance) terhadap pelaksanaan tugas yang didelegasikan WP. Berdasarkan official assessment system, FISKUS dalam kapasitas jabatannya (ex-officio) berwenang untuk menghitung dan menetapkan kembali jumlah utang yang sebenarnya, menurut kondisi factual atau mencerminkan kegiatan WP secara actual di lapangan, dan melakukan tindakan penetapan dan penagihan utang pajak sesuai mekanisme hukum dan prosedur administratif yang berlaku dalam pengenaan, pemungutan dan pelunasan utang pajak.
Adanya kewenangan Fiskus dalam melakukan koreksi fiscal dan menetapkan kembali jumlah utang pajak melalui penerbitan SKP, STP atau SK pajak (fungsi pengawasan) dan melakukan tindakan penagihannya (fungsi penegakan hukum), melahirkan hak-hak bagi WP untuk mengetahui keabsahan dasar hukum dan validitas perhitungan koreksi pajak serta legitimasi dalam proses penagihannya. Bila terdapat kesalahan administratif atau mengandung cacat hukum, WP berhak mengajukan perlawanan berupa upaya administrasi dan upaya hukum guna menyelesaikan dispute atau sengketa perpajakannya. Sebaliknya, FISKUS berkewajiban secara resiprokal untuk menerima, menghadapi dan menyelesaikan masalah dan sengketa tersebut baik dalam ranah administrasi di internal instansi-nya (KPP, Kanwil dan DJP) ataupun dalam ranah hukum di institusi eksternal-nya (Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung).
Intinya, FISKUS dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap WP, terikat dengan prosedur administratif dan mekanisme hukum yang diatur dalam hukum pajak, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan yang lebih substantif di bidang perpajakan, disamping pula untuk mengakomadasi larangan terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan jumlah dan menagih utang pajak secara melawan hukum oleh Fiskus (onrechtmatige overheidsdaad) mengingat kapasitasnya selaku  penguasa di bidang perpajakan (tax authority). Sebagai penyeimbangnya, terhadap WP, pegawai/karyawan WP, konsultan pajak dan pihak ketiga terkait dan dalam kapasitasnya masing-masing, juga dilarang melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam bentuk mal-administrasi maupun delik pidana perpajakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada potensi pendapatan Negara.

Dalam pengadilan pajak adanya kuasa hukum untuk mendampingi dan atau mewakili para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak memiliki hak dan kewajiban hukum tertentu. Hak dan kewajiban seorang kuasa hukum yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum serta memiliki Kuasa Khusus dapat bertindak sebagai kuasa hukum Pengadilan Pajak.

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK CPL-S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. CPL-KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. CPL-KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CPL-KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. CPL-KK1 Mampu melakukan penelusuran-penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. CPL-PP4 Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) CPMK Mampu menguasai dasar-dasar keadvokatan dan dunia peradilan. CPL=> Sub-CPMK CPL-PP4 Sub-CPMK-1. Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup keadvokatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengeketa melalui non-litigasi serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Informan penelitian adalah Advokat dari kantor  Zainal Abidin and Partners Metode  penulisan yang digunakan dalam naskah publikasi ini  adalah metode penelitian deskriptif. Data sekunder maupun data primer dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku,peraturan perundang-undangan,tulisan-tulisan.Analisis data menggunakan analisis kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui non-litigasi diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbiterase. Sedangkan mengenai efektifitas non litigasi,non litigasi memiliki berbagai keuntungan sehingga dinilai lebih efektif daripada menggunakan jalur litigasi.

Od  2003.  godine  je  zakonodavac  u  Republici  Srpskoj opredijeljen  za rješenje  kojim  se  stranci koju  zastupa  javno  pravobranilaštvo priznaju  troškovi  u  parničnom  postupku  prema  važećoj Tarifi o naknadama i nagradama za rad advokata. Primarna namjena Tarife je da služi za obračun naknade  troškova  i  nagradu  advokatima  koji  su  upisani  u  imenik  advokata  pri  advokatskim komorama. Zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog rješenja, 2018. godine pokrenulo je 12 zastupnika Predstavničkog  doma  Parlamentarne  skupštine  Bosne  i  Hercegovine (PD  PSBIH)  navodeći argumente  za  njegovu  neusklađenost  sa  Ustavom  Bosne  i  Hercegovine  i  EKLJP.  Slično zakonsko rješenje egzistira i u državama regiona te su se o njegovoj ustavnosti očitovali Ustavni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Srbije, a očekuje se očitovanje do kraja godine i Ustavnog suda Republike Crne Gore. Stav o ovom pitanju indirektno je zauzeo i Evropski sud za ljudska prava. 
U analizi ću razmotriti argumente koji su iznijeti u zahtjevu za ocjenu ustavnosti zastupnika PD PSBIH  u  odnosu  na  zauzeta  stajališta ustavnih  sudova  regiona  i  ESLJP,  te  u  konačnici  iznijeti
vlastiti stav po pitanju ustavnosti ovog zakonskog rješenja.

Sudi dan penelitian tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian undang-undang seringkali menjadikan aktor atau obyek internal sebagai fokus di dalam kajiannya, misalnya tentang kewenangan atau putusan-putusan MK. Padahal, menurut para sarjana sosiologi hukum, untuk mengetahui apakah proses pengujian undang-undang telah berjalan secara efektif di tengah-tengah masyarakat, perlu juga dikaji mengenai faktor eksternalnya, yaitu para individu dan organisasi yang sering berinteraksi dengan MK dalam proses berperkara di persidangan. Atas dasar itulah, Arjuna Dibley kemudian melakukan penelitian mengenai pengujian undang-undang di MK dengan titik analisa pada peran suatu kelompok masyarakat yang cukup penting dan aktif dalam berperkara di MK, yaitu public interest litigants (PIL). Tulisan ini menguraikan mengenai hasil temuan yang dikaji oleh Dibley terkait peran advokat pembela kepentingan publik di Mahkamah Konstitusi.

Buku elektronik ini merupakan kumpulan template naskah dan berkas hukum yang mungkin penting untuk diketahui oleh para pembelajar hukum. Seluruh contoh dan template berkas ini telah penulis kumpulkan bertahun-tahun. Saat mengikuti pendidikan advokat, ikut magang advokat, diskusi-diskusi dengan notaris, dan pernah menjadi bagian di kepaniteraan, membuat penulis memiliki banyak referensi.
Template yang ada dalam buku elektronik ini hanyalah gambaran saja mengenai contoh berkas dan dokumen hukum. Adapun ketika pembaca ingin menggunakannya, tentu harus disesuaikan dengan kondisi kasus yang pembaca hadapi. Untuk beberapa profesi seperti panitera, template yang ada dalam buku ini kemungkinan bisa berbeda karena Mahkamah Agung selalu membuat template baru untuk diikuti oleh bagian kepaniteraan di seluruh pengadilan di Indonesia. Kemudian untuk template yang berasal dari advokat maupun notaris, sejatinya tidak memiliki panduan yang baku, sehingga antara satu lawfirm dengan lawfirm yang lain bisa berbeda-beda, antara kantor notaris dengan kantor notaris yang lain bisa berbeda template nya.

It is not inconceivable that among those who have entered into public offices are a few advocates who actually have a strong motivation to substantiate good government under the rule of law from within, as a continuance of their (previous) struggle to achieve that aspiration from the outside. No one can deny that the intellectual capacity possessed by advocates could be very useful to undertake certain specific state's tasks. Many advocates holding public offices can still preserve or even increase their professional orientation to serve for the best of public interest and protect their integrity.

Hukum Perikatan masuk dalam ranah hukum perdata, dalam KUHPerdata buku III diatur tentang Verbintenissenrecht yang mempunyai tiga arti yakni perikatan, perutangan dan perjanjian. 1 Dalam buku III B.W. juga menjelasakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak kebendaan). Buku III mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak perseorangan), meskipun yang menjadi objek juga suatu benda. Pihak yang menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau "kreditur," sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau "debitur." 2 Adapun sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi," yang menurut undang-undang dapat berupa : 1. Menyerahkan suatu barang 2. Melakukan suatu perbuatan 3. Tidak melakukan suatu perbuatan Namun, untuk mengetahui lebih detailnya maka bisa mempertimbangkan pendapat para ahli mengenai hukum perikatan. 1. Subekti Subekti memberikan definisi perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal 3 2. Abdul Kadir Muhammad Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. 4 Selain pendapat dari dua ahli diatas, pengertian perikatan juga bisa diambil dari Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

Artikel ini mengulas salah satu perkara di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh dr. Salim Alkatiri tanpa didampingi seorang kuasa hukum. Dari kasus ini dapat dipetik betapa pentingnya keberadaan pengacara konstitusi probono yang dapat membantu pendampingan beracara bagi mereka yang membutuhkan.