APBN

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2022 Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2022, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan tema tersebut, pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal; serta (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19, langkah–langkah pemulihan ekonomi serta upaya untuk mengatasi masalah struktural, maka arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar sustainabilitas fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan serta harus disertai dengan reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan melalui (1) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat; (2) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (3) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan (4) inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

The development policy in Indonesia to implement the human development paradigm should be able to put people as actors and regional economic development as a vehicle for the public welfare. However, the government's policy as outlined in the form of budget  precisely the opposite direction to a strategic role in the public welfare. The phenomenon of budget politics in the management of media budget to fulfill the political needs of the few and the political community. Management of the state budget in favor of a handful of people in the political-economic sphere and not pro-poor budgeting. A qualitative approach in analyzing the facts of budget management in Indonesia, this book concludes that the management of APBN using performance-based budget structure has not shown good governance performance by indicators: effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in the management of the budget.

RINGKASAN EKSEKUTIF
RAPBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

BAB 1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
BAB 2 PENDAPATAN NEGARA
BAB 3 BELANJA NEGARA
BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI
TAHUN 2021 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN
WILAYAH TAHUN 2019
BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
BAB 6 RISIKO FISKAL

Lampiran : Data Pokok APBN Tahun 2016-2021

PENDAHULUAN

Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2021 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2021 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, sebagai dokumen pendukung untuk pembahasan RUU APBN TA 2021 dengan Komisi mitra kerja K/L di DPR.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun RKA-K/L tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, dan disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, RKAK/L sebagai dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya. RKA-K/L masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut dibahas oleh Komisi terkait DPR, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencaaan Pembangunan Nasional/Bappenas, untuk dilakukan penelaahan bersama oleh Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Artikel ini mengkaji anggaran negara dengan sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia, yang sebelumnya menerapkan sistem keuangan berimbang. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan content analysis dalam memahami teori dan dokumen sistem keuangan di Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia memberikan arah baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
.
This article reviews the state budget with a performance-based financial system in Indonesia, which previously implemented a balanced financial system. By using qualitative method and content analysis approach in understanding the theory and document of the financial system in Indonesia. This paper concludes that performance-based financial system in Indonesia provides a new direction in more transparent and accountable financial management for development activities in realizing community welfare.

Gerakan advokasi dan kampanye agar anggaran negara diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat merupakan inisiatif dari organisasi masyarakat sipil. Gerakan advokasi ini tergolong gerakan baru karena mulai tumbuh pascarezim otoriter Soeharto tumbang pada 1998.

Gerakan advokasi anggaran pro rakyat miskin berupaya agar anggaran tidak hanya demokratis dari sisi proses penyusunannya, tetapi juga mendorong ’wajah’ APBN/APBD lebih pro rakyat miskin dan berkeadilan serta menyejahterakan. Gerakan advokasi anggaran dilakukan dengan berbagai jalan, mulai dari kajian terhadap kebijakan anggaran sampai melakukan lobi-lobi ke DPR dan pemerintah.

Bagi jurnalis dan media massa, tema tentang kemiskinan merupakan concern yang cukup lama. Angka kemiskinan yang tinggi membuat topik tentang ini merupakan tema yang hampir selalu aktual, meski masing-masing jurnalis dan media massa memiliki perspektif yang beragam. Kepedulian jurnalis dan media terhadap isu-isu kemiskinan bukan hanya semata ini sesuatu yang faktual dan menarik, tetapi juga karena ada tanggungjawab profesi yang mengharuskan media dan jurnalis memberi perhatian yang besar terhadap nasib kelompok yang tertindas secara ekonomi dan politik. Pun dengan gerakan advokasi anggaran pro rakyat miskin, jurnalis perlu melibatkan diri jika concern tentang isu kemiskinan sudah "mendarah-daging".

Untuk melengkapi referensi tentang anggaran pro rakyat miskin dan bagaimana melakukan peliputan terhadap isu ini, maka buku panduan ini ditulis.

The policy of promoting development in the reform era of  human development paradigm that puts people as actors and placing local economic development as a vehicle for community welfare. However, government policy as outlined in the budget form precisely the opposite direction to the proper role of  government welfare for the community. This study used a qualitative paradigm methods and methods vestehen history. Budget management of the state shows the government's role in regulating the sources of revenue and public expenditure. Financial management practices of the country has made since the time of Prophet Muhammad are used for development purposes in the public welfare. Budget management in the reform era kenirja using structure-based budget that aims to improve the performance of government with good governance that requires the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in its management. However, the abuse of the budget of corruption still occurs in the management of this budget.

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam  fokus utama dalam kebijakan APBN 2022: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Public financial management by the government is very important in view of the level of welfare in Indonesia is still low, as there are still much poverty with the level of fulfillment of the needs of low, corruption that occurs in every area of government, income distribution is uneven, low economic growth, and various irregularities other budget. With a qualitative approach that emphasises the phenomenon of the social reality and the country's financial management practices in Indonesia, the approach to history and historical analysis is able to provide solutions to the existing problems. Reviewing public financial revenues and government spending become instruments in creating public welfare.

This article reviews the state budget with a performance-based financial system in Indonesia, which previously implemented a balanced financial system. By using qualitative method and content analysis approach in understanding the theory and document of the financial system in Indonesia. This paper concludes that performance-based financial system in Indonesia provides a new direction in more transparent and accountable financial management for development activities in realizing community welfare.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2O2O
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

a, bahwa Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyeelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka, mendukung terwujudnya perekonomian nasional bcrdasarkan demokrasi ekorromi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Abstrak Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislature maupun positive legislature, dapat pula dimaknai sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Berdasarkan hasil kajian konseptual dan pendalaman terhadap beberapa putusan MK dalam pengujian UU APBN, secara nyata dan dalam keadaan tertentu, doktrin MK sebagai negative legislature dapat dimaknai sebagai negative budgeter dalam bentuk pernyataan mata anggaran tertentu dalam UU APBN bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dapat pula dimaknai sebagai positive budgeter karena MK juga mengharuskan pemerintah dan DPR untuk menambahkan mata anggaran tertentu dalam UU APBN. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk diakuinya supremasi konstitusi, sehingga MK yang berperan sebagai the guardian constitution harus menjaganya. Apalagi dalam UUD 1945 terdapat pasal yang spesifik menyebut batas minimal anggaran pendidikan 20% dan pasal-pasal lain yang mengharuskan APBN harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian UU APBN, Negative Budgeter, Positive Budgeter.

Abstract
The doctrine of the Constitutional Court which was previously believed to be only as a negative legislature has shifted into positive legislature. The question, is the doctrine of the Constitutional Court as a negative legislature and a positive legislature can also be interpreted as a negative budgeter and a positive budgeter in the judicial review of the State Budget Law. Based on the result of conceptual study and deepening of several decisions of the Constitutional Court in the judicial
review of the State Budget Law, in real and in certain circumtances, the doctrine of the Constitutional Court as a negative lagislature can be also interpreted as a negative budgetary in the form of specific budget items in the State Budget Law contradictory to the 1945 Constitution. Also as a positive budgeter because the Constitutional Court requires the executive and the legislative to add a specific budget in the State Budget Law. It is a form of recognition of constitutional supremacy, so that the Constitutional Court can role as the guardian constitution. Moreover in
the 1945 Constitution there is a specific article that mentions the minimum limit of 20% education budget and other articles that require the state budget should be used for the greatest prosperity of the people.
Keywords: Constitutional Court, Judicial Review on State Budget Law, Negative Budgeter, Positive Budgeter.

Indonesia merupakan Negara eksportir batu bara terdepan di dunia. Adapun jantung dari kegiatan ini tepatnya terdapat di Pulau Kalimantan. Selama ini proses penyediaan dan pengiriman batu bara dilakukan melalui jalur laut. Dibutuhkan alternative jalur darat dalam proses pengangkutan batu bara, dan jalur darat yang dirasa paling efektif dan efisien adalah jalur kereta api.
Pemerintah merencakan pembangunan jalur rel Trans Kalimantan dalam 5 tahun kedepan sepanjang 2.628 km dengan sumber pembiayaan murni konvensional yaitu APBN. Demi mengurangi beban negara, pemerintah menghapuskan dana APBN sebagai sumber pembiayaan dan menggantungkan pembiayaan pada pihak Russian Railways selaku investor.

Pembangunan sosial adalah model pembangunan alternatif terhadap pembangunan yang terlalu berfokus kepada ekonomi yang menimbulkan berbagai distorsi. Tulisan ini merupakan tulisan singkat, yang memberikan penjelasan pada model tersebut, dan penjelasan singkat tentang bagaimana praktiknya di Indonesia.

This article reviews the state budget with a performance-based financial system in Indonesia, which previously implemented a balanced financial system. By using qualitative method and content analysis approach in understanding the theory and document of the financial system in Indonesia. This paper concludes that performance-based financial system in Indonesia provides a new direction in more transparent and accountable financial management for development activities in realizing community welfare.

This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest derived from the shari'a. Public expenditure on Indonesia's government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people's welfare.

Setelah memasuki puncaknya pada tahun 1990-an, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan hingga saat ini. Ketika produksi menurun, lifting minyak pun ikut menurun. Ketidakpastian dalam merealisasikan lifting migas nasional akan menyebabkan ketidakstabilan fiskal dalam APBN. Sebab setiap penurunan lifting minyak sebesar 10 ribu barel akan berdampak pada hilangnya penerimaan negara sebesar Rp 1,6-3 triliun, sedangkan ketika ada penurunan ICP 1 USD maka akan berdampak pada hilangnya penerimaan negara sebesar Rp 3,4-3,9 triliun. Konsekuensi lain dari menurunnya lifting minyak nasional adalah ketidakpastian alokasi Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) yang dibagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah-daerah penghasil migas. Ada empat alasan yang menjadi penyebab mengapa sektor migas perlu dipertimbangkan ulang sebagai sumber pendapatan dan belanja negara di masa depan.  Kemudian situasi ini memunculkan dua pertanyaan, yaitu: (1) Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah nasional untuk menutupi kekurangan pendapatan negara sebagai konsekuensi dari menurunnya cadangan migas Indonesia; (2) Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, terutama daerah-daerah penghasil minyak dimana APBD nya memiliki ketergantungan yang tinggi pada DBH migas. Ada beberapa strategi untuk dapat menjawab dua pertanyaan ini.