Reiza Patters

Selama 6 bulan di tahun 2016, Koalisi Tim Pakar Interdisiplin melakukan pengkajian terhadapat rencana reklamasi 17 pulau dan NCICD, berdasarkan kepakarannya masing-masing. Di dalam Koalisi tersebut, tergabung pakar-pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Insitut Petanian Bogor, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Institut Teknologi Bandung, LBH Jakarta dan Rujak Center for Urban Studies. Studi tersebut menghasilkan Makalah Kebijakan yang berjudul Selamatkan Teluk Jakarta, yang hari ini diluncurkan di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Acara diskusi dan peluncuran ini menghadirkan narasumber dari tim Koalisi Pakar Interdisiplin, yaitu Prof. Henny Warsilah, Prof. Wahyoe Hantoro, Dr. Alan Koropitan, Marco Kusumawijaya, Elisa Sutanudjaja dan Tigor Hutapea.

Makalah Kebijakan memberikan rekomendasi dan solusi paradigmatik untuk menyelamatkan Jakarta dan Teluk Jakarta. Solusi paradigmatik yang diambil antara lain:

Hindarkan paradigma “pembangunan butuh lahan” yang dapat mendorong persepsi “Jakarta sudah padat”. Kunci dari pembangunan di Jakarta adalah manajemen kepadatan
(density management), dimana kepadatan jiwa/Ha lahan di Jakarta itu HARUS didukung oleh kepadatan lantai-terbangun dan infrastruktur/ pelayanan yang memadai.
Pembangunan keruangan Jakarta harus diutamakan pada meningkatkan lantai-terbangun, terutama untuk hunian terjangkau bagi mayoritas pekerja, di kawasan-kawasan pusat kota. Sebagian besar bentangan Jakarta masih berkepadatan lantai-terbangun sangat rendah, dengan bangunan rata-rata hanya setinggi 2 lapis. Bangunan-bangunan sangat tinggi hanya terdapat di sepanjang jalan-jalan utama, plus beberapa superblok. Perubahan tata guna lahan (land-use) selama 30 tahun terakhir telah mengubah pusat-pusat kota menjadi mono-fungsi kerja (perkantoran, perdagangan), sementara hunian terlempar makin jauh ke pinggiran. Hal ini perlu diimbangi kembali dengan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di pusat-pusat kota. Dengan cara ini, maka keperluan akan lahan melalui reklamasi dapat dipertimbangkan kembali.
Guna memperoleh netralitas dan transparansi dalam proses konsensus dan pengambilan keputusan dan transparansi pertimbangan teknis – ilmiah maupun aspek sosial – politik – ekonomi, direkomendasikan untuk mengadakan paparan dan debat publik baik yang menyangkut proyek NCICD maupun Reklamasi 17 pulau secara integratif maupun secara tersendiri masing-masing.
Pemerintah membentuk Tim Independen yang tidak hanya melibatkan Kementerian Sektoral dan Bappenas, namun juga melibatkan institusi berbasis pengetahuan serta beberapa Perguruan Tinggi, baik yang telah terlibat selama ini maupun yang belum (tidak) terlibat.
Pemerintah mengalokasikan sumberdaya (Program, SDM, Pendanaan) secara khusus untuk menjamin perolehan informasi dan pengetahuan dari aspek2 ilmiah, teknis maupun sosial – budaya – ekonomi – politik yang melibatkan pakar dan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang netral, tidak terpengaruh oleh bias kepentingan guna mendapatkan obyektifitas dalam perspektif pembangunan ketahanan Jakarta dan Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Pembangunan Jakarta harus dibenahi secara fundamental sebagai bagian dari Visi Bersama Bangsa dan Negara Maritim, dan bahwa reklamasi (bila dilanjutkan) dan NCICD (bila dilanjutkan, masih dengan besaran investasi dan konstruksi yang disepakati melalui konsensus besar) adalah bagian dari membangun kawasan pesisir dari suatu peradaban bahari yang unggul.
Rekomendasi Terkait Proyek NCICD adalah melihat 2 hal sebagai berikut. Pertama, fase A dari NCICD yang disebut sebagai no-regret policy yang memang perlu dilakukan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob. Namun beberapa ilmuwan Indonesia dan Belanda berpendapat bahwa penguatan tanggul yang dibarengi dengan penghentian eksploitasi penggunaan air tanah, dan perbaikan kualitas air sungai serta rehabilitasi Teluk Jakarta dari pencemaran adalah langkah terbaik. Dengan demikian, apa yang ingin dikatakan oleh para ilmuwan ini bahwa proyek NCICD fase B dan C yang merupakan tahap lanjutan dari pembangunan Great Garuda itu sendiri tidak diperlukan. Sementara, NCICD fase A telah dituangkan dalam Perpres No. 2/2015 tentang rencana
pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. Kedua, perlu dibangun skenario parsial maupun integral dari hubungan sebab akibat dari proyek NCICD dan reklamasi dalam aspek fisik, dengan melibatkan jangkauan hulu – hilir bahkan hingga Jabodetabek dan Teluk Jakarta/Kep. 1000; lingkungan dan bencana alam maupun bencana sosial; finansial – investasi – keuangan; serta politik – ketahanan nasional.

Reklamasi merupakan ikhtiar jangka panjang dan pembangunannya (bila dilanjutkan) harus mempertimbangkan dampak sosial – ekonomi – lingkungan – spasial. Perlu dilakukan rancang bangun
ulang dengan menyertakan data primer dan hasil pemantauan menerus guna membuat skenario yang menyertakan berbagai risiko multi dimensi dan harmoni sosio- spasial dengan daratan utama Pantura.

Mengamati bahwa hal-hal tersebut belum dilakukan, maka proses reklamasi yang sudah dilakukan sekarang ini dan yang akan datang, harus dihentikan karena tidak memberikan manfaat baik bagi kepentingan publik dan justru menambah parah kerusakan lingkungan di teluk Jakarta, potensial menyebabkan ancaman banjir semakin besar dan merugikan kehidupan masyarakat terdampak.
Proses pembangunan konsensus dan pengambilan keputusan perlu didukung oleh skenario dan proyeksi masa depan, termasuk skenario pentahapan Tahap A dari NCICD yang dibarengi atau tanpa program pembersihan sungai dari polutan dan sedimen, dan sebagainya.

Laporan yang kami luncurkan saat ini mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Karena itu kami sedang memasukkan informasi tambahan dan melakukan penyuntingan bahasa ulang. Karena itu nantikan, versi terkini laporan akan diluncurkan pada tanggal 5 November 2017

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

Koalisi Pakar Interdisiplin yang berasal dari institusi dan kepakaran yang
berbeda, menyusun makalah kebijakan sebagai masukan untuk menyelamatkan Jakarta dan teluknya.

Studi di lakukan sepanjang 2016, dan berakhir pada Desember 2016. Studi ini didanai secara mandiri, namun pencetakan buku mendapatkan bantuan dari Rujak Center for Urban Studies melalui program Urbanisme Warga.

Studi ini berada di bawah lisensi Cretive Commons. Lisensi ini
mengijinkan penggunaan karya kembali selama bersifat non-komersial
dan atribusi kepada pengarang diterapkan.

Di terbitkan oleh
Rujak Center for Urban Studies
Jl .Cikini Raya 37B, Jakarta 10330
www.rujak.org
info@rujak.org
Edisi Pertama: Oktober 2017
editor: Elisa Sutanudjaja

ISBN 978-602-99898-5-4

proyek reklamasi memberikan dampak sedimentasi, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik serta terjadinya penurunan arus laut sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan (hilangnya flushing system) menyebabkan kematian ikan di Teluk Jakarta.

Kemudian, ke depan proyek reklamasi diduga akan menambah beban dengan dibangunnya infrastruktur gedung permanen di pinggir laut maka tanah Jakarta akan semakin ambles. Untuk diketahui, bahwa wilayah terparah yang mengalami amblesan salah satunya adalah di perumahan Pantai Mutiara, Pluit, dengan 116 cm selama 8 tahun (dari 2002-2010). Perlu diketahui lebih lanjut, bahwa perumahan Pantai Mutiara merupakan area reklamasi (Hasanuddin, dkk:2010).