Skip to main content
Bahrina Almas
  • Rungkut, Surabaya.
  • 081249700708

Bahrina Almas

The purpose of this study was to analyze the factors that influence the financing and credit of the trade, hotel and restaurant sector in Sharia and conventional banking in Indonesia using the Vector Autoregression / Vector Error... more
The purpose of this study was to analyze the factors that influence the financing and credit of the trade, hotel and restaurant sector in Sharia and conventional banking in Indonesia using the Vector Autoregression / Vector Error Correction Model (VAR / VECM) model with monthly data for the period of January 2008 to December 2016. The results show that the factors that influence the financing and credit of the trade, hotel and restaurant sector (PHR) in Sharia and conventional banking, namely Third Party Funds (DPK), Industrial Production Index (IPI), Inflation (INF), Bonus of Bank Indonesia Syariah Certificate (BSBIS), Loan Interest Rate (SBK), Equivalent Rate Financing (ERP) percentage of Non Performing Financing (NPF), percentage of Non-Performing Loans (NPL).
Indonesia in the State Budget (APBN) adopts an expansive economic policy system in its financing, which is that state expenditure will be greater than state revenue, one of the ways to fulfill expenditure needs will be covered by... more
Indonesia in the State Budget (APBN) adopts an expansive economic policy system in its financing, which is that state expenditure will be greater than state revenue, one of the ways to fulfill expenditure needs will be covered by financing, one of which is through the issuance of Government Securities (SBN). Indonesia adheres to the SBN system which is owed to the people themselves. Communities can participate in developing the country through the purchase of ORI, Retail Sukuk and Retail Saving Bonds which are included in sound financing. In an Islamic perspective spending is allocated to the more productive sectors, allocated to fa'i and kharaj sections, public ownership, shadaqah or zakah sections. In addition, expenditures are intended for governors, government officials who are financed from the revenue budget, then the budget is intended to maintain the fairness of the costs of education, public utilities and infrastructure. State debt from an Islamic perspective, interest-...
Abstrak Teori dan konsep ekonomi Islam mengandung nilai-nilai yang mengakar kuat dan menimbulkan karakter unik yang tidak dimiliki oleh teori maupun konsep ekonomi konvensional. Filsafat ekonomi Islam merujuk pada hakikat manusia sebagai... more
Abstrak Teori dan konsep ekonomi Islam mengandung nilai-nilai yang mengakar kuat dan menimbulkan karakter unik yang tidak dimiliki oleh teori maupun konsep ekonomi konvensional. Filsafat ekonomi Islam merujuk pada hakikat manusia sebagai manusia (dimensi insaniyyah) dan manusia sebagai hamba Allah (dimensi illahiyyah). Tauhid adalah nilai tertinggi dalam falsafah sistem ekonomi islam karena selain Allah (makhluk) merupakan manifestasi illahiyah yang satu kemudian munculnya gradasi-gradasi dari realitas utama (Allah) yang membuat perbedaan itu maujud (ada). Tauhid kemudian bercabang pada nilai-nilai lain yang terkristal ke dalam konsep mashlahah, konsep kepemilikan dan konsep kekhalifahan. Mashlahah terdiri dari nilai keadilan, nilai persaudaraan, nilai kebebasan dan tanggung jawab. Konsep keadilan menuntut adanya distribusi dan redistribusi kekayaan yang adil dan merata kepada rakyat. Kepentingan zakat sangat perlu dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak hanya karena zakat merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang besar dan sangat potensial akan tetapi lebih pada nilai keadilan yang terkandung dalam zakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang unik. Zakat memiliki dua dimensi sekaligus yakni, dimensi illahiyah dan dimensi insaniyah yang tidak dimiliki oleh rukun Islam lainnya: syahadat, puasa, shalat dan haji (bila mampu fisik dan... more
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang unik. Zakat memiliki dua dimensi sekaligus yakni, dimensi illahiyah dan dimensi insaniyah yang tidak dimiliki oleh rukun Islam lainnya: syahadat, puasa, shalat dan haji (bila mampu fisik dan materi). Hal inilah yang membuat zakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, antara ketuhanan dan kemanusiaan. Secara esensi, zakat berpotensi mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan, timbulnya tatanan berkeadilan sehingga kesejahteraan sosial-ekonomi terwujud. Akan tetapi selama ini, zakat hanya dimaknai sebagai ibadah kepada Tuhan (dimensi ilahiyah) dan sering melupakan ibadah kepada sesama manusia (dimensi insaniyah). Salah satu penghambat adalah kurangnya profesionalitas pengelolaan zakat, baik dari sudut pandang umat Islam sampai regulasi pemerintah. Melalui gagasan integrasi zakat dengan program pemerintah " mandiri agribisnis " menggunakan pola pendekatan inti plasma, zakat masuk ke ranah pengembangan masyarakat berbasis pertanian yang berupaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.