Article 385 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government adheres to the norm that the Government's Internal Supervisory Apparatus is obliged to conduct an examination of alleged irregularities that are reported by the... more
Article 385 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government adheres to the norm that the Government's Internal Supervisory Apparatus is obliged to conduct an examination of alleged irregularities that are reported by the public. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The form of coordination between the Indonesian National Police and the Government's Internal Supervisory Apparatus in the Investigation of Corruption Crimes of Village Funds in the Legal Territory of the Pesisir Selatan Police is in the form of horizontal coordination. Coordination was carried out in 2019 there were 2 (two) investigations, in 2020 there was 1 (one) investigation regarding alleged criminal acts of corruption in the village funds of the South Gurun Panjang, Kec. Shadow. Furthermore, in 2021 there will be 1 (one) investigation regarding the alleged criminal act of misappropriation of village funds in Nagari Nanggalo Koto XI Tarusan. Coordination is c...
The criminal act of illegal logging has been regulated in detail in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, although this law does not mention the existence of the term illegal logging. In an effort to improve ecological functions and... more
The criminal act of illegal logging has been regulated in detail in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, although this law does not mention the existence of the term illegal logging. In an effort to improve ecological functions and restore natural resource reserves, the West Sumatra provincial government has made a policy to reduce the rate of forest destruction (per year) through efforts to reduce critical land area and maintain forest sustainability, including by protecting forests from illegal logging and forest fires that is the cause of forest destruction. The problems discussed in this study are (1) how is the criminal law policy carried out in the context of preventing and enforcing the law against illegal logging crimes? (2) what efforts can be made to enforce the law against illegal logging? This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is the Normative Juridical approach as the main approach which is supported by the Empirical Juridical approach. The data used are secondary data and primary data collected through literature studies and interviews. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that First, the Criminal Law Policy Implemented in the Context of Prevention and Enforcement of Illegal Logging is illustrated in the legal policy against illegal logging based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which describes crimes in the forestry sector. as stated in Article 50 and Article 78, however regarding what is called a forestry crime is not formulated explicitly, giving rise to multiple interpretations in several circles. Second, law enforcement efforts against Illegal Logging crimes that can be carried out include harmonizing local regulations with Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, imposing severe sanctions on perpetrators of illegal logging crimes, increasing coordination among law enforcement officials and with agencies. other related matters, Eradicating corruption through the application of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Ensnare perpetrators of illegal logging in an integral (total) manner, and Adding facilities, infrastructure, and operational budget for handling illegal logging cases.
Research Interests:
Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,... more
Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mensyaratkan calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 adalah menentukan standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memilik...
Research Interests:
Research Interests: Physics and Humanities
Objective: To combat the Covid-19 pandemic of 2020-2022, the Indonesian Government may use legal politics. Due to this, its legal politics should adhere to the philosophical, sociological, and juridical foundations outlined in... more
Objective: To combat the Covid-19 pandemic of 2020-2022, the Indonesian Government may use legal politics. Due to this, its legal politics should adhere to the philosophical, sociological, and juridical foundations outlined in Indonesia's health laws and regulations. Method: Literature reviews were conducted throughout this article to research and interpret health laws and regulations, as well as policies governing infectious disease outbreaks. Normative juridical principles are incorporated into writing as well as qualitative analysis. Result: The result of this study indicates that Indonesia's Legal Politics or Legal Policies are not only aimed at preventing health problems, but also at anticipating how the Covid-19 pandemic will impact state finances and stabilize the national economy. As a result, the Government chooses legal policies that combine the Health Constitution, Communicable Disease Outbreak Constitution, Regional Emergency Constitution, and Disaster Manage...
Research Interests:
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten... more
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung ...
Research Interests:
Research Interests: Physics and Humanities
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan... more
Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri terutama adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adan...
Research Interests:
Pemberian bantuan hukum oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik... more
Pemberian bantuan hukum oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang dapat diberikan nasehat-nasehat hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai dalam rumah tangga berupa mediasi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak yang belum mendapatkan bantuan hukum dari awal pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya didampingi untuk mendapatkan haknya dalam proses perkara yang dihadapinya, dan secara mediasi juga dikarenakan masih belum adanya kekuatan hukum terhadap putusan dari mediasi tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu Bidang Hukum Polisi Daerah Suma...
Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi penal dan melalui sistem peradilan pidana dalam hal ini... more
Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi penal dan melalui sistem peradilan pidana dalam hal ini pada proses penyidikan. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut jika baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka terhadap pelaku hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut. Ketika tindak pidana pencurian itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada penegakan hukum terhadap pelaku pencurian korban lebih memilih penyelesaian secara mediasi karena korban memperoleh kembali kelapa sawitnya yang dicuri dan adanya pengganti kerugian. kendala dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana ...
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan . Pada 70/PID.Sus/2020/PN-SWL Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana... more
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan . Pada 70/PID.Sus/2020/PN-SWL Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi dan seorang pria yang telah menikah, melakukan zina (overspel) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Hakim tidak mempertimbangan perbuatan dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi yang ditur pada undang undang pornografi namun hanya menjatuhkan pidana terhadap perbuatan perzinaan dengan pidana mendekati maksimal yaitu pidana penjara selama 9 bulan. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan pada Putusan Nomor 90/PID.B/2020/PNBKT adalah “turut melakukan Perzinahan padahal diketahui masih terikat perkawinan yang sah”. Dalam hal ini terdakwa adalah seorang yang masih belum terikat perkawinan sehingga dalam penjatuhan pidananya, terdakwa adalah sebag...
Research Interests:
Laporan Polisi Model A Nomor: LP-A/179/VII/2019/SPKT Polda-SBR, 12 Juli 2019. Dimana telah terjadi Tindak Pidana Perikanan yaitu penangkapan Usmanto memanggil Adek dan Muhamad Nur memanggil Ujang menggunakan 1 ( satu) ) unit perahu motor... more
Laporan Polisi Model A Nomor: LP-A/179/VII/2019/SPKT Polda-SBR, 12 Juli 2019. Dimana telah terjadi Tindak Pidana Perikanan yaitu penangkapan Usmanto memanggil Adek dan Muhamad Nur memanggil Ujang menggunakan 1 ( satu) ) unit perahu motor sedang mengangkut 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang di Perairan Bungus tepatnya pada posisi 01º 03' 020” S - 100º 23' 983” E Kota Padang pada hari Kamis, 11 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB , yaitu Terumbu karang yang diambil dari perairan laut Kota Padang yang hangus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Proses pen...
Research Interests:
The Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/7/VII/2018 concerning the termination of investigations is a rule made to fill a legal vacuum regarding the termination of investigations within the Police. This rule regulates the... more
The Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/7/VII/2018 concerning the termination of investigations is a rule made to fill a legal vacuum regarding the termination of investigations within the Police. This rule regulates the mechanisms and rules for stopping investigations that have been carried out to answer the community's need for legal certainty for reports that have been made previously. Legal certainty in the investigation process if the report or complaint previously made does not meet the criminal element or there is not enough evidence then the investigation must be stopped, answering the cessation of the investigation is published in the Internal Police Circular Letter Number: SE/7/VII/2018 concerning the termination of the investigation. also occurred within the West Sumatra Regional Police. This research is a descriptive analytical research. The approach used in this study is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approa...
Research Interests:
The implementation of education for the formation of the National Police Officer at the State Police School of the West Sumatra Police during the Covid-19 Pandemic is to implement a digitalization system for education for SPN students.... more
The implementation of education for the formation of the National Police Officer at the State Police School of the West Sumatra Police during the Covid-19 Pandemic is to implement a digitalization system for education for SPN students. During the Covid-19 pandemic situation education must still be carried out, the Police leadership has decided that the SPN Polda W Sumatra FY 2020/2021 will be carried out in 3 methods, namely face-to-face or On Campus at the SPN Polda W Sumatra for 2 months, online for 3 months, and face-to-face for 2 months, taking into account the success of the previous SPN On Campus education in managing to a minimum the transmission and spread of covid-19 during education. In an effort to maintain the discipline of the Health protocol, all leaders and caregivers at the SPN Polda West Sumatra are required to apply the Health protocol during the formation and education process of prospective police officers. Online Learning uses the SIGAP Application (Students, Ed...
Research Interests:
Penegakan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah dengan deteksi , Identifikasi dan penindakan. Lanud Sutan sjahrir Padang sepanjang tahun 2018... more
Penegakan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah dengan deteksi , Identifikasi dan penindakan. Lanud Sutan sjahrir Padang sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pemantauan wilayah udara dari penerbangan yang tidak terindetifikasi. Terdapat 14 pelanggaran penerbangan yang tidak diketahui dan tidak memiliki izin melintasi wilayah udara Indonesia. Selain itu juga terdapat pendaratan tidak terjadwal dari 7 pesawat latih negara Perancis. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengahalauan agar pesawat tersebut segera keluar dari wilayah udara Indonesia. Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah luasnya wilayah udara nasional, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Proses hu...
Research Interests:
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal... more
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal tindak pidana pencurian biasa, agar penyelesaian perkara pencurian tersebut dapat dilakukan secara diversi, sebagaimana pada kasus yang terjadi di jalan Bandar Gereja Kel Berok Nipah Kec Padang Barat Kota Padang. Korban menolak dilakukan diversi dengan beralasan nilai kerugian yang dideritanya cukup besar. Sementara pada Perkara tindak pidana Pencurian, yang terjadi di sebuah rumah, Anak melakukan pencurian pada malam hari. Barang barang yang diambil adalah peralatan rumah tangga. Terhadap tindak pidana ini dapat dilakukan diversi karena nilai kerugian yang tidak besar dan anak sudah menyesali perbuatannya. Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak adalah sangat sulitnya mengenya...
The method for preparing the Crime Index by the Solok Kota Police is to compile indicators of the level of crime that has occurred, such as the total crime rate, the crime rate, and the crime clock. Is it based on the form of crime that... more
The method for preparing the Crime Index by the Solok Kota Police is to compile indicators of the level of crime that has occurred, such as the total crime rate, the crime rate, and the crime clock. Is it based on the form of crime that often occurs, or is it based on the fluctuation in the number of crimes each month. The function of the Crime Index in Handling Crime by the Solok Kota Police is to carry out various activities to reduce the high number of crimes that occur by viewing and using criminal statistics and the criminal index created. By using the criminal index, it can be seen that the highest crime rate in the Solok Kota Police jurisdiction is the crime of theft with weight followed by motor vehicle theft. Efforts are being made to carry out various forms of police operations, one of which is the Singgalang / Jaran Singgalang pursuit operation. Besides conducting the Jaran Singgalang operation, Concentrated Operations were also carried out with the target of gambling. Op...
Research Interests:
In Malaysia, there is no one institution that can outdo the supremacy of the Federal Constitution. Even the three government bodies that refer to the power separation doctrine which is the legislative, judiciary and executive bodies even... more
In Malaysia, there is no one institution that can outdo the supremacy of the Federal Constitution. Even the three government bodies that refer to the power separation doctrine which is the legislative, judiciary and executive bodies even the Yang di-Pertuan Agong are under this Federal Constitution. The constitution can be divided into two, written and non-written constitution. The written constitution is the form of constitution that is gathered and arranged in one document. The non-written counterpart encompasses all of the constitutional principles not compiled in one document such as the law endorsed by the Parliament and the verdicts of the court such as in the United Kingdom. Other than the constitution, there are certain practices that are thought to be part of the principles of the constitution. This is known as the Constitutional Convention or the customary practice of the Constitution. Constitutional convention is a non-legislative practice and it is similar to the politic...
Research Interests:
Goal of legislation establishment is fair legislation carries out mission of prosperous society. To achieve the goal, process of the establishment has to be based on moral nation as philosophical foundation. For Indonesian people,... more
Goal of legislation establishment is fair legislation carries out mission of prosperous society. To achieve the goal, process of the establishment has to be based on moral nation as philosophical foundation. For Indonesian people, Pancasila on Preamble of UUD 1945, not only as national goal but also as fundamental basic rule of state, should be the basis of legislation establishment.Keywords: legislation establishment, Pancasila, moral nation, legal principle
Research Interests:
Research Interests:
Corruption offenses in the Draft Criminal Code (RKUHP) contained in book II of the Draft Criminal Code (RKUHP) are regulated on special offenses, one of which is corruption. There are five articles on core crimes (core crime) which are... more
Corruption offenses in the Draft Criminal Code (RKUHP) contained in book II of the Draft Criminal Code (RKUHP) are regulated on special offenses, one of which is corruption. There are five articles on core crimes (core crime) which are adopted from Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (Corruption Act). Of the five articles adopted, three of them carry the threat of imprisonment and lighter fines. A reduction in the number of offenses also occurred in the regulation of corruption, from 7 forms of corruption that are regulated in the current corruption law to only 5 (five) forms of corruption. The juridical implications of regulating corruption in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 and the 2019 Bill of the Criminal Code include reducing forms of corruption that become offenses of corruption and criminal threats that are considered lower.
Research Interests:
Abstrak Pada Pasal 18 UUD 1945 diamanatkan agar pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meski demikian, sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, dan beberapa... more
Abstrak Pada Pasal 18 UUD 1945 diamanatkan agar pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meski demikian, sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, dan beberapa perundang-undangan lain, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan kini UU Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan kecenderungan untuk menganut sistem rumah tangga otonomi yang berbeda-beda. Pada sisi lain, dalam Pasal 18 UUD 1945 dak secara tegas diatur mengenai pemegang k berat otonomi. Poliik perundang-undangan pemerintahan daerah yang berlaku menyisakan pertanyaan penng apakah Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) dan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 (pasca perubahan) merupakan poliik hukum tetap, yang dapat dijadikan sebagai dasar konstusionalitas bagi poliik perundang-undangan pemerintahan daerah. Apabila demikian, akan mbul pertanyaan baru terkait penyusunan (poliik) perundang-undangan pemerintahan daerah. Apakah hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang...
The investigation by the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum wascarried out by a contractor who purchased building materials at several shopsand did not pay any payment for the purchase of building materials, thus causingthe... more
The investigation by the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum wascarried out by a contractor who purchased building materials at several shopsand did not pay any payment for the purchase of building materials, thus causingthe loss of building materials shop owners. The application of the elements of thecriminal act of fraudulent acts in the engagement by investigators at the WestSumatra Regional Police's Ditreskrimum consists of subjective and objectiveelements. Subjective elements are people who can be held accountable for theiractions. The presence of "Intent" is an element of error. While the ObjectiveElements. Is an act of buying.Elements as livelihood (beroep) or habit(gewoonte). This means that a livelihood is done only once, but from other thingshe does, it can be concluded that he will do it again and the elements of habit,done more than once. Based on these elements, the main evidence that must beavailable is evidence stating that the act was repeat...
Research Interests:
Non-Penal Efforts by Bhabinkamtibmas of the East Pariaman Police in Preventing Corruption Crime Funds are to supervise the use of village funds in their respective regions. Bhabinkamtibmas supervises and monitors village funds using a... more
Non-Penal Efforts by Bhabinkamtibmas of the East Pariaman Police in Preventing Corruption Crime Funds are to supervise the use of village funds in their respective regions. Bhabinkamtibmas supervises and monitors village funds using a direct supervision approach by assisting, monitoring and supervising the implementation of village development activities. The effort made is by delivering it at the mosque. Bhabinkamtibmas conveyed about village funds, namely about their use and forms of corruption that can occur in the management of village funds. Carry out activities of the residents' sambang and activities of using village funds. Legal Counseling at Village Offices/Community Figures Houses. This effort takes the form of face-to-face coordination with village fund management officers directly. Constraints faced include the low understanding of the duties and responsibilities of Bhabinkamtibmas members in carrying out tasks in the field, especially in understanding the implementa...
Research Interests:
Berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat membutuhkan formulasi yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Komunikasi hukum secara tradisional dianggap lebih efektif untuk diimplementasikan sebagai upaya penegakan hukum. Ini... more
Berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat membutuhkan formulasi yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Komunikasi hukum secara tradisional dianggap lebih efektif untuk diimplementasikan sebagai upaya penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio legal. Metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk dan hubungan lembaga adat dengan sistem komunikasi hukum yang sudah ada di masyarakat dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang mereka hadapi. Peran lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesegera mungkin karena paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Lembaga adat hanya memainkan peran dalam penyelesaian kasus perdata tidak pada seluruh aspek hukum. Pengaruh peran lembaga adat terh...
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar jenis premium tanpa izin pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah berdasarkan... more
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar jenis premium tanpa izin pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah berdasarkan pertimbangan yuridis, yaitu pada alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan. Telah terpenuhi yaitu adanya keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli Migas yang mempunyai keahlian dibidang pengaturan hilir minyak dan gas bumi serta alat bukti lainnya. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari perbuatan terdakwa pada putusannya. Kedua, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Jenis Premium Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan melanggar Pasal 53 (d) UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan hukuman 6 bulan penjara penggenaan hukuman tersebut sebagai bentuk pert...
Abstrak Pada Pasal 18 UUD 1945 diamanatkan agar pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meski demikian, sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, dan beberapa... more
Abstrak Pada Pasal 18 UUD 1945 diamanatkan agar pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meski demikian, sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, dan beberapa perundang-undangan lain hingga UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kini UU Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan kecenderungan untuk menganut sistem rumah tangga otonomi yang berbeda-beda. Pada sisi lain, dalam Pasal 18 UUD 1945 tidak secara tegas diatur mengenai pemegang titik berat otonomi. Politik perundang-undangan pemerintahan daerah yang berlaku menyisakan pertanyaan penting apakah Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) dan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 (pasca perubahan) merupakan politik hukum yang tetap, yang dapat dijadikan dasar konstitusionalitas bagi politik perundang-undangan pemerintahan daerah. Apabila demikian, akan timbul pertanyaan baru terkait penyusunan (politik) perundang-undangan pemerintahan daerah. Apakah hal tersebut merupakan ke...
Research Interests:
This community service activity was carried out on Wednesday, August 21, 2019 with the first aim, to find out and analyse the background knowledge and experience of the nagari device to influence knowledge and abilities (expertise) in the... more
This community service activity was carried out on Wednesday, August 21, 2019 with the first aim, to find out and analyse the background knowledge and experience of the nagari device to influence knowledge and abilities (expertise) in the preparation of Nagari Legal Products. Second, to find out and analyse how to increase the capacity of knowledge and abilities (expertise) of the Nagari Tool kit in preparing Nagari Legal Products? Third, to find out and analyse the right strategy to increase the capacity of the nagari government apparatus and members of Bamus Nagari so that they are able to draft a Nagari Regulation that is based on the needs of the nagari community. Community service activities in the form of training are carried out using lecture, question-answer, deepening and training methods. The lecture method is used as a preliminary briefing on several theories, concepts, and laws and regulations relating to nagari legal products, as well as to increase the motivation of na...
Research Interests:
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Ketiga,... more
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Ketiga, terpenuhinya unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, yang dimaksud dengan “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang adalah bahwa tersangka telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terhadap para korban. Kendala yang di hadapi oleh penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan orang dan cara mengatasinya adalah tidak adanya keberanian dari korban maupun saksi untuk melaporkan kejadian tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) tersebut kepada pihak penyidik. Hambatan penyidikan lainnya adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan ...
Hasil kegiatan Unit Identifikasi merupakan modal dalam pengungkapan tindak pidana. Dalam pengusutan kasus pembunuhan, Pihak Kepolisian selain mencari jejak tersangka juga memfokuskan penyidikan kepada Korban hal ini dengan harapan jika... more
Hasil kegiatan Unit Identifikasi merupakan modal dalam pengungkapan tindak pidana. Dalam pengusutan kasus pembunuhan, Pihak Kepolisian selain mencari jejak tersangka juga memfokuskan penyidikan kepada Korban hal ini dengan harapan jika jati diri korban dapat diketahui maka pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan dengan lebih terarah oleh karena pada umumnya ada hubungan antara pelaku dan korbannya sehingga penyidik dapat lebih mudah membuat daftar orang-orang yang dapat dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Kendala Peran Unit Identifikasi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Pada LP 310/A/VIII/2020/Sektor Dan LP 128-B/V/2020/LUBEG adalah faktor Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi, proses pengolahan pada tempat kejadian kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tandatanda, benda benda, jejak-jejak dan sebagainya. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat. Optimalisasi Peran Unit Identifikasi Forensik Pada Satreskrim Polresta Padang Da...
The current criminal policy in tackling narcotics crime in Indonesia is the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Most of the criminal sanctions in the Narcotics Law are formulated cumulatively. The inclusion of minimal... more
The current criminal policy in tackling narcotics crime in Indonesia is the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Most of the criminal sanctions in the Narcotics Law are formulated cumulatively. The inclusion of minimal criminal threats. Unclear regulations regarding corporate criminal acts. Criminal Policy Perspective in Combating Narcotics Crime in Indonesia must be carried out in accordance with the basic concepts of criminalization. The development of the provisions of the narcotics crime can be found in the draft Criminal Code with the idea of recodification. The RKUHP formulation should have been done by evaluating the implementation of the law that has been carried out so far. But in fact, the provisions regarding narcotics crime in the Chapter "Special Crimes" are only done by copying and pasting the formulation of the criminal provisions in the Narcotics Law (Narcotics Law). The RKUHP does not clearly regulate the administrative aspects that are...
Research Interests:
Informan yang menjalankan teknik undercover buyadalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikandan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan... more
Informan yang menjalankan teknik undercover buyadalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikandan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut: 1) Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian;2) Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;3) Sudah dewasa;4) Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik. Sedangkanperaturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidikdalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000,“tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.Kendala–kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung,justru bersal dari faktor kurang nya kualitas(tidak menguasai teknik pengguna...
The application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Satreskrim Polres Agam is used to make decisions for the settlement of crimes committed by children based... more
The application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Satreskrim Polres Agam is used to make decisions for the settlement of crimes committed by children based on examinations of the children's motivation and reasons for committing crimes. The use of criminology in investigations shows several factors that cause children to commit crimes, namely because of the influence of friends or play groups such as in the crime of motorbike theft committed by children. Another cause is the negative influence of cellphones. For example, one case of intercourse with a child by a child in Agam District, the cause is because the child often watches pornographic videos. Constraints in the application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Agam Police are the capabilities and methods of child assistant investiga...
This article tries to answer the question of whether the idea of the state underlying the amendment of the 1945 Constitution? Then how to put this need in the context of (re) construction of statehood in the future. This writing is a... more
This article tries to answer the question of whether the idea of the state underlying the amendment of the 1945 Constitution? Then how to put this need in the context of (re) construction of statehood in the future. This writing is a description of the analysis with the normative approach of philosophical and juridical. The conclusion of this article states that the amendment of the 1945 Constitution, which was originally expected to improve the state administration system and state life, has actually reduced the ideas of the state that had originally been arranged systematically and directed by the founders of the state. The fifth amendment of the 1945 Constitution should be placed as the great effort of the Indonesian nation to restore the 1945 Constitution to its authenticity, as the document of the establishment of the State, the milestone of the nation's achievement / goal, the ideals and goals of the state, as well as the philosophy, values, a fundamental constitution.
The abuse ofnarcoticsinPariamancityisnotonlydoneby publicbutalsoby civil servant.The narcoticscrime are done by civilservantinPariamancityisabuse of narcotics Part Ifor theirselves asmentionedin theLaw Number 35Year 2009 about... more
The abuse ofnarcoticsinPariamancityisnotonlydoneby publicbutalsoby civil servant.The narcoticscrime are done by civilservantinPariamancityisabuse of narcotics Part Ifor theirselves asmentionedin theLaw Number 35Year 2009 about Narcotics.Forthis action,thePariamanCourtgivespunishmentnamelyasprisoner forone yeartotheaccuses.The problemsinthisstudyare:First,howaboutthe implementationofcriminalsanctionto civilservantwhodoesthenarcoticcriminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn and the cases number:104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?Second,howthejudge’sconsiderationinapplyingthecriminalsanctiontothecivilservantwhodoesthenarcoticcriminallawinthecases109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn the cases number: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approachusedisanormativejuridicalapproachandsupportedbyanempirical juridicalapproach.Thedatasourcesusedaresecondarydatawithdatacollection techniquesintheformof documentstudiesandfieldstudiesthrough interv...
Kejahatan penyalahgunaan gas LPG tiga kilogram yang terjadi di wilayah hukum kepolisian kabupaten Sawahlunto, seperti dalam laporan polisi LP/2/SPKT-A/2018/Res Swl, kejahatan ini termasuk penyalahgunaan tiga kilogram LPG dalam kasus... more
Kejahatan penyalahgunaan gas LPG tiga kilogram yang terjadi di wilayah hukum kepolisian kabupaten Sawahlunto, seperti dalam laporan polisi LP/2/SPKT-A/2018/Res Swl, kejahatan ini termasuk penyalahgunaan tiga kilogram LPG dalam kasus penyalahgunaan di bidang penawaran dan distribusi. Meskipun hal ini telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Distribusi Gas Bumi Cair, 3 Kilogram Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Distribusi, dan Penetapan Harga Gas Minyak Cair 3 Kilogram. Adapun tindakan melanggar hukum yang terjadi di daerah Sawahlunto, penegakan hukum pelaku pelecehan LPG tiga kilogram ditangani oleh Unit Kriminal Kepolisian Daerah Sawahlunto.
The use of software analyst's notebook application in disclosing the development of narcotics crime, refers to the development of the meaning of Article 183 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 (KUHAP) recognizes legal evidence after... more
The use of software analyst's notebook application in disclosing the development of narcotics crime, refers to the development of the meaning of Article 183 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 (KUHAP) recognizes legal evidence after the birth of Law Number 11 of 2008 concerning ITE. By using the software analyst's notebook application, Sat Res Narcotics Agam Police has uncovered 13 cases throughout 2016 to 2018, related to narcotics crime cases. This research is a descriptive analytical study. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. From the results of the research, it can be explained that: First, the use of software analyst's notebook in an effort to reveal the narcotics crime network at the Agam Police has been going well, which is evident from 2016 to 2018 there have been 13 cases using this application to reveal criminal networks even bigger narcotics in the Agam Police area. The application is a...
Research Interests:
government bodies that refer to the power separation doctrine which is the legislative, judiciary and executive bodies even the Yang di-Pertuan Agong are under this Federal Constitution. The constitution can be divided into two, written... more
government bodies that refer to the power separation doctrine which is the legislative, judiciary and executive bodies even the Yang di-Pertuan Agong are under this Federal Constitution. The constitution can be divided into two, written and non-written constitution. The written constitution is the form of constitution that is gathered and arranged in one document. The non-written counterpart encompasses all of the constitutional principles not compiled in one document such as the law endorsed by the Parliament and the verdicts of the court such as in the United Kingdom. Other than the constitution, there are certain practices that are thought to be part of the principles of the constitution. This is known as the Constitutional Convention or the customary practice of the Constitution. Constitutional convention is a non-legislative practice and it is similar to the political ethics and not enforced in court. Although it seems trivial, it is important for this practice to be complied w...
Research Interests:
The transformation of legal education in Indonesia has become the study and anxiety of many legal experts in Indonesia. Legal education is seen as only producing law graduates who are no more legal craftsmen. Legal education ignores the... more
The transformation of legal education in Indonesia has become the study and anxiety of many legal experts in Indonesia. Legal education is seen as only producing law graduates who are no more legal craftsmen. Legal education ignores the ideologization of social justice values. Therefore, the transformation of higher legal education in Indonesia absolutely must be done by first carrying out an inventory of the main problems in the legal education system in Indonesia. This article attempts to perform an analysis of the description of the main problems in the legal education system and the steps that should be taken to hasten the transformation of higher legal education in Indonesia. Changes in the Legal Studies Curriculum and the transformation of the learning process that is more oriented towards humanizing lecturers and students have become an urgent need. One of the short-term offers is to make Legal Clinical Education as a compulsory subject in the Legal Studies Program. Whereas t...
Research Interests:
Broadly speaking, gather and issue opinions as stipulated in Article 28 (e) Paragraph (3) of the 1945 Constitution, independence expresses opinion as stipulated in Law No. 9 of 1998, then everyone has the right to freedom of association.... more
Broadly speaking, gather and issue opinions as stipulated in Article 28 (e) Paragraph (3) of the 1945 Constitution, independence expresses opinion as stipulated in Law No. 9 of 1998, then everyone has the right to freedom of association. The practice is in the field, many demonstrations taste or demonstration that ended in riots that led to anarchists. In carrying out the task of handling mass riots during the Police demonstration using 1) Perkap No. 16 of 2006 concerning Mass Control Guidelines, 2) Protap/1/X/2010 concerning Countermeasures for Anarchy, 3) Perkap No. 1 of 2012 concerning Mass Unraveling Platoon, 4 ) Perkap No. 7 of 2012 concerning Procedures for Organizing Services, Safeguards and Handling of Cases of Public Opinion. The problems in this thesis are: First, how is the use of force by the Padang Police Satsabhara in dealing with anarchist demonstrations in Padang City? Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Pada...
Research Interests:
Goal of legislation establishment is fair legislation carries out mission of prosperous society. To achieve the goal, process of the establishment has to be based on moral nation as philosophical foundation. For Indonesian people,... more
Goal of legislation establishment is fair legislation carries out mission of prosperous society. To achieve the goal, process of the establishment has to be based on moral nation as philosophical foundation. For Indonesian people, Pancasila on Preamble of UUD 1945, not only as national goal but also as fundamental basic rule of state, should be the basis of legislation establishment. Abstrak Peraturan perundang-undangan yang adil yang mengemban misi mensejahterakan masyarakat, merupakan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang demikian maka hukum kodrat dalam hal ini 'moral bangsa' harus menjadi landasan filosofis dalam proses pembentukannya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, tidak hanya menggariskan tujuan negara namun sekaligus juga sebagai pokok-pokok kaidah bernegara yang bersifat fundamental yang harus menjadi dasar (asas) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata ku...