Community Service entitled Destination Management Organization – Destination Governance (DMO-DG): Assistance in Papringan Tourism Village, Kaliwangi Village, Purwojati, Banyumas, aims to internalize the Tourism Awareness Movement (GSW)... more
Community Service entitled Destination Management Organization – Destination Governance (DMO-DG): Assistance in Papringan Tourism Village, Kaliwangi Village, Purwojati, Banyumas, aims to internalize the Tourism Awareness Movement (GSW) and Sapta Pesona in Papringan Tourism Village, Kaliwangi Village, Purwojati, Banyumas, Competence of tourism actors in managing Papringan Tourism Village, Kaliwangi Village, Purwojati, Banyumas can increase, Communities around tourist villages can be empowered, and the Tridharma of Higher Education can be realized through community service that focuses on Tourism Villages. There is great hope from the team for this service to achieve targets, including Increasing the Quality of Governance with the Destination Management Organization Model - Destination Governance (DMO-DG) in Papringan Tourism Village, Kaliwangi Village, Purwojati, Banyumas. The program is expected to benefit Institutional, Work Program, and Work Outcomes. Tourism Awareness Group has ...
Research Interests:
One of the regions that received the Regional Innovation award in a Productive and Safe New Normal Order for COVID-19 was Central Java Province through the policy of the Jogo Tonggo Task Force. Based on several previous research results... more
One of the regions that received the Regional Innovation award in a Productive and Safe New Normal Order for COVID-19 was Central Java Province through the policy of the Jogo Tonggo Task Force. Based on several previous research results related to policy evaluation, it is seen that this policy is still ineffective in suppressing the spread of COVID-19 because each region has different social capital and complexity of implementing policies. This article aims to formulate a conceptual framework for policy implementation based on the Synthesis Model for the Jogo Tonggo policy. This article uses a qualitative approach with a literature study method. The result of this research is the conceptual framework for implementing the Jogo Tonggo policy with the Hybrid Model approach. That approach analyzes what is obtained and what is done by the policy implementer and the interaction between human resources, policy factors, and the place where the policy is implemented. This research is importa...
Research Interests:
There is a direct impact between governance and corruption. They also evolve over time. For governance, the development of the concept has brought us to Sound Governance, a concept that is suitable and responds to international norms of... more
There is a direct impact between governance and corruption. They also evolve over time. For governance, the development of the concept has brought us to Sound Governance, a concept that is suitable and responds to international norms of governance. While the development concept has concluded the Sustainable Development Goals (SDGs), one of the Goals is the establishment of a strong institution. This work was conducted in the law and policy framework using regulations and public policy as the main reference for analyzing and evaluating purposes. The result has shown that implementation of Sound Governance with the adoption of Goal 16 target and indicator is the useful mean for corruption prevention and the for village governance.
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan publicness yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan publicness... more
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan publicness yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro. Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa: (1) Pengelolaan publicness mengalami tekanan yang kuat dari pasar; (2) Eksistensi publicness dikelola dengan cara negosiasi kepentingan; (3) Otoritas pemerintah turut melemahkan derajat publicness ketika adanya tekanan dari kelompok ekonomi; (4) Publicness tereduksi ketika minimnya peran dan kontrol pemerintah; dan (5) Derajat publicness meningkat pasca adanya relokasi parkir kendaraan. Saran yang ditawarkan yaitu pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengelola kawasan Malioboro-Ahmad Yani yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu pemerintah perlu memprediksi perkembangan kelompok-kelompok ekonomi dan menciptakan sistem antisipasi/solusi tanpa melemahkan publicness. Kata kunci : Publicness, kelompok ekonomi, Malioboro
Research Interests:
Research Interests:
This study focuses on change management towards Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management... more
This study focuses on change management towards Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The object of this research is the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of The Republic of Indonesia as a unit of analysis. The data analysis technique in this research was conducted by triangulation of source. The results show the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career managem...
Research Interests:
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan memiliki dua fungsi, yakni: pendidikan yang... more
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan memiliki dua fungsi, yakni: pendidikan yang berarti memberikan wawasan mengenai peranan pegawai negeri sipil yang baik itu seperti apa, dan pelatihan yakni memberikan kompetensi kepada pegawai negeri sipil agar mampu bekerja dan berkontribusi secara penuh sesuai dengan keahliannya masing-masing. Beberapa diklat sudah dilaksanakan di banyak instansi pemerintah, akan tetapi masih belum efektif. Oleh sebab itu muncul sebuah model penerapan diklat dengan metode Corporate University yang merupakan pengembangan dari konsep diklat pada umumnya, dimana lebih menekankan pada penggunaan IT dalam pelatihan dan pendidikan pegawai yang profesional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literatur dalam pengumpulan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengembangan diklat m...
Research Interests: Physics and Humanities
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang... more
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah salah satu yang telah menyelenggarakan kebijakan pembuatan KTP-el tersebut. Ketika pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan: Pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el. Kedua, Sumber Daya Manusia yang kurang di Disdukcapil Kabupaten Temanggung khususnya untuk menangani pembuatan KTP-el. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sering terjadi masalah jaringan yang sewaktu-waktu mengalami on/off sehingga proses pembuatan KTP-el tertunda dan akan memakan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pembuatan KTP-el di...
Research Interests: Physics and Humanities
Disruption Era telah banyak merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan di Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusianya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan... more
Disruption Era telah banyak merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan di Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusianya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat akan menghasilkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang unggul. Learning Organization pada organisasi sektor publik menghasilkan sebuah paradigma baru dalam pendidikan dan pelatihan ASN yang diharapkan. Tujuan tulisan ini adalah mendeskripsikan alternatif model dalam pengembangan ASN melalui paradigma baru yaitu ASN Corporate University. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Penelitian ini merumuskan alternatif model dalam pendidikan dan pelatihan ASN melalui pendekatan ASN Corporate University. ASN Corporate University merupakan salah satu model pendidikan dan pelatihan dari paradigma pengembangan ASN konvensional menuju pengembangan ASN di “era disru...
Research Interests:
The growth of trade activity impacts on increasing waste volume. One of the waste problem that becomes the attention of government is waste management in traditional market. Waste problem besides being challenging, can also be an... more
The growth of trade activity impacts on increasing waste volume. One of the waste problem that becomes the attention of government is waste management in traditional market. Waste problem besides being challenging, can also be an opportunity, as well as waste management in Traditional Markets. This paper aims to explore the public value management theory that can be applied to the practice of waste management in traditional market. This paper is a literature review by examining journals related to waste management and public value. The results of various literature reviews will be used to developing a framework for analyzing public value in waste management in traditional market. This paper focuses on the developing of public values in the waste management in traditional market that could be classified of several aspects which are basic legitimacy and support; operational capabilities and substantial value. The result of paper create a framework to a public value in waste management...
Research Interests: Business and Legitimacy
Kawasan Pecinan Kota Magelang merupakan daerah dengan tingkat kemacetan yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang terparkir di sepanjang tepi jalan umum. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum diatur dalam Perda Kota... more
Kawasan Pecinan Kota Magelang merupakan daerah dengan tingkat kemacetan yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang terparkir di sepanjang tepi jalan umum. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum diatur dalam Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Pecinan Kota Magelang berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Kawasan pecinan Kota Magelang berdasarkan perda No. 3 tahun 2017 dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan atas terpenuhinya variable Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Dalam mengkomunikasikan kebijakan Perda ...
Research Interests: Business and Mathematics
Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga... more
Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan baru diantaranya pemborosan anggaran. Sebagai salah satu pemerintah daerah, Kota Magelang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Inovasi Daerah belum menjamin bahwa semua kebijakan yang dibuat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi dalam membangun Kota Magelang. Salah satu kebijakan yang masih menjadi perdebatan antara peneliti maupun akademisi di Kota Magelang adalah Kebijakan City Branding dengan slogan Magelang Kota Sejuta Bunga yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan purposive sampling dengan melibatkan informan dari berbagai pihak dan instansi di Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan Branding Kota Magelang ini diha...
Research Interests:
AbstrakKegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan kaum muda dan terlebih anak-anak dalam pusaran ideologi radikalisme. Anak muda yang menganut ideologi radikalisme merupakan isu yang harus dicermati di... more
AbstrakKegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan kaum muda dan terlebih anak-anak dalam pusaran ideologi radikalisme. Anak muda yang menganut ideologi radikalisme merupakan isu yang harus dicermati di tengah bonus demografi yang tengah berlangsung di negeri ini tidak terkecuali pada salah satu daerah di Kota Magelang yaitu di Kampung Karanggading. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meneguhkan nilai keindonesiaan melalui kegiatan bermain sambil belajar dan kegiatan cinta lingkungan sebagai upaya meningkatkan rasa cinta tanah air, budaya,� keagamaan dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini diantaranya dengan beberapa tahapan program dongeng nusantara bagi anak, program outbond, belajar dan bermain bagi anak dan program bersih lingkungan bagi anak. Hasil kegiatan pengabidan kepada masyarakat ini diantaranya kegiatan dongeng nusantara, outbond dan kerjabakti menumbuhkan budaya anti kekerasan dan radikalisme dan ...
Research Interests: Sociology and Humanities
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan e-Government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dalam rangka penerapan... more
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan e-Government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah layanan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang seperti pertanyaan, pengaduan dan tuntutan masyarakat, yaitu Layanan Aspirasi Masyarakat. Layanan Aspirasi Masyarakat ini belum tersosialisasikan secara merata dan berkelanjutan, sehingga aspirasi yang masuk masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan e-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 3 (tiga) pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagai pengelola...
Research Interests:
Global village is a phenomenon that occurs due to advances in information technology where there are no physical boundaries between individuals, communities, and countries. The world is connected through information technology and shares... more
Global village is a phenomenon that occurs due to advances in information technology where there are no physical boundaries between individuals, communities, and countries. The world is connected through information technology and shares a variety of things. Apart from being a potential threat, the global village phenomenon also provides opportunities for introducing the Indonesian tourism sector to the global community. One of the villages that have the potential to exploit the global village phenomenon, especially in the tourism sector, is Ngargogondo Village, Borobudur Subdistrict, Magelang Regency, Central Java because it has the potential as a language tourism village. This study aims to measure community readiness in realizing a global village in the tourism sector with an analysis of community readiness dimensions in tourism and the global village aspect. This study used a survey approach with 157 respondents who were obtained using cluster random sampling technique. Meanwhil...