STAN

BUDAYA NUSANTARA 4 ETNIS KEBUDAYAAN BUGIS, MAKASSAR, MANDAR, DAN TORAJA
Disusun oleh:
1. Filipe Sekar Prasetyani
2. Kurnia Adhanti
3. Lydia Agnes Gracia S
4. M. Zaki Dzulfiqar R
5. Martha Monica Olivia Pangaribuan
6. Moch Raka Dwi Prasetyo
7. Muhammad Rafi Kambara
8. Muhammad Siddiq Nugraha
9. Nanda Arya Putra

Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :

Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receivables)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

Kas (Cash)
• Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan
• Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.
• Instrumen Keuangan- Suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan.


Piutang (Receivable)
Klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.
Piutang dagang (trade receivables) jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.
Piutang Non-Dagang (Non-trade Receivables)
1. Uang muka kepada karyawan dan staf.
2. Uang muka kepada anak perusahaan.
3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan.
4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran.
5. Piutang deviden dan bunga.

Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.

MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.

La presente investigación propone un Modelo Bayesiano Jerárquico de Teoría de Respuesta al Ítem para Respuesta Gradada con distribución del trazo latente normal asimétrico. Se muestran los resultados de la aplicación del modelo propuesto en la medición de la variable latente Capital Financiero de una muestra de 384 microempresarios del Área Metropolina de Bucaramanga, concluyendo como mejor modelo al normal asimétrico sobre el modelo normal según el criterio de información Bayesiano Loo (Leave- One-Out Cross- Validation). Como resultado, se logró identificar que el modelo normal causa distorsión de los parámetros, en particular, produce una sobre estimación del trazo latente, en comparación con el normal asimétrico. Por otro lado, el documento contiene una extensa discusión de los métodos de estimación de parámetros desde el enfoque frecuentista, al cual se añade el cálculo inédito de las funciones de verosimilitud para un modelo gradado, acompañado de un algoritmo de cuadratura para la aproximación de la integral de la función de densidad de la normal asimétrica, necesario para la solución del algoritmo EM; propuesta que, eventualmente, servirá como guía para futuras investigaciones desde el enfoque clásico.

RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

 Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.
 Area Kerja Access 2010
1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access.
2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan.
3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button.
4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database.
5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya.
6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.

Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.

Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
>>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
>Undang – Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2004  Tentang Perbendaharaan Negara
>>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.
>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
>>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHP dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)
1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan
2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
3. Larangan Perkawinan
4. Perjanjian Perkawinan
5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan
6. Pelaksanaan Perkawinan
7. Pencegahan Perkawinan
8. Pembatalan Perkawinan
9. Hak & kewajiban suami-isteri
10. Harta Benda dalam Perkawinan

Termasuk Penyerahan BKP  Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP

Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
    DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG

3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
    & PENYERAHAN  ANTAR CABANG  DLM HAL PKP  MELAKUKAN
    PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA    (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP

5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.

TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI  INTERNASIONAL.docx
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).

Reformasi di bidang penganggaran dan perbendaharan negara, yang diimplementasikan melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) muncul sebagai salah satu agenda akibat lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara. Reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN antara lain mencakup pengembangan proses bisnis mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Salah satu bisnis proses yang harus dikembangan termasuk Proses Bisnis General Ledger dan Pelaporan yang merupakan muara dari seluruh proses yang ada. Pelaporan (reporting) merupakan wujud dari tahapan pertanggungjawaban dalam siklus anggaran (budget cycle). Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari SAPP merupakan salah satu bagian dari siklus anggaran yang turut mengalami transformasi dalam wadah SPAN. Penyempurnaan proses bisnis pelaporan menjadi bagian yang penting dalam SPAN, perbaikan dan penyempurnaan perlu dilakukan terhadap existing bussines process untuk disesuaikan dengan kebutuhan SPAN nantinya. Penyempurnaan yang ke depannya dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelaporan. Oleh karena itu, dalam mendesain suatu proses bisnis penyusunan laporan yang sesuai dengan SPAN diperlukan ide-ide dan pemikiran dari penyempurnaan proses bisnis Modul Pelaporan tersebut. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana proses bisnis dari modul GL dan pelaporan (GLP)? 2. Bagaimana gambaran aplikasi yang dipakai dalam modul GLP? 3. Apa saja input, proses, dan output dari modul GLP? 4. Apa saja fitur, peran, dan pengguna dari modul GLP? 5. Bagaimana keterkaitan modul GLP dengan aplikasi existing? 6. Bagaimana modul GLP berintegrasi dengan modul lain? 7. Bagaimana kebijakan akuntansi dan proses pemmbentukan laporan pada modul GLP? 8. Bagaimana perbaikan (improvement) yang perlu dilakukan dalam modul GLP?

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.

Audit Kinerja Upaya Kemenkumham dalam Penanganan overcapacity pada Lapas dan Rutan Belum Sepenuhnya Efektif dalam Aspek Regulasi, Kebijakan dan Komitmen, Organisasi, Dukungan Sumber Daya Manusia, Dukungan Sarana Prasarana, dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia