Profesionalisme PNS

Tulisan ini menganalisis realita orang-orang bersaing menjadi ASN dengan kacamata struktural melalui pendekatan ekonomi politik. Berebut menjadi ASN ini bukan sekadar karena motivasi, keinginan, atau faktor budaya, akan tetapi ada realitas struktural yang membentuk persepsi moralistik seperti itu. Kajian ini akan mengelaborasi tentang tiga hal: 1) proses proletarisasi yang telah menyingkirkan para petani dari tanahnya dan meningkatkan jumlah cadangan pekerja; 2) rendahnya penyerapan tenaga kerja ke sektor formal dan pekerjaan formal di sektor swasta yang semakin dibuat fleksibel, sehingga orang mengantri untuk menjadi ASN; 3) berebut menjadi ASN justru telah mengaburkan permasalahan utama dalam rezim perburuhan yang telah mengakibatkan meluas dan meningkatnya ketidakpastian kehidupan.

Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama Nomor 963 Tahun 2021,
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021

tentang
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Atrubut Tanda Pangkat dan Ancaman Impeachment sangat menggelitik penulis untuk membahas lebih rinci penggunaan tanda pangkat pada pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya ASN lingkup provinsi Sulawesi Barat. Beberapa minggu ini penulis sering melihat ada perubahan pada pakaian dinas ASN provinsi Sulawesi Barat, perubahan tersebut yaitu pada penggunaan tanda pangkat serta beberapa atribut lainnya yang disematkan pada pakaian seragam PDH warna Khaki. Menggunakan seragam dan atribut lainnya pada pegawai ASN tentu saja harus ada dasar legalitas formal atau peraturan yang mengaturnya.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, antara lain besarnya jumlah PNS Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.
Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS Daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidak tertiban tersebut.

Kegiatan aktualisasi ini berangkat dari pemilihan isu utama dari ketiga isu di unit kerja penulis yaitu Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Ketiga isu tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Berdasarkan analisis USG maka terpilih isu utama yang memiliki nilai terbesar dalam analisis tersebut. Adapun isu yang terpilih adalah belum ada evaluasi dosen oleh mahasiswa. Gagasan pemecahan isu yaitu “Implementasi Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa dengan Menggunakan Google Form pada Prodi Manajemen Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya”, yang dilakukan dengan merumuskan lima jenis kegiatan dengan beberapa tahapan kegiatan kecil di masing-masing kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain : 1) Melakukan koordinasi kepada pimpinan terkait rencana penerapan aktualisasi, 2) Menyusun instrumen evaluasi dosen oleh mahasiswa, 3) Membuat program evaluasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran, 4) Mengimplementasikan penggunaan aplikasi evaluasi dosen oleh mahasiswa, dan 5) Menyusun laporan hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama masa off campus yaitu mulai pada tanggal 04 Maret 2020 s.d. 08 April 2020.  Penulis mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada setiap kegaitan serta mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA (Aktualisasi, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dalam setiap tahap kegiatan dalam rangka memberikan kontribusi bagi peguatan visi, misi serta tata nilai pada unit kerja penulis.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

Terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi momentum pembenahan sistem kepegawaian secara mendalam di Indonesia. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, dalam regulasi tersebut PPPK belum diatur secara jelas dan tegas. Ada kekhawatiran konsep PPPK ini menjadi lagu lama yang hanya berganti kaset saja. Oleh karena itu diperlukan gagasan yang mampu menjadi landasan filosofis eksistensi PPPK. Dengan kondisi ini maka diperlukan pelembagaan nilai kesetaraan dalam kerja ASN. Antara PNS dan PPPK harus mendapatkan perlakukan yang setara dalam pemenuhan pokok-pokok dasar hak ASN. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian profesionalitas PPPK. Ada beberapa elemen penting yang perlu diinternalisasi dalam pemahaman PPPK menuju proses profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi.

Penerapan literasi di sekolah melalui Gerakan Literasi Sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa yang meliputi kecerdasan intelektual, emosional, bahasa, spiritual, estetika yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.
Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit yang di isi dengan metode 4MB (Mendengarkan Menceritakan Membaca, Menulis, Berkarya).Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi literasi siswa. Khususnya Literasi Baca Tulis.
Menurut Tarigan (dalam Zaini,2018:29) terdapat lima alasan literasi lebih
diarahkan pada kemampuan membaca dan menulis. Pertama, pembaca adalah pembangun makna, setiap pembaca memiliki tujuan membaca. Kedua, membaca dan menulis merupakan pengetahun dan proses yang sama. Ketiga, pembelajaran membaca dan menulis dapat meningkatkan prestasi. Keempat, membaca dan menulis dapat membantu perkembangan komunikasi. Kelima, kombinasi membaca dan menulis mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PEI{YUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
BAB III : PENGADAAN
BAB IV : PANGKAT DAN JABATAN
BAB V : PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER
BAB VI : PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN
BAB VII : PENGHARGAAN
BAB VIII : PEMBERHENTIAN
BAB IX : PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
BAB X : JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
BAB XI : PERLINDUNGAN
BAB XII : CUTI
BAB XIII : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Kepemimpinan dan Motivasi Berprestasi dengan Profesionalisme Instruktur di BP2IP Tangerang. Metode penelitian ini yang digunakan deskriptif kuantitatif yang sifatnya ekplanatif (penjelasan). Populasi penelitian sebanyak 41 Instruktur yang ada di lingkungan di BP2IP Tangerang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan sampel jenuh jumlahnya sebanyak 41 Instruktur. Pengumpulan data menggunakan teknik angket menggunakan kuisioner yang meliputi uji validitas, reliabilitas dan normalitas. Teknik pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi linier.
Hasil temuan dalam penelitian yaitu dalam bentuk hipotesis yang diajukan yakni secara umum bahwa Kepemimpinan memiliki hubungan yang dapat memberikan suatu perbaikan        ke arah positif dan signifikan terhadap Profesionalisme Instruktur. Motivasi Berprestasi memiliki  hubungan yang dapat memberikan suatu perbaikan ke arah positif dan signifikan denganProfesionalisme Instruktur. Hasilnya terdapat hubungan positif antara Kepemimpinan dan Motivasi Berprestasi yang ada secara bersama-sama dengan Profesionalisme Instruktur, dan keduanya memiliki hubungan  yang signifikan dengan Profesionalisme Instruktur.
Rekomendasi penelitian ditujukan kepada Kepala dan Instruktur yang ada di BP2IP Tangerang serta kepada para peneliti berikutnya yang berminat dan para pengguna hasil pelitian, yang melanjutkan penelitian berikutnya yang berkenaan dengan Kepemimpinan dan Motivasi Berprestasi serta Profesionalisme Instruktur di BP2IP Tangerang.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam
Peraturan Badan ini meliputi:
a. jenis pemberhentian PNS;
b. pelaksanaan pemberhentian PNS;
c. penyampaian keputusan pemberhentian;
d. pemberhentian sementara;
e. pengaktifan kembali;
f. kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali;
g. hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan; dan
h. uang tunggu dan uang pengabdian.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

- KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS JF
- KATEGORI, JENJANG, KRITERIA DAN KLASIFIKASI JF
- PENGUSULAN DAN PENETAPAN JF
- PENGANGKATAN DALAM JF
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
- PENILAIAN KINERJA JF
- KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
- KEBUTUHAN PNS DALAM JF
- PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
- KOMPETENSI JF
- JABATAN RANGKAP
- INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
- ORGANISASI PROFESI

Wacana penyerderhanaan struktur birokrasi semakin nyata. Tahjo Kumolo , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran untuk menerapkan wacana tersebut.  Sasaran utama dari penyerderhanaan birokrasi tersebut tertuju pada menghapus eselon III, IV, dan V di kementerian dan lembaga. Jabatan-jabatan struktural tersebut beralih kepada jabatan fungsional.
Kebijakan itu perlu di-apresiasi, khusus oleh ASN. Setiap pegawai negeri sepantasnya menyiapkan diri untuk menyongsong budaya kerja Profesionalisme. Ia perlu menentukan bidang profesi yang digeluti dan berupaya untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Kalau hal ini diabaikan, maka pegawai tersebut akan menerima risiko, yaitu tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan institusi-nya.

Mulai tahun ini, pemerintah akan mewajibkan setiap anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Aturan ini akan diberlakukan untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan aparatur sipil negara;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara khususnya Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63 :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1403); dan
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1439), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran (updating) data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli – Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai (mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.

Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik Tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

Adapun jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021 yang diawali dengan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021. Berikutnya untuk pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN dilakukan sampai bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Terakhir, proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

Perlu diketahui, apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Kemudian jika Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

b. bahwa penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan negara;

Pasal 2

Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada:
a. PNS;
b. Prajurit TNI;
c. Anggota POLRI;
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
e. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan
di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu;
g. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
h. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang;
i. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan;
j. Staf khusus di lingkungan kementerian;
k. Hakim ad hoc;
l. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pimpinan BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;
m. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;
n. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
o. Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan
p. Calon PNS

Pasal 15

(1) Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.

Abstrak Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan public harus menjunjung nilai Profesionalitas, karna untuk melayani masyarakat umum yang memiliki banyak keperluan terhadap Instansi-instansi pemerintahan. Sebagai upaya mencapai 'Feels good service' baik bagi masyarakat penerima layanan PNS, maupun dari PNS sebagai pemberi layanan. Untuk menyediakan pelayanan yang seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, contohnya saja yang berlaku di Undang-Undang Administrasi pemerintahan. Karena PROFESIONALISME mempengaruhi prinsip pemerintah yaitu prinsip "GOOD GOVERNANCE" atau "PEMERINTAHAN YANG BAIK". Untuk mempertahankan profesionalisme PNS dalam memberikan pelayanan public dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai serta diberlakukannya pengawasan,pengembangan, dan evaluasi periodic. Kata Kunci: Pelayanan public, Profesionalisme, dan Pemerintahan yang baik. PENDAHULUAN Pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke IV telah ditetapkan tujuan negara "… Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan men-cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemebrdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social,…" guna mewujudkan tujuan negara, diperlukan berbagai macam unsur pendukung, seperti organisasi, peraturan perundang-undangan, sumber penerimaan negara, dan sumber daya manusia. Salah satu unsur yang mendukung jalannya tujuan negara ialah dipekerjakannya Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan publik/ public service. Dimana di Indonesia, pendapatan negara salah satunya dari Pajak, berarti masyarakat menjalani kewajiban mereka melaksanakan pembangunan negara, dan negara berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik secara Profensional. Pelayanan kepada masyarakat yang tiap bulannya menerima gaji harus berlaku profesional agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang nyaman dan tulus tanpa beban. Meskipun rasio antara pegawai negeri sipil dan masyarakat yang menerima pelayanan, tidak ideal, pelayanan yang profesional harus dilakukan dengan baik. Kedudukan atau posisi Pegawai Negeri didasarkan pad Undang-Undang nomor 43 tahun 1999, Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai Unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Menurut pasal tersebut, berarti Pegawai Negeri mempunyai peranan yang sangat penting sebab Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangungan dalam rangka mencapai tujuan negara. Guna mewujudkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat, perlu dirumuskan seperti apa pelayanan profesional yang harus dilakukan oleh aparat Negara kepada msyarakat. Agar upaya pelayanan profesional dapat terwujud diperlukan dukungan sifat profesionalisme bagi setiap pegawai negeri sipil. Sehubungan dengan hal dimuka, perlu diketahui pengertian profesionalisme. Dan mengapa orang harus profesional dalam menjalankan pekerjaan? Mungkinkan aparat negara dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional? Maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk ikut berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat negara baik yang berada pada tataran pemerintah pusat maupun pmemerintah daerah.

Titan gel asli gold Rusia pembesar penis terbaik herbal alami berasal dari Negara Rusia obat oles 100% terjamin kualitasnya yang sangat aman tanpa efek samping, bisa bikin besar panjang serta tahan lama saat melakukan hubungan intim dijamin hasil nya paten permanen selamanya. Yang anda butuhkan agar ukuran semakin besar panjang kuat serta banyak di sukai wanita adalah dengan menggunakan Titan gel rusia. Manfaat Serta Rekomendasi Para Ahli Reproduksi Dunia Tentang Titan Gel Asli Gel untuk pembesar penis saat ini yang terbaik adalah Titan Gel Asli yang di produksi dari Negara Rusia. Merupakan produk organik yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas ereksi serta menambah panjang dan besar penis. Banyak pria dengan kelompok umur yang berbeda telah membuktikan hasilnya dengan nyata. Memberikan semua vitamin dan mikroelemen yang dibutuhkan, titan gel gold ini merangsang produksi hormon pria yaitu testoteron secara alami dan melancarkan peredaran darah di organ pria. Gel bekerja dengan mudah dan cepat, serta sangat terjamin efeknya paten permanen.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

jual klg serang, agen klg serang, distributor klg serang, obat klg serang, jual pill klg serang, toko klg serang, agen obat klg serang, klg pills serang, agen klg pills, obat pembesar penis serang, klg pills pembesar penis serang, jual obat pembesar penis klg serang, distributor klg pills serang, toko klg pills pembesar serang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat {2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2O2O
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2O17
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) diubah sebagai berikut:

produk vitalitas yang satu ini membuat para pen jual hammer of thor batam melayani pesanan antar sampai tujuan dan di bayar setelah barang sampai. Demi kenyamanan pelanggan akan kualitas produk hammer of thor asli kami akan antar pesanan Anda sampai alamat dan di bayar setelah barang sudah di terima. Kami adalah agen obat hammer of thor di batam dan pelayanan kami meliputi Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok Margonda, Cibitung, Cikarang, Cibinong, Cibubur dan seluruh daerah JABODETABEK. Hammer of Thor asli produk herbal dari Negara Italy adalah satu-satunya suplemen yang dapat menghilangkan penyebab masalah pria dan mengembalikan kekuatan seksual para pria dalam menjalankan hubungan intim. Hammer Of Thor satu-satunya suplemen yang begitu sangat dibutuhkan seorang pria. Produk ini dengan cepat meningkatkan kualitas seksual pria jauh lebih besar dari biasanya. Bagi seorang pria yang sudah mengkonsumsi Hammer of Thor bisa langsung merasakan reaksi bagaimana nikmatnya berhubungan intim layaknya pria perkasa seperti dalam sebuah film-film dewasa yang mampu bertahan hingga ber jam-jam, bahkan berulang ulang kali melakukan hubungan intim tanpa kelelahan. Hammer of thor asli adalah obat kuat pria tahan lama sekaligus obat pembesar vital yang sangat cepat berkerja menambah ketebalan kulit serta mengencangkan otot disekitar vital. Hammer of thor merupakan salah satu produk obat anti ejakulasi dini terbaik di dunia untuk membantu para pria yang memiliki permasalahan dalam hal kehidupan hubungan seksual. Hammer of Thor Asli PRODUK No 1 UNTUK DISFUNGSI EREKSI ini 100% terbuat dari berbahan herbal berkhasiat alami, sehingga menjadikan produk ini banyak di cari oleh pria yang sedang mengalami disfungsi ereksi, lemah syahwat, loyo serta ejakulasi dini. Selain dapat mengobati beberapa keluhan diatas obat hammer of thor juga memiliki fungsi lebih yaitu hammer of thor dapat menambah ukuran besar panjang pada alat vital pria hanya dalam waktu tiga puluh hari saja, atau hanya dalam satu botol.* Khasiat lain yang dapat dirasakan setelah mengkonsumsi obat hammer of thor asli sebagai berikut :

Link list pengumuman CPNS 2017 terbaru dari: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kejaksaan Agung

Una completa introducción a la naturaleza y la práctica de la arquitectura del paisaje, así como a las competencias profesionales que se necesitan y los últimos cambios que se han producido en esta disciplina. Ilustrado con ejemplos de proyectos realizados en todo el mundo: un recurso único y valioso para cualquier persona que considere especializarse en este ámbito del paisajismo.

Terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) menjadi momentum pembenahan sistem kepegawaian secara mendalam di Indonesia. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, dalam regulasi tersebut PPPK belum diatur secara jelas dan tegas. Ada kekhawatiran konsep PPPK ini menjadi lagu lama yang hanya berganti kaset saja. Oleh karena itu diperlukan gagasan yang mampu menjadi landasan filosofis eksistensi PPPK. Dengan kondisi ini maka diperlukan pelembagaan nilai kesetaraan dalam kerja ASN. Antara PNS dan PPPK harus mendapatkan perlakukan yang setara dalam pemenuhan pokok-pokok dasar hak ASN. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian profesionalitas PPPK. Ada beberapa elemen penting yang perlu diinternalisasi dalam pemahaman PPPK menuju proses profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Maka oleh Karena itu diperlukan sejumlah penilaian untuk bisa menghasilkan JPT yang berkompeten. Sepoerti halnya Indonesia, Korea selatan dan Australia adalah dua Negara yang telah melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tingginya. Namun di Indonesia masih muncul beberapa permasalahan yang dihubungakan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau Spoils system dalam penyelenggaraannya. Selain itu ada jenis kompetensi yang perlu dievaluasi di Indonesia mengingat pada saat ini keadaan yang berubah begitu cepat dan serba situasional tidak bisa diprediksi. Dengan adanya evaluasi terhadap beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan para jabatan pimpinan tinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh masayarak dan bangsa

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional;
b. bahwa Pola Karier Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan kaidah perencanaan dan pengembangan karier, sehingga perlu ditetapkan suatu Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 . Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34I Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.