Korupsi PNS

Dilandasi dengan pemahaman bahwa “pencegahan lebih baik daripada penindakan” dan “pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan internal”, maka tulisan ini mencoba untuk merumuskan suatu desain pencegahan korupsi di kepolisian dengan mengadaptasi prinsip dan metode Crime Prevention yang terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier dari Steven P. Lab yang dikombinasikan dengan Problem Oriented Policing (POP) yang ditujukan pada pencegahan korupsi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, dalam rangka NKRI. Kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.1 Desentralisasi bertujuan agar suatu daerah dapat mandiri dalam mengelola wilayahnya dengan dibiayai dari pemerintah pusat. Namun, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seringkali disalahgunakan. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah tindak pidana korupsi.2 Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan kepentingan masyarakat.3 Dalam penulisan paper, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif berupa penelitian dengan metode studi kasus (Case Study). Data studi kasus dapat diperoleh dari sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita. Rumusan Masalah

Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi, telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Kenyataan ini merupakan suatu ironi, apabila dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri ini dikenal sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan (ibadah). Masjid dan mushala ada di mana-mana. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalisasi praktek-praktek yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah konsep korupsi. Makalah ini bertujuan menalar lebih jauh tentang aturan normatif korupsi di Indonesia dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dengan melihat sisi dalil Al-Quran, hadits dan penerapan kaidah ushul dan fiqihnya.

INIlah nilai tender PUPNS
Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan (C) Pengadaan Barang Teknologi Informasi dan Jasa Lainnya
dilingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun anggaran 2015  akan melaksanakan Pelelangan
Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik
sebagai berikut:

1.
1.1.
1. Paket Pekerjaan
Paket PekerjaanPaket Pekerjaan
Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Pendukung kegiatan PUPNS
Lingkup pekerjaan :  Pengadaan Peralatan Pendukung kegiatan PUPNS
Nilai total Pagu :  Rp. 1.196.800.000 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta
delapan ratus ribu rupiah)
Sumber pendanaan      :  APBN DIPA BKN Tahun Anggaran 2015

Training Persiapan Pensiun, Pelatihan Persiapan Pensiun, Masa Persiapan Pensiun

Persiapan Pensiun Dini dan Persiapan Pensiun Karyawan Swasta? Training Persiapan Pensiun (Training MPP)? Pelatihan Persiapan Pensiun bagi Karyawan Swasta dan PNS (Pelatihan MPP)?