Pilkada

Tulisan ini membahas mengenai pergeseran model putusan MK dalam sengketa hasil Pilkada yang tidak lagi menggunakan model putusan sela. Selain itu, tulisan ini juga membahas implikasi dan proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada pasca pemungutan atau penghitungan suara ulang (PSU)

Rekruitmen politik merupakan nadi dari partai politik.
Rekruitmen politik menjadi fungsi abadi partai politik yang
tidak diperankan, setidaknya secara formal, oleh institusi
diluar partai politik. Partai politik memonopoli peran
rekruitmen politik.

Pada jabatan-jabatan politik di eksekutif
dan legislatif, partai politik menjadi aktor utamanya.
Pada jabatan eksekutif di daerah, yaitu menyangkut
pemilihan kepala daerah, partai politik menjadi aktor penting
dalam penominasian kandidat, kecuali kandidat memakai jalur
independen. Partai yang memenuhi persyaratan khusus
tertentu secara mandiri dapat mencalonkan kandidat. Apabila
suara suatu partai tidak memenuhi persyaratan yang diberikan
maka partai itu melakukan koalisi dengan partai lain sehingga
persyaratannya terpenuhi.

Persoalannya adalah hampir tidak ada studi yang
cukup serius untuk melihat bagaimana rekruitmen politik oleh
partai itu dilakukan. Proses itu seolah-olah menisbatkan
sebuah klaim yang menyatakan rekruitmen politik adalah
“secret garden” dari politik. Berangkat dari hal itu, tulisan ini
berusaha mengungkap sebagian kerahasiaan yang ada pada
partai. Buku ini adalah hasil akumulasi dua penelitian yang
dibiayai oleh LPPM UGM.

Bab 1 membahas tentang konsep-konsep mendasar
tentang rekruitmen politik. Berbagai diskursus teoritik tentang
rekruitmen politik dipaparkan. Bab 2 mengesplorasi berbagai
model politik rekruitmen yang dilakukan oleh berbagai partai
politik di Indonesia. Berbagai model itu menyangkut
perkandidatan, penyeleksian, dan derajat desentralisasi partai.
Bab 3 membahas tentang karakteristik dan problematika
dalam rekruitmen politik. Bab 4 membahas tentang praktik
rekruitmen di partai politik. Bab 5 membahas tentang proses
politik menari pasangan calon. Bab 6 tentang dampak proses
kandidasi dalam kamapnye. Bab 7 tentang model ideal
kandidasi partai politik. Bab terakhir berusaha menyimpulkan
wacana atas wacana dalam buku ini.

Banyak orang telah membantu kelahiran buku ini.
Pendanaan terutama dari LPPM UGM secara khusus dalam
fasilitasi riset yang terkait dengan tema ini. Atas konstribusi
semua pihak penulis menghucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Septermber 2012

Tim Penulis

Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Papua dengan menggunakan sistem noken. Dalam perkembangannya, sistem noken semakin dibatasi penggunaannya di Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua. Kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada 2020 menjadi salah satu fakta bahwa sistem noken atau ikat kini hanya bisa dilakukan di Kabupaten Yakuhimo saja

Pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengundang kecemasan oleh kuatnya kecenderungan pilkada akan dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD. Perdebatan berbasis argumentasi demokrasi versus efisiensi dan konflik sosial mengemuka. Pada kesempatan ini saya menawarkan sudut pandang lain untuk memperkaya timbangan publik, yaitu potensi menguatnya shadow state jika pilkada dilakukan oleh DPRD.

Berikut terlampir tata cara penggunaan aplikasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Catatan: Aplikasi hanya dapat diakses oleh nomor dan NIK yang sudah didaftarkan oleh KPU sebelum 09 Desember 2020. Disebut juga dengan "operator" di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Abstrak Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah yang demokratis. Namun demikian, berbagai macam pemilu tersebut belum mampu menghasilkan pejabat-pejabat publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah proses kandidasi yang diadopsi oleh parpol-parpol dalam menyongsong pemilu. Dengan menggunakan model kandidasi yang fokus pada latar belakang kandidat, para pemilih kandidat (selektorat), mekanisme kandidasi, derajad desentralisasi (tingkatan), dan tipe kandidat yang dihasilkan, tulisan ini menjelaskan proses kandidasi yang sejauh ini berlangsung di Indonesia. Artikel ini menyodorkan argumen utama bahwa meskipun telah ada pencapaian dalam proses kandidasi, parpol-parpol di Indonesia masih memiliki problematika mendasar dalam menyelenggarakan kandidasi. Terdapat ruang gelap dalam proses kandidasi yang memungkinkan bekerjanya oligarkhi dan politik transaksional. Untuk mendorong model kandidasi yang lebih demokratis, tulisan ini juga menawarkan beberapa agenda perbaikan yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Kata kunci: kandidasi, demokrasi, partai politik, pilpres, pileg, pilkada Pengantar Pasca Orde Baru, Indonesia sedang mengalami demokratisasi dan desentralisasi.

Catatan ini berpengharapan agar bisa membantu kalangan yang berniat menjadi kontestan dan
tim pendampingnya (baca: tim sukses) pada pemilihan anggota legislatif pada pemilu mendatang, meneruskan catatan serupa penulis dari buku sebelumnya yang berjudul: Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung yang diterbitkan, September 2008. Secara khusus buku ini dipersembahkan kepada para kontestan Menggapai Kursi Legislatif dan Kepala Daerah dan tim pendampingnya dalam perebutan kursi anggota
legislatif baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD Propinsi, Kota dan Kabupaten.

Dalam era reformasi ide untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan konsekuensi logis dari
upaya memperbesar akses masyarakat dalam
dunia politik. Gayung bersambut. Ide
menyelenggarakan pilkada langsung ini
ditindaklanjuti dengan keputusan politik yang
besar pengaruhnya bagi perkembangan
demokrasi di Indonesia Keputusan untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini kemungkinan besar menjadi
keputusan yang tidak menyenangkan
khususnya bagi partai politik karena secara
otomatis memutus kesempatan partai politik
untuk memainkan peran sampingan sebagai penentu utama dalam penentuan kepala daerah,
sebagaimana yang selama ini dimainkan dalam
proses pemilihan kepala daerah. Keluarnya UU
No 32 2004 dan PP No 5 2005 menjadi bukti
kepastian hukum atas penyelenggaraan pilkada
langsung yang dimulai bulan Juni 2005 Namun
demikian masih banyak yang mempertanyakan
efektivitas penyelenggaraan pilkada dengan
upaya memperkuat demokrasi lokal Tulisan ini
bermaksud menganalisis pilkada dari
dampaknya terhadap peningkatan kehidupan
demokrasi pada tingkat lokal.

Laporan ini adalah bagian dari upaya CRCS untuk memberikan pemahaman mengenai peta permasalahan terkait kehidupan beragama, beberapa karakternya, dan peluang-peluang atau cara-cara konstruktif untuk menanggapinya. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sesungguhnya selama 15 tahun terakhir ini, ada beberapa jenis isu utama yang muncul secara konsisten. Misalnya, sementara kekerasan komunal berskala besar cenderung menurun secara tajam, namun kekerasankekerasan sporadis yang terkait dengan “penodaan agama” atau isu pembangunan rumah ibadah tampak makin intens; isu lain yang kerap muncul sebagai akibat demokratisasi adalah menguatnya wacana pro-kontra terkait pembuatan kebijakan-kebijakan publik, baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Serentak di Indonesia: Peluang dan Tantangan
Oleh:
Murdian
Andika Putra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta, 55183, Indonesia
Phone: 085785845553 email: murdian685@yahoo.com

Abstrak
Untuk menjamin agar pilkada serentak di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, maka diperlukan adanya pengawalan dan pengawasan terhadap proses jalannya pilkada secara serentak di Indonesia. Dalam konteks pengawasan pilkada di Indonesia, terdapat lembaga yang bertanggung jawab mengawasi proses jalannya pilkada di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Lantas adakah hak bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap proses pilkada serentak di Indonesia, dan apakah peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak di Indonesia, berikut peluang dan tantangannya?. Penelitian ini merupakan library research yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber datanya. Adapun pendekatan akan lebih diarahkan kepada normative approach. Dan inti sari serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak di Indonesia, berikut peluang dan tantangannya.

Keynote: Peran, masyarakat, Peluang, Tantangan.

Makalah ini dibuat untuk dipelajari dan dipahami tentang "Demokrasi dan Pilkada: Menuju Demokrasi Substansial". Dan selain itu untuk  memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga makalah ini memberikan pengetahuan dan manfaat positif bagi pembaca.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) untuk merevisi waktu pelaksanaan Pilkada langsung serentak dari 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Corona Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi akan membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Dengan rendahnya tingkat partisipasi, maka peluang terjadinya manipulasi semakin terbuka. Potensi korupsi dan politik uang juga terbuka. Analisis masa depan pilkada serentak di era pandemi sebagai bahan kajian tulisan ini. Keyword: Pilkada, Pandemi, Covid19 LATAR BELAKANG Pelaksanaan otonomi yang luas yang dijelaskan dalam UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah seyogyanya mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan asas desentralisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, mengakomodir keikutsertaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan berbagai potensi daerah.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasayarat bagi pemerintah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara yang termuat dalam konstitusi negara (Syamsuadi, 2018). Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas-penyeleggara; jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur; sarana/prasarana cukup dan tepat waktu; dan atmosfir politik yang kondusif, sehingga pelaksaanan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun unsdang undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana ekseskusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Dan kesemua nya itu hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ditengah wabah Covid 19 dan juga New Normal.

Pilkada DKI Jakarta menjadi ramai sesungguhnya karena ada sekelompok elit politik, tokoh agama. Kelompok politik ingin mengontrol jalannya roda pemerintahan sesuai dengan selera mereka. Sementara sekelompok elit agama, terutama elit Muslim, ingin Jakarta menjadi kota yang menerapkan norma-norma atau standar-standar keagamaan / keislaman sesuai yang mereka imajinasikan Pagelaran Pilkada DKI Jakarta melibatkan para tokoh politik, agama, dan bisnis. Berbagai macam cara termasuk cara-cara yang tidak baik, menghalalkan berbagai macam strategi dan taktik untuk kampanye dan propaganda politik. Dengan situasi seperti itu, maka biasanya umat beragama yang mempunyai sifat sentimen keagamaan muncul dari mahzab keagamannya. Peran elite-elite agama di sana sangat jelas menempatkan agama sebagai salah satu pendorong munculnya konflik merupakan politisasi identitas dan memakai identitas agama untuk keperluan politik semata. Eksploitasi kekurangan lawan adalah taktik utama dalam melancarkan kampanye, kelemahan lawan ditonjolkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dalam rangka memperoleh keunggulan diri.

Desa menjadi rentan secara politik, disebabkan perangkat desanya cenderung menjadi broker bagi kandidat kepala daerah di Pilkada. Mereka biasanya memanfaatkan kemudahan akses politik, loyalitas dan program kesejahteraan untuk mengintervensi preferensi politik warga di Pilkada, maupun mempromosikan dirinya di Pilkades, RT dan RW berikutnya.

Pilkada identik dengan model demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural merupakan model demokrasi yang menitikberatkan pada prosedur memilih pemimpin dan adanya iklim kompetisi antar kekuatan politik yang fair. Dalam model ini, demokrasi diartikan sebagai aksi individu (bukan komunal) dan legitimasi diukur berdasarkan jumlah pemilih. Suatu negara yang telah melaksanakan Pemilu/Pilkada secara fairness, maka dapat dikatakan demokratis. Lalu bagaimana dengan model demokrasi deliberatif? apakah Pilkada kita hanya menjalankan model dari demokrasi prosedural saja? Tulisan ini ditujukan untuk membahas fenomena ruang publik dalam kontestasi Pilkada sebagai pengejawantahan dari model demokrasi deliberatif.

This study aims to observe the behaviour of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) in South Sulawesi, 2018 and describe some factors which paved the way to civil servant breaking the neutrality rules. The neutrality referred to in this study is a commitment for ASN in carrying out its duties in a professional and impartial manner; and not violating conflicts of interest in their duties; and do not abuse their duties, status, power and position. This study uses a qualitative descriptive method by collecting data from various secondary information sources. The findings of this study indicate that the behavior of ASN in the South Sulawesi Regional Election can be seen from their support by actively campaigning for certain candidates. ASN generally violates neutrality because of superiors' pressure, the pragmatism of ASN's elite power, and because of ASN's (primordialism) emotional relationship with the candidate. Finally, this study offers a model of strengthening the prevention system of violations of political neutrality through the socialization of the policies massively with involving all stakehoders and inter-institutional synergy in order to resolve cases of violations of political neutrality. Studi ini bertujuan untuk melihat perilaku ASN dalam kaitannya dengan aktifitas politik yang melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran terhadap netralitas politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan. Netralitas yang dimaksud dalam studi ini adalah sebuah komitmen bagi ASN dalam rangka menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak; dan tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya; serta tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber informasi sekunder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa perilaku ASN dalam Pilkada Sulawesi Selatan terlihat dari pemberian dukungan mereka dengan aktif mengampanyekan calon tertentu. ASN umumnya melanggar netralitas karena karena tekanan atasan, pragmatisme kekuasaan elit ASN, dan karena faktor hubungan emosional ASN (primordialisme) dengan calon. Terakhir, studi ini menawarkan sebuah model penguatan sistem pencegahan pelanggaran netralitas politik melalui sosialisasi kebijakan yang lebih masif dan partisipasif serta sinergi antar-lembaga dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran netralitas politik.

Akhir-akhir ini pemberitaan media massa lokal diwarnai tarik menarik dukungan terhadap kandidat kepala daerah ditiga kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Sebagian besar kandidat kepala daerah berupaya mendapatkan dukungan dari partai politik dibanding memilih jalur perseorangan. Disisi yang lain, partai politik saling membuka proses rekrutmen kandidat kepala daerah dengan tetap memperhatikan elaktibilitas kandidat. Kandidat kepala daerah ingin memperoleh dukungan partai politik dan partai politik ingin kandidat kepala daerah yang diusung menang dalam Pilkada. Interaksi dan komunikasi dalam momentum Pilkada ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi kelembagaan partai politik, apalagi dalam waktu tidak lama lagi seluruh partai politik akan memasuki masa persiapan verifkasi sebagai peserta Pemilu 2019 yang tentunya membutuhkan energi jauh lebih besar.

Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Jombang kembali menggelar dialog bertajuk Warung Pojok Kebon Rojo, Kamis (26/8). Dalam dialog itu, sejumlah narasumber membahas soal rencana pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 mendatang.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Besut Dinas Kominfo Jombang pagi. Sejumlah narasumber yang berkompeten dihadirkan. Di antaranya Athoillah Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur Ketua Bawaslu Jombang serta sejumlah perwakilan parpol pun nampak mengikuti kegiatan ini.

Budi Winarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mengatakan, kegiatan Warung Pojok Kebon Rojo sudah menjadi kegiatan rutin dinasnya. ”Untuk yang hari ini, kita mengambil tema bahasan pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini tentu bagian dari sosialisasi kepada masyarakat untuk persiapan pesta demokrasi nanti,” terang Budi Winarno, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.

Pemilu adalah pemilihan umum untuk presiden dan wapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ”Sedangkan kalau pemilihan berarti itu pilkada, baik untuk gubernur dan wakilnya ataupun bupati atau walikota dan wakilnya, keduanya tidak bisa dilakukan bersamaan,” terang Athok, sapaan akrabnya.

Athok juga memaparkan, pelaksanaan keduanya memang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Namun, pihaknya menyebut publik tak perlu khawatir karena meskipun di tahun yang sama, pelaksanaanya tidak berbarengan. ”Banyak mengira nanti pemilu itu serentak tujuh surat suara, tidak begitu ya. Keduanya dilakukan terpisah, bahkan hitungannya bulan,” lanjutnya.

Kendati telah dipastikan tahunnya, hingga kemarin Athok menyebut belum bisa menyebut pasti waktu pelaksanaannya. Namun dari penghitungan yang ada, kemungkinan besar untuk pemilu, akan dilakukan pada Februari atau Maret 2024, sementara pilkada serentak dilakukan beberapa bulan setelahnya.

Sumber : https://radarjombang.jawapos.com/nasional/27/08/2021/bedah-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024/

Pantau terus akun @politisimudajombang_ untuk mendapatkan fakta menarik lainnya tentang Gus Atho (Ahmad Athoillah, M.IP.)

Kalian penasaran dan Ingin Berteman dengan Gus Atho?
Mari Bersilaturahmi dan Berteman Di Media Sosial:

Fb: https://www.facebook.com/seduluranaathoillah
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyVSMa19u8BDtk_nZdcm1kw
Ig: https://instagram.com/gusathoillah?utm_medium=copy_link

#PolitisiMuda, #PolitisiMudaIndonesia, #PolitisiMudaJawaTimur, #PolitisiMudaJombang, #SantriMillenial #GusDewan #GusAtho #SantriPilihanBunda #TokohPemudaJombang #AktivisPolitisiJombang #PolitisiKotaSantri #PolitisiMuslim #wisatajombang #alumniipnu #JombangHits #JombangHariIni #Calonbupatijombang2024 #PilihanWargaJombang #Politisi #AhmadAthoillah #SantriMillenial #PolitisiMuda #PolitisiMudaIndonesia #PolitisiMudaJawaTimur #PolitisiMudaJombang #PolitisiBijak #PolitisiSantunJombang #Pesanten #Mojokerto#tokohpemudajombang #alun-alunjombang #umkmjombang #pilkadajombang2024

Meskipun pilkada serentak 2020 dianggap sebagai success story dan role model penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi covid-19, namun pilkada serentak 2020 tetap menyimpan berbagai persoalan krusial, terutama dari sisi basis legal atau pengaturan pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, UU dan berbagai peraturan pilkada sebelum datangnya pandemi covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020, belum memadai karena tidak menyediakan ruang pengaturan yang cukup terhadap situasi bencana non alam. Dengan kata lain, desain sistem pemilihan umum (pilkada) tidak memiliki ka...

Sim City, menyuguhkan pada pemain sebuah permainan yang boleh dikatakan sangat kompleks dari segi materi. Singkatnya, pemain diberi modal sejumlah uang (dalam game disebut simoleon) untuk membuka dan mengembangkan sebuah kota. Di sinilah kepiawaian pemain diuji. Semua aspek pengembangan sebuah kota terdapat di sini. Mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pembangunan dan pengembangan fisik kota. Mulai dari penataan kota hingga jumlah pajak yang ditetapkan. Beberapa bidang yang rasanya penting diungkapkan di sini adalah struktur dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keuangan.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjalankan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan diadakannya pemilihan kepala daerah untuk memilih para perangkat pemerintah di daerah. Dasar hukum pemilihan kepala daerah sendiri adalah UUD 1945 pasal 18 ayat (4). Namun saat ini dunia tengah dilanda wabah Covid-19 yang merubah seluruh aspek dalam kehidupan manusia termasuk pemerintahan. Fokus pembuatan paper ini adalah untuk membahas bagaimana pelaksanaan baik secara teknis maupun implementasi di lapangan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 serta  kasus dan penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Paper ini dibuat  dengan melakukan penelitian pada literatur dan jurnal-jurnal yang telah tersedia baik dari buku ataupun yang berasal dari internet. Ini diperlukan dalam peningkatan kualitas dan perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga menghasilkan para pemimpin daerah yang jujur, berkualitas, dan berintegritas.

Kata kunci :  Pemilihan Kepala daerah, kasus, penyimpangan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) memang selalu diiringi dengan berbagai janji dari pasangan calon untuk menarik simpati dan dukungan dari pemilih, termasuk adanya janji palsu. Pelaksanaan pilkada juga tidak pernah lepas dari kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dan kampanye hitam tersebut tidak jarang mengarah pada penyebaran informasi bohong (hoax) yang merugikan pasangan lawan. Hoax yang berkembang nyatanya tidak saja digunakan untuk menyerang paslon lawan tetapi juga terdapat hoax yang dikemas untuk mencitrakan paslon yang didukung terkesan kharismatik dan memiliki gagasan cemerlang. Apapun tujuannya, hoax merupakan sebuah penyesatan dan menjadi ancaman bagi pembangunan demokrasi. Hoax dalam pilkada hanyalah pembohongan terencana demi kepentingan individu dan kelompok akan kekuasaan. Banyak pihak telah mengungkapkan bahwa hoax menjadi ancaman bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Hoax dapat menjadi pemicu perselisihan hingga menyebabkan bentrok antar pendukung pasangan calon. Apalagi selama ini pengguna media sosial sering tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, sehingga informasi bohong tersebut akan cepat menjadi viral. Verifikasi terhadap hoax juga semakin lemah jika penerima informasi mengenal dekat orang yang menyebarkan hoax. Multistakeholder Advisory Group Indonesia Internet Governance Forum Arfi Bambani sempat menyebutkan bahwa sebanyak 80% informasi beredar dalam dark sosial atau media layanan perpesanan, seperti Whatsapp group, Line group dan BBM group. Ironisnya, informasi tersebut kerap dipenuhi dengan informasi ujaran kebencian. Berdasarkan data menunjukkan bahwa tahun 2017 informasi yang beredar di dark social sekitar 74 persen dan tiap tahun diprediksi meningkat. Dimana sebagian besar informasi yang beredar dark social bentuknya adalah video. Permasalahanya ketika informasi beredar dalam dark social maka berbagai informasi yang ada tidak dapat di akses pihak berwajib. Latah Seruan Anti-Hoax Seruan untuk melawan hoax muncul dimana-mana, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ataupun oleh kelompok profesi, termasuk juga oleh jurnalis. Aksi bersama dalam gerakan melawan hoax juga disuarakan oleh berbagai kelompok dan komunitas. Hingga seruan dan aksi melawan hoax terkesan aksi yang latah dan sekedar ikut-ikutan. Terkesan latah karena setelah aksi dan komitmen melawan hoax nyatanya kembali menyebar hoax, baik sengaja atau tidak sengaja. Hoax sangat cepat tersebar dan menjadi viral karena kebiasaan kita sebagai pengguna yang terlalu sering malas untuk melakukan verifikasi. Hoax selalu hadir dengan judul yang bombastis dan mengkait-kaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga terkesan benar dan ada kaitannya. Hoax seakan menjadi momok dalam musim pilkada, apalagi jika hoax yang disebar berkaitan dengan politik identitas.

Setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 disahkan, pemilu didefinisikan secara limitatif sebagai proses pemilihan langsung untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak.  Pembenukan badan peradilan khusus pilkada sebagai konsekuensi putusan tersebut akan mendatangkan beberapa masalah baru dalam implementasinya:  (1) problematika pemisahan pilkada dari rezim pemilu; dan (2) problematika kualitas penegakan hukum bila pemutusan sengketa hasil perolehan suara pilkada dilakukan seluruhnya oleh Peradilan Pilkada, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Pendapat pro dan kontra pemisahan pilkada dari rezim pemilu akan dibahas melalui pendekatan historis dan kontekstual dengan menyelidiki undang-undang dan putusan-putusan yang berkaitan.

Jakarta local elections in 2007 with the victory obtained Fauzi Bowo still left the stories and important lessons for the development of political marketing communications in the country. Fauzi-Prijanto supported by 20 parties against Adang-Dani supported by a party, but Fauzi-Prijanto only got a narrow victory, 57% to 43%. Why did this happen? This article analyzes the political marketing communications strategies both candidates and the anatomy of the consumer audience of voters based on data from research results were released in the Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Issue 04-August 2007. The authors found that voters in Jakarta tend to be more rational, due to information access is more widely open and easier, so as to provide good insight for citizens. Similarly, the tight life competition and better legal awareness made the metropolitan residents tend to be more courageous and critical voice their aspirations. The results of this analysis can serve as a lesson and reference to political contestants for the next campaigns.

(Pilkada atau pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2007 lalu dengan kemenangan Fauzi Bowo menyisakan cerita dan pelajaran penting bagi perkembangan komunikasi pemasaran politik di tanah air.  Fauzi-Prijanto dengan dukungan 20 partai melawan Adang-Dani yang didukung 1 partai, namun Fauzi-Prijanto hanya memperoleh kemenangan tipis, yakni 57% berbanding 43%. Mengapa hal ini terjadi? Tulisan ini berusaha menganalisis strategi komunikasi pemasaran politik kedua kandidat, dan mengkaji anatomi khalayak konsumen pemilih berdasarkan data dari hasil riset yang dirilis dalam Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Edisi 04-Agustus 2007. Penulis menemukan bahwa pemilih Jakarta cenderung lebih rasional, kemungkinan hal ini dikarenakan akses informasi lebih terbuka luas dan lebih mudah sehingga memberikan wawasan yang baik bagi warganya sehari-hari. Pun persaingan hidup yang ketat dan kesadaran hukum yang cenderung lebih baik, membuat warga metropolitan cenderung lebih berani dan kritis menyuarakan aspirasinya. Hasil analisis ini dapat menjadi pelajaran dan referensi bagi kontestan politik untuk kampanye-kampanye berikutnya.).

Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh MK adalah inkonstitusional. Akibatnya, MK tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada. Putusan ini tidak diambil secara bulat. Tulisan ini membahas mengenai implikasi hukum dan politik dari Putusan tersebut, termasuk kritisasi atas inkonsistensi metode penafsiran yang digunakan dalam perkara sejenis sebelumnya yang pernah diputus.

PILKADA Tuban berujung kerusuhan. Kecewa atas kekalahan calonnya, pendukung pasangan Noor Nahar Hussein dan Goh Tjong Ping yang dicalonkan PKB versi Muhaimin dan PDIP merusak sejumlah aset negara, gedung KPUD, dan pendapa kabupaten, serta properti keluarga bupati terpilih Haeny Relawati R.W. yang dicalonkan Golkar. Dalam wawancara dengan salah satu televisi (29/4/06), ketua DPW PKB Jawa Timur menyatakan bahwa kerusuhan tersebut sebagai ekspresi kekecewaan pendukung cabup yang kalah terkait dugaan banyak pelanggaran yang dilakukan pasangan Haeny­Lilik. Isu yang selama ini berkembang menyebutkan bahwa Haeny menggunakan sejumlah cara untuk mempertahankan jabatannya. Banyak suara yang muncul di Tuban, untuk memenangi pilkada, bupati incumbent diduga melibatkan aparat daerah dan PNS ­dari tingkat kabupaten hingga desa­, dengan menggunakan politik uang dan penggelembungan suara.

Meskipun pilkada serentak 2020 dianggap sebagai success story dan role model penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi covid-19, namun pilkada serentak 2020 tetap menyimpan berbagai persoalan krusial, terutama dari sisi basis legal atau pengaturan pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, UU dan berbagai peraturan pilkada sebelum datangnya pandemi covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020, belum memadai karena tidak menyediakan ruang pengaturan yang cukup terhadap situasi bencana non alam. Dengan kata lain, desain sistem pemilihan umum (pilkada) tidak memiliki ka...

This article discusses the political reform in Indonesia which is less produce desirable changes. The case of local elections in Jambi and Takalar Province showed the form of political patronage in bureaucracy so that politics at the local level does not successfully educate and finalize the consolidation of democracy in Indonesia. This a article claims that the situation is nothing more tha the continuation of what so called political legacy of an earlier era. This immaturity caused by the pull of economic interests that drive the political patronage. As a result, political reform in Indonesia is difficult to fertilize a substantial democracy due to the emerging as poisoned democracy.

Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik – termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu – adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972). Berangkat dari definisi diatas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah?

ABSTRAK
Selama tahapan Pilkada tahun 2016-2017 berlangsung, Panwaslih Kabupaten Bireuen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya politik uang. Yakni dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bireuen. Masyarakat diedukasi tentang Pilkada itu sebagai  salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan dengan memilih pemimpin yang dianggap mampu membangun sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pola-pola pencegahan yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Bireuen walau tidak spesifik menyentuh pada politik uang, kerap dilakukan pihaknya. Tidak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, edukasi kepada masyarakat ini juga dilakukan di kecamatan-kecamatan pedalaman maupun pesisir yang berpotensi terjadinya konflik. Termasuk juga melakukan pemetaan daerah-daerah rawan yang memungkinkan timbulnya masalah selama tahapan pemilihan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen yaitu: 1) telah melakukan upaya pencegahan politik uang yang terjadi di Kabupaten Bireuen, diantaranya melakukan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengawas pemilihan berjenjang, mulai dari Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan, baik secara formal maupun non formal, agar meningkatkan pengawasan berupa pencegahan dan penindakan.  Kedua, bersinergi dengan Pemkab Bireuen, akademisi dan wartawan melakukan kegiatan sosialisasi di tujuh belas kecamatan yang dibagi menjadi empat wilayah kegiatan. Ketiga, memaksimalkan berbagai bentuk pertemuan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam fungsi pengawasan yang partisipatif. 2). Tantangan dan hambatan dalam penindakan politik uang dalam Pilkada di Kabupaten Bireuen, Pertama, Panwaslih tidak bisa membangun jaringan kuat melakukan investigasi kasus politik uang, tidak adanya saksi yang bersedia serta lemahnya bukti penanganan pelanggaran, Kedua, meskipun Panwaslih telah terbentuk sesuai jadwal, namun belum bisa langsung bekerja maksimal untuk mengawasi jalannya tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk menyiapkan langkah dan strategi pencegahan pelanggaran khususnya politik uang secara maksimal. Hal ini dikarenakan setelah Panwaslih terbentuk, terlebih dahulu disibukkan dengan kegiatan koordinasi dengan Pemkab Bireuen dalam rangka pembahasan anggaran operasional yang berlarut-larut dan pembentukan sekretariat beserta jajarannya, serta juga disibukkan dengan pembentukan pengawas kecamatan, yang menyebabkan hilangnya fokus panwaslih dalam menyusun dan merancang strategi pengawasan.

Kata Kunci: Panwaslih, Pencegahan, Politik Uang, Pilkada

Pelaksanaan pilkada gelombang keempat sudah di depan mata. Tinggal tinggal (3) hari. Pada 9 Desember 2020 ada 270 wilayah akan melaksanakan pemilu lokal memilih kepala daerah. Dari sejumlah tahapan jelang coblosan ada dua (2) tahapan krusial yakni masa kampanye dan masa tenang. Di dua tahapan ini rentan terjadi transaksi jual beli suara (vote buying) antara kandidat dengan pemilih.

Mass media is considered used as a provocative method to heaten the political dynamic situation. Oftenly media give political education, which should make people become smart and critical. This phenomenon happens in the second round of DKI Jakarta's 2017 Elections, which holds two candidates; Ahok (incumbent) and Anies (challenger). Harian Republika is one of the media that actively report about this political contestants, and it has Islam ideology. This research purposes is how Republica, from ideology point of view, reports about Ahok and Anies in DKI Jakarta's 2017 Election, especially on second round. The methode used is Critical Discourse Anaylisis. The research shows that on the micro level, Anies Baswedan the Challenger was represented as the antithesis of the Incumbent. This image was shown as a polite leader who doesn't rage in front of public, and is close with Moslem people. While it was very different with Ahok the Incumbent, whom represented as blasphemy person.

ABSTRAK Media massa cenderung dijadikan alat provokasi untuk memanasi situasi dinamika politik. Tak sedikit media memberikan pendidikan politik yang seharusnya membuat masyarakat khususnya pemilih menjadi cerdas dan kritis. Fenomena ini yang terjadi ini di Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua yang di mana terdapat dua kandidat, yakni Ahok sebagai petahana dan Anies sebagai penantang. Harian Republika salah satu media yang memberitakan kontestan politik petahana versus penantang dan memiliki ideologi Islam. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Republika dari segi ideologi memberitakan Ahok dan Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Metode penelitian adalah analisis wacana kritis. Penelitian ini menunjukan bahwa Anies Baswedan sebagai penantang direpresentasikan anti-tesis dari petahana, image ini kemudian ditampilkan sosok pemimpin yang santun, tidak memaki-maki di depan publik, dan dekat dengan umat Islam. Sementara, Ahok sebagai petahana direpresentasikan pemimpin penistaan agama Islam.