Kewenangan Komisi Yudisial

Indonesia adalah negara hukum, hal ini termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum merupakan bagian paling menentukan dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dalam prakteknya, lembaga negara Indonesia mengarah pada teori trias politica, dimana terbagi atas tiga kekuasaan secara garis besar, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Secara umum, legislatif dan eksekutif memiliki peranan dalam membentuk hukum (berdasarkan konsep kedaulatan rakyat) dan yudikatif sebagai pelaksana sekaligus pengoreksi hukum tersebut (karena dalam praktiknya seperti di Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dapat menyatakan batal suatu undang-undang). Kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dimana di sisi kedua kekuasaan kehakiman tersebut ada Komisi Yudisial sebagai lembaga auxiliary. Lahirnya Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan negara Indonesia bukan tanpa alasan. Pasalnya, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD di dalam bukunya, bahwa sejak pertengahan 1980-an lembaga peradilan di Indonesia, terkhusus lembaga kekuasaan kehakiman mendapat sorotan tajam karena dililit oleh mafia peradilan, yaitu proses pengadilan yang korup dimana diwarna oleh kolusi antara catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara).  Sehingga dibutuhkan lembaga disamping kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman.  Bahkan sebenarnya, gagasan pentingnya pengawasan oleh lembaga eksternal terhadap hakim telah muncul sejak lama, misal di tahun 1968 telah muncul ide untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).  Maka dalam makalah ini, penulis akan mengulas lebih lanjut pentingnya keberadaan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan pengadilan bersih.

Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki sistem pemerintahan  presidential. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau dan kebanyakan setiap pulau memiliki banyak keanekaragaman yang berbeda-beda dan keragaman etnis oleh karena itu indonesia memilih untuk memakai konsep kesatuan dan menaruh pusat pemerintahan di satu tempat. Pusat pemerintahan yang akan mengontrol kebijakan untuk daerah-daerah lain yang sifatnya merata dan adil. Sistem yang diambil oleh indonesia adalah sistem preseindensil yaitu sistem dimana seorang presiden menjadi kunci dalam pengelolahan kekuasaan eksekutif. Dalam suatu pemerintahan sebuah negara tidak bisa terlepas dari sistem politik, karena sistem  politik adalah interaksi antara lembaga-lembaga negara dan lembaga individual yang berada dilingkungan masyarakat dalam pembuatan kebijakan umum atau publik. Sistem presidensil menggunakan sistem kekuasaan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif adalah pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada presiden wakilnya dan mentri kabinet, sedangkan yudikatif adalah pelaksanaan kekuasaan pengadilan yang menjadi tanggung jawab makama agung (MA), dan legislatif adalah pelaksanaan kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan rakyar (DPR) Indonesia memilih sistem presidensil karena sistem ini cocok dengan demokrasi  pancasila yang dijadikan panutan negara indonesia ini. Untuk memulai pembahasan ini, perlu dimulai dari rumusan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai batu pijakan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) beserta perubahannya.

LUTHFIATUL MUFARROCHAH AR (1112048000020), KEWENANGAN DAN STRUKTUR KOMISI YUDISIAL (KY) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 43/PUU-XIII/2015.Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/ 2016 M.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan struktur Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang proses seleksi pengangkatan hakim, pada awalnya Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Negeri, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan bersama-sama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim di pengadilan tingkat pertama.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode keperpustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case aproach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuataan yang tetap, juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan metode studi lapangan (field research) sebagai bahan penelitian tambahan dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan wawancara diBiro Rekruitmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim di Komisi Yudisial.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan dan struktur Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43/PUU-XIII/2015 menjadi berubah. Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim di pengadilan tingkat pertama, yakni pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.Seleksi pengangkatan hakim seluruhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, struktur pada bidang rekrutmen hakim di Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan pada rekrutmen hakim danterjadi pula perubahan pada proses seleksi pengangkatan hakim.