Filsafat Politik

Dari mana asal mula politik Muhammadiyah? Bagaimana sumber kajian politik Muhammadiyah? Bagaimana metode kajian politik Muhammadiyah? Bagaimana tolok ukur kebenaran politik Muhammadiyah? Inilah sejumlah pertanyaan epistemologis yang diajukan sekaligus dijawab oleh buku ini untuk menemukan apa yang disebut dengan “paradigma politik Muhammadiyah”. Artinya, pencarian paradigma politik Muhammadiyah ditelusuri sejak dari asal mula kelahiran, tahap pembentukan (masa lalu), tahap struktur (masa kini), dan tahap nasib (masa depan). Dengan metode fenomenologi dan induktif-deduktif yang digunakan dalam menelusuri data, buku ini berhasil melakukan investigasi secara mendalam, mengungkap fakta yang belum pernah terekspos, dan menganalisa secara komprehensif.

Harapannya, buku hasil riset yang dikaji secara filosofis ini bisa menjadi referensi utama bagi para pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang dinamika Muhammadiyah dan politik, terutama politik kekuasaan. Politik kekuasaan di sini difokuskan pada konteks relasi Muhammadiyah dan politik kepartaian, politik kepemiluan, dan politik kebijakan publik sejak 1912 hingga 2020. Buku ini juga sekaligus memberitahu kepada publik tentang epistema (how to) cara berpikir dan bertindak Muhammadiyah sebagai representasi dari kaum Muslim reformis di daratan Asia.

Studi ini membahas mengenai permasalahan terkait dengan Pengaruh Marxisme dalam Membangun Pemikiran Politik Ir. Soekarno. Dalam menganalisis pemikiran politik Ir. Soekarno tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dan kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori Marxisme yang digagas oleh Karl Marx seorang filsuf terkenal asal Jerman bersama dengan Friedrich Engels yang ditulis mereka dalam Manifesto Komunis. Konsep yang digunakan penulis adalah Marhaenisme. Marxisme merupakan paham terkemuka di dunia yang menekankan pada kesejahteraan kaum proletar akibat penindasan kaum borjuis atas kepemilikan pribadi. Paham yang membawa dampak besar di berbagai aspek kehidupan dunia ini, juga memengaruhi pemikiran Ir. Soekarno dalam berpolitik. Ir. Soekarno sebagai seorang intelektual, pemikir, tokoh pejuang kemerdekaan, dan Presiden pertama Indonesia memperoleh pemikiran cerdasnya melalui pengalaman hidupnya bertemu dengan para tokoh hebat. Oleh karena itu, Soekarno dapat menyatukan tiga paham besar Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Marxisme yang memiliki hubungan erat dengan Soekarno, menuntunnya untuk berfilsafat secara mendalam dan rasional guna menghasilkan ide, gagasan, dan kebijakan politiknya. Dengan adanya pengaruh Marxisme, Soekarno kemudian berhasil membangun kontribusi politiknya dengan konsep pemikirannya sendiri yang disebut Marhaenisme, yang diadaptasinya dari Marxisme karena kebenciannya terhadap Kolonialisme, Kapitalisme, dan Imperialisme.

ABSTRAK Dalam makalah ini penulis mengkaji sekaligus menganalisis pemikiran filsafat politik Al-Farabi dan Thomas Aquinas tentang negara dan masyarakat. Dalam pemikiran fillsafat politik Al-Farabi yang terkenal adalah pendapatnya tentang negara utama. Negara yang masyarakatnya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang nyata, negara diikuti dengan segala prinsipnya karena negara memiliki warga negara yang menjadi titik awal, ideologi, dan konsep dasar. Al-Farabi juga mengemukakan tentang pembagian masyarakat yang terbagi dua golongan yaitu masyarakat sempurna dan masyarakat tidak atau belum sempurna. Pandangan Al-farabi mengenai politik kenegaraan, dalam pemikirannya kedudukan politik merupakan tempat yang paling penting karena bagian filsafatnya mempunyai tujuan politik namun politik bukanlah menjadi tujuan utama dirinya tetapi sebagai fasilitas untuk memperoleh tujuan terakhir bagi manusia yaitu membuat kebahagiaan dengan memiliki sifat- sifat keutamaan yang dicapai. Kebahagiaan manusia dapat diperoleh karena perbuatan dan tindakannya dan cara hidup yang yang dijalankan kebahagiaan yang sebenarnya tidak mungkin dapat diperoleh di dunia melainkan sesudah kehidupan yaitu akhirat. Sedangkan Thomas Aquinas gagasan dan pemikiran filsafat politiknya mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu politik. Gagasannya tentang hukum alam, negara, dan kekuasaan. Thomas Aquinas dalam pandangan politik dianggap telah mengembangkan sebuah kekuasaan positif dalam kehidupan manusia. Pemikiran-pemikirannya mampu mengakomodasi sistem hirarki tradisional dengan adanya gagasan tentang komunitas dan parameter-parameter untuk membahas masalah-masalah moral yang sulit dalam lingkungan hidup melalui politik dan penanganannya atas hukum alam. Gagasan-gagasan antara Al-Farabi dan Thomas Aquinas sama-sama memiliki pengaruh yang posistif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di masa sekarang karena keduanya pernah merasakan dinamika sosial dan politik pada masanya terutama yang berkaitan dengan filsafat politik.

Menurut (Kristiawan, 2016) . Istilah “filsafat” dapat dilihat dari dua segi, yakni: 1). Segi semantik: perkataan filsafat berasal dari bahasa arab ‘falsafah’, yang berasal dari bahasa yunani, ‘philosophia’, yang berarti ‘philos’= cinta, suka (loving), dan ’sophia’ = pengetahuan, hikmah (wisdom). Jadi ‘philosophia’ berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. 2). Segi praktis: dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti ‘alam pikiran’ atau ‘alam berpikir’.
Buku filsafat pendidikan the choice is yours ini di tulis oleh Dr.Muhammad Kristiawan, M.Pd. .yang berjudul filsafat pendidikan the choice is yours, buku ini di terbitkan oleh valia pustak  terbit pada tahun 2016 dengan tebal buku berjumlah 273 halaman buku.Dalam buku ini terdapat VIII bab pembahasan yang tentunya berbeda pembahasan bab I sampai bab VII walaupun memang saling ada keterkaitan antara pembahasan yang satu dengan yang lainnya.
Dengan adanya Critical Book Report ini diharapkan pembaca dapat menambah wawasan mengenai kefilsafatan.

ABSTRAK

Penulisan ini berlatar belakang pada implementasi demokrasi Indonesia yang pada praktiknya semakin jauh dari gagasan awal para founding fathers terkhusus Mohammad Hatta. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data pustaka sebagai sumber data utama dari penelitian ini. Penulis menggunakan teori demokrasi milik Carol C. Gould untuk menganalisis latar belakang pemikiran Mohammad Hatta, dan sosiologi pengetahuan Karl Manheim sebagai landasan untuk mengalisis pemikiran dari Mohammad Hatta. Hasil dari penelitian ini ialah, pertama, Mohammad Hatta merupakan seorang intelektual dan pemikir Indonesia yang memiliki pemikiran kritis dan wawasan luas terhadap politik. Kedua, pemikiran demokrasi versi Hatta berbeda dengan pemikiran Soeharto yang tidak setuju dengan demokrasi barat seutuhnya dan Sjahrir yang menyetujui demokrasi barat seutuhnya, pemikiran Hatta pada demokrasi ialah suatu konsep dengan tujuan yang mulia, yaitu kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan. Ketiga, Hatta mempercayai bahwa demokrasi khas Indonesia merupakan masa depan politik Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemikiran Politik, Mohammad Hatta.

This study discusses Tan Malaka's Political Thought of Independence and the Concept of the Indonesian State. In analyzing the problems that occur, the writer uses descriptive and qualitative methods. As well as using the theory of Marxism and the concept of Marxism. The birth of Tan Malaka's thoughts in his various works is a pattern that is in the personality and outlook on life, as well as Tan Malaka's ideology. Tan Malaka is unique in the thinking of his work. The thoughts and struggles carried out by Tan Malaka were centered on the main goal. Namely, how to liberate the nation and at the same time completely overhaul the entire economic, political, social and cultural order. Tan Malaka has a political role in the struggle of the Indonesian state. Many of Tan Malaka's works, one of which is Madilog: Materialism, Dialectics, and Logic, are considered to be his most brilliant and monumental works. Madilog's starting point is the mentality of the Indonesian people who are generally used to the slavery system. Indonesia, which was more than 3.5 centuries under colonialism, gradually had a slave mentality, besides mystical and irrational thoughts.

Abstract: Marhaenism is Soekarno's thinking that puts the wong cilik as a political struggle of class nationalism to liberate social classes within Indonesian society. As a social-political concept of Indonesia, marhaenism is aligned with the ideology of capitalism, liberalism, communism, democracy, and socialism about the direction and purpose of a future nation-state society. Marhaenism fought for equality among social classes in Indonesia with the spirit of nationalism to make Indonesians able to manage resources on their own. Although marhaenism was forbidden in the Soeharto era, this ideology later alive in PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) became a new vessel of wong cilik fight for their political aspirations and welfare in the era of the Reformation 1998.

Keywords: Marhaenism, wong cilik, the political struggle of class nationalism

Kekuasaan dalam teori hubungan internasional terdiri dari: realisme dan idealisme. Kaum realis percaya bahwa konflik dan peperangan adalah hal yang tidak bisa dielakkan, sementara mazhab idealis  percaya bahwa hukum internasional dan moralitas adalah kunci yang berpengaruh pada peristiwa internasional. Praksis kekuasaan yang berdasarkan mazhab ini terus berlangsung dari abad ke-16 sampai sekarang. Manakah yang lebih efektif digunakan pada era informasi globalisasi pada saat ini? Joseph S. Nye menawarkan konsep soft power sebagai suatu strategi kekuasaan yang dapat memberikan pengaruh yang lebih luas bagi suatu negara.

Cicero mencoba menelaah bagaimana suatu pemerintahan yang baik (pada waktu itu di kerajaan Rowami), ia menyampaikannya melalui 3 buku besar yang tulis dalam kurun waktu berbeda. Konsep republik yang coba ia kembangkan, menjadi fondasi yang ia pandang paling relevan dengan pemerintahan yang baik.

Seseorang butuh mengerti antara yang politis dan yang apolitis, sebelum masuk pada pengertian politik otentik Arendtian. Politik otentik ini, dapat lebih dimengerti dengan berkaca pada realitas yang terjadi. Ruang publik di sekitar, menyimpan seluruh realitas politik dan apolitik. Maka, baik jika yang nyata ini digunakan dan dilihat, sekaligus dikenal dalam perspektif politik menurut Arent. Politik Otentik Arendtian Dalam menyelesaikan masalah kekeringan di Kota Batu, pemerintah Kota Batu menjalankan prinsip musyawarah. Pemerintah mengunjungi daerah pertanian dan menerima aspirasi dari masyarakat. Aspirasi yang ada kemudian dilihat kembali untuk memutuskan langkah yang tepat dari penyelesaian masalah yang ada. 1 Berbeda dengan yang terjadi di Desa Awar-Awar, Lumajang. Izin pengambilan pasir pantai yang diberikan oleh pemerintah desa kepada 'oknum pembisnis' mendapat kecaman dari masyarakat. Kecaman ini pun berujung pada pembunuhan seorang warga oleh aparat desa karena ikut mengecam pengambilan pasir pantai.2 Dua realitas di atas menjukkan perbedaan antara yang politis dengan yang apolitis. Politik otentik adalah politik yang lebih menjunjung kebebasan, pluralitas, dan komunikasi. Dalam politik otentik, hak-hak setiap pribadi diutamakan sehingga kebersamaan dalam forum politik menjadi yang khas dan terbuka. Berbeda dengan sikap apolitik, sikap apolitik menekan hak-hak setiap pribadi. Praktek dominasi, uniformisasi, dan totalisasi yang dilakukan oleh yang berkuasa menjadi tanda sikap apolitik. Bukan lagi politik yang berkuasa, tetapi dia/mereka yang kuat dan hebat yang berkuasa. Berpikir, berkehendak, dan menilai adalah aktivitas penting dalam diri manusia. Lewat ketiga aktivitas ini, manusia mampu mencapai aktifitas politik dengan benar. Manusia perlu berani berpikir sendiri. Manusia yang berani berpikir akan mampu menemukan mana yang benar dan salah. Orang yang berpikir akan mampu sampai pada kehendak otentik dalam diri. Kehendak ini memunculkan dialog dengan diri sendiri mengenai rencana tindakan. Kehendak yang berdasar diri sendiri, nantinya akan menjauhkan diri dari keabsolutan. Kehendak ini sudah terbentuk, maka akhirnya berakhir pada suatu keputusan yang dipilih secara benar. Keputusan erat kaitannya dengan sikap yang nantinya diambil dalam ruang publik. Keputusan ini dinilai bukan melulu dari sudut pandang sendiri, namun berdasar sudut pandang bersama. Inilah aktivitas internal dalam diri manusia politis. Manusia politis juga memiliki aktivitas secara eksternal, yaitu kerja, karya, dan tindakan. Kerja dan Karya adalah realitas kehidupan manusia itu sendiri. Manusia dengan kedua hal ini, telah paham dan memaknai arti hidup yang sesungguhnya yaitu hidup bagi orang lain. Lebih dari kedua hal tersebut, dimensi politik manusia ditentukan oleh tindakan manusia. Tindakan manusia membentuk relasi satu sama lain. Dari sinilah muncul pluralitas dan kebebasan yang menjadi unsur dalam kehidupan politik. Ruang publik adalah tempat komunikasi kebersamaan itu terjadi. Dalam ruang publik ini, antar pribadi saling berinteraksi dengan bertindak dan berbicara tentang masalah bersama. Di tempat inilah, aktivitas internal dan eksternal bermuara. Di tempat ini, tindakan manusia perlu berlandaskan hak asasi manusia, berjiwa kebebasan dan pluralitas, dan perlu diwujudkan dalam komunikasi satu sama lain. Budaya Indonesia: Politik Otentik Sebelum Indonesia mengenal politik otentik, Indonesia sudah melaksanakan politik secara benar. Budaya musyawarah adalah bentuk politik otentik. Budaya musyawarah di Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah digunakan sebagai control sosial supaya kepentingan bersama dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tengan kebersamaan. Dengan demikian, walaupun Indonesia buta akan teori politik otentik, Indosia telah melaksanakannya. Semakin berkembangnya zaman, kebiasaan bermusyawarah yang merupakan politik otentik Indonesia mulai ditinggalkan. Musyawarah dianggap ketinggalan zaman dan merepotkan. Kota Batu dalam menyelesaikan masalah kekeringan, menggunakan sistem musyawarah. Inilah yang disebut politik otentik. Namun tidak semua wilayah menggunakan budaya ini. Apolitik mulai menyerang politik Indonesia, sehingga bukan lagi kepentingan umum yang dicapai tetapi kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. Kasus yang terjadi di Desa Awar-Awar, Lumajang adalah contohnya. Aparat pemerintah menggunakan kekuasaan pribadi untuk menguasai wilayah kekuasaannya. Hasilnya pun untuk kepentingan pribadi bukan masyarakat. Inilah kecacatan politik. Indonesia mampu menjalankan politik otentik, dengan cara kembali kepada budaya bangsa yaitu musyawarah. Inilah budaya bangsa yang perlu selalu dipegang.

abstrak makalah ini mengkaji konsep politik yang manusiawi menurut hannah arendt, seorang filosof berkebangsaan jerman , ia menekankan perlunya terbentuk konsep politik yang manusiawi. Kondisi politik yang manusiawi akan terwujud apabila kondisi kemanusiaan yang plural ditampilkan sepenuhnya ke ranah publik. Artinya pluralitas tidak hanya di sadari tetapi juga harus terwujud dalam setiap individu di wilayah publik. Arendt mengklasifikasikan aktivitas manusia menjadi tiga yaitu kerja , karya , dan aksi. Dalam kerja dan karya arendt terfokus hanya pada individu sebab menurutnya kerja dan karya berada dalam wilayah privat. Sedangkan pada ranah publik yang muncul itu tidak hanya kerja dan karya tetapi harus ada tahap aksi yang dibangun atas plural manusia. Tanpa hal itu konsep politik yang manusiawi tidak akan terwujud. Kata kunci : manusiawi,kerja,karya,aksi,

Filsafat politik memang menjadi hal yang mendasar bagi politik, hal ini digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori yang berkembang dalam filsafat politik kontemporer dan menelaah isu-isu aktual dalam kehidupan politik. Asumsinya adalah bahwa filsafat politik bukanlah spekulasi abstrak yang tidak berpijak pada dunia nyata melainkan suatu studi yang terkait erat dengan penilaian-penilaian moral dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.
          Studi tentang filsafat politik lahir dari cabang ilmu filsafat praktis. Dengan demikian, filsafat politik adalah studi tentang penilaian dan kritik moral terhadap proses yang melandasi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang bertujuanuntuk mengarahkan terciptanya susunan organisasi masyarakat yang baik dantepat. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukantujuan pribadi seseorang. Politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompoktermasuk partai politik dan kegiatan individu
Lantas, di sini, kita akan membicarakan tentang filsafat politik itu, semenjak Yunani, sampai dewasa ini, lalu melewati abad petengahan, abad renainsans, abad pencerahan, abad moden, sehingga apa yang kini disebut, wacana pasca-moden. Kemudian, dalam seluruh abad ini, terselit karya-karya besar yang mewarnai zamannya. Setakat yang penting, barangkali sekurang-kurangnya tercatat 18 karya besar tentang filsafat politik. Mungkin ada yang menyatakan, bahawa di timur juga ada filsafat-nya, termasuk filsafat politik. Benar, tapi, dalam kenyataannya, filsafat timur tak pernah menjadi sesistematik seperti di barat; yang sanggah-menyanggah, singgung-menyinggung, serta sentiasa bersambut dan bersahutan sepanjang zaman.
Justru, dengan mempelajari filsafat barat, khususnya di sini filsafat politik barat, itu menjadi istimewa untuk memahami jantung perjalanan tamadun barat itu sendiri. Di sana, banyak yang dapat kita belajar, dalam usaha mereka menyusun persoalan mengenai negara, rakyat, hukum, dll. Mudah-mudahan, dari waktu ke waktu kita berpeluang memamah “kata dan makna” dalam seluruh karya ini.

Buku ini kiranya dapat dibaca sebagai salah satu upaya untuk memecah kebuntuan teori-teori politik yang tidak lagi mampu menjawab tantangan perubahan, sekaligus juga memberikan energi intelektual baru agar tidak terjebak dalam keletihan sosial (social fatigue). Pada saat yang bersamaan, buku ini juga mampu untuk tetap menjaga kejernihan antara yang politis dan politik.

Eksistensi perempuan dalam lembaga pemerintahan memang bukan hal asing lagi, termasuk di negara tercinta kita ini. Khususnya pasca reformasi pada tahun 1999, dinamika politik pada kaum perempuan mulai terbangun kembali dengan beberapa agenda dan kegiatan yang diusung oleh para masyarakat, seperti mendorong peningkatan partisipan perempuan lebih banyak lagi dalam lembaga pemerintahan maupun partai politik sebagai salah satu contoh dan bentuk antusiasme terhadap suasana sosial yang baru. Yang tentunya diharapkan akan membangun terobosan-terobosan baru yang positif dan jalan yang semakin terbuka lebar khususnya bagi para kaum perempuan yang memiliki cukup kredibilitas dan ketertarikan dalam ranah politik, untuk dapat ikut serta dalam kontestasi yang adil juga dalam agenda-agenda pembangunan sosial masyarakat dan negara. Namun pada implementasi dan realitanya, minat partisipasi perempuan dalam ruang politik tidak sebaik yang diharapkan, perempuan di lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dibidangnya, yang seharusnya memiliki peran sama tanpa pembeda, dirasa belum cukup terjalin dengan baik seperti seharusnya. Dan hadirnya UU yang mengatur perihal pemberian kuota 30% untuk perempuan, apakah sebuah jawaban atau hanya formalitas belaka?

Di dalam suatu negara pasti membutuhkan adanya sistem politik, oleh sebab itu sistem politik digunakan untuk melihat kehidupan politik seperti pada kelembagaan yang ada dimana kita bisa melihat struktur hubungan diantara berbagai lembaga ataupun institusi pembentuk sistem politik, yang dimana hubungan diantara keduanya menghasilkan kekuatan politik. Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai sistem politik menurut pemikiran Gabriel Almond yang di dalamnya akan menguraikan masukan (input) lalu melewati proses politik dan berakhir menjadi keluaran (output). Sehingga proses ini haruslah diolah melalui sistem politik yang nantinya akan menghasilkan berbagai keputusan serta pelayanan publik yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya agar menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Terkhususnya akan difokuskan pada pendeketan yang terkenal darinya yaitu pendekatan struktural fungsional yang merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dari sistem kehidupan manusia.

Fenomena berita bohong, berita palsu (hoax) merebak di tanah air sejak beberapa tahun belakangan seiring dengan penggunaan internet yang terus mengalami peningkatan. Di Indonesia, hoax lebih banyak digunakan sebagai sarana dalam meraih simpati, membelah dukungan dan
menjatuhkan lawan politik. Kekuatan berita palsu berpengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk berbangsa. Dalam sejarah peradaban Hindu, hoax sudah digunakan lebih dari 5.100 tahun lalu dengan tujuan untuk meraih kemenangan dalam perang Mahābhārata.
Tulisan ini akan menyajikan bagaimana logika dan diskursus filsafat serta budaya literasi akan sangat berpengaruh terhadap penanggulangan hoax.

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta, dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka secara sederhana jika dilihat dari artiasal katanya, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Akan tetapi, definisi secaraetimologis berupa cinta kebijaksanaan, belum cukup mewakili keluasan arti darikata filsafat. Dahulu, setiap pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan logos dan rasio manusia, secara umum dinamakan sebagai filsafat.

Menarik ketika Ratna Sarumpaet membuat firnah dirinya dianiaya oleh lawan politik yang didukungnya, padahal ia operasi plastik. Apakah politik seanjin itu ?
Peradaban Veda kental dengan doktrin prithivi bhakti.
Artinya Bhakti hormat, penuh pengabdian secara murni dan tulus
ikhas, kepada prithivi(tumpah darah atau bumi tempat lahir, hidup
dan mati). Konsep prithivi bhakti ini merupakan konsep teologi
patriotik (konsep ini sangat kental dianut sejak zaman dahulu
dalam Hindu) di dalamnya terkandung tugas dan kewajiban
sebagai warga negara, pola membangun negara yang kuat,
ideologi dan politik serta semangat dalam membangun negara.
Politik dan ilmu tata negara yang merupakan bagian dari konsep
ini diarahkan untuk kesejahteraan bangsa dan bhakti kepada
prithivi-Tanah Air yang merupakan bagian dari pengabdian hidup
dalam tatanan Veda.

Pembahas tentang Agama, negara dan politik tidak terlepas dari sejarah yang dicetuskan oleh para ahli bahkan ilmuan sekalipun tentang semua ide pemikiran dan asas pemerintahan serta perpolitikan nya. Banyak faktor mempengaruhi, mulai dari faktor mendiami suatu tempat hingga faktor iklim yang ada. Kehidupan bangsa Indonesia adalah suatu realitas multikultural. Faktanya itu dibuktikan tidak hanya dengan melihat secara kasat mata bahwa Indonesia dihuni oleh berbagai latar belakang agama dan etnis yang penuh dengan kekayaan budaya. Bangsa Indonesia adalah produk dari kelanjutan kehidupan bangsa ditengah kuatnya entitas termasuk entitas agama dan kebangsaan. Isu politik dalam Agama Islam masih cukup menarik untuk diperdebatkan dan masih dianggap penting untuk didiskusikan. Pertama, munculnya anggapan bahwa isu politik merupakan isu agama, artinya kajian tentang politik disamakan dengan kajian tentang berbagai jenisnya yang mencakup keagamaan. Kedua, munculnya berbagai macam desakan untuk kembali pada ajaran dan praktik klasik dalam kehidupan kenegaraan, terutama kembali pada ajaran Nabi dan khulafa' al-rashidin. Di massa tersebut dianggap sebagai era keemasan atau golden age, dalam praktik perpolitikan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan A-Sunnah. Ketiga, pada saat yang bersamaan, praktik demokrasi Barat di berbagai negara yang mayoritas muslim justru melahirkan instabilitas dan ketidak nyamanan karena dianggap prematur dan bertentangan dengan tradisi yang sudah lama. Demokrasi kemudian melahirkan hegemoni dan pemaksaan negara-negara tertentu yang dianggap terlalu vulgar dalam mempraktikkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Keempat, pada saat yang bersamaan di beberapa Universitas islam, kajian agama, negara, politik dan ideologi justru memperoleh ruang yang sangat luas. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan lebih mengarah kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling plural dan beragam di dunia. Beragamnya budaya, bahasa dan religiositas dalam bangsa Indonesia memberikan suatu kekuatan dan keyakinan tersendiri agar dapat berdiri sendiri dalam bentuk kebebasan dan duduk setara diantara negara-negara yang lain

The democracy’s second coming that occurred in the America was not ruled by the people as happened in ancient Greece. The emerging democracy was precisely guided democracy and a representative republic created by their founding fathers. The occurrence of the American revolution which was influenced by the imposition of unfair tax also affected the formation of democracy in America. Democracy in America is finally portrayed in modern representative democracy and emphasizes more on the order of egoism. This order imagines a commercial or capitalist society that can coexist with political power in the form of a representative republic.

Abstrak Negara demokasi merupakan sebuah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat namun pada faktnya yang da di Indonesia hal tersebut sangat jauh dari pengertian demokrasi itu sendiri dan banyak kebijakan yang di buat oleh pemerintah malah bertolak ataw bertentangan dengan demokrasi d atawpun dengan keinginan rakyat. KATA KUNCI : kebijakan, hukum, keadilan,Indonesia,masyarakat. Pendahuluan Demokrasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan dari rakyat,

Abstrak: Tulisan ini memperkenalkan dua jenis toleransi yakni toleransi pasif dan toleransi aktif atau otentik. Toleransi pasif bersifat vertikal dan tampak dalam sikap terpaksa membiarkan yang lain hidup karena realitas sosial yang plural. Di sini toleransi adalah hadiah dari penguasa dan setiap saat dapat dicabut kembali jika kaum minoritas melanggar sejumlah ketentuan. Toleransi aktif atau otentik mengiakan hak hidup atau keberadaan, kebebasan dan kehendak yang lain sebagai yang lain untuk berkembang. Prinsip toleransi ini sesuai dengan kondisi masyarakat demokratis dan plural kontemporer yang diwarnai dengan potensi konflik lantaran perbedaan konsep good life. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa konsep toleransi otentik merukapan konsep yang cocok dengan kondisi masyarakat post-sekular yang ditandai dengan menguatnya peran publik agama-agama. Kata-kata Kunci: Toleransi pasif, toleransi aktif, sekularisasi, post-sekularisme, nalar publik, agama. "Toleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen"-"Toleransi seharusnya hanya sebuah sikap sementara: Toleransi harus berkembang menuju pengakuan. Izinan adalah sebuah penghinaan" (J. W. Goethe) 1 Pendahuluan Semboyan Bhineka Tunggal Ika mengungkapkan pesan toleransi sebagai salah satu pilar penyanggah kehidupan bersama bangsa Indonesia. Melalui perdebatan sengit dan alot para pendiri bangsa Indonesia merumuskan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menampung kebhinekaan budaya, agama, suku dan ras di Indonesia. Jadi prinsip toleransi sudah tertanam dalam dasar negara Indonesia sejak bangsa ini didirikan. Namun iklim toleransi yang sudah mentradisi ini seolah-olah raib seiring dengan maraknya kekerasan atas nama agama di Indonesia beberapa waktu terakhir. Kerusuhan Tanjung Balai dan Tolikara menunjukkan bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika tak lebih dari sebuah mantra kosong minus efek sosial. Kedua kejadian ini 1 Johann Wolfgang Goethe, "Maximen und Reflexionen", dalam: Werke, Bd. 6, Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1981, hal. 507

“Raja Filosof” merupakan gambaran ideal kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana dalam pemikiran filosof Islam bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Al-Farabi atau yang populer dikenal sebagai Al-Farabi. Dalam masalah kebahasaan, ia menyebut kepala Negeri Utama sebagai “Raja” walau kriteria-kriteria yang ia berikan sangat sulit dipenuhi dalam tatanan monarkhi. Al-Farabi telah menonjolkan sifat-sifat kemanusiaan dan kefilosofan pada diri Kepala Negara.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya pemikiran politik Al-Farabi termasuk bentuk utopia (khayalan) filosofis. Sekalipun utopis, kita perlu menghargai pemikiran Al-Farabi sebagai sebuah nilai yang minimalnya akan mampu menghidupkan rasa rindu kita pada pemimpin yang ideal dan sanggup menjawab tantangan zaman sembari menjadi tauladan bagi kebaikan.