HUKUM KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN - PERTEMUAN 12

Ade Sophia , 2023

Malakah aspek Keperilakuan pada persyaratan pelaporan

Nama Penulis : WAYAN JULIONATA (07011381924218) 1 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA DOSEN PEMBIMBING : ZAINUL ARIFIN,SH.,MH Abstrak Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsure utama sumber daya aparatur negara berperan menentukan keberhasilan pengelenggaraan pemerintah dan pembangunan. PNS mempu memaiankan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kopetensi dan diindikasi dengan sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta serta perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepala Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab nya sebagai pelayanan public seta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun pada instansi pemerintahan para pegawainya sering melakukan pelanggaran disiplin misalnya datang terlambat, malas dalam menjalankan pemerintah dan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Peraturan pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin PNS menuju PNS yang professional, merubah sikap dan perilaku pejabat maupun PNS, menjalin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 1 Wayan julionata lahir di oku timur pada tanggal 09 juli 2001 saat ini ia sedang menempuh pendidikan stata 1 di fakultas fisip universitas sriwijaya semester 3. Ini artikel dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak Zainul Arifin selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum administrasi Negara

Dimasa sekarang ini, perekonomian Indonesia dirasa semakin sulit dimana hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah kenaikan BBM yang mengakibatkan naiknya harga bahan-bahan kebutuhan konsumen termasuk bahan pokok sehari-hari yangotomatissangat berpengaruh terhadap daya beli buruh yang berimbas pada jauhnya cita-cita hidup layak bagi buruh. Kurangnya produktifitas, kurangnya daya beli dan melemahnya sektor perdagangan merupakan politik upah murah yang akan membuat perekonomian bangsa menjadi hancur sehingga buruh menuntut disediakannya sarana dan prasarana,salah satunya adalah upah layak bagi buruh demi menghadapi pasar bebas ASEAN. Selain itu, Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 " Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan " , dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa " Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan ". Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Lahirnya undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan respon positif bagi pekerja/buruh karenaisi dari undang-undang tersebut memberikan jaminan untuk mendapatkan kehidupan layak bagi pekerja/ buruh, seperti: jaminan untuk mendapatkan upah yang sesuai ketentuan pemerintahberdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengupahan sesuai pada pasal90 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 yang berbunyi : " Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upahminimum sebagaimana di maksud dalam pasal 89 " Atas dasar Undang-undang terseb1ut, maka pengusaha diwajibkanmemberikan upah minimum

2016