LINGKARAN OLIGARKI & KESADARAN POLITIK MILENNIAL

Politik luar negri suatu negara hakekatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional. Dan kementrian luar negri Indonesia merupakan kementrian paling pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka pada 17 agustus 1945. Kementrian luar negri adalah badan pemerintah resmi yang khusus menangani isu-isu yang berkenaan dengan keluarnegrian (foreign affair) yang mencakup hubungan-hubungan dengan negara lain, dengan organisasi internasional, organisasi internasional non-pemerintah, serta berbagai wujud kerjasama lainnya. Dalam pemerintahan Indonesia, kementrian luar negri tidak hanya memiliki tugas-tugas tersebut, tetapi juga memegang status yang terbilang khusus, yaitu sebagai satu dari sedikit kementrian Indonesia yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD),sehingga tidak dapat dihilangkan atau diubah nomenklatur serta wewenangnya. Kementrian luar negri Indonesia dibentuk pada tanggal 19 agustus 1945, setelah esensi-esensi pemerintahan selesai ditata pada 18 agustus 1945 (yaitu pengesahan UUD, pemilihan presiden dan wakil presiden), dengan mentri pertama Ahmad Soebardjo yang merupakan salah satu pejuang dan tokoh proklamasi. Dan tidak lama setelah dibentuknya, kementrian luar negri Indonesia langsung dihadapkan dengan tugas yang berat, yaitu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk mendapat dukungan dan pengakuan tersebut membuahkan hasil. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947, dan disusul dengan India yang saling mengakui kemerdekaannya dengan Indonesia. Dan pada tahun yang sama, Indonesia membuka Kantou Urusan Indonesia (Indonesian office) di Singapura, Bangkok, dan New Delhi dengan tujuan untuk menerobos blockade ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan utusan-utusan dalam misi diplomatic ke negara lain untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas kemerdekaannya, Dan pada masa yang sama, Indonesia juga melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah kerajaan Belanda mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kemerdekaan yang utuh dan pengakuan yang luas dari dunia Internasinal. Diantaranya adalah persetujuan linggarjati, perjanjian renville, perjanjian roem-royen, dan konferensi meja bundar.

Pengaruh militer dalam sistem politik sangatlah penting bagi suatu negara, seperti Indonesia dan Filipina. Militer dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam politik karena militer menjadi satu-satunya media dalam menstabilisasi kehidupan politik di pemerintahan suatu negara. Indonesia dan Filipina memiliki suatu pengaruh militer dalam sistem politik yang mana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Maka, penulis kemudian akan secara lebih lanjut menjelaskan perbandingan pengaruh militer dalam sistem politik Indonesia dan Filipina.

Abdul Rahman Nawawi, 2023

Pada tanggal 27 Juni 1946 telah terjadi penculikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, menteri kemakmuran Darmawan Mangunkusumo dan beberapa orang lainnya dalam kabinet Sjahrir. Penculikan itu dilaterbelakangi oleh ketidakpuasan kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka kepada kabinet yang telah dibentuk, karena menganggap perjanjian linggarjati tidak lebih hanya akan menyisakan penderitaan rakyat.

Mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Militer Politik Indonesia.

Abstrak Pemilu atau Pemilukada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilukada merupakan aspek demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan pemerintahan daerah yang resposif dan legitimate. Menjelang Pilkada serentak Putaran kedua Tahun 2017 ini KPUD perlu bersosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalisir angka golput. Selain meningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu perlu adanya formulasi sosialisasi kepada konstituen (pemilih) dalam hal menjadikan masyarakat sebagai konstituen yang cerdas dalam menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar nantinya menstimulus munculnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas dalam memimpin daerahnya. Dari tinjauan tersebut maka perlu bentuk formulasi tambahan dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada agar masyarakat cerdas dalam menentukan pilihannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Kampar, sehingga mampu memposisikan diri menjadi pemilih yang cerdas dalam setiap momentum pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada khususnya pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kampar tahun 2017. Hasil dari kegiatan pengabdian ini memberi kesimpulan bahwa penting bagi masyarakat pemilih (konstituen) untuk menggunakan hak pilihnya agar pemerintahan daerah menjadi lebih terlegitimasi, dan masyarakat pemilih diupayakan untuk menjadi pemilih yang cerdas, sehingga mendorong munculnya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berintegritas dan bertanggung jawab didalam membangun daerah kedepannya.

HARI SUSANTO, 2019

Polisakarida yaitu polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik.

The Political Thought of Mahmûd Syaltût. The emergence of the Western political ideas in the Muslim world marks the beginning of the 20th century Islamic political thought. On the main, there are at least three mainstreams of attitude demonstrated by Islamic political thinkers as a response to such Western ideas, namely to accept in its entirety, to refuse and to criticize. The author argues that Mahmûd Syaltût is one of the political thinkers who belongs to the third category and tries to appreciate the positive aspects of Western political thought but who still sticks to the injunctions of the Qur'an and prophetic traditions. This paper tries to analyze the political thought of Mahmûd Syaltût how it originated and developed. Pendahuluan Mahmud Syaltut adalah ulama pemikir abad ke-20. Pemikirannya meliputi berbagai aspek keislaman. Di antara ia juga dikenal sebagai pemikir politik yang berusaha menampilkan nilai-nilai ajaran Islam dalam semangat modernitas. Dalam pemikiran politiknya, ia sama sekali tidak menolak pemikiran-pemikiran modern dari Barat, tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dalam pergulatan pemikiran politiknya Syaltut mencoba menggabungkan Islam dan sosialisme secara sinergis. Hasil dari pemikirannya tersebut melahirkan sosialisme religius (sosialisme Arab), yang dalam aplikasinya dikembangkan oleh Presiden Mesir, Jamal Abdul Naser. Ia juga mengembangkan konsep syura (musyawarah) yang dipaparkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Tulisan ini berusaha mengelaborasi pemikiran politik Syaltut. Secara sistematis tulisan ini membahas Setting Sosial Politik Mahmud Syaltut, Karya-karyanya, Posisinya Dalam Peta Pemikiran Islam di Mesir dan pemikiran politiknya.