Pembagian kekuasaan merupaka suatu hal yang perlu dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan ditujukan agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan, monopoli kekuasaan, atau pemusatan kekuasaan hanya pada satu lembaga saja. kemudian pembagian kekuasaan juga bertujuan untuk menciptakan check and balance pada sistem pemerintahan agar satu lembaga kekuasaan tidak mendominasi kekuasaan yang lainnya. Bgitupula pada pemeritah Islam. Pada pemerintahan Islam juga dikenal pembagian kekuasaan. pembagian kekuasaan telah ada sejak zaman sahabat Nabi saw, yang sebelunya ketika zaman pemrintahan Nabi saw pun telah ada pembagian yang diknal dengan istilah Khalifah, Majelis Syuro’, dan Qodh’i. Namun, pada saat itu ketiga kekuasaan tersebut masih terpusat pada satu orang saja yaitu Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan membahas mengenai pembagian kekuasaan dalam Islam dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian tentang pembagia kekuasaan dalam Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode library research yaitu studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa. hasil penlitian ini menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dalam islam tekah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, namun ketiga kekuasaan terfokus pada satu orang saja. pada zaman sahabat Nabi saw, barulah pembagian terhadap tiga kekuasaan terlihat, begitu juga saat Daulah Al-Islamiyya. Sehingga pembagian kekuasaan dalam islam tidaklah menyalahi atau bertentangan dengan Fiqih Siyasah, karena Daulah Al-Islamiyyah dengan pemisahan kekuasaan memakai asas-asas pendirian suatu negara dibangun dengan empat pilar utama yaitu adanya sistem hukum syar’i, ada wilayah hukum, ada penguasa yang shalih, dan adanya rakyat.

ada tiga lapis mengenai lembaga negara di Indonesia, yakni lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga daerah

Pidato dalam pemangkuan jabatan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang di orasikan pada tanggal 26 Juli 2023

Theorists struggle to determine the nature of the separation of power. There are many objections to the tripartite separation (three powers) of the state in the form of the legislature, executive and judiciary by referring to Montesquieu in his Spirit of the Laws for the history of political theory originating in the French state. The separation of powers is a vital feature of western democracies, enshrined in various federal and state constitutions. As a broad principle, theorists struggle to determine its precise nature, and many argue that the tripartite separation of state power into legislative, executive and judicial branches has proved simple and impossible. I think we should understand the separation of powers as a strategy used to structure the relationship between separate institutions. This structuring process empowers the creation of new relationships between institutions, with the aim of enhancing their institutional integrity. In short, we split up just to reconnect. T...

ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.Kata Kunci: Pembagian Kekuasaan, Negara Hukum, UUD 1945.ABSTRACTIndonesia is a legal country which has different characteristics from the state of law applied in various countries. However, for the principle, such as the separation o...

AbstrakKonsep pemisahan kekuasaan telah menjadi konsep yang umumdalam negara modern, dan juga indonesia menerapkan hal yangdemikian. Selama dua orde, orde klama dan baru, Indonesiamenerapkan pemisahan kekuasaan yang berbeda dari konsepawalnya. Yaitu kekuasaan eksekutif berada di atas dua kekuasanlainnya. Namun setelah amandemen yang ke 4 pemisahankekuasaan di indonesia mengalami perubahan bentuk yangsignifikan. Dimana tiga kekuasaan lembaga negara beradadalam posisi yang sama. Namun demikian konsep checks andbalances juga terdapat di dalamnya.  Kata kunci:  pemisahan kekuasaan, amandemen, UUD 194

Telah dilakukan praktikum metode pemisahan dengan cara destilasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu, setelah mengikuti praktikum ini, Mahasiswa diharapkan : (a). dapat merangkai alat untuk destilasi sederhana dan memahami prinsip kerja dari destilasi sederhana. (b). dapat menggunakan alat untuk pemisahan atau pemurnian suatu zat dengan cara destilasi sederhana. Pada pemurnian dengan metode destilasi ini, bahan yang akan dimurnikan yaitu kameko (minuman beralkohol) yang terbuat dari bahan dasar aren, untuk memperoleh alkohol murninya berdasarkan titik didihnya. Sebelum melakukan pemurnian, terlebih dahulu penulis mengukur kadar alkohol pada kameko dengan menggunakan alkohol meter, setelah itu baru merangkai alat destilasi yang kemudian melakukan proses pemurnian kameko tersebut. Metode destilasi ini merupakan unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Proses destilasi dilakukan pada suhu 78oC-81oC yang merupakan titik didih alkohol. Alcohol yang tertampung dalam erlenmeyer (destilat) merupakan alkohol murni yang didapatkan. Dari hasil praktikum, diperoleh kadar alkohol dalam kameko adalah 18%, hasil destilat yang didapatkan sebanyak 15 mL, sehingga persen (%) destilat (rendemen) yang didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 7,5%.