Laila Kholid Alfirdaus
I am an associate professor in political science at Universitas Diponegoro. After graduating from Department of Government Studies at UGM in 2004, I pursued my postgraduate education at ANU's Crawford School of Public Policy, Canberra, 2006.
My research focus covers policy, governance, gender and environmental politics. Besides doing academic research, in practical fields, I provide consultancy as a policy and governance expert for local and national governments, national and international NGOs, as well international development agencies.
I finished my PhD research with a title “Social Solidarity Between Minangkabau and Chinese Ethnic Groups in Post-2009 Earthquake in Padang, West Sumatra, Indonesia: Transforming Disaster Policy and Governance Framework" in 2016 at the International Ph.D Program in Inter-Religious Studies, the Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), the Graduate School, Universitas Gadjah Mada.
In 2017, I was awarded "Dosen Berprestasi I Kategori Sosial Humaniora, Universitas Diponegoro".
I am the 2020 Author of the Year in #TCIDAuthorAwards2020: the environment issue category.
https://theconversation.com/profiles/laila-kholid-alfirdaus-846341
My research focus covers policy, governance, gender and environmental politics. Besides doing academic research, in practical fields, I provide consultancy as a policy and governance expert for local and national governments, national and international NGOs, as well international development agencies.
I finished my PhD research with a title “Social Solidarity Between Minangkabau and Chinese Ethnic Groups in Post-2009 Earthquake in Padang, West Sumatra, Indonesia: Transforming Disaster Policy and Governance Framework" in 2016 at the International Ph.D Program in Inter-Religious Studies, the Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), the Graduate School, Universitas Gadjah Mada.
In 2017, I was awarded "Dosen Berprestasi I Kategori Sosial Humaniora, Universitas Diponegoro".
I am the 2020 Author of the Year in #TCIDAuthorAwards2020: the environment issue category.
https://theconversation.com/profiles/laila-kholid-alfirdaus-846341
less
InterestsView All (9)
Uploads
Papers by Laila Kholid Alfirdaus
Keywords: Disaster, Recovery, Cultural Practices, Grass-root and Democracy.
Diterbitkan oleh Urban and Regional Development Institute (URDI), ISSN 1410-3753
penggabungan wilayah. Ada aspek yang lebih penting pada territorial reform dari yang sekedar berurusan dengan batas wilayah, yaitu penguatan kapasitas institusi. Ini penting untuk menjadi substansi reform itu sendiri karena pada dasarnya setiap perubahan teritori dan batas wilayah selalu memiliki konsekuensi institusional, baik yang menyangkut administrasi publik –government, maupun konstituen. Oleh karena itu, penguatan kapasitas governance di daerah yang baru terbentuk menjadi sangat krusial, dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam governance –government, market, civil society. Kapasitas governance menjadi penting bagi daerah baru, bukan saja diorientasikan bagi kepentingan lokal, tetapi lebih jauh dalam interaksinya dengan institusi nasional dan internasional, meski disadari, seringkali gerakan pemekaran pada awalnya bersifat penegasan identitas dan didorong oleh nilai-nilai kelokalan.
Keywords: Disaster, Recovery, Cultural Practices, Grass-root and Democracy.
Diterbitkan oleh Urban and Regional Development Institute (URDI), ISSN 1410-3753
penggabungan wilayah. Ada aspek yang lebih penting pada territorial reform dari yang sekedar berurusan dengan batas wilayah, yaitu penguatan kapasitas institusi. Ini penting untuk menjadi substansi reform itu sendiri karena pada dasarnya setiap perubahan teritori dan batas wilayah selalu memiliki konsekuensi institusional, baik yang menyangkut administrasi publik –government, maupun konstituen. Oleh karena itu, penguatan kapasitas governance di daerah yang baru terbentuk menjadi sangat krusial, dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam governance –government, market, civil society. Kapasitas governance menjadi penting bagi daerah baru, bukan saja diorientasikan bagi kepentingan lokal, tetapi lebih jauh dalam interaksinya dengan institusi nasional dan internasional, meski disadari, seringkali gerakan pemekaran pada awalnya bersifat penegasan identitas dan didorong oleh nilai-nilai kelokalan.
satu sisi, membuka kesempatan yang tebih besar bagi kaum perempuan
untuk masuk dan tertibat datam potitik. Kebijakan kuota dalam partai
bernitai penting sebagai jatan masuk perempuan untuk membuat
perspektifnya berpengaruh terhadap pengambitan keputusan partai
potitik. Namun dernikiari, sifat [ernah dari kedua UU itu dapat ditihat
dari penekanan sanksi yang tidak jetas dan [emah bagi partai yang tidak
mampu memenuhi aturan kuota- tidak mengenati berbagai sirkumstansi
spesifik kaum perempuan dan tidak memberikan tekanan yang cukup
bagi representasi kaum perempuan lokaI dan minoritas. Maka dari itu,
kebijakan kuota tersebut akan sulit sekati untuk meningkatkan jumtah
representasi perempuan dan mengatasi persoalan-persoalan
ketidakadilan terhadap perempuan.
Original source: https://www.jus.uio.no/smr/english/about/programmes/indonesia/news/essays-on-islam-and-human-rights-in-contemporary-i.html
Program: https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/indonesia_-_udf-08-254-ins_-_evaluation_report.pdf
This report was written by Florence Burban (principal evaluator) and Laila Kholid Alirdaus (national expert) under the management of Transtec Belgium.
Florence Burban led the evaluation. My role was co-evaluator, and the national expert. All work was done under the management of Transtec Belgium.
Source: https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/indonesia_-_udf-12-510-ins_-_evaluation_report.pdf
Program Profile: https://www.undeflessonslearned.org/projects/developing-alternative-models-natural-resource-governance-based-indigenous-community-participation-aceh/
Source: https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/indonesia_-_udf-09-323-ins_-_evaluation_report_0.pdf
1. What are the activities that people across ethnic and religious groups engage in post-disaster recovery processes?
2. What challenges—related to diversity and differences—do the communities have to face in the recovery process?
3. How do the communities use their cultural practices to deal with the issue of diversity and differences?
4. How does the use of communities’ cultural practices help develop the culture of grassroots democracy?
5. How are the communities’ cultural practices relevant to democratization?
6. How can grassroots democracy as experienced by the communities contribute to the enrichment of democracy?
Kartanegara)
This collection of articles from the Kyoto Review of Southeast Asia (KRSEA) is published with the financial support of the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University. It is a compilation of all the English articles from Issue 13 (March 2013), to Issue 20 (September 2016).
https://crcs.ugm.ac.id/tiga-buku-seri-agama-dan-bencana/