Dalam sejarah, Indonesia dibangun oleh para pemikir dan cendekiawan orde lama sebagai Negara Huku... more Dalam sejarah, Indonesia dibangun oleh para pemikir dan cendekiawan orde lama sebagai Negara Hukum. Konsekuensinya adalah konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan secara universal, baik itu adil dalam pembangunan nasional, penegakan hukum dan sebagainya termasuk penindakan terhadap para pelaku korupsi. Tetapi mengapa banyak fenomena yang terjadi di negri ini bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang universal tersebut ? Korupsi merajalela, masyarakat sekarang disuguhkan pada berita-berita korupsi pejabat pemerintah baik level pusat maupun daerah. Tindakan inkonsistensi orang-orang atas yang seharusnya menjadi teladan pun banyak yang ditemui. Agaknya, politiklah yang sekarang menjadi panglima dalam setiap sendi kehidupan di negri ini, bukan lagi hukum. Hukum dari zaman ke zaman mulai mengalami ketumpulan. Hukum itu seakan tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Banyak kaum proletar justru menjadi korban sedangkan kaum elite di negri ini selalu berpikir pragmatis dalam menyelesaikan perkara yaitu dengan jalur politik, ketimbang jalur hukum. Tampaknya memang negara hukum itu sudah beralih menjadi negara politik, lebih tetapnya negera politik kekuasan hingga hukum pun yang bersikap mutlak dan pasti, dipolitisi untuk mendapatkan kekuasan itu.
Pasca orde baru runtuh dan berganti pada era reformasi, semua peralihan sistem perpolitikan beral... more Pasca orde baru runtuh dan berganti pada era reformasi, semua peralihan sistem perpolitikan beralih dengan cepat sebagai dalih untuk memperbaiki sistem dan kondisi yang ada, sehingga MPR sebagai lembaga yang (seharusnya) menjaga kedaulatan mengadakan amandemen UUD 1945 dan mengeluarkan ketetapan No. XV/MPR/1998, kemudian berkembang menjadi Undang-Undang sampai akhirnya Presiden dan Kepala-kepala Daerah dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum (UU No. 32 & 33 tahun 2004). Dari dua kali pemilihan umum secara langsung (memilih Presiden & Kepala Daerah), saat ini nampak sekali merupakan sebuah produk liberal (atas pengaruh-pengaruh kapitalis). Dengan dalih untuk pembangunan umum yang dilakukan, justru terjadi banyak perampasan hak-hak rakyat. Betul memang kata founding faher kita, dimana kita bekerja sama dengan kapitalis yang tersisa hanya penghisapan dan penindasan. Tak terkecuali di Banten sekalipun. Di Banten sendiri, penguasaan pemerintahan pasca pemilihan umum secara langsung hanyalah sebuah kamuflase pembangunan (padahal di dalamnya terdapat kerusakan). Kerusakan yang juga berlaku nasional yaitu kerusakan moral, kerusakan yang berasal dari dalam jiwanya, kerusakan atas keserakahan. Kekuasaan yang semakin absolut menjadi tambah nampak saja dari tahun 2005 sampai kini, namun pembangunan manusianya minim, terbukti dengan tingginya masyarakat buta huruf, masyarakat miskin dan rendahnya nilai tukar (permasalahan ekonomi) di Banten. Setelah 2 tahun mantan gubernur Banten di tahan atas dakwaan kasus korupsi yang juga melibatkan keluarga dan kerabatnya, sekarang kembali akan dihelat pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Pesta 5 tahunan ini bersaing dengan ketat antara dua calon Gubernur dan Wakil gubernur. Yang menarik adalah kedua calon ini berkaitan satu sama lainnya, pertama sosok Rano Karno ialah sosok yang mewakili incumbent (sebelumnya berpasangan dengan Ratu Atut Chosiah yg ditahan, kemudian naik tahta menjadi Gubernur) yang berpasangan dengan tokoh masyarakat Banten yang religius dan cukup disegani (H. Embay Mulya Syarief). Kedua sosok H. Wahidin Halim (pemilu sebelumnya lawan Atut-Rano) berpasangan dengan Andhika Hazrumy (Anak sulung dari Ratu Atut Chosiah). Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten diatas, penulis nilai adalah sebuah kemelut politik yang menimbulkan ketidakpuasan (nafsu) antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara yang menentang dan pro dinasti. Sudah terang dapat dilihat bahwa selama kekuasaan dipegang oleh pemimpin yang pragmatis hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Mungkin kita dapat melihat rendahnya tingkat pembangunan kualitas manusia di Lebak, tingginya angka kemiskinan di Kota Serang, banyaknya infrastruktur di Kabupaten Serang yang tak terurus, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Agar Banten tidak salah urus Pemilihan umum secara langsung gubenur dan wakil gubernur ini pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan politik saja, yang orientasinya bukan lagi menawarkan langkah-langkah solutif, karena visi yang dibangun hanya akan menjadi hiasan dinding dan
Telah berakhir pemilihan Kepala Daerah secara serentak tiga bulan silam, Banten memiliki Gubernur... more Telah berakhir pemilihan Kepala Daerah secara serentak tiga bulan silam, Banten memiliki Gubernur terpilih yang dilakukan secara Demokratis, meskipun menyisakan kekecewaan bagi sebagian masyarakat karena perbedaan suara yang tipis. Namun haruslah kita maklumi, karena itu bagian dari konsekuensi Demokrasi, yang harus dilakukan saat ini adalah mengawal pemerintahan yang baru agar harapan masyarakat secara umum dapat terpenuhi melalui visi dan misi yang sudah dikampanyekan saat pencalonan. Baiknya, sebagai masyarakat Banten, kita tidak boleh tersekat dikarenakan hanya pada pilihan yang berbeda, tapi harus turut serta dalam pembangunan, itulah ciri dari masyarakat Demokratis dan Madani. Dr. Wahidin Halim, M.Si dan Andhika Hazrumy, M.AP. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih wajib melakukan depolarisasi dari pergesekan pasca pemilu. Karena ketidakpuasan sebagian kalangan jelas akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan, karenanya aktifitas menyatukan berbagai elemen masyarakat dari imbas pemilu jelas akan makin memperbesar sekat apabila tidak dirangkul. Tujuan yang ingin dicapai pun seperti visi dan misi yang sudah dicanangkan tidak akan berwujud apabila tanpa peran serta masyarakat. Sedikit mengingatkan kembali, saat kampanye lalu pasangan terpilih ini mengusung visi banten yang maju, mandiri, berdayasaing, sejahtera dan berakhlakul karimah, serta misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemereataan pelayanan kesehatan berkualitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Seperti pada umumnya, setiap politisi yang mencoba peruntungan dalam pertarungan politik, seperti pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu misalnya, selalu mengusung visi dan misi yang begitu muluk, serta program kerja yang begitu brilian, namun tanpa memperhatikan realita sesungguhnya keadaan masyarakat dan ketersediaan anggaran, sehingga sebagian besar angan-angan surganya tidak dapat direalisasikan. Sehingga momentum lima tahunan yang dihelat untuk memilih kepala daerah hanya menjadi rutinitas formalistik belaka, karena belum menyentuh hal-hal substansial, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Jadi jika kita lihat kacamata ilmiah perlu kita pertanyakan Demokrasi yang tersedia di Indonesia, terutama sekali kondisi banten, mengapa konstruksi demokrasi tidak berbanding lurus dengan pemakmuran masyarakatnya? Perlembagaan Demokrasi Formalistik Masih ingat di benak kita tentunya bagi yang pernah merasakan pemerintahan Orde Baru, Otoriterianisme dibangun untuk melanggengkan kekuasaan politik yang dikemas dalam bentuk kekaryaan atau disebut sebuah rezim yang mementingkan kepentingan golongan yang terlibat dalam program kekaryaan Presiden Suharto pada masa itu (kelompok ini disebut Golongan Karya), sehingga 1 Penulis merupakan Peneliti di YS Institute dan Mahasiswa S2 Program Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta.
Ada sebuah pertanyaan, apa itu ilmu politik? Ilmu politik dapat diartikan pada dua definisi yaitu... more Ada sebuah pertanyaan, apa itu ilmu politik? Ilmu politik dapat diartikan pada dua definisi yaitu dapat bersifat kajian politik dan apa yang telah dilakukan pengamat/peneliti dibidang politik. Definisi pertama tidak akan banyak membantu sampai kita mengerti makna politik itu sendiri, sedangkan definisi kedua digunakan untuk menyatakan ketidak sepakatan atas suatu definisi bidang kajian sekaligus untuk menunjukkan pengertian yang luas dimana beberapa orang akan menyebutnya ilmu politik. Sebagai sebuah kajian bidang akademis, ilmu politik menyertakan kajian politik atau keterkaitan dengan pemerintahan. Kebanyakan penelitian ilmu politik dilaksanakan di Universitas-universitas, tetapi beberapa dilaksanakan diluar lingkar akademis. Namun tidak semua peneliti menggunakan data politik, seperti para jurnalis, anggota partai dan para pejabat (Mereka juga dapat diartikan sebagai ilmuwan/peneliti politik). Tidak semua penelitian politik itu menjadi ilmu politik, karena tidak semua penelitian dilaksanakan melalui proses-proses ilmiah. Namun, bahan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang dilakukan organisasi-organisasi politik untuk konsumsi public (sebagai contoh bibliografi kandidat yang diusung sebuah partai) umumnya tidak menjadi ilmu politik meski jelas menjadi kepentingan para praktisi politik. Mereka yang sekarang atau telah menjadi praktisi politik mendapatkan pelatihan khusus, dimana pengetahuan secara khusus telah ditranformasikan, terlepas perbedaan dalam pendekatan maupun kepentingan dalam beberapa pengertian bersatu dalam upaya yang sama. Karakteristik pelatihan khusus dan kesamaan pandangan kelompok ini membuat mengenal ilmu politik sebagai sebuah profesi. Ada beberapa pendapat bahwa ilmu politik tidak memiliki pengetahuan secara khusus, karena setiap orang ingin menjadi praktisi politik. Namun fakta bahwa banyak orang membicarakan ilmu politik sering tidak memberikan jenis informasi secara khusus, tepat dan mendalam, berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu politik. Tidak semua yang mempelajari ilmu politik kemudian menjadi peneliti, hal ini seperti orang yang bekerja dalam
Masyarakat madani diartikan sebagai dunia kehidupan sosial yang terorganisir yang sukarela, swase... more Masyarakat madani diartikan sebagai dunia kehidupan sosial yang terorganisir yang sukarela, swasembada, swadaya, swatantra dari suatu negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau ketetapan aturan bersama. Masyarakat madani adalah kesatuan perantara, yang berdiri diantara ranah swasta dan negara. Dengan demikian, mengecualikan kehidupan individu dan keluarga. Melihat dalam kegiatan kelompok (contohnya : untuk rekreasi, hiburan, atau kerohanian) menghasilkan keuntungan perusahaan dari perusahaan bisnis individu, dan upaya politik untuk mengendalikan negara. Para aktor di masyarakat madani memerlukan perlindungan tatanan hukum yang dilembagakan untuk menjaga otonomi mereka dan kebebasan dalam bertindak. Dengan demikian masyarakat madani tidak hanya membatasi kekuasaan negara tapi juga melegitimasi otoritas negara, jika otoritas tersebut berdasarkan peraturan hukum. Jika negara tersebut tak berhukum dan meremehkan individual dan kelompok otonomi, masyarakat sipil mungkin saja masih berlaku, jika elemen konstituen beroperasi dengan beberapa aturan. Lingkaran masyarakat sipil mencakup peraturan yang luas mengenai organisasi formal maupun non formal, yang mencakup kelompok-kelompok :
Ada tiga teori yang coba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang me... more Ada tiga teori yang coba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori pertama (kelembagaan) mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Teori Kedua (situasi historik) menjelaskan bahwa krisis situasi historik terjadi makala suatu sistem politik mengalamai masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk, perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru dan munculnya gerakan-gerakan populis. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk. Teori terakhir (pembangunan) melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu
Tulisan ini didedikasikan pada kesempatan hari lahir Pancasila Memahami pancasila sebagai arah pa... more Tulisan ini didedikasikan pada kesempatan hari lahir Pancasila Memahami pancasila sebagai arah pandang Bangsa tidak dapat dipahami secara sepenggal-sepenggal. Harus diselami secara dalam dan koheren. Harus dipahami secara jamak, karena pemahaman secara tunggal akan memelesetkan maksud filosofis Pancasila itu sendiri. Seperti penulis gambarkan dalam beberapa tulisan yang lebih dulu, bahwa sekitar awal Tahun lalu beredar viral video ceramah salah seorang tokoh Ormas yang mengatakan Pancasila yang benar sesuai lahirnya ialah Pancasila 18 Agustus 1945. Jelas ini pemahaman yang salah, akan penulis gambarkan secara luas dalam tulisan ini. Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, Benarkah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan uraikan bagaimana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) berdiri. Badan ini sendiri berdiri pada 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito dan juga posisi Jepang yang sudah mulai terdesak di Perang Dunia II. Akhirnya pada 28 Mei Anggota BPUPK yang berjumlah 60 orang dilantik di gedung voolkstraad, kemudian tanggal 29 Mei BPUPK mulai bersidang untuk merumuskan dasar negara merdeka. Sidang yang digelar selama tiga hari dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyoningrat, dan sekitar 40 orang menyampaikan gagasannya, namun selama itu juga pertanyaan Dr. Radjiman Wedyoningrat selaku ketua BPUPK tidak terjawab. Maka dalam pidato terakhir yang disampaikan oleh Ir. Soekarno selama satu jam tanpa teks tepat tanggal 1 Juni 1945 menjawab pertanyaan ketua BPUPK. Pidatonya akhirnya dicatat oleh notulen sidang dan diterbitkan menjadi sebuah buku dengan ditandatangani oleh Dr. Radjiman Wedyoningrat yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pidato Ir. Soekarno yang begitu berapi-api di hadapan peserta sidang BPUPK, menjadi landasan filosofis kenapa Indonesia harus merdeka, ada lima prinsip yang ia disebutkan : 1) Kebangsaan Indonesia, 2) internasionalisme atau perikemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Keadilan Sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam penjelasannya ia mengatakan : " Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: Maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara. Janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nationale staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakana kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuan pun orang Indonesia, nenek tuan 1 Mahasiswa S2 Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional dan Peneliti YS Institute
Setiap peradaban yang dilahirkan oleh Negara-kota, Negara republic, Kerajaan maupun kekaisaran se... more Setiap peradaban yang dilahirkan oleh Negara-kota, Negara republic, Kerajaan maupun kekaisaran selalu diwarnai oleh performa pemimpin. Ia mampu, pertama menegakan konsepsi ideologis yang menjadi komitmen bernegara. Kedua menggerakkan organisasi kekuasaan pemerintah secara Spartan dan simultan. Ketiga menetapkan strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan utama Negara. Prinsipnya apabila 3 elemen dasar diatas dapat dijalankan oleh pemimpin maka kejayaan akan diraih. Dengan kata lain pemimpin harus mampu melaksanakan prinsip-prinsip kunci manajeman Negara yang menjadi tanggung jawabnya. Trilogi manajemen Negara : ideology, organisasi, strategi-taktik telah dilakoni oleh pemimpin-pemimpin dimasa lalu hingga kini dengan inovasi-inovasi tertentu, sesuai kebutuhan lingkungan sosialnya. Bagi yang sukses dia akan mendulang kejayaan negaranya. Bagi yang gagal dia akan kehilangan pamornya dan terjerumus dalam Negara yang lemah, gagal bahkan hancur. Layaknya organisme hidup, begitulah perjalanan hidup sebuah Negara. Sebagai kolektivitas politik, suatu Negara dapat berusia pendek maupun panjangtergantung kualitas pengelolanya. Pada puncak kejayaan, pemimpin dan elite politik mulai terbuai dengan kesenangan, kemewahan dan hura-hura. Akibatnya kepemimpinan menjadi lemahyang kemudian berujung pada kegagalan Negara menjalankan fungsinya. Siklus " berkembang-jaya-punah " seakan menjadi pakem atau hukum alam yang melekat pada eksistensi Negara, dengan syarat ada konsistensi kempemimpinan yang prima. Bagi Negara kecil, baik beupa Negara vassal, taklulan, protektorat, Negara suku atau Negara merdeka tapi ikut blok Negara kekaisaran, siklus tersebut sering kali tidak terjadi. Dari fase berkembang langsung punah, tanpa sempat mengalami kejayaan. Pemimpin besar selalu menginspirasi calon pemimpin berikutnya. Negara yang dipimpin dipastikan berkembang pesat, mencapai kejayaan dan mampu menahan gejala kekagagalan Negara. Pemimpin penerus yang dapat mempertahankan supremasi kejayaan tersebut dipastikan karena berguru pada pemimpin sebelumnya. Jika kondisi Negara merosot dapat dipastikan pemimpin penerus mengabaikan nilai-nilai utama sebelumnya. Rekam tentang keburukan pemimpin yang lemah dilestarikan dalam sejarah sebagai bentuk pelajaran bagi generasi selanjutnya agar tidak terulang. Namun " sejarah terus berulang ". Hal ini yang kemudian menjelaskan kekaisaran sehebat apapun tak mampu bertahan ketika pemimpin dan rulling the ellite yang mengontrol Negara mulai abai terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan ideal dan tidak becus menjalankan manajemen Negara yang seharusnya diterapkan. Dapat disimpulkan bahwa sebuah Negara sangat dipengaruhi pemimpin dan elite yang mengendalikannya. Stabilitas Negara sangat berkait dengan kopetensi kualitas sang pemimpin dan solidaritas elite yang saling memiliki otoritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Tak dapat dipungkiri perpecahan dan runtuhnya Negara dimulai dari kebusukan elite yang menjadi tulang punggung kelangsungan Negara. Indoesia : Negara Gagal? Secara garis besar barat datang menguasai Timur dengan membawa 3 pranata, yaitu industrialism, nasionalisme, konstitulaisme, tapi belanda hanya membawa 1 yaitu industrialism / industrialisasi, hal itulah yang direspon oleh pejuang-pejuang bangsa. Industrialisasi dengan segala system nilai yang dikandungnya : kolonialisme, kapitalisme & imprialisme. Tidak mungkin belanda membawa nasionalisme karena hanya
Dalam sejarah, Indonesia dibangun oleh para pemikir dan cendekiawan orde lama sebagai Negara Huku... more Dalam sejarah, Indonesia dibangun oleh para pemikir dan cendekiawan orde lama sebagai Negara Hukum. Konsekuensinya adalah konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan secara universal, baik itu adil dalam pembangunan nasional, penegakan hukum dan sebagainya termasuk penindakan terhadap para pelaku korupsi. Tetapi mengapa banyak fenomena yang terjadi di negri ini bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang universal tersebut ? Korupsi merajalela, masyarakat sekarang disuguhkan pada berita-berita korupsi pejabat pemerintah baik level pusat maupun daerah. Tindakan inkonsistensi orang-orang atas yang seharusnya menjadi teladan pun banyak yang ditemui. Agaknya, politiklah yang sekarang menjadi panglima dalam setiap sendi kehidupan di negri ini, bukan lagi hukum. Hukum dari zaman ke zaman mulai mengalami ketumpulan. Hukum itu seakan tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Banyak kaum proletar justru menjadi korban sedangkan kaum elite di negri ini selalu berpikir pragmatis dalam menyelesaikan perkara yaitu dengan jalur politik, ketimbang jalur hukum. Tampaknya memang negara hukum itu sudah beralih menjadi negara politik, lebih tetapnya negera politik kekuasan hingga hukum pun yang bersikap mutlak dan pasti, dipolitisi untuk mendapatkan kekuasan itu.
Pasca orde baru runtuh dan berganti pada era reformasi, semua peralihan sistem perpolitikan beral... more Pasca orde baru runtuh dan berganti pada era reformasi, semua peralihan sistem perpolitikan beralih dengan cepat sebagai dalih untuk memperbaiki sistem dan kondisi yang ada, sehingga MPR sebagai lembaga yang (seharusnya) menjaga kedaulatan mengadakan amandemen UUD 1945 dan mengeluarkan ketetapan No. XV/MPR/1998, kemudian berkembang menjadi Undang-Undang sampai akhirnya Presiden dan Kepala-kepala Daerah dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum (UU No. 32 & 33 tahun 2004). Dari dua kali pemilihan umum secara langsung (memilih Presiden & Kepala Daerah), saat ini nampak sekali merupakan sebuah produk liberal (atas pengaruh-pengaruh kapitalis). Dengan dalih untuk pembangunan umum yang dilakukan, justru terjadi banyak perampasan hak-hak rakyat. Betul memang kata founding faher kita, dimana kita bekerja sama dengan kapitalis yang tersisa hanya penghisapan dan penindasan. Tak terkecuali di Banten sekalipun. Di Banten sendiri, penguasaan pemerintahan pasca pemilihan umum secara langsung hanyalah sebuah kamuflase pembangunan (padahal di dalamnya terdapat kerusakan). Kerusakan yang juga berlaku nasional yaitu kerusakan moral, kerusakan yang berasal dari dalam jiwanya, kerusakan atas keserakahan. Kekuasaan yang semakin absolut menjadi tambah nampak saja dari tahun 2005 sampai kini, namun pembangunan manusianya minim, terbukti dengan tingginya masyarakat buta huruf, masyarakat miskin dan rendahnya nilai tukar (permasalahan ekonomi) di Banten. Setelah 2 tahun mantan gubernur Banten di tahan atas dakwaan kasus korupsi yang juga melibatkan keluarga dan kerabatnya, sekarang kembali akan dihelat pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Pesta 5 tahunan ini bersaing dengan ketat antara dua calon Gubernur dan Wakil gubernur. Yang menarik adalah kedua calon ini berkaitan satu sama lainnya, pertama sosok Rano Karno ialah sosok yang mewakili incumbent (sebelumnya berpasangan dengan Ratu Atut Chosiah yg ditahan, kemudian naik tahta menjadi Gubernur) yang berpasangan dengan tokoh masyarakat Banten yang religius dan cukup disegani (H. Embay Mulya Syarief). Kedua sosok H. Wahidin Halim (pemilu sebelumnya lawan Atut-Rano) berpasangan dengan Andhika Hazrumy (Anak sulung dari Ratu Atut Chosiah). Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten diatas, penulis nilai adalah sebuah kemelut politik yang menimbulkan ketidakpuasan (nafsu) antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara yang menentang dan pro dinasti. Sudah terang dapat dilihat bahwa selama kekuasaan dipegang oleh pemimpin yang pragmatis hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Mungkin kita dapat melihat rendahnya tingkat pembangunan kualitas manusia di Lebak, tingginya angka kemiskinan di Kota Serang, banyaknya infrastruktur di Kabupaten Serang yang tak terurus, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Agar Banten tidak salah urus Pemilihan umum secara langsung gubenur dan wakil gubernur ini pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan politik saja, yang orientasinya bukan lagi menawarkan langkah-langkah solutif, karena visi yang dibangun hanya akan menjadi hiasan dinding dan
Telah berakhir pemilihan Kepala Daerah secara serentak tiga bulan silam, Banten memiliki Gubernur... more Telah berakhir pemilihan Kepala Daerah secara serentak tiga bulan silam, Banten memiliki Gubernur terpilih yang dilakukan secara Demokratis, meskipun menyisakan kekecewaan bagi sebagian masyarakat karena perbedaan suara yang tipis. Namun haruslah kita maklumi, karena itu bagian dari konsekuensi Demokrasi, yang harus dilakukan saat ini adalah mengawal pemerintahan yang baru agar harapan masyarakat secara umum dapat terpenuhi melalui visi dan misi yang sudah dikampanyekan saat pencalonan. Baiknya, sebagai masyarakat Banten, kita tidak boleh tersekat dikarenakan hanya pada pilihan yang berbeda, tapi harus turut serta dalam pembangunan, itulah ciri dari masyarakat Demokratis dan Madani. Dr. Wahidin Halim, M.Si dan Andhika Hazrumy, M.AP. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih wajib melakukan depolarisasi dari pergesekan pasca pemilu. Karena ketidakpuasan sebagian kalangan jelas akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan, karenanya aktifitas menyatukan berbagai elemen masyarakat dari imbas pemilu jelas akan makin memperbesar sekat apabila tidak dirangkul. Tujuan yang ingin dicapai pun seperti visi dan misi yang sudah dicanangkan tidak akan berwujud apabila tanpa peran serta masyarakat. Sedikit mengingatkan kembali, saat kampanye lalu pasangan terpilih ini mengusung visi banten yang maju, mandiri, berdayasaing, sejahtera dan berakhlakul karimah, serta misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemereataan pelayanan kesehatan berkualitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Seperti pada umumnya, setiap politisi yang mencoba peruntungan dalam pertarungan politik, seperti pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu misalnya, selalu mengusung visi dan misi yang begitu muluk, serta program kerja yang begitu brilian, namun tanpa memperhatikan realita sesungguhnya keadaan masyarakat dan ketersediaan anggaran, sehingga sebagian besar angan-angan surganya tidak dapat direalisasikan. Sehingga momentum lima tahunan yang dihelat untuk memilih kepala daerah hanya menjadi rutinitas formalistik belaka, karena belum menyentuh hal-hal substansial, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Jadi jika kita lihat kacamata ilmiah perlu kita pertanyakan Demokrasi yang tersedia di Indonesia, terutama sekali kondisi banten, mengapa konstruksi demokrasi tidak berbanding lurus dengan pemakmuran masyarakatnya? Perlembagaan Demokrasi Formalistik Masih ingat di benak kita tentunya bagi yang pernah merasakan pemerintahan Orde Baru, Otoriterianisme dibangun untuk melanggengkan kekuasaan politik yang dikemas dalam bentuk kekaryaan atau disebut sebuah rezim yang mementingkan kepentingan golongan yang terlibat dalam program kekaryaan Presiden Suharto pada masa itu (kelompok ini disebut Golongan Karya), sehingga 1 Penulis merupakan Peneliti di YS Institute dan Mahasiswa S2 Program Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta.
Ada sebuah pertanyaan, apa itu ilmu politik? Ilmu politik dapat diartikan pada dua definisi yaitu... more Ada sebuah pertanyaan, apa itu ilmu politik? Ilmu politik dapat diartikan pada dua definisi yaitu dapat bersifat kajian politik dan apa yang telah dilakukan pengamat/peneliti dibidang politik. Definisi pertama tidak akan banyak membantu sampai kita mengerti makna politik itu sendiri, sedangkan definisi kedua digunakan untuk menyatakan ketidak sepakatan atas suatu definisi bidang kajian sekaligus untuk menunjukkan pengertian yang luas dimana beberapa orang akan menyebutnya ilmu politik. Sebagai sebuah kajian bidang akademis, ilmu politik menyertakan kajian politik atau keterkaitan dengan pemerintahan. Kebanyakan penelitian ilmu politik dilaksanakan di Universitas-universitas, tetapi beberapa dilaksanakan diluar lingkar akademis. Namun tidak semua peneliti menggunakan data politik, seperti para jurnalis, anggota partai dan para pejabat (Mereka juga dapat diartikan sebagai ilmuwan/peneliti politik). Tidak semua penelitian politik itu menjadi ilmu politik, karena tidak semua penelitian dilaksanakan melalui proses-proses ilmiah. Namun, bahan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang dilakukan organisasi-organisasi politik untuk konsumsi public (sebagai contoh bibliografi kandidat yang diusung sebuah partai) umumnya tidak menjadi ilmu politik meski jelas menjadi kepentingan para praktisi politik. Mereka yang sekarang atau telah menjadi praktisi politik mendapatkan pelatihan khusus, dimana pengetahuan secara khusus telah ditranformasikan, terlepas perbedaan dalam pendekatan maupun kepentingan dalam beberapa pengertian bersatu dalam upaya yang sama. Karakteristik pelatihan khusus dan kesamaan pandangan kelompok ini membuat mengenal ilmu politik sebagai sebuah profesi. Ada beberapa pendapat bahwa ilmu politik tidak memiliki pengetahuan secara khusus, karena setiap orang ingin menjadi praktisi politik. Namun fakta bahwa banyak orang membicarakan ilmu politik sering tidak memberikan jenis informasi secara khusus, tepat dan mendalam, berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu politik. Tidak semua yang mempelajari ilmu politik kemudian menjadi peneliti, hal ini seperti orang yang bekerja dalam
Masyarakat madani diartikan sebagai dunia kehidupan sosial yang terorganisir yang sukarela, swase... more Masyarakat madani diartikan sebagai dunia kehidupan sosial yang terorganisir yang sukarela, swasembada, swadaya, swatantra dari suatu negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau ketetapan aturan bersama. Masyarakat madani adalah kesatuan perantara, yang berdiri diantara ranah swasta dan negara. Dengan demikian, mengecualikan kehidupan individu dan keluarga. Melihat dalam kegiatan kelompok (contohnya : untuk rekreasi, hiburan, atau kerohanian) menghasilkan keuntungan perusahaan dari perusahaan bisnis individu, dan upaya politik untuk mengendalikan negara. Para aktor di masyarakat madani memerlukan perlindungan tatanan hukum yang dilembagakan untuk menjaga otonomi mereka dan kebebasan dalam bertindak. Dengan demikian masyarakat madani tidak hanya membatasi kekuasaan negara tapi juga melegitimasi otoritas negara, jika otoritas tersebut berdasarkan peraturan hukum. Jika negara tersebut tak berhukum dan meremehkan individual dan kelompok otonomi, masyarakat sipil mungkin saja masih berlaku, jika elemen konstituen beroperasi dengan beberapa aturan. Lingkaran masyarakat sipil mencakup peraturan yang luas mengenai organisasi formal maupun non formal, yang mencakup kelompok-kelompok :
Ada tiga teori yang coba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang me... more Ada tiga teori yang coba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Teori pertama (kelembagaan) mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Teori Kedua (situasi historik) menjelaskan bahwa krisis situasi historik terjadi makala suatu sistem politik mengalamai masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk, perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru dan munculnya gerakan-gerakan populis. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk. Teori terakhir (pembangunan) melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu
Tulisan ini didedikasikan pada kesempatan hari lahir Pancasila Memahami pancasila sebagai arah pa... more Tulisan ini didedikasikan pada kesempatan hari lahir Pancasila Memahami pancasila sebagai arah pandang Bangsa tidak dapat dipahami secara sepenggal-sepenggal. Harus diselami secara dalam dan koheren. Harus dipahami secara jamak, karena pemahaman secara tunggal akan memelesetkan maksud filosofis Pancasila itu sendiri. Seperti penulis gambarkan dalam beberapa tulisan yang lebih dulu, bahwa sekitar awal Tahun lalu beredar viral video ceramah salah seorang tokoh Ormas yang mengatakan Pancasila yang benar sesuai lahirnya ialah Pancasila 18 Agustus 1945. Jelas ini pemahaman yang salah, akan penulis gambarkan secara luas dalam tulisan ini. Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, Benarkah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan uraikan bagaimana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) berdiri. Badan ini sendiri berdiri pada 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito dan juga posisi Jepang yang sudah mulai terdesak di Perang Dunia II. Akhirnya pada 28 Mei Anggota BPUPK yang berjumlah 60 orang dilantik di gedung voolkstraad, kemudian tanggal 29 Mei BPUPK mulai bersidang untuk merumuskan dasar negara merdeka. Sidang yang digelar selama tiga hari dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyoningrat, dan sekitar 40 orang menyampaikan gagasannya, namun selama itu juga pertanyaan Dr. Radjiman Wedyoningrat selaku ketua BPUPK tidak terjawab. Maka dalam pidato terakhir yang disampaikan oleh Ir. Soekarno selama satu jam tanpa teks tepat tanggal 1 Juni 1945 menjawab pertanyaan ketua BPUPK. Pidatonya akhirnya dicatat oleh notulen sidang dan diterbitkan menjadi sebuah buku dengan ditandatangani oleh Dr. Radjiman Wedyoningrat yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pidato Ir. Soekarno yang begitu berapi-api di hadapan peserta sidang BPUPK, menjadi landasan filosofis kenapa Indonesia harus merdeka, ada lima prinsip yang ia disebutkan : 1) Kebangsaan Indonesia, 2) internasionalisme atau perikemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Keadilan Sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam penjelasannya ia mengatakan : " Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosaki ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: Maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara. Janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nationale staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakana kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuan pun orang Indonesia, nenek tuan 1 Mahasiswa S2 Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional dan Peneliti YS Institute
Setiap peradaban yang dilahirkan oleh Negara-kota, Negara republic, Kerajaan maupun kekaisaran se... more Setiap peradaban yang dilahirkan oleh Negara-kota, Negara republic, Kerajaan maupun kekaisaran selalu diwarnai oleh performa pemimpin. Ia mampu, pertama menegakan konsepsi ideologis yang menjadi komitmen bernegara. Kedua menggerakkan organisasi kekuasaan pemerintah secara Spartan dan simultan. Ketiga menetapkan strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan utama Negara. Prinsipnya apabila 3 elemen dasar diatas dapat dijalankan oleh pemimpin maka kejayaan akan diraih. Dengan kata lain pemimpin harus mampu melaksanakan prinsip-prinsip kunci manajeman Negara yang menjadi tanggung jawabnya. Trilogi manajemen Negara : ideology, organisasi, strategi-taktik telah dilakoni oleh pemimpin-pemimpin dimasa lalu hingga kini dengan inovasi-inovasi tertentu, sesuai kebutuhan lingkungan sosialnya. Bagi yang sukses dia akan mendulang kejayaan negaranya. Bagi yang gagal dia akan kehilangan pamornya dan terjerumus dalam Negara yang lemah, gagal bahkan hancur. Layaknya organisme hidup, begitulah perjalanan hidup sebuah Negara. Sebagai kolektivitas politik, suatu Negara dapat berusia pendek maupun panjangtergantung kualitas pengelolanya. Pada puncak kejayaan, pemimpin dan elite politik mulai terbuai dengan kesenangan, kemewahan dan hura-hura. Akibatnya kepemimpinan menjadi lemahyang kemudian berujung pada kegagalan Negara menjalankan fungsinya. Siklus " berkembang-jaya-punah " seakan menjadi pakem atau hukum alam yang melekat pada eksistensi Negara, dengan syarat ada konsistensi kempemimpinan yang prima. Bagi Negara kecil, baik beupa Negara vassal, taklulan, protektorat, Negara suku atau Negara merdeka tapi ikut blok Negara kekaisaran, siklus tersebut sering kali tidak terjadi. Dari fase berkembang langsung punah, tanpa sempat mengalami kejayaan. Pemimpin besar selalu menginspirasi calon pemimpin berikutnya. Negara yang dipimpin dipastikan berkembang pesat, mencapai kejayaan dan mampu menahan gejala kekagagalan Negara. Pemimpin penerus yang dapat mempertahankan supremasi kejayaan tersebut dipastikan karena berguru pada pemimpin sebelumnya. Jika kondisi Negara merosot dapat dipastikan pemimpin penerus mengabaikan nilai-nilai utama sebelumnya. Rekam tentang keburukan pemimpin yang lemah dilestarikan dalam sejarah sebagai bentuk pelajaran bagi generasi selanjutnya agar tidak terulang. Namun " sejarah terus berulang ". Hal ini yang kemudian menjelaskan kekaisaran sehebat apapun tak mampu bertahan ketika pemimpin dan rulling the ellite yang mengontrol Negara mulai abai terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan ideal dan tidak becus menjalankan manajemen Negara yang seharusnya diterapkan. Dapat disimpulkan bahwa sebuah Negara sangat dipengaruhi pemimpin dan elite yang mengendalikannya. Stabilitas Negara sangat berkait dengan kopetensi kualitas sang pemimpin dan solidaritas elite yang saling memiliki otoritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Tak dapat dipungkiri perpecahan dan runtuhnya Negara dimulai dari kebusukan elite yang menjadi tulang punggung kelangsungan Negara. Indoesia : Negara Gagal? Secara garis besar barat datang menguasai Timur dengan membawa 3 pranata, yaitu industrialism, nasionalisme, konstitulaisme, tapi belanda hanya membawa 1 yaitu industrialism / industrialisasi, hal itulah yang direspon oleh pejuang-pejuang bangsa. Industrialisasi dengan segala system nilai yang dikandungnya : kolonialisme, kapitalisme & imprialisme. Tidak mungkin belanda membawa nasionalisme karena hanya
Reforma agraria merupakan restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan pe... more Reforma agraria merupakan restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian. Reforma agraria dapat tercapai maksimal apabila dilakukan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain, seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Pelaksanaan reforma agraria merupakan sebuah upaya yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan reforma agraria berbenturan dengan tatanan masyarakat saat ini, sistem pemerintah yang desentralisasi, serta benturan kebijakan-kebijakan lain pada sektor yang berbeda. Hal tersebut memicu terjadinya konflik. Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu adanya kerlibatan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang mendahulukan kepentingan masyarakat, adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk melahirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan adanya pembatasan penguasaan perusahaan-perusahaan / pemodal besar untuk menguasai tanah masyarakat dan adanya pemetaan wailayah sesuai potensinya. Penguasaan tanah bagi petani merupakan hal yang sangat penting, sehingga akan meningkatkan produktifitas hasil pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lahan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pangan. Nilai tukar petani akan meningkat apabila produktifitas hasil pertaniannya tinggi. Untuk itu ketersediaan lahan pertanian bagi petani akan berpengaruh secara nyata terhadap kesejahteraan petani.
Uploads
Papers
Book Reviews