Handrisal UMRAH

As one of the regions in the Riau Archipelago Province, Lingga Regency has its potential in the agricultural sector, supporting local food needs to distribute the surrounding area. So far, food needs in Lingga are supplied from Jambi Province or other regions, so that the dependence on food from other regions is very high. So, if the weather changes every year, the supply of food needs will decrease, and prices will be higher. The solution, the production of subsistence farmers, can be used as an alternative to meet food needs. Therefore, local governments encourage subsistence agricultural productivity so that production results are utilized by providing subsidies for agricultural production facilities, supporting farming capital, strengthening farmer institutions, and providing rural transportation. Meanwhile, technology cannot increase productivity, considering that subsistence farmers still use traditional culture, so local farmers cannot use that modern agricultural technology....

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang di...

In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affa...

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasiona...

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program  kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan  berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance,  Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Visi, Misi, Kepala Daerah, Kehutanan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pelayanan pendaftaran paspor melalui aplikasi antrian permohonan paspor secara online (Apapo). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan inovasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi APAPO pada kantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunkan teori keberhasilan Inovasi menurut Rogers yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu; karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi Apapo pada kantor kelas imigrasi kelas I Tanjungpinang sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi sebagaimana yang dikemukakn oleh Rogers Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.
Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, Paspor

Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga wilayah yang termasuk sebagai kawasan FTZ: Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Salah satu kebijakan yang diberikan pada kawasan zona bebas ini adalah pemberian izin usaha FTZ khusus rokok. Namun hal ini menjadi masalah di lapangan karena peredaran rokok khusus FTZ di luar kawasan bebas tidak terkontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus FTZ. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang tehadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, kurangnya fasilitas sarana prasarana serta sumber daya di lapangan dan rendahnya tingkat kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengomsumsi rokok.
Kata Kunci: Pengawasan, Rokok, Kawasan Perdagangan Bebas