Ikhsan Darmawan
University of Indonesia, Political Science, Faculty Member
Research Interests:
Research Interests:
Elektronik voting ( disingkat e-voting ) atau memilih dengan menggunakan bantuan alat elektronik adalahn salah satu cara memilih yang relatif baru dalam kajian kepemiluan. Sampai dengan tahun 2010, menurut ACE Project, sudah ada 43 negara... more
Elektronik voting ( disingkat e-voting ) atau memilih dengan menggunakan bantuan alat elektronik adalahn salah satu cara memilih yang relatif baru dalam kajian kepemiluan. Sampai dengan tahun 2010, menurut ACE Project, sudah ada 43 negara bersentuhan dengan e-voting. Menariknya, ada negara-negara besar dan maju, sperti inggris dan belanda, justru mengalami kegagalan dalampenggunaan e-voting dalam pemilu di negara mereka. Sebaliknya, ada negara "baru" seperti Estonia, justru " berhasil" memakai e-voting dan terus menggunakanya sampai saat ini.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya?Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah pernah ada praktik e-voting dalam ajang pemilihan di Indonesia? Buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan runtut dalam bahasa yang mudah dimengerti. Buku memahami E-voting: Berkaca dari pengalaman Negara-Negara lain dan jembrana ( Bali ) ditunjukan untuk membantu pembaca memahami hal-hal dasar dari e-voting dan praktik penerapanya di beberapa Negara.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya?Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah pernah ada praktik e-voting dalam ajang pemilihan di Indonesia? Buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan runtut dalam bahasa yang mudah dimengerti. Buku memahami E-voting: Berkaca dari pengalaman Negara-Negara lain dan jembrana ( Bali ) ditunjukan untuk membantu pembaca memahami hal-hal dasar dari e-voting dan praktik penerapanya di beberapa Negara.
Research Interests:
Sepuluh tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2001 Percik Salatiga menyelenggarakan Seminar Internasional ke dua yang diadakan di Riau. Salah satu pokok bahasan utama adalah tentang Otonomi Daerah yang memang... more
Sepuluh tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2001 Percik Salatiga menyelenggarakan Seminar Internasional ke dua yang diadakan di Riau. Salah satu pokok bahasan utama adalah tentang Otonomi Daerah yang memang sedang di mulai. Banyak permasalahan yang saat itu disadari dan dikemukakan yang harus menjadi perhatian pemerintah agar pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut benar-benar dapat mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Sepuluh tahun sesudah pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut Percik Salatiga merasa bahwa pelaksanaan Otonomi Daera nampaknya memang bermanfaat bagi kelompok rakyat tertentu di wilayah (kabupaten/kota) tertentu, namun sebagian besar manfaat dari perubahan tersebut lebih menguntungkan sejumlah besar elit politik baik di aras nasional maupun lokal. Dampak yang memang kemudian muncul nampaknya justru memunculkan permasalahan yang bisa berujung (pada jangka panjangnya) pada pengabaian kepentingan rakyat.
Permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul itulah yang kemudian Percik angkat sebagai tema Seminar Internasional Ke-11. Tema Otonomi Daerah yang dipakai dalam seminar kali ini yang didasarkan pada permasalahan pelaksanaan Otonomi Daerah selama 10 tahun terakhir tersebut, tetap akan dilihat dari makna keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian tradisi untuk melihat kepentingan rakyat dalam Otonomi Daerah akan kita lanjutkan.
Berdasar pemahaman di atas maka ada empat sub tema utama yang akan digeluti dan semuanya tertuang dalam prosiding "Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah?" yaitu: (1) Permasalahan dan Dampak Pemekaran Daerah di Aras Lokal, terkait dengan 10 Tahun Otonomi Daerah, (2) Perkembangan relasi Pusat-Daerah terkait dengan 10 tahun Otonomi Daerah, (3) Permasalahan dan Dampak Pemekaran Daerah di Aras Pusat, dan (4) Telaah Teoretis Relasi Pusat dan Daerah terkait dengan 10 Tahun Otonomi Daerah
Sepuluh tahun sesudah pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut Percik Salatiga merasa bahwa pelaksanaan Otonomi Daera nampaknya memang bermanfaat bagi kelompok rakyat tertentu di wilayah (kabupaten/kota) tertentu, namun sebagian besar manfaat dari perubahan tersebut lebih menguntungkan sejumlah besar elit politik baik di aras nasional maupun lokal. Dampak yang memang kemudian muncul nampaknya justru memunculkan permasalahan yang bisa berujung (pada jangka panjangnya) pada pengabaian kepentingan rakyat.
Permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul itulah yang kemudian Percik angkat sebagai tema Seminar Internasional Ke-11. Tema Otonomi Daerah yang dipakai dalam seminar kali ini yang didasarkan pada permasalahan pelaksanaan Otonomi Daerah selama 10 tahun terakhir tersebut, tetap akan dilihat dari makna keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian tradisi untuk melihat kepentingan rakyat dalam Otonomi Daerah akan kita lanjutkan.
Berdasar pemahaman di atas maka ada empat sub tema utama yang akan digeluti dan semuanya tertuang dalam prosiding "Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah?" yaitu: (1) Permasalahan dan Dampak Pemekaran Daerah di Aras Lokal, terkait dengan 10 Tahun Otonomi Daerah, (2) Perkembangan relasi Pusat-Daerah terkait dengan 10 tahun Otonomi Daerah, (3) Permasalahan dan Dampak Pemekaran Daerah di Aras Pusat, dan (4) Telaah Teoretis Relasi Pusat dan Daerah terkait dengan 10 Tahun Otonomi Daerah
Indonesia in the 21st century faces tremendous opportunities as well as challenges. Having made significant progress in its transition to a genuinely democratic system in the past 13 years, this fourth most populous country in the world,... more
Indonesia in the 21st century faces tremendous opportunities as well as challenges. Having made significant progress in its transition to a genuinely democratic system in the past 13 years, this fourth most populous country in the world, Indonesia must continue to address its great diversity, avoiding the many pitfalls that lay ahead. Social justice and rule of law are critical issues that demand the attention of policymakers and intellectuals, all those with an interest in building a prosperous and confident nation ready to take its place as an important power in the world.
The 3rd Yale Indonesia Forum Conference, held in Diponegoro University, July 2010, addressed a variety of critical issues and points of contention related to social justice and the rule of law. This book is the result of the efforts of all participants and contributors, critiquing past errors and pointing optimistically to the future. This collection of papers demonstrates that cooperation and critical engagement between citizens and the democratically elected governmental structures of Indonesia are necessary to address the future challenges of social justice and the rule of law.
The 3rd Yale Indonesia Forum Conference, held in Diponegoro University, July 2010, addressed a variety of critical issues and points of contention related to social justice and the rule of law. This book is the result of the efforts of all participants and contributors, critiquing past errors and pointing optimistically to the future. This collection of papers demonstrates that cooperation and critical engagement between citizens and the democratically elected governmental structures of Indonesia are necessary to address the future challenges of social justice and the rule of law.
Research Interests:
Keseluruhan isi buku ini adalah artikel-artikel tentang Pemilukada yang ditulis dan pernah diterbitkan di sejumlah media massa nasional maupun lokal. Buku ini secara garis besar berisi beragam problematika yang selama ini menghinggapi... more
Keseluruhan isi buku ini adalah artikel-artikel tentang Pemilukada yang ditulis dan pernah diterbitkan di sejumlah media massa nasional maupun lokal. Buku ini secara garis besar berisi beragam problematika yang selama ini menghinggapi Pemilukada sekaligus di sebagian besar artikel disertai solusi di bagian akhir artikel.
Adapun masalah-masalah yang penulis angkat dalam buku ini dapat dikelompokkan menjadi empat tema besar: (1) Eksistensi dan Penyelenggaraan Pemilukada; (2) Pencalonan dalam Pemilukada; (3) Kampanye dan Pemilihan dalam Pemilukada; dan (4) Konflik dan Penyelenggara Pemilukada.
Adapun masalah-masalah yang penulis angkat dalam buku ini dapat dikelompokkan menjadi empat tema besar: (1) Eksistensi dan Penyelenggaraan Pemilukada; (2) Pencalonan dalam Pemilukada; (3) Kampanye dan Pemilihan dalam Pemilukada; dan (4) Konflik dan Penyelenggara Pemilukada.