Alfa Noranda

During the 76 years of Indonesia's independence, public knew that the traditional Minangkabo form of government was Nagari. The form of government of Nagari is the smallest form of government, so what is the traditional form of government structure above the Nagari in Minangkabo. This study will answer the form of government and how to make decisions based on existing historical data, it can help answer conflicts that have sprung up in the Minang community. Minangkabo are considered as one of the ethnic groups, but historical documents say it is different. At the time of the Government of the Batavian Republic in Eastern Europe through the independent government of the Governor in Batavia and his trading partners saw Minangkabau as a traditional government that had great influence at that time. For this reason, it is necessary to search for historical information historiography and transliterate the manuscript equipped with archaeological history sources in the form of old and n...

The City of Padang has at least 74 heritages and three historical areas enlisted on Mayor�s Decree. However, as Padang situated in the area susceptible to disasater, those heritage are disposed to potensial damage and loss due to natural as well as human-made disaster. The potensialn become higher as no standard procedure of disaster-risk management are available both at the city level and national alike. This research aim to evaluate the implementation of disaster-risk management, as part of cultural resource management, after an earthquake hit the City of Padang in 2009. In this research some analysis were conducted including model, comparative, historical, and geo-spatial. As the first step in evaluation process, a model for disaster-risk management was set up as a parameter for evaluation. The model was built base on comparative study on several available models, i.e Indonesian Law no. 24 on Managing Disaster, Ministiry of Culture and Tourism Regulation no. 64/UM.001/MKP/2009 ...

Pada zaman modern ini hampir semua sektor menggunakan Teknologi Informasi, begitu juga dengan organisasi pemerintahan. Hal demikian tidak terlepas dari kebutuhan optimalisasi pelayanan serta perputaran informasi. Sehingga, ketika sebuah organisasi atau lembaga tidak memiliki sarana teknologi informasi terlihat seakan akan tertinggal dan tergilas oleh padatnya lalulintas informasi.
Penggunaan teknologi dan informasi tersebut dapat dipergunakan menjadi berbagai kepentingan dalam menunjang tujuan organisasi/lembaga seperti kegiatan administrasi, kegiatan teknis hingga kegiatan pelayanan. Dengan adanya teknologi informasi tersebut proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya menjadi lebih mudah dan murah. Sehingga target dapat tercapai dan diketahui secara terukur.
Dari kondisi yang demikian kegiatan manajerialpun dapat dilakukan dengan baik. Selain itu aset informasi yang dikelola dapat terjamin keberadaanya dan bersifat berkelanjutan. Dan di masa mendatang tidak perlu dilakukan pengulangan pekerjaan yang sama.
Museum Nasional telah memulai melakukan transformasi pengelolaan Unit Kerja dengan melakukan pendekatan berbasis Informasi Teknologi ini. Hal demikian adalah bentuk kebijakan yang dibangun dan disepakati, sehingga museum dapat mecapai pelayanan kepada publik menjadi lebih optimal. Mutu, jenis dan manfaat dari Informasi Teknologi ini mendatangkan manfaat yang besar baik secara internal maupun eksternal, serta memicu pengembangan dan kerjasama pada segala sektor.