Hartoto Tarsudinomo Djaimin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 dikaitkan dengan wacana pemekaran wilayah. Penelitian menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota yang diperoleh dari laman BPK RI secara online. Metode analisis data menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan RKKD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (kecuali Kota Batam) masuk kategori rendah dan sangat rendah, sehingga memiliki hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah intruktif. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (kecuali Kota Batam) dalam pembiayaan masih sangat tergantung dengan dana perimbangan/transfer dari pemerintah pusat.Wacana pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan belum disarankan jika dilihat dari indikator kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalah kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam program penanggulangan kemiskinan. Penulisan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau 2005-2018. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan rasio pengukuran indikator kemiskinan. Dari hasil dan pembahasan disimpulkan: (1) Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari jumlah dan presentase penduduk miskin cenderung menurun; (2) Koefisien Gini penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau cenderung naik, sehingga adanya ketimpangan distribusi pendapatan; (3) Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan; (4) Dilihat perkembangan nilai P0, P1 dan P2, maka dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan membutuhkan biaya, waktu dan perhatian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan; dan (5) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat menurunkan jumlah dan presentase penduduk miskin. Maka direkomendasikan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat dilanjutkan.
Kata Kunci: Kemiskinan, Distribusi pendapatan dan program pengentasan kemiskinan

Pada Era reformasi sekarang ini, peran, fungsi dan kedudukan perempuan, mendapatkan peluang yang besar besar untuk dapat berkarya di dalam segala aspek kehidupan. Walaupun hambatan-hambatan struktural maupun non struktural, masih sering kita jumpai tetapi pada hakekatnya kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal semakin terbuka lebar, termasuk dalam bidang politik. Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif setelah hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dimana partai politik disyaratkan untuk 30 % pengurusnya diisi kaum perempuan dan mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis.