Politik Pencitraan

Politik pencitraan dan kehadiran media massa dalam masa kampanye merupakan fenomena yang menarik di Indonesia. Dimana momen kebenaran digantikan oleh momen citra, sehingga membuka ruang bagi para selebritis politik baru yang lebih cocok disebut para demagog politik.
Penelitian ini didasarkan kepada fenomena di masyarakat dan media dikaitkan dengan Teori Dependensi Ball-Rockeach & DeFleur (1976). Dengan asumsi bahwa terjadi hubungan tarik menarik antara sistem politik, sistem sosial, dan sistem media, akan saling terkait, terhubung, dan membentuk efek terhadap kecenderungan perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku di masyarakat.
Sebagai studi yang didukung data-data berita dari media internet, maka penelitian ini bertujuan memberikan masukan bagi dunia komunikasi politik bahwa penggunaan media massa dan media social pada dasarnya membantu pembentukan citra di hadapan public. Namun penerapannya lebih banyak membahayakan kepentingan masyarakat.
Hasil dari tulisan ini berupa penyadaran mengenai: 1) maraknya kampanye di  media massa memunculkan demagog politik, 2) politik dengan modal yang besar mampu membentuk citra para demagog politik. Kesemuanya itu pada akhirnya merugikan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Kata kunci: demagog politik, politik pencitraan, media massa dan komunikasi politik

In political communications, social media presence produced landscapes of new audiences and gave birth to the public which is generally hyper-connected, collaborative, creative and always connected with social and professional circles through phone, sms, facebook, twitter, blogs and forums. This is critical of public comments or advertising campaigns or communication built by political Communicator. With the understanding that social media excellence in imaging process of politics is a form of interactive communication, then the this paper discusses how to approach communication should be done by politicians in communicating with his audience in social media. By using the perspective of the theory of Uses and gratifications, it can be seen that the use of social media in order to build the image of politicians are focussing on how to create communication and engagment with audiences. Therefore, understanding the behavior of individuals in the use of new media as a first step in determining the approach to communication in social media by building two-way communication, so that created mutual understanding between politicians with their public. By utilizing social media appropriately can be one of the media promotion and communication is good for politicians. Abstraksi Dalam komunikasi politik, hadirnya media sosial telah menghasilkan lanskap khalayak baru dan mela-hirkan publik yang umumnya saling terhubung , kreatif dan kolaboratif, selalu terhubung dengan lingkaran sosial dan profesional melalui telepon, sms, facebook, twitter, blog dan forum. Publik ini ini kritis terhadap komentar atau iklan kampanye atau komunikasi yang dibangun oleh komunikator politik. Dengan memahami bahwa keunggulan sosial media dalam proses pencitraan politik adalah bentuk komunikasi interaktif, Maka yang menjadi tulisan ini membahas bagaimana pendekatan komunikasi yang harus dilakukan oleh politisi dalam berkomunikasi dengan khalayaknya di media sosial. Dengan menggunakan perspektif teori uses and gratifications, dapat dilihat bahwa pemanfaatan social media dalam rangka membangun citra politisi menitik-beratkan pada bagaimana menciptakan komunikasi dan engagment dengan khalayak. Karenanya, memahami prilaku individu dalam menggunakan new media sebagai langkah awal dalam menetapkan pendekatan komu-nikasi di media sosial dengan membangun komunikasi dua arah, agar tercipta mutual understanding antara politisi dengan publiknya. Dengan memanfaatkan media sosial secara tepat dapat menjadi salah satu media promosi dan komunikasi yang baik bagi politisi. Kata Kunci : media sosial, teori uses ang gratification, pencitraan politisi I. PENDAHULUAN Keberadaan internet membawa pengaruh yang tak terbayangkan. Pola-pola komunikasi konvensio-nal yang dibatasi oleh ruang dan waktu, mencair ke dalam bentuk-bentuk komunikasi hampir tanpa batas. Teknologi komunikasi yang dikenal dengan sebutan 2.0 ini memungkinkan orang-orang dari berbagai pen-juru saling terkoneksi melalui medium yang bersifat massal sekaligus individual, membentuk media sosial online yang adakalanya berkembang menjadi kekua-tan untuk melakukan aksi di dalam dunia nyata. Metamorfosa media ini juga menuntut dunia perpolitikan untuk mampu menangkap potensi era digital dalam melakukan komunikasi politik ke-pada masyarakat. Para politikus atau aktor politik di 50