Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama antara Indonesia-Malaysia dalam menangani permasalahan perbatasan di Selat Malaka memang menjadi kerjasama yang sangat epik untuk dibahas, menngingat kedua negara memiliki hubungan yang kurang baik. Hal ini, sangat menarik untuk di teliti lebih jauh dan secara komprehensif, karena kerjasama Indonesia-Malaysia sudah terjalin lama, namun permasalahan diperbatasan di Laut Selat Malaka belum juga terselesaikan. Untuk menjelaskan problematika yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka dibutuhkan penggunaan teori rezim internasional dan Teori Realisme Struktural. Teori rezim internasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dinamika perjanjian kerjasama Indonesia-Malaysia. Sedangkan Teori Realisme Struktural lebih banyak membahas masalah kapabilitas unit-unit yang dimiliki negara agar dapat bekerja sama dengan baik dalam rezim. Negara memiliki posisi yang berbeda dalam setiap isu tergantung pada pengaruh negara yang bersangkutan dalam isu tersebut. Kerjasama Malaysia-Indonesia dalam mengatasi keamanan laut di Selat Malaka dianggap saat ini belum memberi hasil yang signifikan dalam menyejahterakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Masalah-masalah kejahatan transnasional masih sering terjadi dan kondisi masyarakat di kawasan perbatasan masih belum sejahtera.

ABSTRAKSI

Nama : Petrus Ndiken
NIM : 1170750032
Prodi/ Peminatan : Hubungan Internasional/ Diplomasi
Judul Skripsi : Kerjasama Indonesia dan Papua Nugini dalam Bidang  Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Tebal Halaman : 125 halaman
Sumber Bacaan : 24 buku, 13jurnal, 10 dokumen, 4 artikel, 2 wawancara,  6 peraturan dan UU, 1 surat kabar, dan 5 website.
Kata Kunci : Kerjasama, Indonesia, Papua Nugini, Pendidikan,    Wilayah Perbatasan
Pembimbing I   :  Dr. Yugiantie Solaiman, MA
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kerjasama Indonesia dan Papua Nugini dalam bidang pendidikan di wilayah perbatasan: Studi kasus di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Wujud dan latar belakang  kerja sama pendidikan  Indonesia dan PNG di Sota (2) Proses kerjasama pendidikan di Sota (3) Sejauh mana peranan kerja sama pendidikan di perbatasan Sota. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap penerapan kerjasama pendidikan kedua negara di perbatasan Sota. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik penulisan deduktif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kerjasama pendidikan RI dan PNG di perbatasan Sota dapat dilihat dari dua dimensi yaitu bilateral dan unilateral. Atas dasar kebijakan desentralisasi dan otonomi khusus Papua, Pemerintah Distrik Sota melakukan Perjanjian Jabatan Tangan (Handshake Agreement). Selain itu, bagi Indonesia kerjasama pendidikan di perbatasan kedua negara sebagai diplomasi soft power dalam menjaga keamanan dan kedamaian serta meningkatkan citra baik Indonesia terhadap negara-negara pasifik. Upaya tersebut sebagai salah satu sasaran politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi pendidikan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, salah satunya sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 yang menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”. Sementara itu, Pasal 32 UU 24/2009 menyatakan, “(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri”.

Tulisan ini menganalisis dan memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan pokok seputar hal tersebut, di antaranya: (1) Siapakah yang dimaksud dengan pejabat negara lainnya dalam UU 24/2009 dan Perpres 16/2010? (2) Sejauhmana Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia? dan (3) Adakah pengecualian untuk menggunakan bahasa asing oleh Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara? Tulisan diakhir dengan kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemegang kebijakan, khususnya para pejabat negara.

Eropa TImur merupakan salah satu kawasan yang tidak stabil dengan sejumlah konflik dan sentimen politik yang terjadi antarnegara di wilayah tersebut. Rusia sebagai negara yang mengklaim sebagai pewaris Uni Soviet, terus berupaya memperkuat posisinya di kawasan. Hal tersebut memunculkan sentimen negara lain, sehingga hubungan politis yang baik antarnegara di kawasan sangat sulit untk dicapai. Namun, kepentingan ekonomi dari setiap negara di kawasan Eropa Timur mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk kerja sama regional, khususnya di wilayah sekitar Laut HItam, yang merupakan kawasan strategis di Eropa Timur. Kerja sama tersebut yang disebut dengan Black Sea Economic Cooperation (BSEC). Kerja sama ini menjadi salah satu wadah penting untuk menjaga stabilitas kawasan Eropa TImur, khususnya negara-negara di sekitar Laut Hitam.

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional masing-masing sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam memenuhi kebutuhannya tiap-tiap negara tentunya harus saling mengadakan hubungan dengan negara lainnya yang terwujud dalam suatu kerjasama seperti yang di lakukan oleh Joko widodo selaku presiden Indonesia dalam melakukan aktivitas kerjasama luar negeri.