Kebijakan Fiskal Dalam Islam

Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Termasuk dalam hal ini masalah bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah perekonomian.

Perkembangan ekonomi sangatlah terkait dengan kebijakan suatu pemerintahan, maka dalam prakteknya pada setiap masa pemerintahan sistem ekonomi ini memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang sedapat mungkin bisa merujuk pada cita-cita mulia dari sistem ekonomi itu sendiri.
Dalam Islam dikenal dua macam kebijakan ekonomi yaitu, kebijakan ekonomi fiskal dan kebijakan ekonomi moneter. Dalam sejarah kebijakan ekonomi Islam banyak cendekiawan yang menyumbangkan pemikiran mengenai cara-cara mengatasi permasalahan ekonomi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun dengan teorinya konsep perpajakan.

Alasan suatu negara menerapkan konsep kebijakan ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya ekonomi yang ada dan  mengatasi masalah ekonomi antara lain semakin meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya nilai investasi, dan sebagainya. Selain itu dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sangat diperlukan peran serta pemerintah supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Perkembangan pemikiran tentang keuangan publik telah dimulai sejak awal kehadiran Islam itu sendiri. Persinggungan Islam dengan peradaban-peradaban lain menjadi penting ditelusuri untuk memahami hukum Islam dengan baik. Umar ibn Khaṭṭāb telah memulai upaya-upaya kontekstualisasi hukum Islam sesuai dengan kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Puncak pemberlakuan sistem pajak yang mengacu kepada sistem keuangan publik masa Islam klasik adalah pada masa Dinasti Abbasiyah.
Terkait dengan sistem perpajakan ushr dan jizyah, dengan mengikuti ijtihad Khalifah Umar, pemerintah Muslim modern sudah semestinya membuat rekonstruksi dan standarisasi aturan pembayaran pajak (fiskal) untuk mewujudkan keadilan serta menghindari perasaan diskriminasi di antara masyarakat. Dalam kontek pemikiran ekonomi kontemporer, faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan dari ijtihad Umar ibn Khaṭṭāb adalah pendekatan yang digunakannya untuk selalu mereaktualisasikan ketentuan-ketentuan Islam dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosio-historis.

Abstrak: Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrument kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Literatur fiskal modern ternyata tidak satupun membicarakan masalah etika, terkecuali pada teori distribusi. Itupun sebatas teori distribusi. Di sisi lain, tidak benar mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah merupakan konsep siap pakai yang tinggal dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa mereformulasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif. Bila hanya menerima zakat sebagai tulang punggung fiskal Islam, lalu menolak pajak, maka hal itu hanya akan berujung pada konsep fiskal Islam yang utopis. Hal yang perlu dilakukan untuk masing-masing sistem fiskal adalah mengambil kelebihan di masing-masing sistem, lalu mengombinasikannya. Dalam artian, fiskal modern menerima gagasan-gagasan etika dan fiscal Islam mengadopsi gagasan-gagasan teoritis dan aplikatif fiskal modern. A. Pendahuluan Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang

Umat Islam di Indonesia masih belum banyak mengeksplorasi pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan fiskal Islam. Secara esensi, Indonesia bisa mengimplementasikan kebijakan fiskal Islam dengan berkaca dari masa Khulafaurasyidin. Dengan menggunakan pemikiran Umer Chapra, tulisan ini akan menguraikan pembahasan mengenai struktur APBN pada masa Khulafaurrasyidin  yang diimplementasikan dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Zakat adalah salah satu potensi pemasukan negara yang bisa membantu menyejahterakan negara. Seperti menurur Umer Chapra, Pengeluaran bagi sebuah negara adalah harus mengandung kaidah maslahah, Menghindari masyaqah, menghindari mudharat umum, menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum, yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, suatu pengganti hal yang tidak bisa ditunjang maka wajib dilakukan.

Ditinjau dari etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu
kebijakan dan fiskal. Kebijakan (policy) memiliki arti yang bermacam-macam, Harold D. laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Kebijakan fisikal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola
perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua yakni kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif.

Rasulullah merupakan  kepala  negara  pertama yang  memperkenalkan  konsep  barudi  bidang  keuangan  negara  pada abad  ketujuh,  yakni  semua  hasil pengumpulan        negara        harus dikumpulkan      terlebih      dahuu kemudian      dibelanjakan      sesuai dengan  kebutuhan  negara.  Status harta  tersebut  adalah  milik  negara dan bukan milik individu.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Dalam kebijakan fiskal diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Kebijakan fiskal yang sering juga disebut "politik fiskal" atau "fiscal policy", biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena itu, anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pengutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa "goverment expenditure" dan "goverment transfer", maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan pembesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak. Memperbesar atau memperkecil "goverment expenditure" dan atau memperkecil "goverment transfer" yang bertujauan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemeritah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pegeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

... t}ila>h}y), sebagaimana uraian Abd al-Qadi>m Zallum (1983) dalam kitabnya al-Amwa>l fi> Daulat al-Khila>fah, Baitul Mal ... Kaffa>rah Kaffa>rah merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan puasa (Ramadhan). ...

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian kekondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan