Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2021
Pada materi ini insyaAllah akan dijelaskan mengenai Konsep Maanajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Sistem Informasi Manajemen yang meliputi definisi, tujuan, prinsip-prinsip, serta manfaat yang didapat dari mempelajari serta mengimplementasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Link versi presentasi: https://www.academia.edu/49484833/Konsep_Maanajemen_Sumber_Daya_Manusia_MSDM_dan_Sistem_Informasi_Manajemen_Presentasi_
Penerbit Lakeisha
MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEARSIPAN SEKOLAH2020 •
Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEARSIPAN SEKOLAH ini. Buku ini ditulis merupakan wujud sumbangsih pemikiran penulis terhadap dunia pendidikan. Penulisan buku ini berdasarkan silabus perguruan tinggi tentang manajemen personalia dan arsip sekolah, sehingga uku ini sangat baik dibaca oleh para pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa, baik untuk referensi dalam menyelessaikan tugas maupun untuk referensi dalam menjalankan tupoksi dalam memanajemen personalia dan arsip di sekolah. Buku ini membahas secara umum tentang MANAJEMEN PERSONALIA DAN KEARSIPAN SEKOLAH yang terdiri dari beberapa BAB, yaitu; BAB I. PENDAHULUAN, BAB II. MANAJEMEN PERSONALIA SEKOLAH, BAB III. KOMPONEN MANAJEMEN PERSONALIA SEKOLAH, BAB IV. MANAJEMEN PERSONEL SEKOLAH (Kepegawaian), BAB V. PROSES PENYUSUNAN PERSONALIA SEKOLAH, BAB VI. PERENCANAAN SDM SEKOLAH, BAB VII. PROSES PERENCANAAN SDM SEKOLAH, BAB VIII. PENG-EVALUASIAN RENCANA SDM SEKOLAH, BAB IX. KONSEP DASAR MANAJEMEN KEARSIPAN SEKOLAH, BAB X. PENGORGANISASIAN ARSIP SEKOLAH, BAB XI. PER-ALATAN DAN PERLENGKAPAN KEARSIPAN SEKOLAH, BAB XII. PROSEDUR PENCATATAN DAN PENDISTRIBUSI-AN ARSIP SEKOLAH, BAB XIII. SISTEM PENYIMPANAN KEARSIPAN SEKOLAH, BAB XIV. PENGAWASAN PEMAKAIAN ARSIP SEKOLAH, BAB XV. KOMPUTERISASI ARSIP Semoga buku buku ini bermanfaat untuk kita semua.
kelompok 8 Gigih Dwinanda Saputra (161220) Ita Wardiana (161229) Wahyu Ramadhan (161203) kelas: SI' F' Dosen: Ibu Rismayani S.kom, M.T
Kompetensi Setelah membaca bab ini, Anda akan diharapkan mampu: TP1 Mendiskusikan peran-perang dan aktivitas-aktivitas dari
Belum mengacunya perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah (khusus untuk ASN di daerah). Pada tahapan instansional, pengembangan sumber daya aparatur tidak berintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana strategis yang disusun. Formalitas kepatuhan pada peraturan dalam pengembangan kompetisi bukan berdasarkan pada tuntutan pencapaian rencana strategis. Selain itu, pemahaman parsial dalam pengembangan kompetensi sebatas pendidikan dan pelatihan. Temuan penelitian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan III Aparatur (2005 dan 2008), Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara (2006), kompetensi dan kinerja aparatur Pemda masih sangat kurang, belum dibuatnya standar kompetensi jabatan, belum disusunnya analisis jabatan, serta kurangnya anggaran dan perhatian Pemda terhadap kegiatanpendidikan dan pelatihan, masih banyak program pengembangan pegawai yang belum berbasis pada kompetensi dan analisis kebutuhan aktual pegawai dan organisasi, masih terdapat kesenjangan antara satu pegawai dengan pegawai lainnyatingkat kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan baik dilihat dari aspek jenjang pendidikan formal maupun tingkat kompetensi keahlian (fungsional). Kepala Lembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto (2014) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) permasalahan yang teridentifikasi dalam meningkatkan kapasitas pegawai Aparatur Sipil Negara berkelas dunia , yaitu sebagai berikut : a) wawasan sempit, silo mentality, inward looking, b) standar kompetensi, kode etika dan perilaku tidak jelas, imparsialitas rendah; c) integritas dan disiplin rendah; d) motivasi rendah; dan e) budaya pelayanan rendah. Permasalahan dan kelemahan diatas menuntut pelaksanaan reformasi khususnya di bidang aparatur negara yang lebih popular v disebut dengan reformasi birokrasi.Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara menjadi fokus utama dalam roadmap penataan SDM aparatur diantaranya mengidentifikasi kebutuhan kompetensi strategis untuk meningkatkan kapabilitas menjawab kebutuhan global dan domestik; membangun mainstream pengembangan kompetensi dengan menyusun ulang alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi; menyusun standarisasi jabatan dan kompetensi secara nasional; menyusun rencana pengembangan kompetensi kementrian/lembaga/daerah; g) pengembangan kompetensi pegawai, ini didasarkan pada manajemen talent inklusif yang merangkum keragaman kultur, tantangan dan kebutuhan daerah yang beragam, dan sebagainya. Dengan melakukan studi kepustakaan, penyebaran kuesioner, wawancara dan benchmarking implementasi pengembangan kompetensi di berbagai pemerintahan daerah, kajian ini berhasil memetakan kebutuhan kompetensi dan strategi pengembangannya. Kebutuhan kompetensi manajerial yang terpetakan yaitu Strategic Thinking, Integritas, Manajemen Perubahan, Kepemimpinan dengan visi, Inovasi, Pengambilan Keputusan, Kemampuan Pembelajaran, Kemandirian dalam bertindak, Ketahanan Pribadi, Membangun motivasi bawahan, Kerja sama (team building), Komunikasi Lisan, Komunikasi Tertulis, Membangun potensi bawahan, Mengeksekusi tugas, Berorientasi pada pelayanan, Berorientasi pada Kuallitas. Kebutuhan kompetensi sosio kultural yang terpetakan yakni Mengelola Keragaman Lingkungan Budaya,Manajemen Konflik, Empati Sosial, Membangun Network Sosial, Kepekaan Gender, dan Kepekaan Difabel. Strategi pengembangan kompetensi manajerial pada pimpinan tinggi diantaranya dengan model benchmarking, model Learning dan pendekatan model Gemba Kaizen. Strategi pengembangan kompetensi sosiokultural pada pimpinan tinggi adalah dengan menggunakan pendekatan model Manajemen Multi Budaya. Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka direkomendasikan : 1) Dilakukan assesment kepada pemangku jabatan pimpinan tinggi terhadap kompetensi yang dianggap relevan dan vi dibutuhkan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan kompetensi terkait, 2) Menyusun standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural pemangku jabatan pimpinan tinggi berdasarkan hasil temuan kompetensi yang diperoleh, 3) Pengembangan kompetensi khususnya pimti tidak hanya memperhatikan prioritas putra daerah akan tetapi juga visi pengembangan daerah ke depannya/konteks lokal kedaerahan, penguatan kapasitas pimpinan tinggi-pun sebaiknya didasarkan pada sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan. 4) Melakukan regenerasi kepemimpinan yang dinamis, pemetaan kompetensi pimti (mapping talent pool), dengan memperhatikan kepekaan gender dan prioritas putra daerah berbasis regional content dan tepat sasaran sesuai kebutuhan misalnya dengan mengintensifkan sekolah kader dan sebagainya, 5) Membuat laboratorium inovasi di setiap daerah sebagai proyek perubahan berkelanjutan setiap pimti di unit kerjanya, 6) Pelaporan kinerja pimti terkait pengembangan kompetensi dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, 7) Memasukkan program pengembangan kompetensi ASN khususnya pimti baik manajerial maupun sosiokultural dalam prioritas pembangunan daerah, 8) Strategi pengembangan kompetensi manajerial (Benchmarking, Learning Organization dan Gemba Kaizen) dan kompetensi sosiokultural (Manajemen Multi Budaya) tersebut dapat menggunakan metode diklat, seminar, kursus, magang sebagaimana yang diatur UU ASN No 5 Tahun 2014, 9) Dikarenakan keterbatasan penelitian ini, ke depannya dapat dilakukan kajian sejenis dengan lingkup penelitian yang lebih luas.
Yayasan Kita Menulis
Pelayanan Publik2020 •
Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kehendak-Nya buku "Pelayanan Publik" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Semakin maju dan berkembang sebuah Negara maka akan semakin tinggi tuntutan kepuasan masyarakatnya untuk berbagai jenis layanan temasuk layanan publik. Kejelasan proses sebuah layanan, Efisiensi waktu layanan, sampai kualitas layanan menjadi hal yang dituntut oleh masyarakat untuk sebuah layanan publik. Masyarakat tidak lagi dibingungkan dengan bagaimana sebuah proses layanan publik dapat dinikmati karena semua prosesnya jelas dan transparan. Masyarakat tidak lagi dihadapkan kepada ketidakpastian penyelesaian sebuah layanan karena semuanya telah terjadwal dengan baik dan pasti. Masyarakat juga merasa nyaman dalam menerima layanan publik yang diberikan. Layanan publik bagi pemerintah sudah selayaknya dipersepsikan sebagai sebuah layanan komersial meskipun tidak bertujuan komersial. Artinya jika dipersepsikan sebagai sebuah layanan komersial oleh pemerintah maka pemerintahlah yang memiliki kepentingan terhadap masyarakat bukan sebaliknya. Hal yang terjadi selama ini adalah masyarakat yang seakan-akan membutuhkan layanan publik sehingga kualitas layanannya dapat dikatakan seadanya, namun jika dipersepsikan sebaliknya maka pemerintahlah yang membutuhkan masyarakat sehingga pemerintah akan berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk membahas konsep dan implementasi terkait pelayanan publik secara komprehensip maka buku ini disusun menjadi 15 bab yaitu: 1. Konsep Kinerja Pelayanan Publik 2. Model Pelayanan Publik 3. Standar Pelayanan Publik 4. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 5. Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik 6. Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia 8. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik 9. Ciri-Ciri Pelayanan Birokrasi Yang Berkualitas 10. Kebijakan Publik dan Efektivitas Pelayanan Publik 11. Transparansi Pelayanan Publik 12. Good Governance dalam Pelayanan Publik 13. Integrasi Integritas Dalam Pelayanan Publik 14. Pelayanan Publik di Era Digital 15. Kontrol Sosial Pelayanan Publik Penulis berharap buku ini dapat menambah khasanah kailmuan kepada seluruh pembaca khususnya yang tertarik dengan tema-tema yang berkaitan dengan kinerja pemerintah khususnya pelayanan publik. Pada kesempatan ini, penulis membuka ruang bagi para akademisi, praktisi dan para pembaca sekalian untuk memberikan saran, masukan maupun kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan buku ini pada edisi selanjutnya.
Sumber daya manusia Islam di Indonesia seakan sudah sangat terbiasa berpandangan sebagaimana cara kerja organisasi barat tanpa disertai adaptasi dengan lokalitas. Meminjam istilah fiqh, kebiasaan tersebut memupuk perangai taqlid (mengikuti tanpa mengetahui alasan) dan mengendorkan ijtihad (berusaha menyelesaikan perkara organisasi dengan cara Islam). Hal tersebut menjadi agenda yang mendesak bahwa sumber daya manusia Islam harus melakukan reformasi pengetahuan modern yang pada gilirannya bakal berdampak besar pada kemaslahatan umat Islam. Islam merupakan agama terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai kurang lebih 85% dari total populasi penduduk. Maka menggali praktik manajemen kinerja pada organisasi di Indonesia kurang lebih sama halnya dengan mencari jawaban apakah Islam memiliki rule of the game, mekanisme, sistem, cara kerja organisasi yang berpengaruh, khususnya dalam dialektikanya dengan lokalitas.
Runzune Sapta Konsultan
7 STEPS TO HRM 4.0 : Strategi Paling Ampuh Mengelola Karyawan2020 •
Buku Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional
Buku Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional2017 •
2020 •