MODEL REFOMASI BIROKRASI DI
KABUPATEN TANAH BUMBU 1 2
MODEL OF BUREAUCRATIC REFORMS IN
TANAH BUMBU REGENCY
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
PKP2A III Lembaga Administrasi Negara
Jl. H.M Ardans (Ring Road III) Samarinda-Kalimantan Timur
Email : may.kaltim@gmail.com
Abstract
This study aims to determine the approaches used and the driving
factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency.
Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews
carried out to the main respondent: the public and the government, in order to
obtain complete and balanced overview of the performance of local
governments. In addition, the approach used is library research, by
collecting/studying secondary data: books, journals, research results,
proceedings, and other information that support this study. The results of this
study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu
implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to
encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just
continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative
approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork
culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of
reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on:
Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.
Keywords : bureaucratic reform, Ilahiyah Management, Leadership
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan
pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten
Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret
2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach
pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research
juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang
1 Naskah diterima pada 10 Desember 2014, Revisi pertama pada 22 Desember 2014, Revisi kedua pada 15 Januari 2015, disetujui terbit
pada 22 Desember 2014
2 Artikel ini disarikan dari hasil kajian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Tahun
2014 berjudul “Model Reformasi Birokrasi di Kalimantan”.
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
353
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas
yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk
memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal
reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan
Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur.
Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan
pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan
dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang
menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan
A. PENDAHULUAN
Keberadaan pemerintah
sebenarnya merupakan representasi
negara untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat dengan sebaikbaiknya. Pemerintah saat ini semakin
menyadari bahwa pemenuhan
kepuasan layanan kepada masyarakat
menjadi prioritas, dan dengan
paradigma NPS (New Public Service)
dimana masyarakat juga sudah sangat
aktif dan kritis pada pemerintah,
berbagai program pembenahan yang
dilakukan pemerintah tak lepas dari
sorotan publik. Reformasi Birokrasi
sebagai upaya pemerintah dalam
melakukan perubahan tata kelola
pemerintahan, hingga saat ini telah
memasuki gelombang kedua.
Penguatan melalui Perpres No.81/2010
dan PermenPAN No.20/2010 yang
mencakup delapan area perubahan,
yakni area organisasi, tatalaksana,
peraturan perundang-undangan,
sumber daya manusia aparatur,
pengawasan, akuntabilitas pelayanan
publik, serta pola pikir dan budaya
kerja aparatur terus yang nantinya akan
d i u k u r a p a s a j a f a k t o r- f a k t o r
pengungkit perubahan itu (proses),
sekaligus bagaimana hasil perubahan
yang dihasilkan. Berbagai peraturan
354
juga terus dikeluarkan pemerintah
untuk memberikan 'rambu-rambu' pada
pelaksanaan reformasi birokrasi.
Konsep reformasi birokrasi itu sendiri
berlaku untuk seluruh organisasi
pemerintah yang sudah waktunya
u n t u k m e l a k u k a n re f o r m d i
lingkungannya. Dalam hal ini juga
termasuk upaya pemerintah daerah
dalam membangun kepercayaan
masyarakat. Meskipun tidak sedikit
pemerintah daerah yang telah berusaha
mengimplementasikan reformasi
birokrasi.
Te r l e p a s d a r i a p a k a h
pemerintah daerah berupaya
mengimplementasikan reformasi
birokrasi atau upaya pemerintah daerah
yang menyadari bahwa kepuasan dan
kepentingan publik adalah yang utama,
beberapa pemerintah daerah di
Indonesia banyak yang telah
melakukan pembenahan, bahkan
Kemenpan dan RB telah
mengikutsertakan inovasi pelayanan
publik yang dilakukan
daerah/Kementerian pada ajang United
Nations Public Service (UNPS) Award
2014. Reformasi di daerah nampaknya
selalu identik dengan 'sepak terjang'
pemimpin daerahnya. Masih ingat
ketika Pak Joko Widodo masih
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
menjabat sebagai Walikota Solo,
merelokasi PKL tanpa kericuhan,dan
dengan pendekatan kekeluargaan, juga
ketika beliau menjabat sebagai
Gubernur DKI Jakarta dengan
'blusukan'-nya. Walikota Surabaya, Ibu
Risma pun juga menjadikan
pemerintah daerah dekat dengan
warganya, 'tanpa risih beliau langsung
turun ke jalan' untuk melakukan
pembersihan dan memberikan contoh
kepada bawahannya, selain sikap tegas
dan berbagai inovasi melalui
pemanfaatan IT untuk mempermudah
pelayanan kepada masyarakat.
Walikota Bandung, Ridwan Kamil,
sebagai Walikota yang dekat dengan
warganya, juga banyak memunculkan
ide kreatif guna perbaikan daerah,
mulai dari taman tematik, menyapa
warga langsung maupun melalui media
sosial hingga hari tematik. Bupati
Bojonegoro, Suyoto, membuka “forum
dialog” setelah sholat di rumah jabatan
untuk mencoba menyelesaikan
berbagai persoalan yang dihadapi
rakyatnya. Para pemimpin ini
menunjukkan 'kedekatan' mereka
dengan masyarakat dalam menjaring
aspirasi dan terjun langsung ke
masyarakat. Kondisi ini membuktikan
bahwa cukup banyak pemimpin daerah
yang menempatkan kepentingan publik
sebagai yang utama. Perubahan yang
dilakukan akan mempengaruhi
jajarannya untuk juga melakukan
penataan sistem dan struktur organisasi
demi mendukung semangat perubahan
yang diusung oleh pemimpinnya.
Bahkan, menurut Ketua Ombudsman,
Danang Girindrawardana mengatakan
birokrasi Indonesia mesti direformasi
dengan cara dipaksa. "Proses reformasi
b i ro k r a s i a k a n b e r h a s i l j i k a
menggunakan mekanisme paksa. Jika
tidak, maka akan sangat sulit dan kecil
kemungkinan untuk berhasil”. Upaya
seperti sosialisasi, imbauan atau
persuasi sudah tidak tepat mengingat
birokratnya sendiri yang seakan
enggan berubah.
Isu utama perubahan tak
pernah habis-habisnya untuk dibahas
terutama ketika berbicara tentang
model perubahan dan model pemimpin
yang tepat untuk membawa perubahan
itu menjadi lebih berarti. Kabupaten
Tanah Bumbu merupakan kabupaten
hasil pemekaran dari Kabupaten
Kotabaru. Dengan luas hampir seluas
Provinsi Jawa Barat, kabupaten ini
terdiri atas 10 kecamatan, 135 desa dan
lima kelurahan dengan proyeksi jumlah
penduduk di tahun 2012 sebesar
295.358 jiwa, dan jumlah pegawai
pemerintahan sebanyak 7.911 orang di
tahun 2011, diperkirakan 1 pegawai
pemerintah akan melayani 37
penduduk. Sumber daya alam saat ini
masih menjadi pendukung peningkatan
perekonomian Tanah Bumbu. APBD
Kabupaten Tanah Bumbu terus
mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Di tahun 2009, belanja tidak
langsung mencapai Rp.
192.588.172.367,00 dan belanja
langsung mencapai Rp.
444.235.102.807,00 dan semakin
meningkat di tahun 2014, dengan
belanja tidak langsung sebesar Rp.
485.502.582.625,39 dan belanja
langsung Rp.1.092.675.457.271,00.
Besarnya anggaran ini tentunya
diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Tanah Bumbu. Percepatan dinamika
pembangunan Tanah Bumbu di segala
bidang terus dilakukan pemerintahan
daerah. Melalui Program Tri Dharma
Pembangunan yang menekankan pada
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
355
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
bidang infrastruktur, bidang kesehatan,
dan bidang pendidikan, pemerintah
Tanah Bumbu berupaya mewujudkan
misi pembangunan daerahnya.
Perbaikan dan pemerataan
infrastruktur jalan dan jaringan serta
perbaikan kualitas SDM disadari
merupakan faktor kunci untuk
menstimulasi pembangunan sehingga
akan memberikan multiplier effect ke
bidang-bidang pembangunan
lainnya.Secara sederhana, target
reformasi birokrasi diarahkan pada
upaya memberikan bukti secepatnya
pada masyarakat tentang adanya
peningkatan kualitas pelayanan publik
(Prasojo dalam KemenPAN,2013 :45). Sebagai daerah pemekaran, upaya
peningkatan pelayanan publik yang
dilakukan pemerintah Tanah Bumbu
laik untuk digali, baik pendekatan
reformasi birokrasi apa yang
diterapkan serta apa yang menjadi
pendorong/pengungkitnya?
B. METODE PENELITIAN
Pengumpulan data dilakukan
melalui pendekatan library research
dan yang paling utama adalah
penggalian data secara langsung di
Kabupaten Tanah Bumbu pada bulan
Maret 2014. Dalam penelitian ini, studi
kepustakaan dilakukan dengan cara
mengumpulkan dan mempelajari data
sekunder yang bersumber dari buku,
jurnal, hasil penelitian, proceeding,
serta informasi-informasi lainnya yang
menunjang penelitian ini. Penggalian
data dilakukan secara purposive
melalui mekanisme in-depth interview
dengan snowball approach pada key
informant utama yang dibagi ke dalam
dua kelompok, yakni kelompok publik
dan kelompok pemerintah agar
diperoleh gambaran yang utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah
daerah, faktor pemicu perubahan, serta
permasalahan dan kemungkinan
perbaikan di masa mendatang, yaitu:
Lokus penelitian terletak di
Kabupaten Tanah Bumbu. Pemilihan
lokus ini didasarkan atas informasi di
media cetak dan online yang
menempatkan Kabupaten Tanah
Bumbu cukup baik dan menjadi
referensi dalam pelaksanaan reformasi
birokras i di daerah dan juga
penghargaan atau terdaftar sebagai
nominasi daerah unggulan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu
Nominator Unggulan Innovative
Government Award (IGA) 2010.
Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan metode kualitatif
yang mencoba memahami realitas yang
terjadi kemudian menggambarkan
kondisi tersebut disertai analisis dan
formulasi rekomendasi yang dapat
diberikan.
Tabel 1. Responden Kajian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
KelompokPublik
1. Tokoh Masyarakat
2. Media
3. LSM/ NGO
356
KelompokPemerintah
1. BupatiTanah Bumbu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala BP3MD
4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
5. Inspektorat
6. Badan Kepegawaian Daerah
7. Dinas Kesehatan
8. Kepala Puskesmas
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
C. KERANGKA TEORITIS
Reformasi Birokrasi
Penyelenggaraan reformasi
birokrasi merupakan tantangan
tersendiri bagi pemerintah untuk
melakukan perubahan untuk perbaikan
menuju penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik. Namun
penyelenggaraan reformasi birokrasi di
daerah tidak serta merta berhasil dan
tanpa kendala. Kondisi ini dilihat
kembali pada kesiapan dari pemerintah
daerah itu sendiri. Disadari atau tidak,
pemerintah kabupaten meghadapi
banyak kesulitan untuk merumuskan
kebijakan dan program perbaikan
praktik governance di tanah air.
Pertama, apabila kita ingin
memperbaiki praktik governance
(pemerintahan yang baik), dimensinya
begitu luas sehingga banyak aspek
yang harus diintervensi. Kedua, belum
banyak tersedia informasi mengenai
aspek strategis yang perlu
diprioritaskan untuk dijadikan sebagai
entry point dalam memperbaiki kinerja
governance. Ketiga, setiap daerah
kabupaten memiliki kompleksitas
masalah governance yang berbeda.
Keempat, komitmen dan kepedulian
dari berbagai stakeholder mengenai
governance reform dan reformasi
birokrasi di tingkat satuan kerja
berbeda – beda dan umumnya masih
rendah (Dwiyanto dalam Subroto,
2009:195).
Reformasi birokrasi
merupakan upaya penataan mendasar
yang diharapkan dapat berdampak
pada perubahan sistem dan struktur.
Sistem berkaitan dengan hubungan
antara unsur dan elemen yang saling
mempengaruhi dan berkaitan
membentuk suatu totalitas. Perubahan
pada satu elemen kiranya dapat
mempengaruhi unsur lain dalam sistem
itu sendiri. Struktur berhubungan
dengan tatanan yang secara teratur dan
sistematis. Sedangkan perubahan
struktur mencakup mekanisme dan
prosedur, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana, organisasi dan
lingkungannya dalam kerangka
pencapaian tujuan efisiensi
penyelenggaraan birokrasi
pemerintahan. Perubahan tersebut
meliputi keseluruhan aspek yang
memungkinkan birokrasi kemampuan
yang memadai dalam melaksanakan
tugas dan fungsi pokoknya. Kegagalan
birokrasi dalam melayani masyarakat
selama ini sekaligus menggambarkan
buruknya penyelenggaraan
pemerintahan baik level pemerintah
pusat maupun daerah (Delly Mustafa,
2013:143).
Pendapat yang sama terkait
dengan reformasi birokrasi juga
disampaikan Sofian Efendi dalam
Efendi (2013:68) mengemukakan
bahwa reformasi birokrasi merupakan
prasyarat untuk mewujudkan
pemerintahan yang demokratis dan
sistem ekonomi yang dapat
menciptakan keadilan sosial bagi
semua.
Secara umum reformasi
birokrasi merupakan perubahan
melalui penataan sistem dan struktur
dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang demokratis
sehingga proses perbaikan menuju
kepemerintahan yang baik dapat
berjalan sesuai dengan tujuan.
Change Management
Davidson Jeff Davidson
(2005:65) menyatakan bahwa setiap
budaya organisasi adalah berbeda,
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
357
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
namun dengan mengklasifikasi
lingkungan – lingkungan perubahan
menjadi beberapa kategori, maka akan
lebih berpeluang untuk dapat
menyusun rencana manajemen
perubahan yang tepat yang kemudian
muncul empat gagasan dasar tentang
bagaimana berperilaku dan ini menjadi
sebuah pandangan unik tentang
bagaimana berinteraksi dan bertindak.
Empat pendekatan manajemen
perubahan, yakni :
1.Pendekatan rasional – empiris.
Pendekatan ini lebih kepada sikap
rasional dan memiliki kemampuan,
kecerdasan, serta apapun yang
diperlukan untk mewujudkan
kepentingan – kepentingan
perubahan itu sendiri. Beberapa
komponen pendekatan ini percaya
bahwa target – target perubahan
terselimuti oleh berbagai takhayul,
kebenaran semu dan ketidaktahuan,
walau tetap memelihara rasionalitas.
Dalam hal ini perubahan akan lebih
mudah di terima ketika terjadi
komunikasi yang efektif dan
informatif dan ketika insentif –
insentif bagi perubahan dipandang
memadai.
2.Pendekatan normatif – reedukatif.
Pendekatan ini lebih menekankan
pada keteraturan norma sosial serta
komitmen dan bahwa perubahan
terjadi sebagai hasil identifikasi
dengan satu kelompok atau berbagai
nilai dari kelompok tersebut.
3.Pendekatan kekuasaan – koersif.
Pendekatan ini lebih kepada sikap
yang memaksa untuk manajemen
perubahan yang digunakan secara
semena – mena oleh sebagian pihak,
secara naif oleh sebagian lain, dan
kerap menjadi bentuk standar
manajemen perubahan. Pada
358
dasarnya orang – orang akan patuh
dan melakukan apa yang
diperintahkan dengan sedikit atau
tanpa upaya peyakinan.
4.Pendekatan lingkungan – adaptif.
Pendekatan ini lebih ke manajemen
perubahan dengan menggunakan
insting dalam upaya menghindari
ganguan atau kerugian, sejalan
dengan itu pada dasarnya juga
memiliki kemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan situasi –
situasi baru sehingga nantinya dapat
disusun sejenis struktur operasi baru
dan secara bertahap menggeser para
target perubahan dari struktur lama
ke yang baru.
Berkaitan dengan keempat
pendekatan diatas, Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10
Tahun 2011 menyatakan bahwa
manajemen perubahan dirumuskan
dalam 3 tahapan, yaitu :
1. M e r u m u s k a n r e n c a n a
manajemen perubahan
2. Mengelola/melaksanakan
perubahan
3. Memperkuat hasil perubahan
Menurut Nugroho (2013:23),
tahapan ini dinilai sudah baik, namun
untuk mempermudah pelaksanaannya,
akan dilakukan penyesuaian, terutama
dalam arti penyederhanaan, agar
mudah diingat, dimengerti dan
dilaksanakan. Untuk mengembangkan
model dimaksud dilakukan diskusi
akademik berkenaan dengan tahapan
manajemen perubahan. Dalam konsep
akademik dikenal beberapa pendekatan
dalam manajemen perubahan.
sebagaimana Kurt Lewin (1951) dalam
Riant Nugroho (2013:27),
menyarankan agar manajemen
perubahan berhasil, prosesnya
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
dilakukan melalui tiga tahap:
Unfreezing, yaitu kondisi status quo,
movement, yaitu bergerak menuju
tujuan yang dikehendaki, dan
refreezing, yaitu melembagakan
perubahan.
Konsep manajemen perubahan
idealnya di lakukan secara simultan
dan dinamis, dengan melakukan
analisis pendekatan manajemen
perubahan sehingga perubahan yang
dilakukan dapat tepat sasaran dengan
hasil yang diharapkan. Dalam konteks
ini, perubahan yang dilakukan melalui
manajemen perubahan dapat
memberikan penyederhanaan dan
pengembangan model untuk perubahan
itu sendiri.
Kepemimpinan dalam Reformasi
Birokrasi
Herry Tjahjono (2010:202)
menegaskan bahwa kepemimpinan
berarti meraihcapaian-capaian
(outcomes) tinggi. Namun dibalik
semuanya juga ada kebutuhan akan
cara-cara terbuka untuk membangun
kepercayaan dan kemampuan manusia
yang kita pimpin. Dengan itu, kita akan
membuat mereka berjalan seiring
dengan kita. Kepemimpinan adalah
soal hubungan antar manusia dan
bagaimana mengelola hubungan itu
sedemikian rupa, sehingga manusia
yang dipimpin melakukan segala
sesuatu dengan passion, irama dan
derap yang samaserempak, dan tak
gampang mundur meski aral melintang
di depan mata mereka.
Edwin A. Locke dalam Lijan
Poltak Sinambela, dkk (2006:103)
mendefinisikan kepemimpinan sebagai
suatu seni untuk menciptakan
kesesuaian paham, yang berarti setiap
pemimpin melalui kerjasama yang
sebaik-baiknya harus mampu membuat
para bawahan mencapai hasil yang
telah ditetapkan. Peranan pemimpin
memberikan dorongan terhadap
bawahan untuk mengerjakan apa yang
dikehendaki perusahaan. Dengan kata
lain kepemimpinan adalah seni
bagaimana membuat orang lain
mengikuti serangkaian tindakan dalam
mencapai tujuan.
Dilihat dari sudut bentuk –
bentuk pengaruhnya, Nirenberg
(2002:14) dalam Eko Muliana Ali
(2012:68) membagi kepemimpinan
kedalam enam kategori, yaitu : dictator,
pemilik/bos (owner), supervisoradministrator (caretaker), manager
(transactional), leader
(transformastional), dan mitra
(patner). Oleh karena itu tanggung
jawab sebagai seorang pemimpin tidak
hanya terbatas pada bagaimana
melaksanakan pekerjaan rutin, tetapi
sekaligus berpikir bagaimana
mernjadikan organisasi yang
dipimpinnyamenjadi lebih maju dan
berkembang lebih besar lagi dalam
kuantitas dan kualitasnya, sehingga
dapat diperoleh keuntungan yang lebih
besar serta dapat survive. Kemudian
menurut Yukl (2009:8) dalam Eko
Muliana Ali (2012:69), bahwa:
“Kepemimpinan adalah proses untuk
mempengaruhi orang lain untuk
memahami dan setuju dengan apa yang
perlu dilakukan dan bagaimana tugas
itu dilakukan secara efektif, serta
proses untuk memfasilitasi upaya
individu dan kolektif untuk mencapai
tujuan bersama”.
Gary Yukl dalam Wirawan
(2013:69), mengemukakan bahwa
salah satu cara pemimpin
mempengaruhi budaya organisasi
melalui bentuk kultural, baik dengan
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
359
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
menghilangkan bentuk-bentuk kultural
yang menyimbolkan ideologi lama,
memodifikasi bentuk-bentuk kultural
yang ada untuk mengekspresikan
ideologi baru, dan penciptaan bentukbentuk kultural baru. Louis W. Fry
d a l a m Wi r a w a n ( 2 0 1 3 : 2 1 8 )
menjelaskan bahwa kepemimpinan
spiritual meliputi nilai – nilai, sikap dan
perilaku yang diperlukan secara
intrinsik memotivasi diri sendiri dan
orang lain sehingga mereka
mempunyai rasa terus hidup (survival)
spiritual melalui panggilan hidup
(calling) dan keanggotaan sistem
sosial. Kepemimpinan spiritual
memerlukan: (1) penciptaan suatu visi
dimana para anggota organisasi
mengalami suatu perasaan panggilan
hidup dalam hal kehidupan mereka
mempunyai makna dan membuat beda;
(2) mengembangkan suatu budaya
sosial/organisasi berdasarkan pada
cinta altruistik di mana pada pemimpin
dan para pengikut mempunyai
perawatan, perhatian dan apresiasi asli
untuk diri sendiri dan orang lain, di
mana memproduksi suatu rasa
keanggotaan dan merasa dipahami dan
dihargai.Dalam upaya
mengembangkan budaya organisasi
dan melaksanakan norma-norma dan
n i l a i - n i l a i b u d a y a o rg a n i s a s i ,
menciptakan perilaku pegawai
b e r i n t e g r i t a s d a n j u j u r, s e r t a
mengutamakan layanan para
pemangku kepentingan muncul upaya
spiritualitas di tempat
kerja.Milliman,et.el dalam Wirawan
(2013:224) dalam penelitiannya
menjelaskan bahwa spiritualitas di
tempat kerja meliputi upaya untuk
menemukan tujuan akhir dalam
kehidupan, untuk mengembangkan
koneksi yang kuat dengan teman
360
sekerja dan orang lain yang terkait
dengan pekerjaan, dan untuk
mempunyai konsistensi antara
kepercayaan inti dan nilai-nilai
organisasi.
Kepemimpinan
diarahkan
pada upaya mempengaruhi orang lain
dalam konteks budaya organisasi baik
melalui bentuk kultural secara ideologi
atau justru penciptaan kultural baru
dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Sebagaimana reformasi birokrasi yang
merupakan suatu agenda perubahan
dengan proses perubahan
yang
menggunakan pendekatan manajemen
perubahan dalam penataan sistem dan
struktur organisasi serta tidak terlepas
dari peran kepemimpinan dalam
membangun budaya organisasi untuk
perubahan itu sendiri.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Tanah Bumbu
terbentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan. Pada
awal terbentuknya, Kabupaten Tanah
Bumbu dipimpin oleh H.Zairullah
Azhar (hingga tahun 2010). Umumnya
daerah-daerah pemekaran menghadapi
masalah dengan urusan keuangan,
infrastruktur, dan sumber daya
manusia. Keuangan yang masih
mengandalkan subsidi dari pemerintah
pusat, infrastruktur pelayanan kepada
warga yang masih minim, dan para
pegawai daerah hasil 'impor' dari
daerah induk atau daerah-daerah lain di
sekitarnya. Namun, saat itu Tanbu terus
berbenah. Di bidang pendidikan, tidak
ada kebijakan khusus yang digulirkan
Bupati dalam proyek pembangunan
/renovasi/perbaikan fisik sekolah di
Tanbu, yang dilakukan lebih pada
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
adanya pemetaan awal kondisi dan
kebutuhan fisik sekolah yang
selanjutnya mengalokasikan anggaran
untuk sekolah yang dianggap
memerlukan. Adanya tim independen
yang berasal dari stakeholders (guru,
orangtua murid, dan masyarakat)
sekolah penerima proyek menjadi salah
satu upaya lain untuk memastikan agar
proyek sesuai dengan spesifikasi yang
disepakati. Di bidang kesehatan pun
saat itu belum ada upaya khusus untuk
mencegah penyimpangan pelayanan di
RSUD dan Puskesmas, namun saat itu
telah ada upaya pemerintah daerah
dengan menerbitkan peraturan untuk
menggratiskan pelayanan puskesmas
dan RSUD kelas C dan Bupati
melakukan evaluasi rutin serta
membuka kontak pengaduan
masyarakat langsung kepadanya. Pada
periode tersebut, program pendidikan
dan kesehatan gratis telah dilakukan
pemerintah. Watak birokrasi yang
selalu patuh pada atasan, disamping
sikap tegas pemimpin daerah saat itu
memperlancar program-program yang
dikeluarkan. Pendekatan keagamaan
berupa manajemen Ilahiyah juga
digunakan Bupati saat itu untuk
perbaikan birokrasinya, mengingat
sebagian besar masyarakat Tanbu
beragama Islam. Manajemen Ilahiyah
dilakukan diantaranya dengan
rangkaian kegiatan keagamaan
pesantren bersujud yang
dilangsungkan setiap hari usai apel
pagi sebagai pencerahan sebelum
beraktivitas kerja, selain itu juga
dilakukan shalat subuh, dzuhur, dan
ashar berjamaah, juga pada tiap malam
jumat diadakan kegiatan keagamaan
bersama, dan semua jajaran birokrasi
yang beragama Islam wajib
mengikutinya. Melalui pendekatan
manajemen Ilahiyah, diharapkan
kebijakan dan tingkah laku aparatur
mencerminkan nilai-nilai keagamaan
(ICW dan TII, 2011).
Bupati juga telah
mengeluarkan larangan untuk
melakukan pungutan tanpa dasar
hukum tetap dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat ini
dilegalkan dalam Surat Edaran Bupati
Tanah Bumbu Nomor 977/074/II/2009
tanggal 14 Februari 2009. Surat edaran
tersebut berlaku untuk seluruh pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu, bertujuan untuk
menertibkan pelayanan di kabupaten
Ta n a h B u m b u d a l a m r a n g k a
penyelenggaraan Good Governance
dan mewujudkan aparatur pelayanan
yang bersih sesuai Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Pelanggaran ini dikenakan
sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Surat edaran ini memberikan
kontribusi atas perolehan penghargaan
kabupaten terbaik yang diraih
Kabupaten Tanah Bumbu dalam survey
integritas KPK tahun 2009.
Melanjutkan pemerintahan
sebelumnya, Bupati Mardani
menjewantahkan visi misi nya melalui
Tri Dharma Pembangunan.
Pembangunan bidang pendidikan dan
kesehatan dilakukan dengan Program
Kaspin yang diarahkan untuk
meningkatkan kualitas IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) Tanah
Bumbu. Melalui program Kaspin,
pemerintah daerah tak hanya
mengalokasikannya untuk membiayai
anak usia sekolah yang tak bersekolah
sejak jenjang SD, namun juga
diproyeksikan untuk membiayai anak
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
361
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
yang putus sekolah, dan sudah barang
tentu secara khusus program tersebut
bertujuan untuk mengurangi angka
putus sekolah di Tanah Bumbu.
Program itu juga diperuntukkan bagi
warga yang ingin melanjutkan
pendidikan melalui model jenjang
pendidikan keaksaraan fungsional
paket A, paket B, dan paket C (Setda
Tanah Bumbu, 2013). Hal ini seperti
yang disampaikan Sekretaris Daerah:
“Bidang pendidikan pun kita
gratiskan sampai SMA yang
mana juga kejar paket A kita
gratiskan” (Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu pada
26 Maret 2014 di Batulicin)
Melanjutkan program
kesehatan gratis Tanah Bumbu yang
telah dimulai periode 2004-2009 oleh
H. Zairullah Azhar yang menerbitkan
menerbitkan peraturan tentang
penggratisan biaya Puskesmas dan
Rumah Sakit Kelas C, Program Kaspin
yang digelontorkan Pemerintahan
Bupati Mardani dimulai dari program
pemberian vitamin Omega untuk
kesehatan otak bagi bayi dalam
kandungan dan pemeriksaan
kehamilan bagi ibu hamil selama empat
kali, setelah itu ibu melahirkan dibantu
persalinan secara gratis baik di
puskesmas ataupun di rumah sakit
kelas III, begitupun ibu yang
melahirkan secara sesar juga di
gratiskan, setelah itu ibu melahirkan
juga diberikan KB gratis. Tidak hanya
untuk ibu hamil, seluruh pemeriksaan
kesehatan di Puskesmas termasuk
pemeriksaan laboratorium juga gratis.
Pelayanan Kesehatan dengan program
KASPIN dipandang cukup mudah.
Prosedur pelaksanaan kesehatan gratis
tidak berbelit-belit, cukup dengan
memperlihatkan KTP atau KK sudah
langsung dilayani. Perbaikan sarana
prasarana kesehatan juga gencar
dilakukan pemerintahan saat ini.
“…Kita mencoba memperbaiki
melalui sarana, tempat
pelayanannya, jadi beberapa
tempat secara bertahap dari
tahun ke tahun. Misalnya di
tahun ini di Simpang Empat kita
mencoba menambah ruangan,
sama di batulicin, juga kita
alokasikan. Puskesmasnya,
dengan harapan apabila
tempatnya bagus, mudahm u d a h a n b e rd a m p a k k e
3
pelayanan kita…”
Dalam hal infrastruktur jalan,
Bupati dan jajarannya menyadari
bahwa akses jalan yang mulus dan
lancar sangat penting seperti yang
disampaikan Bupati Mardani
bahwa:”mengukur sejahtera itu bisa
dilihat dari jalan, kalau bilang
sejahtera tapi jalannya tidak mulus
jangan bilang sejahtera”4. Beliau
menargetkan di akhir masa jabatannya,
jalan Tanah Bumbu sudah diaspal dari
kecamatan ke kecamatan sampai
pelosok desa. Pihak media massa dan
Ormas mengapresiasi komitmen dan
upaya Bupati dalam 'memuluskan'
jalan di Tanah Bumbu.
“Bupati saya lagi berfikir untuk
300 milliar ini bisa menjadikan
jalan di Tanah Bumbu ini 530
3 Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Tanbu, 24 Maret 2014, Batu Licin
4 Wawancara dengan Bupati Tanah Bumbu, Mardani S Maming pada 25 Maret 2014
362
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
kilometer licin dan warga saya
bisa main sepatu roda. Dan ini
adalah bentuk komitmen
bupati”(wawancara dengan
pihak media massa, Wachid,
pada 27 Maret 2014)
“Upaya Bupati seperti jalan,
langsung mengena di
masyarakat dan kebijakan ini
bagus sekali. Dan lebih bagus
daripada pemerintahan
sebelumnya”
Menurut Sekda, ini semua
berangkat dari komitmen untuk
mengejar ketertinggalan. Berbagai
program digulirkan guna memberikan
pelayanan pada masyarakat. Dengan
perbaikan infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan diharapkan sektor-sektor
lain juga bergerak naik (multiplier
effect).
Dalam upaya menjalankan
kegiatan pemerintahan dan
pembangunan daerah, berbagai
permasalahan birokrasi menghambat
proses pemberian layanan publik di
Tanah Bumbu,misalnya e-government
seharusnya membuat layanan dapat
lebih cepat dan mudah, namun kerap
kali, hambatan birokrasi dimana
ide/inovasi yang muncul dari bawah
terhenti dikarenakan kurangnya
dukungan dari eselon diatasnya.
Pemanfaatan teknologi dalam upaya
perbaikan culture disiplin aparatur
melalui pemanfaatan teknologi sidik
jari (finger print) untuk presensi
pegawai justru dirasa kurang efektif
karena data tidak langsung link ke
Badan Kepegawaian Daerah yang
seharusnya menjadi center penegakan
kedisiplinan, namun masih di
Kepegawaian instansi masing-masing.
Di bidang kesehatan beberapa
permasalahan yang masih terjadi
diantaranya sarana, prasarana,dan
tenaga kesehatan yang masih kurang,
evaluasi dan monitoring padatingkat
kepuasan masyarakat terhadap layanan
kesehatan yang perlu ditingkatkan
mengingat hanya sebagian Puskesmas
yang mencoba membuat angket/survey
kepuasan layanannya. Selain itu
tindakan pemberian layanan kepada
masyarakat juga dirasa masyarakat
masih lambat seperti yang disampaikan
salah satu masyarakat :
“Untuk kesehatan gratis yang
dilayani adalah untuk kelas 3
dan itupun ada keluhan.
Keluhan dari orang yang
melayaninya misalnya
petugasnya kurang tanggap.
Jadi kalo yang kelas tiga
memang agak lambat. Dengan
pelayanan yang sesuai dengan
gratisnya“(Ormas, 27 Maret
2014)
Pemberian layanan yang
bersifat langsung seperti penanganan
pasien di rumah sakit masih terdapat
perbedaan. Pemberian pelayanan obat
terhadap pasien juga berbeda antara
masyarakat umum dengan masyarakat
pengguna Kartu Kaspin.
Tahapan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu
Upaya reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu berlangsung dipicu
adanya reformasi mind-set sebagai
buah kepemimpinan yang kuat dari
Bupati sebelumnya yang terkenal
dengan nama Manajemen Ilahiyyah.
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
363
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
Hal ini terus diterapkan oleh Bupati
selanjutnya untuk menerapkan visi
misinya yang ditunjang oleh faktor
kepemimpinan saat ini yang penuh ideide inovasi dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tri Dharma
Pembangunan sebagai konsepsi dasar
pembangunan daerah yang dicetuskan
Bupati Mardani merupakan fokus
utama dalam tahapan reform di
Kabupaten Tanah Bumbu.Program ini
memfokuskan pada upaya peningkatan
kualitas tingkat kesejahteraan
masyarakat Bumi Bersujud khususnya
masyarakat perdesaan dan masyarakat
kurang mampu, telah menjadi
keunggulan kompetitif
penyelenggaraan pelayanan publik
dalam rangka percepatan reformasi
birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Beberapa upaya konkrit reformasi
birokrasi yang dilakukan pemerintah
Tanbu diantaranya memberikan
a p r e s i a s i d a n re w a rd d a l a m
peningkatan kinerja dan profesionalitas
aparatur. Juga dilakukan upaya
restrukturisasi proses kerja dalam
bentuk pemangkasan hierarki
birokrasi, seperti, penyusunan SOP,
sistem kerja berbasis TK, dan
sebagainya. Pengetatan aturan secara
internal dan eksternal, insentif
perijinan dan investasi, membuka
ruang komunikasi publik melalui SMS
Center untuk menampung keluhan
warga :
Gambar 1. SMS Center
(Sumber : http://batulicinnews.com)
Pemerintah daerah juga menyadari
bahwa kritik/interaksi publik justru
dapat mengarahkan dan mengevaluasi
kinerja pemerintah sebagaimana yang
disampaikan Sekda Tanah Bumbu:
“...kita kan yang menilai itu
masyarakat, kita ga bisa
menilai kita sendiri, pelayanan
itu jalannya kan masyarakat
yang menilai, nah kalau kita
kan maunya bagus semua. Tapi
dengan penilaian masyarakat
kita bisa cepat tanggap jika ada
permasalahan, pokoknya baik
pejabat maupun staf jika ada
pengaduan langsung kami
tindak lanjuti”5
5 Hasil wawancara dengan Sekda Tanah Bumbu, 26 Maret 2014, di Batulicin
364
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
Pernyataan Sekretaris daerah
Tanah Bumbu diatas menunjukkan
kesadaran dari pemimpin pemerintah
daerah bahwa dalam upaya
penyelenggaraan pelayanan publik
tidak 'melulu' satu arah, namun juga
melihat 'respon' (keluhan dan
kepuasan) dari masyarakatnya. Adanya
SMS center 08115020205 menjadi
sarana publik untuk menyampaikan
keluhannya terhadap kinerja
pemerintah Tanah Bumbu. Upaya
pemerintah dengan menggali keluhan
serta kepuasan masyarakatnya melalui
SMS center disosialisasikan dengan
berbagai media, baik di portal Tanah
Bumbu, banner interaktif di SKPDSKPD, khususnya SKPD yang
langsung bersentuhan dengan
masyarakat dilakukan oleh pemerintah
Tanah Bumbu yang dikelola oleh
Humas Tanah Bumbu. Keluhan yang
masuk diterima dan didokumentasikan
oleh Humas, kemudian disampaikan
kepada Bupati yang segera
memerintahkan SKPD yang
bersangkutan untuk menindaklanjuti
keluhan masyarakat.
Selain itu dalam rangka
menyederhanakan mata rantai
pengambilan keputusan, Bupati
mengeluarkan Surat Edaran agar setiap
Kepala SKPD wajib memiliki
perangkat seluler Blackberry (BB)
kemudian bergabung dalam
kelompok/grup diskusi Blackberry
Messenger (BBM Group). Melalui
BBM Grup ini, Bupati dapat
melakukan koordinasi dan komunikasi
secara langsung dan cepat dengan
setiap kepala SKPD tanpa perlu
bertatap muka. meringkas komunikasi
sehingga birokrasi dalam pengambilan
keputusan lebih sederhana. Selain itu,
penyederhanaan birokrasi juga
dilakukan dalam pelaporan yang cukup
ditangani oleh Asisten-Asisten, hal ini
diterangkan Bupati Mardani sebagai
berikut:
“….ya itu ada karena letak
wilayah Tanah Bumbu ini kan
sangat luas ya saya suruh
humas buat Group BBM
sehingga tidak harus
koordinasi-koordinasi terus,
itukan perlu waktu lama kita
tinggal rundingkan masalah
di situ segera tindak lanjut.itu
sangat efektif. saya juga
bahkan memberikan
pelimpahan kewenangan
laporan-laporan sampai
dengan asisten-asisten kan
sekarang, saya akan rapatkan
lagi laporan sampai SKPD
saja kan penanggung jawab
anggaran yang sudah ada di
DPA kenapa lagi harus sampai
bupati”6
Hal ini dirasakan manfaatnya
bagi bawahan Bupati yang menjadi
pimpinan di unitnya masing-masing
untuk meneruskan kebijakan Bupati
dalam implementasi kebijakan.
“…lewat BBM …Misalnya
saya mau perjalanan dinas ke
luar daerah, saya mau mohon
ijin pak bupati tinggal BBM
bupati atau sekda, ya
d i s e t u j u i , s a y a
berangkat….Ya cukup ijin
begitu dulu baru persyaratan
administrative harus sudah
lengkap yang penting ijin
bupati dulu…Ya, semua
6 Hasil wawancara dengan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, 24 Maret 2014, Batu Licin
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
365
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
FORRDUS, Rabu, 5 Maret
2014)
pejabat diharuskan punya
BB..ada aturan tertulisnya
ada surat edarannya…..”7
Pembangunan Upaya konkrit
lainnya terkait reformasi birokrasi di
Ta n a h B u m b u a d a l a h u p a y a
menumbuhkan budaya kerja yang
responsif dan melayani terhadap
kebutuhan publik serta peningkatan
transparansi atau keterbukaan
informasi publik lewat PPID, website
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
serta lembaga Forum Koordinasi RT,
RW, dan Kepala Dusun (FORRDUS).
Sebagai upaya pemerintah daerah
dalam memaksimal sosalisasi
program-program pembangunan
daerah sehingga lebih bisa dipahami
masyarakat, baik terkait esensi
program maupun target dan sasaran
program yang hendak dicapai, maka
dibangun sistem wadah komunikasi
dan informasi yang dinamakan
FORRDUS (batulicinnews, 2014).
“FORRDUS tak lain
merupakan media kita untuk
mensosialisasi program
pembangunan daerah.
Melalui media FORRDUS
diharapkan sosialisasi dari
program-program
pembangunan daerah
menjadi lebih mudah
dilakukan dan dipahami
masyarakat secara luas
sehingga proses implementasi
p ro g r a m b i s a b e r j a l a n
maksimal”(Bupati Mardani
H. Maming dalam
sambutannya pada acara
Pengukuhan Pengurus
Bupati melihat, tidak sedikit
program pembangunan daerah yang
kurang dipahami oleh masyarakat
khususnya yang ada di perdesaan
karena terputusnya rentang kendali
informasi dari sosialisasi program yang
disampaikan SKPD sebagai leading
sector program.Karenanya, dengan
forum tersebut diharapkan sosialisasi
program pembangunan daerah yang
direalisasikan SKPD-SKPD dapat
tepat sasaran dan dipahami secara utuh
oleh masyarakat.
Dalam mensinergikan
semangat perubahan tersebut, Bupati
juga mewajibkan budaya coffee
morning secara rutin di seluruh SKPD.
Perbaikan pelayanan juga terus
dilakukan di SKPD. Di BP3MPD,
sosok kepemimpinan Kepala Badan
yang inovatif serta tegas memotori
perbaikan layanan ke masyarakat.
Adanya inovasi etik yang dilakukan
Kepala Badan dalam rangka
mewujudkan pelayanan yang ramah
dan sopan kepada pemohon serta rasa
menghormati dengan sesama teman
kerja serta pimpinan kerja, diterbitkan
Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 10.B Tahun 2010
tentang Denda bagi pegawai Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu. SK tersebut memuat hal-hal
yang berakibat denda kepada para
pegawai dalam hal sebagai berikut :
a. Marah, baik kepada teman maupun
7 Hasil wawancara dengan Kepala Itwilkab Tanah Bumbu, 24 Maret 2014, Setkab Tanah Bumbu, Batu Licin
366
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
pimpinan
b.Membuat keonaran tanpa alasan yang
jelas, baik kepada teman kerja
maupun kepada pemohon
c. Melakukan fitnah.
Pelanggaran terhadap hal
tersebut dikenakan denda sebesar Rp.
125.000,- kepada Kepala Dinas, Rp
100.000,- kepada Sekretaris Badan, Rp
75.000,- kepada Kepala Bidang, Rp
50.000,- kepada Kasubbag dan Rp
25.000,- kepada Staf. Bila denda tidak
mampu dibayar maka hukuman yang
akan dikenakan adalah membersihkan
halaman dan membersihkan berkas
yang ada di BP3MD. Upaya lainnya
yang dilakukan adalah dengan
melakukan pembobotan kinerja
layanan perijinan di tubuh BP3MD
sudah dilakukan sejak berdirinya yang
diinisiasi oleh pimpinan SKPD yaitu
Bapak Arif Fadhilah .
“..Jadi pegawainya memiliki
k i n e r j a t i n g g i k a re n a
diberikan alat untuk menilai
bobotnya.”8
Pembobotan kinerja dilakukan
harian untuk kemudian direkapitulasi
mingguan, bulanan dan tahunan.
Setelahnya dilakukan pemeringkatan
kinerja pegawai untuk diberikan
apresiasi dari pimpinan berupa
sertifikat dan peminjaman fasilitas
mobil dinas di akhir pekan.
Legalitasnya melalui Peraturan Kepala
Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembobotan Kinerja Pegawai BP3MD.
Perbaikan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu
Perbaikan pelayanan publik
yang telah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu seiring
dengan semangat reformasi birokrasi
yang digulirkan Pemerintah,
tampaknya mulai terlihat perubahan
yang positif. Berbagai terobosan terus
dilakukan pemerintah Tanah Bumbu.
Dari ragam inovasi itulah, yang
akhirnya menempatkan Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai nominator
unggulan dalam Innovative
Government Award (Penghargaan
Pemerintah Daerah Inovatif) oleh
Menteri Dalam Negeri kepada Bupati
Tanah Bumbu periode aktif Bapak
Mardani H. Maming, SH di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011.
Berbagai penghargaan lainnya
terkait pemanfaatan teknologi juga
telah diraih terkait pemanfaatan
teknologi ini, seperti e–proc Award, emonev Award, dan sebagainya. Bupati
Mardani menyatakan bahwa tanpa
adanya berbagai penilaian dan
penghargaan tersebut pun pemerintah
daerah harus senantiasa meningkatkan
kinerjanya, karena itu sudah menjadi
tanggungjawab jajaran pemerintah
daerah sebagai pelayan publik.
Faktor Pendorong Reformasi
Birokrasi di Tanah Bumbu
Perkembangan pembangunan
di Tanah Bumbu diakui Gubernur
Kalsel berkembang cukup pesat, baik
dinamika pembangunan di bidang
pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur serta pembangunan di
bidang lainnya (Jurnalisia,2014).
8 Hasil wawancara dengan Kepala Itwilkab Tanbu, 24 Maret 2014, Setkab Tanah Bumbu, Batu Licin
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
367
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
Peningkatan kinerja birokrasi
Kabupaten Tanah Bumbu ini terjadi
utamanya karena mind-set aparaturnya,
yang direfleksikan melalui penerapan
“Manajemen Ilahiyah” yang optimal
dan tertanam rapi dibenak aparaturnya
dalam bekerja melayani publik.
Pembinaan akhlak ini menjadi 'kunci'
perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan
kondisi masyarakat yang agamis serta
watak aparaturnya yang taat pada
pimpinan menjadi upaya yang
'disentuh' untuk melakukan perubahan
dan perbaikan dalam kinerja
pemerintah daerah. Pembinaan akhlak
ini mengarahkan aparatur daerah
agarsadar bahwa setiap melayani
publik merupakan amal ibadah yang
menjadi bekal investasi di akhirat,
bahwa setiap melayani harus ikhlas,
selalu memberikan senyuman ketika
melayani, dan tidak memperlambat
suatu pengurusan. Mind set yang
tertanam dengan adanya manajemen
Ilahiyah ini kemudian menjadi
“sistem” yang sangat kental tertanam
pada aparatur Tanah Bumbu dan relatif
mampu menjadi budaya kerja birokrasi
Tanah Bumbu. Di BP3MD, penanaman
yang kuat terhadap pola pikir (mind set)
positif dalam melayani yang
ditanamkan kepada bawahan telah
mengubah mind set yang sebelumnya
berpandangan bahwa “saya plus
jabatan plus uang adalah cukup'
menjadi pandangan yang mengatakan
bahwa “saya plus Allah adalah cukup”.
Pola pikir religius ini kemudian
diimplementasikan melalui
kedisiplinan bekerja sehingga pegawai
memiliki budaya malu untuk tidak
disiplin. Budaya malu untuk tidak
disiplin ini akan membangun karakter
disiplin dan mental aparatur yang baik,
sehingga berpengaruh pada kinerja
aparatur yang semakin baik.
Selain Keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi Tanah
Bumbu juga dipengaruhi oleh aspek
kepemimpinan Bupati-nya. Pada
periode awal terbentuknya Kabupaten
Tanah Bumbu, sosok kepemimpinan
Bupati H.Zairullah Azhar yang nampak
menguasai manajemen pemerintahan
(dengan pendekatan keagamaan yang
diambil untuk melakukan
perubahan/perbaikan birorkasi), tidak
terlalu 'boros' dengan aturan main
namun selalu berkoordinasi, serta
membuka akses langsung kepada
warga untuk mengadu telah 'memulai'
upaya reformasi birokrasi di Tanah
Bumbu. Selanjutnya kepemimpinan
Bupati Mardani yang energik, dan oleh
beberapa key informants dianggap
sebagai pemimpin yang reformis
mampu mengendalikan pemerintahan
Tanah Bumbu dengan baik melalui
upaya koordinasi dengan SKPD yang
lancar serta interaksi dengan publik
yang cukup baik. Bahkan untuk
menjangkau masyarakatnya yang
berada di pelosok/ke desa-desa serta
memonitor kinerja pemerintahannya,
Bupati Mardani juga melakukan
'blusukan' dengan mengendarai motor
trail, bahkan nongkrong di warung
dengar keluhan warga (tanpa membuka
jati diri sebagai Bupati), sehingga dapat
menangkap hal-hal yang perlu
diperbaiki untuk program
9
pembangunan Tanah Bumbu.
Kepemimpinan Mardani juga
cukup baik dalam mendorong lahirnya
9 Bupati Mardani dalam Wawancara di program Mata Najwa, Metro TV, 15 Oktober 2014.
368
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
inovasi-inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Mardani sangat mendukung dan
terbuka bagi pembaharuan sistem atau
pola kerja pelayanan publik terutama
jika inovasi tersebut dapat semakin
memudahkan masyarakat.Oleh karena
itu, pemanfaaatan teknologi menjadi
hal yang didorong untuk dilaksanakan
di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan
berbagai jargon yang dipasang di pintu
masuk dan kantor Bupati serta official
website-nya yaitu “Tanah Bumbu
Membangun E-Government Menuju
Masyarakat Informatif” membuktikan
bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu sadar bahwa pemanfaatan
teknologi akan mempercepat proses
kerja pelayanan publik sehingga turut
meningkatkan pembangunan daerah.
Untuk menjamin keberlanjutan
inovasi-inovasi yang telah
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu menerbitkan payung
hukum sehingga meskipun
kepemimpinan daerah atau SKPD
berganti, program-program reform
tersebut tetap berjalan sebagai suatu
sistem.
Hal lain yang mendorong
perbaikan layanan publik di Tanah
Bumbu adalah adanya visi dan misi
yang jelas dan konkrit dalam wujud Tri
Darma Pembangunan. Implementasi
visi dan misi ini terus dikawal
pelaksanaannya oleh Bupati Mardani
sehingga membuahkan hasil nyata
yang dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
Berbagai program dan
kebijakan diterapkan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu dan
diarahkan bagi upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, yang terangkum dalam
kerangka program Tri Dharma
Pembangunan dengan berazaskan
semangat kegotongroyongan (Setda
Ta n b u , 2 0 1 4 ) . T r i D h a r m a
Pembangunan menekankan
pembangunan pada bidang
infrastruktur, serta kesehatan dan
pendidikan dalam bentuk program
Kaspin. Program Kaspin sebagai
program pembangunan yang berbasis
pelayanan publik secara langsung di
bidang kesehatan dan pendidikan
merupakan jawaban atas aspirasi
kolektif yang berkembang di
masyarakat serta sebagai tindak lanjut
dari obsesi dan komitmen pemerintah
daerah yang menghendaki adanya
progress positif dari kualitas generasi
penerus daerah. Program yang mulai
digulirkan di tahun 2012 lalu terus
mengalami penyempurnaan agar
benar-benar tepat sasaran dan
manfaatnya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan kurang mampu.
Dalam mengimplementasikan
visi dan misi yang ada serta untuk
mengontrol kinerja SKPD dalam
melakukan reform, Bupati Mardani
juga giat melakukan koordinasi dan
komunikasi dengan pimpinan SKPD.
Hal yang menarik adalah koordinasi
dan komunikasi ini seringkali
dijalankankan tidak hanya melalui
rapat gabungan melainkan melalui
media group BBM karena mengingat
luasnya wilayah geografis Kabupaten
Tanah Bumbu. Upaya ini tentu sangat
baik karena melalui media group BBM
ini seluruh informasi serta diskusi
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
369
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
dapat disampaikan secara langsung
lebih cepat kapanpun dan dimanapun.
Diakui oleh Bupati Mardani pada saat
interview bahwa media ini sangat
efektif dan efisien dalam penyelesaian
dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Dukungan anggaran terhadap
program perubahan yang dilakukan
juga menjadi faktor penting yang
mendorong implementasi reformasi
birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketersediaan anggaran yang
mencukupi menjadikan program
Tr i d a r m a P e m b a n g u n a n s e r t a
pemanfaatan IT dalam berbagai proses
kerja Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu dapat diwujudkan dengan baik
sehingga manfaat perubahan tersebut
dapat dirasakan oleh publik secara
nyata dan langsung. Tentu saja
pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan terus
dijalankan agar pemanfaatannya tepat
guna dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan anggaran daerah ini
membutuhkan pengaruh
kepemimpinan yang berintegritas, baik
pada level top management (Bupati dan
Sekretaris Daerah) hingga middle
management (Kepala Badan, Kepala
Dinas, Kepala Kantor).
370
Jika dikaitkan dengan model
perubahan berdasar Davidson (2005:
65-108), maka yang terlihat adalah
bahwa di awal reformasi (pada
pemerintahan Bupati sebelumnya),
menerapkan model kekuasaan-koersif
untuk meningkatkan kedisiplinan
aparatur, dan ketika sistem ini sudah
tertanam baik dan membudaya melalui
manajemen ilahiyah maka model
normatif-reedukatif dijalankan dan
dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.
Hal ini dibuktikan dengan pernyataan
Sekretaris daerah Tanah Bumbu yang
mengatakan:
“Dalam hal kedisiplinan,
oleh publik, pegawai
pemerintahan sekarang
sudah tidak perlu lagi dipaksa
seperti pemerintahan
sebelumnya, karena sistem
sudah jalan dengan baik dan
otomatis orang dari dalam
dirinya sudah sadar akan
kedisiplinan”
Berdasarkan penjelasan dan
uraian di atas dapat digambarkan
model pelaksanaan reformasi birokrasi
di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai
berikut :
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
Manajemen Ilahiyah
(Reformasi Mind-set)
Pendekatan normatifreedukatif
Pemimpin Reformis
Koordinasi dan
Interaksi Publik
Koordinasi dan
Komunikasi Dengan
Kepala SKPD
(BBM Group)
Antisipasi Respon
Publik
(SMS Center; Surat
Pembaca; Survey)
Visi dan Misi
(Tri Darma
Pembangunan)
Etos Kerja dan
Otonomi
Berinovasi
- KASPIN
(Pendidikan &
Kesehatan
- Jaringan
Infrastruktur
- Disiplin dan
Tanggung
Jawab
- Pemanfaatan IT
Regulasi/
Kebijakan
Daerah
- Perda/
Perbup/ SE/
SK
- Kontrol
Kinerja
Dukungan Anggaran
Peningkatan Kepercayaan Publik
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Gambar 2. Analisis Model Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu(Sumber: Hasil Analisis Kajian, 2014)
E. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian
penjelasan, temuan lapangan, dan
analisis sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pendekatan reformasi birokrasi yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu awalnya menerapkan
Model Kekuasaan-Koersif yang
dilakukan oleh Bupati sebelumnya,
yang selanjutnya hingga saat ini
diterapkan Model Normatif-
Reedukatif. Model pendekatan
percepatan reformasi birokrasi ini
dijalankan sesuai dengan kondisi
lingkungan strategis daerah, dan
ketika sudah tertanam perubahan
yang dilakukan (perubahan culture
set), maka pendekatan kedua yang
dilakukan, jadi relatif berhasil
melakukan reformasi birokrasi
biasanya menggunakan dua model
pendekatan reformasi birokrasi
tersebut.
2.Faktor pengungkit pelaksanaan
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
371
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
reformasi birokrasi di Kabupaten
Tanah Bumbu adalah pada culture set
aparatur dengan menekankan pada
pendekatan keagamaan melalui
Manajemen Ilahiyah menjadi kunci
p e r u b a h a n a p a r a t u r, f a k t o r
kepemimpinan yang reformis
tentunya juga menjadi pengungkit
upaya reformasi di Tanah Bumbu
seperti yang disampaikan Prasojo
(dalam KemenPAN, 2013:5) bahwa
praktek implementasi RB,
sesungguhnya akan menjadi lebih
akseleratif, jika pemimpin mampu
menjalankan peran sebagai teladan
atau figur yang mampu
menginspirasiterjadinya sebuah
perubahan. Faktor pengungkit
lainnya adalah Visi dan Misi (Tri
Dharma Pembangunan); Koordinasi
dan Interaksi Publik; Etos Kerja
Aparatur dan Otonomi berinovasi;
Regulasi/ Kebijakan Daerah; serta
faktor eksternal yaitu Regulasi
terkait Pelaksanaan reformasi
birokrasi.
Rekomendasi
Beberapa rekomendasi umum
dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Indonesia yaitu:
1.Penerapan model pendekatan
reformasi birokrasi dan
pengkolaborasian model tersebut
berdasar lingkungan strategis dan
culture daerah. Untuk masyarakat
Indonesia, direkomendasikan
pendekatan Model KekuasaanKoersifdan Model NormatifReedukatif yang disesuaikan dengan
kondisi birokrasi pemerintah daerah
tersebut dalam melakukan
perubahan. Jika kondisi kinerja
birokrasi masih lemah maka
penerapan model kekuasaan-koersif
372
dapat segera diterapkan, dan jika
performa birokrasi sudah
mengalami peningkatan maka
dilanjutkan dengan
mempertahankan kinerja birokrasi
tersebut dengan penerapan model
normatif-reedukatif.
2. Perlunya pembangunan culture set,
mind set dan mental aparatur yang
professional, kompeten, dan
inovatif. Hal ini tentunya juga
dengan memperhitungkan
karakteristik daerah. Pendekatan
keagamaan yang dilakukan di Tanah
Bumbu memperhitungkan
karakteristik penduduk yang
mayoritas muslim dalam
membentuk culture, mind set dan
mental aparatur Tanah Bumbu agar
berbagai kebijakan dan tingkah laku
aparatur mencerminkan nilai-nilai
keagamaan.
3.Pembentukan karakter
kepemimpinan yang tegas dan
reformis. Hardjapamekas (dalam
KemenPAN, 2013 : 58) menegaskan
bahwa hal terpenting dalam kaitan
dengan upaya perubahan(reformasi
birokrasi) adalah sikap dan kesiapan
seorang pemimpin dalam mengawal
proses dan implementasi dari
perubahan yang diinginkan.
Penegasan keyakinan bahwa tidak
ada seorang pemimpin birokrasi pun
yang tidak mampu memimpin
reformasi birokrasi pada
organisasinya. Bahwa setiap
pemimpin mempunyai enerji di
dalam dirinya dalam jumlah yang
berlipat besarnya dibanding mereka
yang dipimpinnya (KemenPAN,
2013:85).
4. Mengedepankan prinsip transparansi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
dilakukan agar publik mengetahui
apa saja yang dilakukan oleh
pemerintahnya. Prinsip transparansi
ini termasuk membuka ruang yang
seluas-luasnya akan partisipasi
publik dalam pengambilan suatu
kebijakan.Kepedulian publik akan
perbaikan pelayanan publik melalui
upaya pengawasan dan sikap kritis
juga perlu ditingkatkan, begitu pula
dengan fungsi pengawasan dari
DPRD yang perlu terus diperkuat.
5.Upaya interaksidan menjaring
aspirasi publik harus terus
digalakkan, baik melalui media
elektronik (SMS Center; Surat
Pembaca; Survey), maupun upaya
'blusukan' langsung ke masyarakat
yang langsung ditindaklanjuti
/respon dengan upaya perbaikan
kinerja pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Antara. (2014). Reformasi Birokrasi
Harus Dipaksa. dalam
http://www.antaranews.com/b
erita/465697/reformasibirokrasi-harus-dipaksa.
diunduh pada 26 November
2014.
Batulicinnews. (2014). Forrdus
Sebagai Media Sosialisasi
P ro g r a m P e m b a n g u n a n
D a e r a h . d a l a m
http://batulicinnews.com/adve
r t o r i a l - m a rd a n i - f o r rd u s sebagai-media-sosialisasip ro g r a m - p e m b a n g u n a n daerah.html. diunduh pada
tanggal 17 April 2014
Delly, Mustafa.(2013). Birokrasi
Pemerintahan. Penerbit CV.
Alfabeta, Bandung
Efendi, Taufik.(2013).Reformasi
Birokrasi dan Iklim Investasi.
Konstitusi Press, Jakarta
Herry Tjahjono.(2010).Culture Based
Leadership “Menuju
Kebesaran Diri dan Organisasi
Melalui Kepemimpinan
Berbasiskan Budaya dan
B u d a y a K i n e r j a
Tinggi”.Penerbit PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta
Sekretariat Daerah Tanah Bumbu.
(2013). KASPIN Dorong
Peningkatan Kualitas
Keluarga Tanah Bumbu Yang
Sehat, Cerdas dan Sejahtera.
dalamhttp://www.tanahbumbu
kab.go.id/index.php?option=c
om_content&view=article&id
=1050:kas pin-dorongpeningkatan-kualitaskeluarga-tanah-bumbu-yangsehat-cerdas-dansejahtera&catid=100:fokust r i - d h a r m a pembangunan&Itemid=68.
Diunduh pada tanggal 1 April
2014
_____________________ . Fokus Tri
Dharma Pembangunan Dan
L a y o u t .
d a l a m
http://www.tanahbumbukab.g
o.id/index.php?option=com_c
ontent&view=category&id=1
00:fokus-tri-dharmapembangunan&layout=blog&
Itemid=68. Diunduh pada 16
April 2014
ICW dan TII.(2011). Laporan Hasil
Penelitian Reformasi Birokrasi
Praktik Praktik Terbaik di
Kabupaten Tanah Bumbu,
d
a
l
a
m
http://www.denpasarkota.go.i
d/index.php/bacaberita/8466/. diunduh pada
tanggal 1 Desember 2014
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014
373
Model Refomasi Birokrasi Di Kabupaten Tanah Bumbu
Mayahayati K, Wildan LA, Lia R, Dewi Sartika, Kemal Hidayah
Jurnalisia. (2014). Pemkab Tanah
Bumbu Raih Penghargaan.
dalamhttp://www.jurnalisia.co
/2014/02/pemkab-tanahb u m b u - r a i h penghargaan.html. diunduh
pada tanggal 1 Desember
2014
_____________________. (2014).
Realisasi Pembangunan Tanah
B u m b u .
d a l a m
http://www.jurnalisia.co/2014/
04/realisasi-pembangunantanah-bumbu.html. diunduh
pada tanggal 16 April 2014
Jeff, Davidson.(2005).The Complete
Ideal's Guides: Change
Management.Penerbit
Prenada, Jakarta
Kementerian PAN dan RB. (2013).
Pemimpin dan Reformasi
Birokrasi : Catatan Inspiratif
dan Alat ukur Kepemimpinan
dalam Implementasi
Reformasi Birokrasi. Jakarta
Nugroho, Riant. (2013). Change
374
Management Untuk Birokrasi.
Penerbit Elex Media
Computindo: Jakarta
Subroto.(2009).Dari Mana Reformasi
Birokrasi Pemda Dimulai:
Kasus Kabupaten Boyolali).
Dalam buku Governance
Reform di Indonesia “Mencari
Arah Kelembagaan Politik
yang Demokratis dan Birokrasi
yang Profesional” .Gava
Media dan MAP UGM,
Yogyakarta
Sinambela, Lijan Poltak
dkk.(2006).Reformasi
Pelayanan Publik “Teori,
Kebijakan dan Implementasi”,
PT Bumi Aksara, Jakarta
Wi r a w a n . ( 2 0 1 3 ) . K e p e m i m p i n a n
(Teori, Psikologi, Perilaku
Organisasi, Aplikasi dan
Penelitian), PT. Rajagrafindo,
Jakarta.
Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 3 / 2014