Dini is a junior researcher of Centre Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). She focuses on Indonesian local politics issues, especially on regional autonomy, decentralisation, conflicts, and civil society. She earned her bachelor from Department of Government and Politics of Gadjah Mada University (2010). She has just graduated from Master of Asia and The Pacific Studies program of the Australian National University (ANU) in 2015.
less
InterestsView All (13)
Uploads
Papers
community, the Malind people. It also has contravened the economic, social and cultural rights of Malind people seen from the decreasing of life quality. Using Galtung (1969) theory of structural violence that developed by Ho (2007) to human rights context, this paper argues that
the Malind people have suffered structural violation on their human rights through the MIFEE project.
Keywords: structural violation, human rights, MIFEE, Papua
KEYWORDS: Election monitoring, Citizen participation, Quality of democracy, Post-Authoritarian, Indonesia
Key words: Conflict Transformation, Civil Society, West Kalimantan
Kalimantan Selatan menarik untuk disimak karena dikenal cukup berprestasi dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan berbagai pihak. Selain itu, daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Secara logika, dari keberlimpahan modal SDA tersebut, pelayanan publik yang dilakukan daerah ini semestinya berjalan dengan optimal karena birokrasi memiliki dukungan financial yang cukup.
Dalam proses berdemokrasi, Kalimantan Selatan juga dinilai cukup dewasa. Pilkada yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota cenderung tidak berkonflik. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih dalam sesungguhnya bagaimana relasi antara birokrasi, politik, dan masyarakat di Kalimantan Selatan di era otonomi daerah.
Book Reviews
Kata kunci: Sejarah Indonesia 1950-an, lokal, nasional
Thesis Chapters
community, the Malind people. It also has contravened the economic, social and cultural rights of Malind people seen from the decreasing of life quality. Using Galtung (1969) theory of structural violence that developed by Ho (2007) to human rights context, this paper argues that
the Malind people have suffered structural violation on their human rights through the MIFEE project.
Keywords: structural violation, human rights, MIFEE, Papua
KEYWORDS: Election monitoring, Citizen participation, Quality of democracy, Post-Authoritarian, Indonesia
Key words: Conflict Transformation, Civil Society, West Kalimantan
Kalimantan Selatan menarik untuk disimak karena dikenal cukup berprestasi dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan berbagai pihak. Selain itu, daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Secara logika, dari keberlimpahan modal SDA tersebut, pelayanan publik yang dilakukan daerah ini semestinya berjalan dengan optimal karena birokrasi memiliki dukungan financial yang cukup.
Dalam proses berdemokrasi, Kalimantan Selatan juga dinilai cukup dewasa. Pilkada yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota cenderung tidak berkonflik. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih dalam sesungguhnya bagaimana relasi antara birokrasi, politik, dan masyarakat di Kalimantan Selatan di era otonomi daerah.
Kata kunci: Sejarah Indonesia 1950-an, lokal, nasional