Books by ALSA LC UNSRI Library
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera, 2020
Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera merupakan e-book yang berisikan ulasan hukum adat yang mas... more Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera merupakan e-book yang berisikan ulasan hukum adat yang masih berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ACSB ALSA LC UNSRI
ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikul... more ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ACSB ALSA LC UNSRI, 2019
ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikul... more ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ALSA Study Book UNSRI X UJ, 2018
ALSA Law Study Book UNSRI X UJ merupakan buku yang berisikan materi-materi perkuliahan mahasiswa ... more ALSA Law Study Book UNSRI X UJ merupakan buku yang berisikan materi-materi perkuliahan mahasiswa hukum. Buku tersebut merupakan kerja sama antara ALSA LC UNSRI dan ALSA LC UJ.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by ALSA LC UNSRI Library
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Legal Review ALSA Care Legal Coaching Clinic 2020, 2020
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh or... more Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sedangkan, Hak pendidikan anak adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Secara hakikatnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang di bidang pendidikan dalam memenuhi hak anak dalam aspek pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Sementara pasal 54 menegaskan bahwa, "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Legal Opinion Competition, 2020
Kasus masyarakat adat Semende Banding Agung bermula ketika masyarakat adat diperlakukan secara t... more Kasus masyarakat adat Semende Banding Agung bermula ketika masyarakat adat diperlakukan secara tidak adil oleh pihak polisi hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), hal ini dikarenakan kawasan yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat tersebut termasuk pada kawasan TNBBS, polisi hutan TNBBS menduga bahwa masyarakat adat melakukan perambahan hutan sehingga membuat pihak polisi ingin menurunkan masyarakat adat dari Kawasan TNBBS tersebut. Dalam kasus ini Polisi Hutan tidak menggunakan jalur litigasi yang benar melainkan dengan cara yang salah dan menyentuh hak asasi manusia masyarakat adat Semende Banding Agung tersebut.
Berdasarkan data dan Informasi dari masyarakat adat Semende Banding Agung sendiri sudah mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Dari 5.000 Ha, seluas 3.473,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisifatif yang dilakukan masyarakat adat bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha. Selain itu masyarakat adat sendiri juga memiliki bukti-bukti kepemilikan, antara lain seperti sawah raden dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah tebat tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak masa Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The availability of quality pharmaceutical products and cheap is need by people in the world. Qua... more The availability of quality pharmaceutical products and cheap is need by people in the world. Quality medicines both obtained through long and expensive research and the development phase. By using intellectual property rights protection systems in pharmaceuticals, major patents, brands, and trade secrets, research and development activities for new medicines can be increased. However, the protection of intellectual property rights in the pharmaceutical industry in Indonesia has not been used optimally.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by ALSA LC UNSRI Library
Papers by ALSA LC UNSRI Library
Berdasarkan data dan Informasi dari masyarakat adat Semende Banding Agung sendiri sudah mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Dari 5.000 Ha, seluas 3.473,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisifatif yang dilakukan masyarakat adat bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha. Selain itu masyarakat adat sendiri juga memiliki bukti-bukti kepemilikan, antara lain seperti sawah raden dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah tebat tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak masa Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun.
Berdasarkan data dan Informasi dari masyarakat adat Semende Banding Agung sendiri sudah mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Dari 5.000 Ha, seluas 3.473,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisifatif yang dilakukan masyarakat adat bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha. Selain itu masyarakat adat sendiri juga memiliki bukti-bukti kepemilikan, antara lain seperti sawah raden dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah tebat tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak masa Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun.
Konstitusi secara tertulis menyatakan bahwa pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak atau wewenang kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu dalam menghadapi ancaman bahaya yang genting dan ikhwal yang memaksa. Perppu memiliki hierarki sebagai layaknya Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.