Siwi Nugraheni

Sektor energi Indonesia mengahadapi beberapa tantangan utama, yaitu kebutuhan yang lebih besar daripada pasokan dengan kecenderungan kebutuhan yang pasti meningkat di kemudian hari, ketergantungan yang sangat besar pada bahan bakar fosil yang dipenuhi dari impor, serta pemanfaatan yang belum efisien. Di sisi lain, potensi Indonesia dalam energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangan dan potensi tersebut memberi arah pengembangan sektor energi di Indonesia yaitu, mengalihkan sumber energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Forum kerja sama G20 dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Mitigasi perubahan iklim dapat menjadi argumen utama bagi kerja sama antar negara anggota G20 antara lain lewat komitmen keterbukaan dalam berbagi informasi teknologi yang paling efisien dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menurunkan biaya produksi dalam pengembangan energi terbarukan.

Solid waste has been a problem in Indonesia, particularly in urban areas. This encouraged the establishment of Bank Sampah, a community-based waste management in many areas of Indonesia. Bank Sampah is expected to reduce solid waste up to 50%. This study investigates the interaction of social, ecological and political aspects in the case of Bank Sampah. Using Ostrom's multi-tier framework of analysis, the study compares and contrasts several Bank Sampah in Bandung to identify factors determining the sustainability of Bank Sampah.

Applying sustainable development concept in extractive industry (ie. oil, gas, coal and other minerals) is challenging. As the stock of the exhaustible resources will deplete along with their utilization, it is impossible to keep the same quantity and quality of the resources all the time. Some researchers offer ‘weak sustainable development’ concept in utilizing non-renewable natural resources. In this concept, utilization of non-renewable resources is sustainable if the depletion of the natural resource is replaced by other capitals (eg. human capital, financial capital or physical capital), so that the future generations could use those capitals to meet their needs. Sustainable Development Index (SBI) is an indicator that is based on the ‘weak sustainable development concept’ and is used to measure whether the spending of the state income from non-renewable resources (extractive industry) is sustainable or not. The research analyses the spending of the Indonesian government budget received from extractive industry, using SBI. Data from the year of 2010 – 2013 show that SBI for Indonesia is ranged from 0.8 to 1.2, meaning that the income from utilizing the exhaustible natural resources of the country is not always sustainable.

The subprime mortgage crisis in 2007-2009 which led to a global recession has highlighted the importance of regulating credit for housing market. The urgency arises not only to manage non-performing ratio, but further to manage price in the housing market which is a potent source of financial imbalance. Loan-to-value (LTV) regulation is imposed in order to dampen the housing price cycle, preventing the occurrence of bubble issue. This study tries to capture the influence of LTV implementation on housing price and assesses its effectiveness in the national scope. Error correction model is used to portray the short and long-term dynamics of housing cycle with regard to policy, macroeconomic, and financial variables. We concluded that LTV is an effective policy to dampen the price cycle in the long run, but not in the short run. In the short run, housing price is closely determined by the macroeconomic factors. Furthermore, we found that the implementation of LTV has made housing price to become more persistent, suggesting a change in the market expectation structure and the behavior of housing price cycle.

UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai " kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan ". Ada tiga pilar dalam definisi ketahanan pangan tersebut, yaitu: ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan secara fisik dan ekonomi), dan stabilitas (dalam hal pasokan dan harga) (sumber: bulog.go.id) 3. Dengan pengertian tersebut, kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan (sering hanya) identik dengan meningkatkan pasokan pangan, contohnya: meningkatkan produktivitas sub-sektor pertanian tanaman pangan, mengimpor bahan pangan jika produksi domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan, melakukan operasi pasar (baca: menambah pasokan di pasar) untuk menurunkan harga. Membicarakan perihal pangan dalam konteks Indonesia, seringkali mengerucut pada beras sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan berhadapan dengan pasokan domestik yang belum dapat memenuhi permintaan/kebutuhan dan melambatnya peningkatan produktivitas sawah Indonesia. Produktivitas sawah memang meningkat, namun dengan laju yang melambat. BPS mencatat, tahun 2012 sampai 2014, rata-rata produksi satu hektar sawah di Indonesia per hektar per musim tanam adalah 5,1 ton, dan tahun 2015 sedikit meningkat menjadi 5,34 ton (bps.go.id, akses: 13 Mei 2018). Memang konsumsi beras rata-rata penduduk Indonesia akhir-akhir ini menurun (data BPS menunjukkan, konsumsi beras orang Indonesia per kapita per tahun, pada tahun 2010, 2014 dan 2017, berturut-turut adalah: 130 kg, 124 kg, dan 117 kg), namun produksi beras domestik sering tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga keran impor perlu dibuka. Tantangan ketahanan pangan yang lain adalah bergesernya menu makanan pokok penduduk Indonesia ke produk pangan impor. Penurunan konsumsi beras mengisyaratkan berubahnya menu makanan pokok orang Indonesia. Namun, alih-alih bergeser ke konsumsi pangan lokal lainnya, orang Indonesia makin terbiasa makan roti dan mi sebagai pengganti nasi, membuat impor gandum Indonesia tahun 2017 sebesar 12,5 juta ton, menjadikannya negara pengimpor gandum terbesar di dunia (sumber: https://kompas.id/baca/utama/2018/02/23/porsi-gandum-sebagai-pangan-pokok-meningkat/, akses: 13 Mei 2018). Dengan semua fakta tersebut, kebijakan ketahanan pangan harus membidik sisi lain di luar upaya meningkatan produksi dan menambah pasokan lewat impor, antara lain meningkatkan diversifikasi pangan (lokal), dan menaikkan efisiensi pascapanen.

Meningkatnya popularitas produk pertanian organik di kalangan konsumen perkotaan Indonesia akhir-akhir ini tidak membuat sistem pertanian organik diterapkan secara luas di negara kita. Hanya 0,6% dari total lahan pertanian yang ditanami dengan sistem organik. Harga produk organik yang lebih mahal serta makin tingginya permintaan pasar belum menjadi insentif bagi para petani untuk beralih dari pertanian konvenstional ke sistem pertanian organik. Penelitian ini bertujuan membandingkan viabilitas antara pertanian organik danh pertanian konvensional. Hasil wawancara dengan responden yang tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pertanian organik memberikan hasil finansial yang lebih besar daripada hasil yang didapat dari pertanian konvensional; tetapi dalam jangka pendek yang terjadi adalah sebaliknya: hasil finansial pertanian konvensional lebih besar dibandingkan dengan pertanian organik.