Sigit Rochadi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dipengaruhi oleh
banyak sebab yang saling berkaitan, antara lain kualitas sumber daya manusia,
tingkat pendapatan masyarakat, dan pengangguran. Dengan kata lain, kemiskinan
merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia
terkhususnya Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
dan penyebab dan dampak kemiskinan yang terjadi di Kalimantan barat. Teori yang
di pakai dalam penelitian ini ada dua, yang pertama teori kemiskinan yang pada
umumnya berakar pada dua parradigma utama yaitu, Neo liberal dan demokrasi-
sosial, yang kedua dan teori yang kedua adalah Teori pertumbuhan ekonomi
(trickle-down effect) dan teori (Schumpeter). Metode Penelitian menggunakan
sumber data sekunder dari RPJMD Kalimantan barat dan metode analisis Kualitatif
deskriptif analitis. Penelitian ini berlokasi di Kalimantan barat. Hasil Penelitian ini
adalah Kemiskinan terjadi akibat Masyarakat yang masih mempertahankan pola
pikir nenek moyangnya, sehingga tertinggal dengan sumber daya yang berkualitas,
Masyarakat Kalbar juga masih ada yang terjebak dalam pola pikir tradisional dan
mengakibatkan kurangnya dorongan diri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri.
Namun dalam lima tahun terakhir, pola pikir tersebut sedikit banyak berubah
sehingga berdampak pada perkembangan kota dan industri akibat migrasi
masyarakat pedesaan dan pertanian. Hal ini terlihat dari perkebunan kelapa sawit
yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Dampak Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, Kalbar.

Kecanggihan media elektronik yang terus berinovasi dan didukung oleh adanya internet, melahirkan banyak media sosial yang dapat digunakan oleh seorang individu untuk berbagai kepentingan. Selain sebagai sarana berkomunikasi di dunia maya, media sosial yang tergolong ke dalam media baru juga dapat digunakan sebagai upaya menampilkan citra diri seseorang termasuk para politisi untuk melakukan sosialisasi politik. Melalui media sosial para politisi menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada generasi milenial agar ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Selain media sosial banyak sekali varian internet (teknologi digital) yang dimanfaatkan untuk praktik demokrasi, seperti website, blog, aplikasi mobile, dan lain sebagainya.

Jakarta, Universitas Nasional 09 Maret 2014. Pemilihan Kepala Daerah langsung yang pada masa Soeharto ditolak mentah-mentah dengan alasan rakyat masih rendah derajad pendidikan dan kemampuan ekonominya hingga belum sepenuhnya mampu berpikir secara rasional untuk mengenali program para calon kepala daerah dan dikawatirkan cenderung mengeksploitasi perbedaan yang melahirkan kekerasan horizontal, seakan terklarifikasi dengan terus berulangnya kerusuhan pasca pilkada. Peristiwa terakhir terjadi di Palembang awal Juni 2013. Meskipun alasan derajad pendidikan dan kemampuan ekonomi tidak sepenuhnya benar, tetapi kerusuhan pasca pilkada yang terus berulang, menyebabkan banyak pihak menoleh kembali ke jaman " tenteram " masa Soeharto. Slogan " Piye kabare, enak jamanku to? " , mulai mendapatkan simpati. Mulai dari spanduk, truk, bus dan menyebar ke kaos yang dipakai anak-anak muda. Pemilihan kepala daerah langsung pun mulai digugat. Selain biaya yang sangat besar, hiruk pikuk kampanye, sarang korupsi dan kejenuhan masyarakat dalam memberikan suara yang berulang dan yang tidak kalah penting rendahnya kualitas pemimpin yang dihasilkan menjadi alasan gugatan tersebut. Pilkada langsung yang diharapkan mendekatkan pemimpin dengan rakyat justru sebaliknya. Kejenuhan dan sinisme politik rakyat mulai berkembang yang mewujud dengan rendahnya partisipasi. Kerusuhan yang terus berulang di berbagai daerah, semakin menambah sinisme dan menjauhkan simpati serta hormat pada para politisi. Ini semua berakar pada perilaku elit baik pusat maupun daerah yang memburu kekuasaan dan uang. Kekuasaan dan Uang Ideologi partai masa kini bukan lagi seperangkat pemikiran untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, tetapi kekuasaan dan uang. Bagi partai kekuasaan adalah segala-galanya dan untuk mencapainya segala upaya dilakukan. Gambaran partai ideal sebagai komunikator politik, pengelola konflik, menyalurkan aspirasi dan melakukan kaderisasi, hanya menjadi pelajaran di kelas dan bahan ceramah para akademisi. Politisi partai dipandang sebagai gerombolan penjarah uang negara, orang-orang yang lihai bermain kata-kata, berani memaki lawan politik di depan umum secara kasar dan haus akan pujian dan fasilitas negara. Ideologi partai adalah kekuasaan itu sendiri, uang dan fasilitas negara/pemerintah daerah. Dalam pilkada baik untuk gubernur maupun bupati/walikota bersaing para militer, polisi, birokrat politik dan pengusaha lokal yang lahir dari rahim negara. Kelompok ini besar dari fasilitas negara, keluarga dan kolega para pejabat yang mendapat berbagai kemudahan dalam bisnis. Mereka muncul sebagai pemain politik lokal dan nasional yang percaya diri karena demokrasi transaksi yang berjalan dapat mereka beli. Tidak mengagetkan jika para calon kepala daerah mengeluarkan biaya sangat besar untuk ukuran negara berkembang. Para calon gubernur di Jawa rata-rata mengeluarkan biaya 1 trilyun rupiah, sementara para calon bupati/walikota sekitar setengahnya. Tidak sedikit pengusaha yang memberi dukungan finansial kepada para calon kepala daerah dan calon anggota DPRD. Kasus bupati Buol Amran Batalipu dan pengusaha Hartati Murdaya mengungkap selingkuh bisnis dan kekuasaan secara jelas. Demikian pula berbagai praktek korupsi yang dilakukan oleh para bekas pengurus Partai Demokrat, PKS dan partai lain.