Nurrohman Syarif

The research on family law reform in Morocco aims to analyze the changes in family law in Morocco after the reform in 2004. The study discusses child marriage and the impact of the reforms on society, particularly in relation to gender equality and legal protection for women and children. This research is normative-explanatory and explains family law reform in Morocco by using a literature review to analyze policies. The results show that family law reform in Morocco has improved gender equality and provided better legal protection for women and children. However, there are still some challenges in the application of the law, such as changing attitudes towards tradition and culture and difficulties in applying the law in remote areas. This research can contribute to an understanding of the changes in family law in Morocco and can be used as a reference in efforts to improve legal protection for women and children in other countries that have similar legal systems.  

The Research Topic How Islamic family law can be practised in Indonesia without contradicting to ; constitution, the purpose of sharia and able to fulfil the sense of justice among contemporary Muslim’s community who experienced social change

Ilmu Tafsir Qur'an Transformatif adalah ilmu tafsir Qur'an yang dengan sadar memanfaatkan sejumlah ragam penafsiran yang dibuat oleh para mufasir terhadap ayat-ayat al-Qur'an . kemudian mentransformasikan penafsiran yang lebih menarik atau lebih sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia tanpa merubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini memuat asumsi dasar dan implikasinya, metode-metode serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh mufasir Qur'an di Indonesia.

Agama dan Negara ibarat dua sisi dari satu mata uang. Ia dapat dibedakan tapi sulit atau mustahil dipisahkan. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam tradisi Sunni, Al-Ghazali, salah satu tokoh sunni yang amat berpengaruh di dunia Islam menggambarkan hubungan antara agama dan kekuasaan seperti dua kembar yang lahir dari satu perut ibu dengan menyatakan sebagai berikut. al-din wa al-mulk, tau’amani mitslu akhawaini wulida min bathnin wâhidin. Al-Mawardi tokoh Sunni lainnya mengatakan al-mulk bi al-dini yabqa wa al-dini bi al-mulki yaqwa. Hal ini menjadikan keislaman dan keindonesiaan juga sulit dipisahkan. Melalui kajian pustaka, tulisan ini bermaksud menangkap spirit keislaman dan keindonesiaan dalam karya Abdurrahman Wahid dengan judul Islamku, Islam Anda dan Islam Kita,Agama Masyarakat Negara Demokrasi,The Wahid Institute , 2006 dan karya Masdar Farid Mas’udi yang berjudul : Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Pustaka Alvabet 2011. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipu...

Indonesian society is multi-ethnic and religious. Interfaith marriages continue to take place in Indonesia both openly and secretly and legal controversies about such marriages often come to the fore. The controversy is not only related to the validity of the marriage but also related to the protection by the State of couples of different religions. This article examines interfaith marriage in Indonesia from the perspective of Islamic law and fatwa (legal opinions) issued by Ulama (scholars of Islamic law). Placing these fatwa within the national legal system, this article makes suggestions for the State on how to protect the rights of citizens entering into an interfaith marriage. The main argument of this article is that all fatwa are based on the acceptable methodology of fiqh, therefore, the principle of eclecticism in Islamic law dictates that everyone has the freedom to follow the fatwa they consider appropriate. However, because the fatwa that forbids interfaith marriage is confirmed by the official Compilation of Islamic Law in Indonesia, Muslims in Indonesia should be encouraged to follow this fatwa. At the same time, this priority or preference for the fatwa does not deprive citizens of their right to follow other fatwa and the State should not neglect its duty to protect and record an interfaith marriage as a legal marriage.

Terorisme khususnya Islamis terorisme (terorisme yang membawa atau menggunakan symbol Islam) tidak hanya meresahkan Indonesia tapi juga telah meresahkan dunia. Oleh karena itu upaya memahami , mencari akar masalah dan menanggulanginya juga telah dilakukan melalui beberapa studi dan penelitian. Selama ini, muncul dua pandangan yang saling berlawanan. Pertama, mengatakan bahwa terorisme yang terjadi akhir-akhir ini tidak ada hubungannya dengan agama termasuk agama Islam. Kedua, mengatakan bahwa terorisme memiliki akar yang kuat dalam keyakinan dan tradisi ajaran agama yang dipahami oleh sejumlah Muslim. Melalui kajian pustaka , khususnya yang ditulis oleh Ibn Warraq, Reza Aslan, dan Kumar Ramakrishna, kajian ini menyimpulkan bahwa agama bukan menjadi akar. Akar terdalam terorisme terletak pada tiga watak dasar manusia (human nature triad) yakni manichean mindset, human inner spirituality dan unpredictable complexity of the evolutionary human social network. Manichean mindset melahirka...

Artikel  ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian.  Penelitian ini adalah penelitian pustaka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yurisid normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif analitik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif interdisipliner. Hasil Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan faktor penyebab perceraian adalah  Ekonomi, Nusyuz dan Kekerasan Rumah Tangga, Ketidak setiaan suami  istri dalam menjalani rumah tangga, Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidak cocokan dalam Membangun Keluarga, Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus, Perceraian Komunitas, Murtad, Perbedaan Agama dan Idiologi

The complexity of socio-economic problems has become a serious global problem. Moreover, Islamic economic development requires attention and seriousness in order to balance all needs and minimize all complexities. With a balance that leads to the concept of justice in an Islamic perspective, implementation becomes a necessity. The concept of justice will provide a clear path for the implementation of the Islamic economic system. By using descriptive analysis writing method and with primary and secondary reference sources. This research is included in the category of library research or research activities related to literature. As the embodiment of Islamic economic values, contextualization and synergy of the concept of justice must be pursued as much as possible. Seeing the current discourse in the economic realm, justice has entered global policy. So that Islamic economic development that has contributed to economic development can be implemented comprehensively.

This article aims to analyze: 1) the effect of information technology on the quality of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2) the effect of the internal control system on the quality of the financial statements of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 3) the influence of information technology and internal control systems on the quality of the financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. The study was conducted with a survey in the form of a questionnaire to the leaders and employees of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. and self assessment through PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.The statistical method used is multiple linear regression analysis with data processing using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 22 for Windows. Previously conducted a classical test to determine the normality of data.The results of the study showed: 1) The effect of Information Technology on the quality of the financial statements of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, with a value of...

Artikel ini membahas prinsip bagi hasil dalam skema mudharabah di perbankan syariah dan permasalahan yang terdapat di dalamnya dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan dan eksploratif literatur. Skema mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan investas yang melibatkan dua pihak: shahib al-maal dan mudharib. Kedua belah pihak bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian finansial, shahib al-maal akan menanggung semuanya, tetapi jika disebabkan oleh kelalaian pengelola modal maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah mayoritas bank syariah menerapkan prinsip revenue-sharing yang secara tidak langsung direstui oleh Fatwa DSN 07/2000. Penerapan prinsip ini dapat memicu timbulnya rasa ketidakadilan karena bagi hasil dihitung berdasarkan laba kotor yang lebih menguntungkan pihak shahib al-...

1) Allah dan Siapapun yang disembah sebagai Tuhan oleh orang lain adalah identik. (QS 29:46). 2) Muslim percaya bahwa tidak hanya Muslim tetapi setiap orang yang baik dan taat pada Tuhan bisa masuk surga. (QS2: 62), (QS 6:52) 3) Tuhan telah menjamin keberadaan lebih dari satu agama selama dunia ini masih ada (bertahan). (QS 22:67), (QS 42: 8), (QS 2: 148), (QS13: 31; QS16: 9; QS16: 93), (QS11: 118 dan QS 42: 8), (QS 5: 48) 4) Muslim diharapkan tidak hanya toleran tetapi juga menghormati yang lain. (QS 2: 256), (QS 18:29), (QS 109: 6), (QS 30:22 dan QS 49:13), (QS 42:15), (QS 6:52

Not like in Western state, religion and politics in Indonesia is something difficult to be strictly separated. As a lecturer on al-Fiqh al-Siyasa (law and politics in Islam) as well as an activist on human rights advocacy studies I cannot evade issues related to religion, law and politics in Indonesia. So it can be understood if all of papers or articles written in this book were actually reflections or opinions related to these issues

Not all Muslim contries gave same answer in replacing sharia in their constitution. Not all Muslim countries also able to fully accept the points stipulated in International human rights without exception or reservation. Among Muslims countries who has ratified human rights covenant , they are still in dispute on its implementation.This paper will try to see the position of sharia law in Muslim countries, the problematic of sharia formalization in Indonesia, efforts to implement Islamic criminal law in the era of reformation such as appeared in three cases : 1) the execution of rajam penalty in Ambon, 2) efforts to broaden the competency of Islamic court such as mentioned in a verdict released by Constitutional Court No19/PUU-VI/ 2008 3) efforts to promulgate qanun jinayat in Aceh province , and than continued by analysis from the politics of Islamic law (Fiqh Siyasah)

Since its birth, Islam can not be separated from traditions and cultures. Not all local traditions and cultures are rejected or destroyed by Islam, as long as it does not deviate from the basic principles of Islam. This is what is called the uruf in the Qur'an. However, since the emergence of puritanic Salafi Wahabism, the tradition which still associated with the previous religion, such as Hindu and Buddha, often stigmatizwed as syncretic, heretic and not properly and completely practiced sharia. The focus of the study is to describe the relationship between religion and culture in Muslim community living in Kampong Pulo and Kampung Naga. The type of research is decricptive explanatory. Data was collected from documents or library, observation and interview with several figures which were purposively chosen. The type of data consisted: 1) a brief history of this community, 2) the religious system of this community 3) the forms of local wisdom practiced by this community. These ...

Recently, the terms good governance and democracy have been increasingly used byWestern academicians in different disciplines and fields of research. Poor and bad govern- ance were viewed as the root cause of all problems and evils in Muslim-majority countries like Libya, Yemen, Syria, etc. lnternational capital organizations, financial institutions like the World Bank, along with a number of NGOs and think tanks, urge these countries to un- dertake serious reforms of good governance to benefit from financial aids and loans. But a situation of anarchy and economic instability is still prevalent throughout. The present arti- cle aims to provide exemplary models of good governance and democracy from lslamic his- tory. The primary focus is placed on some experiences of the Prophet of lslam {Peace and Blessings of God upon him!) and the Right-Guided Caliphs, who were preoccupied and ob- sessed with building solid institutions that could meet the demands of the newborn lslamic society. B...

The research aimed to analyze the study of Islamic law regarding slaughter and stunning, and provide an assessment of the benefits of the slaughter and slaughter results. The research method is a library study in which the process is by collecting book data and other reading sources. Data sources in the form of fiqh references and ICU fatwas, accompanied by empirical research findings on stunning. The main references are obtained from al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, al-Haram wa al-Haram, Kasysyaf al-Qina’, and several books of hadith and fiqh. The research found that stunning is permissible by paying attention to temporary fainting animals, does not cause death and permanent injury, aims to facilitate slaughter, and not to torture animals. Slaughter by conventional means is recommended. The benefit is based on the indicator that animals die faster. Opinions of Ulama and ICU Fatwa encourage the slaughter manually without stunning.

Sharia law or Islamic law in Indonesia, recently, is undergoing the process of transformation and integration toward national law. During this process dualism in terms and institutions difficult to be avoided. If in education there are madrasah and school (sekolah), in law there are sharia law and national law. The question is whether, through gradual transformation, this dualism eventually heading to integration and unification of law? This paper will try to see the problems and handicaps faced by Indonesia in order to transform and integrate sharia law toward national law. But this paper will fistly discuss the relationship between Islamic law, human rights and international law, the position of Islamic law in national law system as well as how Islamic law interact with local culture. This research concludes that the transformation of Islamic law in Indonesia needs to consider the multi-ethnic, multi-cultural and multi-religious faction of Indonesia. Transformation must not only e...

Revitalisasi ideologi dalam perspektif Islam, baik pada tingkat nasional maupun global selalu bermuara pada aspirasi dan tuntutan untuk mengimplementasikan syariat atau hukum Islam secara total (kaffah). Dalam Negara hukum Indonesia, aspirasi dan tuntutan semacam itu tidak selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena Negara hukum Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga Negara didepan hukum. Oleh karena itu aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam selalu mengalami kendala bila didalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Paper ini akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter syariat, tujuan syariat, model-model penerapan syariat di sejumlah Negara Muslim, model atau teori penerapan syariat Islam di Indonesia menurut sejumlah ...

The jargon stating that humans are social beings seems to have become the proportion accepted by Islamic thinkers from past to present. Neither of the Islamic experts refuses the fact that to be able to develop their self-potencies and humanitarianism, human beings impossibly can live alone without requiring someone else’s aids or helps. However, when they talk about the relationship between religion and power, Islam and politics or Islam and state, not all of the Islamic experts have the same viewpoints. Their distinction in history can be investigated from the difference among them in seeing what is the main mission brought by Prophet Muhammad, is it right that Prophet Muhammad is as the head of state? If yes, is it part of his treatise mission or part of the tactics, procedure or ijtihad (reinterpretation) in his efforts to build egalitarian society guided by the universal moral values.

Pertanyaan lama yang sering muncul berkenaan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya adalah apakah Hak Asasi Manusia benar-benar bersifat universal dan bisa diberlakukan secara universal ? Bukankah HAM merupakan produk Barat sehingga tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Negara-negara berpenduduk muslim? Bila terdapat perbedaan pemahaman antara tuntutan HAM dengantuntutan Hukum Islam apakah hukum Islam harus mengikuti tuntutan HAM atau HAM yangharus mengikuti ketentuan hukum Islam? Tarik menarik ini terus berlanjut sampai merekamenyusun konstitusi yang akan dijadikan sumber hukum tertinggi bagi Negara Tulisan ini akan berusaha melihat bagaimana syari'at Islam ditempatkan dalam sejumlah konstitusi negara Muslim. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang problem perlindungan HAM yang muncul di sejumlah Negara Muslim serta problem yang muncul diIndonesia khususnya pada saat syari'at Islam mengalami proses formalisasi sep...

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling kuat dipraktekkan dalam sejarah Islam (Schacht ,1983:83), namun hal ini tidak berarti ia terhindar dari tuntutan perubahan dalam menghadapi masalah yang muncul dari perkembangan zaman. Dewasa ini, tidak kurang dari tiga belas masalah terkait hukum keluarga yang muncul di dunia Islam. (Mahmood,1987:11,12). Masalah itu muncul bukan hanya karena tuntutan perubahan zaman, tapi juga karena adanya upaya unifikasi, kodifikasi dan legislasi atau qanunisasi hukum Islam di sejumlah negara-negara Muslim akibat dari pengaruh civil law system. Masalah itu tidak hanya menuntut solusi tapi juga reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penggalian, pengamalan , reformasi dan transformasi yang dipraktekkan oleh dunia Islam secara umum dan secara khusus oleh Indonesia serta dampaknya terhadap posisi kitab-kitab fiqh klasik standar yang dijadikan rujukan dalam Peradilan Agama di Indonesia dan juga terhadap kemandirian hakim dalam menggali hukum...

The research aimed to analyze the study of Islamic law regarding slaughter and stunning, and provide an assessment of the benefits of the slaughter and slaughter results. The research method is a library study in which the process is by collecting book data and other reading sources. Data sources in the form of fiqh references and ICU fatwas, accompanied by empirical research findings on stunning. The main references are obtained from al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, al-Haram wa al-Haram, Kasysyaf al-Qina', and several books of hadith and fiqh. The research found that stunning is permissible by paying attention to temporary fainting animals, does not cause death and permanent injury, aims to facilitate slaughter, and not to torture animals. Slaughter by conventional means is recommended. The benefit is based on the indicator that animals die faster. Opinions of Ulama and ICU Fatwa encourage the slaughter manually without stunning.

There are some questions on the relationship between Islam and state that can be traced from the early age of Islam. How do the Muslims follow Rasulullah’s example? What messages can be taken from Rasulullah’s “involvement” in the affairs of state? How is the relationship between religion and state? Do the Islamic countries exist? If yes, what criteria or indicators can be used to determine them? Is it right that the Islamic countries must be named caliphate (khilafah)? Why do the Islamic countries now have different forms of state or governmental systems? Where is the position of sharia (religious law) in Muslims’ social life? Where is the position of sharia in state and political life? How are the opportunities and challenges for the sharia of Islam in democratic countries like Indonesia? These are question that will be answered in this article. Key words : Islamic state, caliphate, democracy , Indonesia

 Islamic law is often identical with the number of Islamic rules and doctrines regarding a number of static and standardized daily problems of Muslims. However, it often gives birth to various nuances of new thinking, in response to the emergence of a number of contemporary challenges and problems that make Islamic law seem dynamic. How far is the existence of Islamic law with its stability without being trapped in a stagnant attitude, and whether Islamic law in modern times is still relevant to Islamic law revealed by Allah SWT. and to what extent it must accommodate the various dynamics of new thinking without having to reduce the eternal and universal values and principles of Islam, is very important to put forward

ENGLISH: Over the past two decades, Islamic finance has continued to grow and experience rapid growth throughout the world. At present, the Islamic financial system has developed in more than 50 countries, both Muslim and non-Muslim majority countries. The principle of profit sharing and risk in Islamic finance which is considered to be very compatible with the financing of the real sector especially SMEs can support inclusive and quality economic growth. While the principle of profit sharing and risk and asset-based financing will encourage better risk management and avoid the credit booms. In addition to the sharia commercial financial sector, the sharia social financial sector such as zakat, infaq, and waqf (ZISWAF) has enormous potential in helping to realize income and wealth distribution and to overcome inequality in society. Zakat and infaq play an important role in providing Social Safety Net (JPS) and ensuring the fulfillment of basic needs for the poor, reducing inequality...

At national stage , there are many Muslim leaders who once stayed at Gontor Islamic boarding school as students. M. Maftuh Basyuni, former minister of religious affairs in Indonesia, Hasyim Muzadi, former chairman of the largest Muslim organization , Nahdlatul Ulama (NU), Dien Syamsudin , the chairman of the second largest Muslim organization, Muhammadiyah , and Hidayat Nurwahid, the former speaker of MPR ( the People Consultative Assembly )are among the alumni of this pesantren. Although the majority of the alumni have become the leaders of moderate Muslims, several of them turn out to be radical such as Abu Bakar Ba’asyir. This paper explores the thought and activity of the two alumni of Gontor Islam boarding school, Nurcholish Madjid and Abu Bakar Ba’asyir who have the opposite opinion concerning to Islamic sharia, democracy and Indonesia Pancasila state, by exposing their lives before and after graduating from the pesantren and comparing their thoughts and opinions. Analysis is ...

Pertanyaan lama yang sering muncul berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya adalah apakah Hak Asasi Manusia benar-benar bersifat universal dan bisa diberlakukan secara universal ? Bukankah HAM merupakan produk Barat sehingga tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Negara-negara berpenduduk muslim? Bila terdapat perbedaan pemahaman antara tuntutan HAM dengan tuntutan Hukum Islam apakah hukum Islam harus mengikuti tuntutan HAM atau HAM yang harus mengikuti ketentuan hukum Islam? Tarik menarik ini terus berlanjut sampai mereka menyusun konstitusi yang akan dijadikan sumber hukum tertinggi bagi Negara. Itulah sebabnya, pada saat negeri-negeri Muslim menyatakan kemerdekaannya , dan berusaha membangun negeri yang demokratis , konstitusional dan modern, salah satu persoalan yang muncul adalah bagaimana menempatkan syari'at atau hukum Islam dalam konstitusi. Tulisan ini membahas problematika hukum pidana Islam dalam me...

Jawa Barat yang masyarakatnya memeluk beragam agama tidak mungkin melepaskan diri dari penerapan kebijakan yang terkait dengan bidang kehidupan beragama, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah pusat. Hal itu ditempuh agar terjaminnya kebebasan beragama yang toleran. Namun demikian, mengingat agama dalam perwujudannya di masyarakat kerapkali, di satu sisi ia menjadi sumber nilai moral dan spiritual yang mendorong toleransi dan perdamaian, tapi di sisi lain ia juga kerap kali dijadikan sebagai sumbu pertikaian dan permusuhan, penerapan kebijakan pemerintah tersebut mendapatkan ragam tantangan. Penelitian ini merupakan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama dan Implikasinya terhadap Tolernasi Kehidupan Beragama di Jawa Barat, dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, di bidang agama, dan bagiamana pandangan atau respon pihak-pihak terkait terhadap kebijakan tersebut, serta faktor-faktor a...

Teori bahwa rakyat akan mengikuti agama penguasa tampaknya hanya berlaku manakala penguasa itu kuat. Akan tetapi jika penguasa lemah sehingga membutuhkan dukungan dari mayoritas rakyatnya, maka penguasalah yang akan mengikuti agama mayoritas rakyatnya. Meskipun secara politik umat Islam telah lemah , namun keadaan mereka yang kebanyakan lebih berpendidikan dibanding bangsa Mongol, menjadikan umat Islam tetap dibutuhkan serta menguasai birokrasi pemerintahan sehingga mereka berhasil mempengaruhi raja-raja Mongol dan pada akhirnya berangsur-angsur raja-raja itu menjadi Muslim. Keys word , Islamisasi , agama rakyat, agama raja , birokrasi pemerintahan

Politik Islam dalam Cinta dan Fakta (Abstrak) Setelah hijrah ke Madinah, Muhammad SAW tampil sebagai pemimpin masyarakat yang oleh sejumlah pakar digambarkan sebagai Negara karena terpenuhinya unsur-unsur negara di dalamnya seperti adanya wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan. Berangkat dari kenyataan bahwa Nabi Muhammad terlibat dalam urusan politik dan kenegaraan , pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa tujuan keterlibatan Nabi dalam urusan politik? Apakah keterlibatan Nabi dalam urusan politik merupakan bagian dari misi risalahnya? Bagaimana corak pemerintahan Nabi ? Bagaimana umat Islam mengartikulasikan cita-cita politik mereka ? Bagaimana kenyataan politik Islam dalam sejarah Indonesia ? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh tulisan ini. Key words: Politik Islam, Nabi Muhammad , Piagam Madinah dan Indonesia

Hadits bagi umat Islam merupakan sumber dan pedoman etik , moral dan spiritual bagi umat Islam, setelah al-Qur’an. Oleh karena itu hadits memiliki posisi penting dalam kehidupan umat Islam. Hadits yang dikumpulkan atau dikodifikasi oleh para ulama , disamping ikut mempengaruhi pola pikir dan prilakau umat Islam juga dapat dijadikan gambaran untuk memahami perkembangan tradisi intelektual dalam dunia Islam. Banyak ragamnya, para ulama dahulu dalam caranya menulis hadits. Itu semua menjadi warisan bagi umat Islam. Layaknya dalam dunia ilmu pengetahuan , kritik dan apresiasi merupakan hal yang lazim. Kritik terhadap hadits setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua , kritik terhadap matan (kandungan hadits itu sendiri) dan kiritik terhadap mata rantai periwayatannya (sanad). Tidak semua hadits yang dikumpulkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Turmudzi bebas dari kritik. Key words : Islam , Hadits , Sunan Abu Dawud , Sunan al-Turmudzi , Tradisi intelektual

Kedaulatan rakyat adalah wacana yang masih diperdebatkan dan dipertentangkan dikalangan pemikir. Perdebatan itu memiliki implikasi terhadap bentuk negara/pemerintahan dalam Islam. Tulisan ini bermaksud melihat perkembangan gagasan teori kedaulatan rakyat ,unsur penting yang terdapat didalamnya , istilah atau wacana serupa yang terdapat dalam wacana keislaman serta implementasinya dalam sejarah. Meskipun istilah popular sovereignty /siyadah sya’biyyah tidak dikenal dalam wacana keislaman klasik, namun ide , substansi dan unsur-unsurnya terdapat dalam ajaran serta praktek keislamanan sejak masa Rasulullah. Ide keadulatan rakyat didasarkan atas semangat “kontrak” antara rakyat (tuan) dan penguasa (pelayan). Dalam sejarah , faktor politik dan budaya seperti budaya monarki , feodalisme, otoritarianisme, egosentrisme, tribalisme ikut memperlemah substansi kedaulatan rakyat yang telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi. Dibanding dengan dengan konsep atau teori kedaulatan Tuhan (teokra...

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi menusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap , kreatif, mandiri , dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan seperti ini setidaknya menuntut adanya dua hal. Pertama, adanya integrasi antara agama dengan pendidikan karakter. Kedua , adanya pendidikan karakter yang bisa mendorong peserta didik bukan sekedar menjadi manusia yang saleh (good person) tapi juga menjadi warga Negara yang baik (good citizen). Kedua tuntutan itu hanya bisa diwujudkan dengan baik kalau pendidikan agama yang bermuatan pendidikan karakter atau pendidikan karakter yang bermuatan nilai-nilai agama bisa melahirkan kesadaran kritis di lingkungan peserta didik maupun di lingkungan masyarakat secara le...

Terorisme khususnya Islamis terorisme (terorisme yang membawa atau menggunakan symbol Islam) tidak hanya meresahkan Indonesia tapi juga telah meresahkan dunia. Oleh karena itu upaya memahami , mencari akar masalah dan menanggulanginya juga telah dilakukan melalui beberapa studi dan penelitian. Selama ini, muncul dua pandangan yang saling berlawanan. Pertama, mengatakan bahwa terorisme yang terjadi akhir-akhir ini tidak ada hubungannya dengan agama termasuk agama Islam. Kedua, mengatakan bahwa terorisme memiliki akar yang kuat dalam keyakinan dan ajaran agama yang dipahami oleh sejumlah Muslim. Melalui kajian pustaka , khususnya yang ditulis oleh Ibn Warraq, Reza Aslan, dan Kumar Ramakrishna, kajian ini menyimpulkan bahwa agama bukan menjadi akar. Aksi terorisme diawali dari munculnya manichean mindset yang kemudian melahirkan binary opposition yakni kompleksitas cognitive-affective yang mempengaruhi seseorang untuk membagi dunia luar menjadi dua kelompok social yakni kelompok yang s...

The founding fathers of Indonesia seems to be aware of the notion that religion can not be detached from the public. There are two opinions raised in the eve of the contry independence; those who were in favour of theocratic state and the secular ones. Pancasila is a national agreement bridging between these two. This article discusses theories on religion in the public sphere, in addition to cases related to the roles of religion in the public. It also scrutinises the extent of which Islamic criminal laws have been articulated in the public in lights of theories of politics of Islamic Law ( Fiqh Siyasah) (Para pendiri bangsa ini sejak awal tampaknya menyadari bahwa agama tidak mungkin dipisahkan sama sekali dari ruang publik. Pada saat bentuk negara akan dirumuskan, ada dua arus aspirasi yang muncul saat itu. Pertama, mereka yang menginginkan bentuk negara sekuler,dan kedua, mereka yang menghendaki bentuk negara agama. Untukmenjembatani kedua aspirasi ini, muncullah Pancasila sebag...

Paradigma positivistik dalam sain yang berbasis pada empirisme akan selalu menuntut fakta-fakta empiris untuk mengukur atau menguji kebenaran suatu ilmu. Bila pengalaman mengajarkan bahwa kekuasaan bisa diperoleh melalui kekuatan, maka akan melahirkan suatu teori bahwa untuk memperoleh kekuasaan diperlukan kekuatan. Pada saat kekuatan diberi makna fisik seperti persenjataan , ekonomi dan massa, misalnya, maka hanya mereka yang mempunyai kekuatan inilah yang secara teoritis layak menduduki kekuasaan. Di dunia islam cara pandang positivistic ini sebenarnya telah banyak muncul sebelum Barat mengembangkannya. Akan tetapi pemikiran politik dalam Islam selalu mengacu pada nilai etik yang diambil dari ajaran agama. Akibatnya muncul beberapa norma yang sarat dengan dimensi etik. Oleh karenanya , politik dalam pandangan para pakar Islam tidak semata bermakna power tapi mempunyai makna wisdom (kebijaksanaan). Politik bukan tujuan , tapi hanya alat untuk mencapai tujuan. Ibn Abi Rabi’ adalah p...

Sebagai sumber etik, moral dan spiritual, agama sejatinya tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Karena disaat manusia berusaha menafikan nilai-nilai agama, maka ia sesungguhnya sedang menafikan fitrah kemanusiaannya sendiri yakni meyakini ada sesuatu yang sacral dalam kehidupan ini. Para rasul atau utusan Tuhan yang diutus Tuhan untuk membawa risalah atau agama kepada umat manusia guna meningkatkan atau mengembangkan kualitas kemanusiaannya. Karena dengan meningkatnya kualitas kemanusiaanya , manusia akan dapat membangun harmoni dan perdamaian baik secara vertical terhadap Tuhannya maupun secara horizontal terhadap alam dan sesama manusia. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, agama tidak selalu memperlihatkan citra idealnya. Agama sebagaimana dipahami dan diamalkan oleh orang atau kelompok tertentu bisa berubah bentuknya menjadi keras dan menakutkan, agama bisa menjadi sumber bencana, agama bisa menjadi sumber konflik dan peperangan. Dalam prakteknya, agama memiliki dua wajah, ia dapat menjadi sumber yang dapat digunakan untuk menghormati dan mewujudkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) atau sebaliknya. Tentu saja, pada saat agama tampil dalam wajahnya yang buruk, hakekatnya bukan agamanya yang buruk, tapi yang buruk adalah cara manusia memahami dan mengamalkan agamanya. Akan tetapi, karena agama dan pemeluknya sulit dipisahkan, maka jika agama ditampilkan atau disalahgunakan oleh pemeluknya untuk tujuan jangka pendek, tujuan duniawi semata atau tujuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, maka yang terkena dampak atau sitgma negative bukan hanya orangnya tapi juga agamanya. Ketika dalam satu masyarakat, muncul kelompok garis keras, kelompok radikal, yang membawa symbol agama yang dianut masyarakat untuk melegitimasi paham dan keyakinannya, maka agamanya juga terkena dampak negatifnya. Agama yang mengandung nilai –nilai luhur itu terdegradasi melalui prilaku dan perbuatan pemeluknya. Di sinilah pentingnya peran tokoh dan pemuka agama dalam memberikan suri 1 Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Walikota Bandung, Jl. Dalem Kaum, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, dengan tema " Menguatkan Komitmen kota Bandung sebagai Kota Ramah HAM " 2 Dosen UIN Sunan Gunung Djati ,Ketua LBM (Lembaga Bahsul Masail) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Pengurus Majlis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat bidang Kajian Islam.