Abstrak Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat... more Abstrak Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap inte...
Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerinta... more Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk melibatkan banyak aktor, termasuk salah satunya intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara (BIN) telah aktif terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pengerahan lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi merupakan suatu praktik yang banyak dilakukan negara-negara demokrasi. Namun, intelijen perlu bekerja sesuai mandat, fungsi, dan di dalam koridor prinsip demokrasi. Tulisan ini akan meninjau problematika peran BIN dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, sumber data dari studi ini diperoleh dari studi pustaka dan tinjauan literatur dalam periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Tulisan ini berhasil mengidentifikasi empat jenis operasi yang dilakukan oleh BIN dalam skala nasional dan lokal, yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Terlepas dari berbagai kontri...
Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasi pr... more Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasi presidensial, membutuhkan proses koreksi dari sistem pemilu dan kepartaian yang saat ini dianut. Proses perbaikan itu dimaksudkan agar terjadi perbaikan dan penataan sistem pemilu, sistem kepartaian yang memperkuat sistem presidensial. Kajian ini merekomendasikan bahwa perbaikan sistem pemilu perlu diarahkan pada terjadinya praktik sistem multipartai yang mampu menghasilkan tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah di parlemen. Rendahnya tingkat fragmentasi partai di parlemen pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya proses pengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks itu, sistem pemilu perlu dibangun secara sungguh-sungguh dan ideal agar mampu menciptakan partai politik yang moderat (5-7 partai) secara alamiah dan mendorong lahirnya partai pemenang pemilu minimal di parlemen. Untuk kebutuhan itu diperlukan rekayasa perubahan sistem pemilu da...
Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam... more Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan yang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya Kata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freep...
Abstrak Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adala... more Abstrak Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen. Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disa...
Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditem... more Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian LIPI sejak tahun 2003 adalah tidak tertanganinya dengan baik persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi dan persoalan kekuasaan antar elit politik yang didasarkan pada pengelompokan etnis dan agama, dan/atau mobilisasi isu etnis dan agama yang tidak sehat. Hal ini terutama dikaitkan dengan segredasi sosial yang sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Benturan antara kepemimpinan lokal versi tradisional adalah salah satu penyebab tidak tertanganinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, capacity building kelembagaan kepemimpinan lokal diperkirakan bisa menjadi solusi dari penyelesaian konflik di Maluku secara mendasar. Lembaga antara yang di-design dalam penelitian ini adalah lembaga yang mampu menjembatani kelembagaan formal dan kelembagaan non-formal. Strukturnya yang bersifat ad...
Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodg... more Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodgovernance in the security sector and to create a secure and orderly environment Thus in accordance with the principles of democracy police reform should have been directed to build a civilian policing character based on democratic norms openness and accountability Although police reform already been done since more than a decade ago its implementation has not been optimal Thepresence ofpolice as an institution and its members still have a negative image in the eyes ofpeople because ofthe actions ofcertain person ofpolice personnel The study is to describe 1 How does the present shift ofIndonesian police from the era ofauthoritarianism to era of democracy 2 what factors that encourage and inhibit the process ofpolice reform what kind ofconstraints that itface as well as the impact ofthe constraints 3 How do internal dynamics which occurs in the thought ofpolice reform itself
Akar persoalan penyebab konflik di Maluku Utara, seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah, ti... more Akar persoalan penyebab konflik di Maluku Utara, seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah, tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumberdaya alam serta pertikaian politik dan birokrasi merupakan faktor penyebab yang dibungkus politik agama yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Dalam konteks lokal, setidaknya ada dua faktor penting yang mendasari konflik di wilayah ini yaitu, adanya rivalitas elit dalam memperebutkan pengelolaan sumberdaya alam dan jabatan-jabatan birokrasi serta politik, sumber-sumber ekonomi dan politik. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki peran cukup signifikan dalam konflik di Maluku Utara antara lain Suku Kao vs Suku Makian, Kelompok Kuning vs Kelompok Putih, dan Kubu Selatan vs Kubu Sultan. Pada akhirnya konflik komunal di Maluku Utara tidak hanya membelah masyarakat menjadi dua komunitas didasarkan pada basis agama yakni komunitas Islam dan Kristen. Pembela...
This paper outlines the history of the military in Indonesia and its role in politics, as well as... more This paper outlines the history of the military in Indonesia and its role in politics, as well as in perpetrating violence. Since its inception at the time of Indonesian independence, the military has had a defined role in both defence and politics, particularly during the Sukarno (1945-1965) and Suharto eras (1966-1998). While this role has been somewhat reduced in the Reform era (beginning mid-1998) through various stages of military reform, many of the underlying principles of the involvement of the military in politics still remain in reality. Given the historical dual roles of the military, it has been able to set agendas and perpetrate violence without civilian oversight. In Papua, this has led to various acts of violence perpetrated by the military and the police, often tapping into local ethno-religious relations. However, this has been less overt than the violence occurring in Aceh. In Aceh, the initial response of the military in the 1950s to Acehnese resistance was more a...
Abstrak Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat... more Abstrak Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap inte...
Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerinta... more Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk melibatkan banyak aktor, termasuk salah satunya intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara (BIN) telah aktif terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pengerahan lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi merupakan suatu praktik yang banyak dilakukan negara-negara demokrasi. Namun, intelijen perlu bekerja sesuai mandat, fungsi, dan di dalam koridor prinsip demokrasi. Tulisan ini akan meninjau problematika peran BIN dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, sumber data dari studi ini diperoleh dari studi pustaka dan tinjauan literatur dalam periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Tulisan ini berhasil mengidentifikasi empat jenis operasi yang dilakukan oleh BIN dalam skala nasional dan lokal, yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Terlepas dari berbagai kontri...
Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasi pr... more Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasi presidensial, membutuhkan proses koreksi dari sistem pemilu dan kepartaian yang saat ini dianut. Proses perbaikan itu dimaksudkan agar terjadi perbaikan dan penataan sistem pemilu, sistem kepartaian yang memperkuat sistem presidensial. Kajian ini merekomendasikan bahwa perbaikan sistem pemilu perlu diarahkan pada terjadinya praktik sistem multipartai yang mampu menghasilkan tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah di parlemen. Rendahnya tingkat fragmentasi partai di parlemen pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya proses pengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks itu, sistem pemilu perlu dibangun secara sungguh-sungguh dan ideal agar mampu menciptakan partai politik yang moderat (5-7 partai) secara alamiah dan mendorong lahirnya partai pemenang pemilu minimal di parlemen. Untuk kebutuhan itu diperlukan rekayasa perubahan sistem pemilu da...
Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam... more Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan yang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya Kata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freep...
Abstrak Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adala... more Abstrak Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen. Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disa...
Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditem... more Salah satu penyebab utama dari konflik kekerasan komunal yang terjadi di Maluku sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian LIPI sejak tahun 2003 adalah tidak tertanganinya dengan baik persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi dan persoalan kekuasaan antar elit politik yang didasarkan pada pengelompokan etnis dan agama, dan/atau mobilisasi isu etnis dan agama yang tidak sehat. Hal ini terutama dikaitkan dengan segredasi sosial yang sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Benturan antara kepemimpinan lokal versi tradisional adalah salah satu penyebab tidak tertanganinya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, capacity building kelembagaan kepemimpinan lokal diperkirakan bisa menjadi solusi dari penyelesaian konflik di Maluku secara mendasar. Lembaga antara yang di-design dalam penelitian ini adalah lembaga yang mampu menjembatani kelembagaan formal dan kelembagaan non-formal. Strukturnya yang bersifat ad...
Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodg... more Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodgovernance in the security sector and to create a secure and orderly environment Thus in accordance with the principles of democracy police reform should have been directed to build a civilian policing character based on democratic norms openness and accountability Although police reform already been done since more than a decade ago its implementation has not been optimal Thepresence ofpolice as an institution and its members still have a negative image in the eyes ofpeople because ofthe actions ofcertain person ofpolice personnel The study is to describe 1 How does the present shift ofIndonesian police from the era ofauthoritarianism to era of democracy 2 what factors that encourage and inhibit the process ofpolice reform what kind ofconstraints that itface as well as the impact ofthe constraints 3 How do internal dynamics which occurs in the thought ofpolice reform itself
Akar persoalan penyebab konflik di Maluku Utara, seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah, ti... more Akar persoalan penyebab konflik di Maluku Utara, seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah, tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumberdaya alam serta pertikaian politik dan birokrasi merupakan faktor penyebab yang dibungkus politik agama yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Dalam konteks lokal, setidaknya ada dua faktor penting yang mendasari konflik di wilayah ini yaitu, adanya rivalitas elit dalam memperebutkan pengelolaan sumberdaya alam dan jabatan-jabatan birokrasi serta politik, sumber-sumber ekonomi dan politik. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki peran cukup signifikan dalam konflik di Maluku Utara antara lain Suku Kao vs Suku Makian, Kelompok Kuning vs Kelompok Putih, dan Kubu Selatan vs Kubu Sultan. Pada akhirnya konflik komunal di Maluku Utara tidak hanya membelah masyarakat menjadi dua komunitas didasarkan pada basis agama yakni komunitas Islam dan Kristen. Pembela...
This paper outlines the history of the military in Indonesia and its role in politics, as well as... more This paper outlines the history of the military in Indonesia and its role in politics, as well as in perpetrating violence. Since its inception at the time of Indonesian independence, the military has had a defined role in both defence and politics, particularly during the Sukarno (1945-1965) and Suharto eras (1966-1998). While this role has been somewhat reduced in the Reform era (beginning mid-1998) through various stages of military reform, many of the underlying principles of the involvement of the military in politics still remain in reality. Given the historical dual roles of the military, it has been able to set agendas and perpetrate violence without civilian oversight. In Papua, this has led to various acts of violence perpetrated by the military and the police, often tapping into local ethno-religious relations. However, this has been less overt than the violence occurring in Aceh. In Aceh, the initial response of the military in the 1950s to Acehnese resistance was more a...
Uploads