Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) - YAYASAN TIFA, 2018
Peta Jalan Politik Uang dalam Politik Elektoral Indonesia
“Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Tran... more Peta Jalan Politik Uang dalam Politik Elektoral Indonesia “Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Transisi Demokrasi”
Jamak ditemui pada negara-negara yang menghadapi transisi dari rejim otoritarian ke demokrasi, terdapat semacam ‘kepelikan’ bagi negara bersangkutan agar comply dengan persyaratan demokrasi. Kepelikan tersebut, biasanya berwujud pada penen- tuan sejumlah daftar agenda transisi demokrasi, dan bagaimana menentukan priori- tas di antara sumber daya yang normalnya terbatas.
Pada situasi di atas, kerap terjadi bahwa demokrasi elektoral (procedural democracy) via pemilu -beserta sejumlah perangkat teknisnya- menjadi cut off agenda atau strategi konsolidasi yang diprioritaskan. Berbagai penguatan dan pembangunan in- strumen kepemiluan - sistem, pranata aturan, dan kelembagaan - menyita segenap perhatian dan sumber daya.
Kekerapan pelaksanaan dan regularitas periode elektoral yang diiringi sejumlah perubahan desain dan format pemilihan tak jarang melenakan, seolah-olah yang namanya agenda ataupun prioritas adalah apa yang tampak di depan mata dan dihadapi saat ini. Situasi nir refleksi ini, pada akhirnya menjadikan satu agenda terkawal ketat dan melaju pada sekian tahap, sedang agenda lainnya jauh tertinggal.
Sebagai contoh, paska Reformasi 1998 yang diikuti dengan pelaksanaan pemilu demokratis pertama tahun 1999 hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, menghasilkan pelajaran penting maupun kisah sukses bagaimana Indonesia menyediakan perhatiannya pada upaya pembangunan dan pelembagaan demokrasi. Namun, khusus agenda politik uang, vote buying, beserta aspek lain yang berkelin- dan sedemikian erat dalam skema pemilihan, sama sekali lepas.
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) - YAYASAN TIFA, 2018
Peta Jalan Politik Uang dalam Politik Elektoral Indonesia
“Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Tran... more Peta Jalan Politik Uang dalam Politik Elektoral Indonesia “Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Transisi Demokrasi”
Jamak ditemui pada negara-negara yang menghadapi transisi dari rejim otoritarian ke demokrasi, terdapat semacam ‘kepelikan’ bagi negara bersangkutan agar comply dengan persyaratan demokrasi. Kepelikan tersebut, biasanya berwujud pada penen- tuan sejumlah daftar agenda transisi demokrasi, dan bagaimana menentukan priori- tas di antara sumber daya yang normalnya terbatas.
Pada situasi di atas, kerap terjadi bahwa demokrasi elektoral (procedural democracy) via pemilu -beserta sejumlah perangkat teknisnya- menjadi cut off agenda atau strategi konsolidasi yang diprioritaskan. Berbagai penguatan dan pembangunan in- strumen kepemiluan - sistem, pranata aturan, dan kelembagaan - menyita segenap perhatian dan sumber daya.
Kekerapan pelaksanaan dan regularitas periode elektoral yang diiringi sejumlah perubahan desain dan format pemilihan tak jarang melenakan, seolah-olah yang namanya agenda ataupun prioritas adalah apa yang tampak di depan mata dan dihadapi saat ini. Situasi nir refleksi ini, pada akhirnya menjadikan satu agenda terkawal ketat dan melaju pada sekian tahap, sedang agenda lainnya jauh tertinggal.
Sebagai contoh, paska Reformasi 1998 yang diikuti dengan pelaksanaan pemilu demokratis pertama tahun 1999 hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, menghasilkan pelajaran penting maupun kisah sukses bagaimana Indonesia menyediakan perhatiannya pada upaya pembangunan dan pelembagaan demokrasi. Namun, khusus agenda politik uang, vote buying, beserta aspek lain yang berkelin- dan sedemikian erat dalam skema pemilihan, sama sekali lepas.
Uploads
Books by Daniel Zuchron
“Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Transisi Demokrasi”
Jamak ditemui pada negara-negara yang menghadapi transisi dari rejim otoritarian ke demokrasi, terdapat semacam ‘kepelikan’ bagi negara bersangkutan agar comply dengan persyaratan demokrasi. Kepelikan tersebut, biasanya berwujud pada penen- tuan sejumlah daftar agenda transisi demokrasi, dan bagaimana menentukan priori- tas di antara sumber daya yang normalnya terbatas.
Pada situasi di atas, kerap terjadi bahwa demokrasi elektoral (procedural democracy) via pemilu -beserta sejumlah perangkat teknisnya- menjadi cut off agenda atau strategi konsolidasi yang diprioritaskan. Berbagai penguatan dan pembangunan in- strumen kepemiluan - sistem, pranata aturan, dan kelembagaan - menyita segenap perhatian dan sumber daya.
Kekerapan pelaksanaan dan regularitas periode elektoral yang diiringi sejumlah perubahan desain dan format pemilihan tak jarang melenakan, seolah-olah yang namanya agenda ataupun prioritas adalah apa yang tampak di depan mata dan dihadapi saat ini. Situasi nir refleksi ini, pada akhirnya menjadikan satu agenda terkawal ketat dan melaju pada sekian tahap, sedang agenda lainnya jauh tertinggal.
Sebagai contoh, paska Reformasi 1998 yang diikuti dengan pelaksanaan pemilu demokratis pertama tahun 1999 hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, menghasilkan pelajaran penting maupun kisah sukses bagaimana Indonesia menyediakan perhatiannya pada upaya pembangunan dan pelembagaan demokrasi. Namun, khusus agenda politik uang, vote buying, beserta aspek lain yang berkelin- dan sedemikian erat dalam skema pemilihan, sama sekali lepas.
Papers by Daniel Zuchron
“Upaya re-Mitigasi Arah dan Agenda Transisi Demokrasi”
Jamak ditemui pada negara-negara yang menghadapi transisi dari rejim otoritarian ke demokrasi, terdapat semacam ‘kepelikan’ bagi negara bersangkutan agar comply dengan persyaratan demokrasi. Kepelikan tersebut, biasanya berwujud pada penen- tuan sejumlah daftar agenda transisi demokrasi, dan bagaimana menentukan priori- tas di antara sumber daya yang normalnya terbatas.
Pada situasi di atas, kerap terjadi bahwa demokrasi elektoral (procedural democracy) via pemilu -beserta sejumlah perangkat teknisnya- menjadi cut off agenda atau strategi konsolidasi yang diprioritaskan. Berbagai penguatan dan pembangunan in- strumen kepemiluan - sistem, pranata aturan, dan kelembagaan - menyita segenap perhatian dan sumber daya.
Kekerapan pelaksanaan dan regularitas periode elektoral yang diiringi sejumlah perubahan desain dan format pemilihan tak jarang melenakan, seolah-olah yang namanya agenda ataupun prioritas adalah apa yang tampak di depan mata dan dihadapi saat ini. Situasi nir refleksi ini, pada akhirnya menjadikan satu agenda terkawal ketat dan melaju pada sekian tahap, sedang agenda lainnya jauh tertinggal.
Sebagai contoh, paska Reformasi 1998 yang diikuti dengan pelaksanaan pemilu demokratis pertama tahun 1999 hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, menghasilkan pelajaran penting maupun kisah sukses bagaimana Indonesia menyediakan perhatiannya pada upaya pembangunan dan pelembagaan demokrasi. Namun, khusus agenda politik uang, vote buying, beserta aspek lain yang berkelin- dan sedemikian erat dalam skema pemilihan, sama sekali lepas.