Properti

Properti, ugem^[1] atau harta benda menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk kekayaan yasan (tanah), kekayaan pribadi (kepemilikan barang secara fisik lainnya), dan kekayaan intelektual Hak dari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi "kepunyaan seseorang" baik pribadi maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya ataupun tidak menggunakannya, untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Beberapa ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya mengatakan bahwa hak itu timbul dari moralitas atau hukum alamiah.

Penggunaan istilah

Beragam kelompok ilmu seperti hukum, ekonomi, antropologi, sosiologi menerapkan konsep tersebut secara lebih sistematis, tetapi definisi yang diberikan berbeda antara satu bidang imu dengan yang lainnya. Dalam bidang ilmu sosial, sering kali istilah properti ini digunakan sebagai "suatu kelompok hak" dan ditekankan bahwa properti adalah bukan merupakan suatu hubungan antara manusia dan barang, tetapi lebih merupakan hubungan antara "penghargaan manusia atas barang".

"Properti pribadi" kadang digunakan sebagai sesuatu istilah yang maknanya mirip dengan "kepemilikan individu", tetapi istilah tersebut juga dapat digunakan untuk suatu kepemilkan properti secara kolektif dalam bentuk " "kepemilikan perusahaan",^[2] dan beberapa filsuf seperti Karl Marx menggunakan istilah ini untuk menjelaskan hubungan sosial antara mereka yang menjual tenaganya dan mereka yang membelinya (menggunakan tenaga tersebut). Kesemuanya ini adalah berbeda dengan properti publik, yang merupakan hak kepemilikan dari seluruh komunitas secara kolektif atau suatu negara.

Karakteristik umum

Hak kepemilikan properti modern mengandung suatu hak kepemilikan dan hak penguasaan yang merupakan milik dari suatu perorangan yang sah, walaupun apabila perorangan tersebut bukan merupakan bentuk orang yang sesungguhnya. Misalnya pada perusahaan, di mana perusahaan memiliki hak-hak setara dengan hak warga negara lainnya termasuk hak-hak konstitusi, dan oleh karena itulah maka perusahaan disebut sebagai badan hukum.

Properti biasanya digunakan dalam hubungannya dengan kesatuan hak termasuk:

Kontrol atas penggunaan dari properti
Hak atas segala keuntungan dari properti ( misalnya "hak tambang", "hak sewa")
Suatu hak untuk mengalihkan atau menjual properti
Suatu hak untuk memiliki secara eksklusif

Sistem hukum telah berkembang sedemikian rupa untuk melindungi transaksi dan sengketa atas penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan dan pembagian properti, di mana sistem tersebut termasuk dengan yang biasa dikenal dengan istilah kontrak (perjanjian). Hukum positif menegaskan hak-hak tersebut dan untuk menghakimi dan melaksanakan penerapannya maka digunakan suatu sistem hukum sebagai sarananya.

Catatan kaki

^ Stevens, Alan M.; Tellings, A. Ed Schmidgall (2004). A Comprehensive Indonesian-English Dictionary (dalam bahasa Inggris). Ohio University Press. ISBN 978-0-8214-1584-9.
^ Understanding Principles of Politics and the State, by John Schrems, PageFree Publishing (2004), page 234

Bacaan lanjut

Frédéric Bastiat, 1850. Economic Harmonies. W. Hayden Boyers, trans.; George B. de Huszar, ed. Liberty Fund.
--------, 1850. The Law. Dean Russell, trans.
Tom Bethell, 1998. The Noblest Triumph: Property and Prosperity through the Ages. New York: St. Martin's Press.
William Blackstone, 1765-69. Commentaries on the Laws of England Diarsipkan 2008-02-24 di Wayback Machine., 4 vols. Oxford Univ. Press. Especially Books the Second and Third.
Hernando De Soto, 1989. The Other Path. Harper & Row.
Hernando De Soto and Francis Cheneval, 2006. Realizing Property Rights. Ruffer & Rub.
Ellickson, Robert, 1993, "Property in LandPDF (6.40 MiB)", Yale Law Journal 102: 1315-1400.
Richard Pipes, 1999. Property and Freedom.
Mckay, John P., 2004, "A History of World Societes". Boston: Houghton Mifflin Company

Pranala luar

Property Law Case Summaries Diarsipkan 2008-12-21 di Wayback Machine.
"Property", Stanford Encyclopedia of Philosophy
Private Property, Freedom, and the Rule of Law Diarsipkan 2006-11-18 di Wayback Machine.
"Right to Private Property", Tibor Machan, Internet Encyclopedia of Philosophy
"The Ethics and Economics of Private Property", Hans-Hermann Hoppe, van Mises Institute

[1] Stevens, Alan M.; Tellings, A. Ed Schmidgall (2004). A Comprehensive Indonesian-English Dictionary (dalam bahasa Inggris). Ohio University Press. ISBN 978-0-8214-1584-9.

[2] Understanding Principles of Politics and the State, by John Schrems, PageFree Publishing (2004), page 234

[1]

[2]