KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2014
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 910 /180 / VII / 2013
NOMOR : 910 /0494 / 2013
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM.
:
:
Bupati Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
:
Hj. ANIK KASIYANI, S.Sos
Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
:
H. ASSEP DIAMONDE
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
c.
Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
:
H. BENNY KARNADI, S.Ag
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
d. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
:
H. SYAEFUDIN, SE.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
KUA 2014
~i~
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014.
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2014 yang meliputi asumsi-asumsi dasar
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2014 dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi
yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah,
dapat dilakukan penambahan / pengurangan program serta pagu anggaran
indikatif.
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 disusun
dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2014.
Kendal, 8 Juli 2013
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
Selaku,
PIHAK KEDUA
BUPATI KENDAL
Selaku,
PIHAK PERTAMA
Cap.
ttd
Cap.
dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM.
ttd
Hj. ANIK KASIYANI, S.Sos
KETUA
ttd
H. ASSEP DIAMONDE
WAKIL KETUA
ttd
H. BENNY KARNADI, S.Ag
WAKIL KETUA
ttd
H. SYAEFUDIN, SE.
WAKIL KETUA
KUA 2014
~ ii ~
DAFTAR ISI
Nota Kesepakatan ................................................................................
i
Daftar Isi .............................................................................................
iii
I.
PENDAHULUAN .............................................................................
1
A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Prinsip dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD .........
2
C. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..............................
3
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .......................................
4
A. Kondisi Perekonomian ..............................................................
4
B. Prospek Ekonomi Tahun 2014 ..................................................
6
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .........
9
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH ........................................................................................ 10
A. Pendapatan Daerah .................................................................. 10
B. Belanja Daerah ......................................................................... 19
C. Pembiayaan Daerah ..................................................................... 29
V. PENUTUP........................................................................................ 32
KUA 2014
~ iii ~
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan
rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut
setiap
pemerintah
Pembangunan
daerah
Jangka
wajib
Panjang
untuk
menyusun
Rencana
Daerah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman
pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD
disusun
untuk
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya
menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Kendal serta
target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2014 sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD
KUA 2014
Kabupaten Kendal Tahun 2014.
~1~
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah
pusat
antara
lain
diwujudkan
dalam
penyusunan
rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
yang
disepakati
bersama
antara
pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.
KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2014 berpedoman pada
RKPD provinsi Tahun 2014 yang telah disinkronisasikan dengan RKP
Tahun 2014, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota
berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 yang telah
disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan RKPD provinsi
Tahun 2014.
Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Kebijakan
umum APBD pada dasarnya adalah sasaran dan kebijakan daerah
dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan
umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD dan
RP-APBD. Kebijakan Umum ini merupakan kebijakan makro yang
memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian
target RPJMD tahunan yang telah ditetapkan.
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2014 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang
disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,
sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi
yang mendasarinya.
.
B. Prinsip dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada
prinsip antara lain :
KUA 2014
~2~
(a). Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan urusan dan kewenangannya;
(b). Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
(c). Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
(d). Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
(e). Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
(f). Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang
lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah adalah :
(a). Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan
pada
tahun
2014
agar
berdayaguna
dan
berhasilguna ;
(b). Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
(c). Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam
memantapkan
penyusunan
perencanaan
anggaran
yang
transparan dan akuntabel.
C. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
Perencanaan Pembangunan Nasional;
KUA 2014
~3~
2004
tentang
Sistem
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal.
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
A. Kondisi Perekonomian
Pertumbuhan perekonomian tahun 2011 di Kabupaten Kendal
didorong oleh sembilan sektor yang mengalami pertumbuhan positif.
Pertumbuhan sektor pertanian merupakan yang tertinggi dengan
pertumbuhan sebesar 11,08%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
KUA 2014
~4~
pertanian merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama.
Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011 (%)
1.
Pertanian
Sektor
2007
0.27
2008
3.96
2009
12.99
2010*
-1.02
2011**
11.08
2.
Pertambangan
13.47
3.89
6.61
2,45
1.41
3.
Industri Pengolahan
5.86
3.65
1.67
9.90
3.50
4.
Listrik/ Gas/ Air Bersih
16.77
3.20
0.96
1,34
1,25
5.
Konstruksi
2.71
6.03
8.59
5.14
5.17
6.
Perdagangan/ Hotel/ Restoran
7.
Transportasi/ Komunikasi
8.
Keuangan/ Persewaan/ Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
9.
PDRB
4.52
3.70
4.34
7.18
5.11
11.04
8.15
5.27
8.87
7,03
5.06
7.94
8.11
6.21
5,41
3.91
6.95
4.80
6.43
6.98
4.30
4.28
5.56
5.96
5,99
Sumber : BPS 2012, *angka diperbaiki ** angka sementara
Kontribusi perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh
empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor industri pengolahan,
sektor pertanian, sektor perdagangan/ hotel/ restoran, serta sektor
jasa-jasa.
Kontribusi
keempat
sektor
ini
mencapai
89,61%.
Kontribusi sektor pertanian sedikit meningkat setelah pada tahun
sebelumnya mengalami penurunan, sedangkan sektor yang semakin
meningkat kontribusinya adalah sektor bangunan, pengangkutan
dan komunikasi dan jasa-jasa. Data distribusi persentase PDRB atas
dasar harga berlaku secara lengkap disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal
No
Lapangan Usaha
1
Pertanian
2
Pertambangan dan
2008
2009
2010
2011
2012*
23.33
24.98
26,17
27,80
27,80
1.04
1.05
1,16
1,10
1,10
39.96
38.49
33,86
32,76
32,76
1.20
1.15
1,53
1,44
1,44
2.90
2.99
3,66
3,58
3,58
18.20
17.99
16,95
16,80
16,80
Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas dan Air
minum
5
Bangunan
6
Perdagangan, Hotel
dan restoran
KUA 2014
~5~
No
7
Lapangan Usaha
2008
Pengangkutan dan
2009
2010
2011
2012*
2.65
2.64
3,38
3,32
3,32
2.64
2.70
3,00
2,92
2,92
8.08
8.03
10,29
10,28
10,28
100.00
100.00
100.00
100.00
100
Komunikasi
8
Keuangan, Persewaan &
Jasa Perusahaan
9
Jasa-jasa
PDRB
Sumber : BPS 2012, *perhitungan prediksi
Kondisi perekonomian yang kondusif di Kabupaten Kendal
ditunjang oleh laju inflasi yang rendah pada tahun 2012, yaitu
sebesar 3,96%. Laju inflasi tersebut meningkat bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan Jawa
Tengah, laju inflasi Kabupaten Kendal masih sedikit lebih tinggi.
Dimana laju inflasi Jawa Tengah pada tahun yang sama tercatat
sebesar 2,68 %. Hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian
regional dan nasional yang relatif stabil pada tahun 2011.
Tabel 3
Nilai Laju Inflasi Kabupaten Kendal Tahun 2008-2012
Inflasi
Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : BPS 2012
12,74
2,38
5,89
2,77
3,96
B. Prospek Ekonomi Tahun 2014
Kondisi ekonomi Kabupaten Kendal secara umum pada tahun
2012 relatif tumbuh dengan baik seiring dengan perkembangan
ekonomi nasional yang semakin kondusif. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kendal pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan
apabila dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar 5,96%, meningkat
menjadi sebesar 5,99%. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih di
bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada tahun 2011
KUA 2014
~6~
mencapai 6,61% dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun
2011 sebesar 6,5%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kendal terlihat pada Gambar 1. berikut.
Gambar 1.
Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kendal 2006-2011 (sumber : BPS, 2012)
Perkembangan
perekonomian
nasional
dan
regional
memberikan dampak langsung pada kondisi perekonomian di
Kabupaten Kendal, oleh karena itu isu-isu nasional dan bahkan isu
global yang sedang berkembang saat ini perlu mendapatkan
perhatian daerah dalam menetapkan target capaian ekonomi makro
pada tahun mendatang. Permasalahan ekonomi nasional seperti
terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi khususnya solar perlu
mendapatkan perhatian karena akan menjadi pemicu peningkatan
inflasi karena menghambat distribusi barang dan jasa kepada
masyarakat. Selain itu tingginya harga bawang merah dan bawang
putih serta cabai pada awal Maret 2013 juga dapat menjadi pemicu
inflasi yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat.
Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun
2013,
diperkirakan
peningkatan
harga
akan
memberikan
kebutuhan
pokok
pengaruh
terhadap
masyarakat
termasuk
kebutuhan akan transportasi. Dalam hal perencanaan program
kegiatan, diperlukan penajaman program bagi masyarakat rentan
dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok serta peningkatan
KUA 2014
~7~
ketahanan pangan. Sehingga diharapkan pada tahun 2014 kondisi
perekonomian akan kembali normal dan tetap tumbuh lebih baik
walaupun
mengalami
sedikit
perlambatan.
Seiring
dengan
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan pada tahun
2014 terjadi peningkatan pendapatan riil masyarakat. Sebagaimana
amanat inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan,
oleh karena itu RKPD 2014 harus memiliki semangat dan kebijakan
pro-growth, pro justice dan pro-poor.
Perkembangan ekonomi yang semakin baik perlu terus dijaga
sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2014
perlu didukung kebijakan penyediaan infrastuktur yang memadai
serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2014
diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal tidak hanya
terjadi
pada
peningkatan
konsumsi
melainkan
juga
terjadi
peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Kenaikan aktivitas
ekonomi
dan
investasi
ini
merupakan
solusi
atas
berbagai
permasalahan di Kabupaten Kendal yaitu tingkat pengangguran yang
masih tinggi dengan membuka peluang kesempatan kerja dan
berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.
Untuk mencapai sasaran RKPD 2014, arah kebijakan ekonomi
Kabupaten
Kendal
tahun
2014
ditekankan
pada
upaya
mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun rincian arah
kebijakan ekonomi diuraikan sebagai berikut :
1. Optimalisasi kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna
meningkatkan daya saing daerah
2. Penguatan keberdayaan UMKM, optimalisasi daya saing koperasi
serta pengembangan kewirausahaan.
3. Optimalisasi produktivitas industri kecil, menengah dan besar
untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja.
4. Peningkatan realisasi investasi dan optimalisasi iklim usaha (ease
of doing bussiness) melalui penyederhanaan pelayanan perijinan
investasi.
KUA 2014
~8~
5. Optimalisasi pelaksanaan program-program dan kegiatan prioritas
yang hasilnya memberikan kemanfaatan langsung serta dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat.
6. Optimalisasi pencapaian target sasaran pembangunan nasional
maupun daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
7. Penguatan dan pengembangan penguasaan iptek dan inovasi
teknologi dalam mendukung perluasan ekonomi
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
Asumsi-asumsi
dasar
ekonomi
makro
dalam
penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah:
A. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,20%.
B. Laju inflasi Kabupaten Kendal pada tahun 2014 berada pada
kisaran 5% dengan adanya kenaikan harga BBM. Secara Nasional
inflasi diperkirakan pada angka 6%.
C. PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku dapat
mencapai kurang lebih 14,193 triliun rupiah. PDRB atas dasar
harga konstan 6,468 triliun rupiah dan PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku Rp.15.450.178.
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kendal
Tahun 2014
No
Indikator
1 PDRB
a. Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
b. Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
3 Inflasi (%)
4 PDRB Per Kapita Atas dasar harga berlaku
(Rp)
Sumber data : BPS Kabupaten Kendal
KUA 2014
~9~
2014
12.123.159,50
6.468.159,06
6,20
5
15.450.178
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan
alokasi
penganggaran
dalam
rangka
mewujudkan
Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2014 secara umum ditujukan
dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kendal, penurunan
kemiskinan, pengangguran, peningkatan produksi unggulan Kabupaten
Kendal, pencapaian target MDGs dan peningkatan kualitas SDM melalui
peningkatan pendidikan masyarakat Kabupaten Kendal, penurunan
angka kematian akibat kesakitan, kematian akibat melahirkan dan
menurunkan
angka
kesakitan,
meningkatkan
sarana
prasarana
pengungkit daya saing (jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan).
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada
program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel
perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun
2014 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014.
A. Pendapatan Daerah
Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian
serta dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)
Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
KUA 2014
~ 10 ~
2)
Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
3)
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi
Pengendalian
Lalu
Lintas
dan
Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah
dan
retribusi
daerah
yang
peraturan
daerahnya
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi
Pengendalian
Lalu
Lintas
dan
Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dan/atau telah dibatalkan.
Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah,
agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi
daerah
pada
masing-masing
pemerintah
provinsi
dan
pemerintah kabupaten/kota.
4)
Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang
dananya
bersumber
dari
hasil
klaim
kepada
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh
SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan
PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek
pendapatan
Retribusi
Jasa
Umum,
rincian
obyek
pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
5)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas
penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus
rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah
yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal
dimaksud.
KUA 2014
~ 11 ~
Pengertian
hasil
yang
rasional
dalam
konteks
hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
a)
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi
pemupukan
laba
(profit
oriented)
adalah
selain
menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha,
juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden
dalam rangka meningkatkan PAD; dan
b)
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi
kemanfaatan umum (public service oriented) adalah
mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan
usaha.
6)
Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah
satu bentuk investasi jangka panjang non permanen,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari
Kelompok Masyarakat Penerima.
7)
Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana
Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana
Cadangan sesuai peruntukannya.
b. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas
DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB
Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBHPPh)
dan
DBH-Cukai
Hasil
Tembakau
(DBH-CHT)
dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014.
KUA 2014
~ 12 ~
Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan,
penganggaran
pendapatan
dari
DBH-Pajak
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013,
dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2012 dan 2011.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi
Sementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2014
ditetapkan,
menyesuaikan
peraturan
Anggaran
maka
alokasi
daerah
2014
pemerintah
DBH-Pajak
tentang
atau
daerah
harus
dimaksud
pada
Perubahan
dicantumkan
APBD
dalam
Tahun
LRA
bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014.
2)
Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA),
yang
terdiri
dari
DBH-Kehutanan,
DBH-
Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan
Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA
Tahun Anggaran 2014.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan,
penganggaran
pendapatan
dari
DBH-SDA
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan
memperhatikan
Anggaran
realisasi
2012
kemungkinan
dan
tidak
penerimaan
2011
stabilnya
DBH-SDA
serta
harga
Tahun
mengantisipasi
dan
hasil
produksi/lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2014.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi
Sementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yang
merupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014
KUA 2014
~ 13 ~
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA di luar
perkiraan alokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan
kurang
salur
tahun-tahun
sebelumnya
atau
selisih
penerimaan tahun 2013, maka penerimaan lebih tersebut
juga
dianggarkan
dalam
peraturan
daerah
tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
3)
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan
sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran
2014.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU
daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014
yang
diinformasikan
secara
resmi
oleh
Kementerian
Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah
Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran
2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian
Keuangan
Keuangan
atau
dimaksud
belum
Surat
Edaran
Menteri
diterbitkan,
maka
penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU
Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan realisasi
DAU Tahun Anggaran 2012.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian
Keuangan
atau
Surat
Edaran
Menteri
Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah
KUA 2014
~ 14 ~
tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka
pemerintah
daerah
harus
menyesuaikan
alokasi
DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014.
4)
Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan
sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK
Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada
alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh
Kementerian
Keuangan
Keuangan
setelah
atau
Rancangan
Surat
Edaran
Menteri
Undang-Undang
tentang
APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara
Pemerintah dan DPR-RI.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1)
Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan
pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2014
KUA 2014
ditetapkan,
maka
pemerintah
daerah
harus
menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan
~ 15 ~
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
2)
Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2014.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2014
ditetapkan,
menyesuaikan
maka
alokasi
DID
pemerintah
dimaksud
daerah
pada
harus
peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
3)
Penganggaran
Dana
Penyesuaian
lainnya
dan
Dana
Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya
Tahun Anggaran 2014.
Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2014
ditetapkan,
maka
pemerintah
daerah
harus
menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana
Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
4)
Penganggaran
pendapatan
Kabupaten
Kendal
yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari
pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi
Hasil
Pajak
Daerah
dari
pemerintah
provinsi
Tahun
Anggaran 2014. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten
KUA 2014
Kendal Tahun Anggaran 2014 mendahului penetapan APBD
~ 16 ~
provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi
Hasil
Pajak
Daerah
Tahun
Anggaran
2013
dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2012, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten
Kendal yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi
akibat
pelampauan
target
Tahun
Anggaran
2013,
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2014.
5)
Pendapatan
daerah
yang
bersumber
dari
bantuan
keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat
khusus
yang
diterima
dari
pemerintah
provinsi
atau
pemerintah kabupaten lainnya dianggarkan dalam APBD
penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam
APBD pemberi bantuan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan
tersebut
diterima
setelah peraturan
daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan
keuangan
dimaksud
pada
peraturan
daerah
tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah
penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut
ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota penerima bantuan.
6)
Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari
APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar
KUA 2014
negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang
~ 17 ~
tidak
mengikat
dan
tidak
mempunyai
konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau
pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya
kepastian penerimaan dimaksud.
Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari
pemerintah
daerah
lainnya
tersebut
didasarkan
pada
perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi
kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang
diberi
kuasa
selaku
penerima,
sedangkan
untuk
penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga
didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga
selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi
kuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di
atas
dianggarkan
pada
akun
pendapatan,
kelompok
pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan
ke
dalam
jenis,
obyek
dan
rincian
obyek
pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari APBN
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian
obyek pendapatan Dana Darurat.
Berkaitan dengan hal tersebut maka proyeksi pendapatan tahun 2014
digambarkan sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal diprediksi sebesar
Rp. 128.539.083.891,00,- yang terdiri dari:
Hasil Pajak Daerah Rp 46.132.000.000,00;
Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 19.928.075.929,00;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar
Rp. 6.583.866.413,00;
Serta Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 55.895.141.549,00.
KUA 2014
~ 18 ~
2. Sedangkan Dana Perimbangan sebesar Rp. 908.516.585.043,yang terdiri dari:
Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 60.988.817.043,-;
Dana Alokasi Umum Rp.788.134.078.000,- dan
Dana Alokasi Khusus Rp. 59.393.690.000,-.
3. Selanjutnya untuk Pos Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar
Rp. 298.179.511.800,- terdiri dari:
Hibah dari Pemerintah Rp. 1.139.370.000,-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya Rp 50.178.009.000,-,
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar
Rp.182.412.290.800,-
Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 64.449.842.000,Dengan demikian Total pendapatan tahun 2014 diprediksi sebesar
Rp. 1.335.235.180.734,00.
B. Belanja Daerah
Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan
urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang
layak
Pelaksanaan
serta
urusan
mengembangkan
wajib
sistem
dimaksud
jaminan
berdasarkan
sosial.
Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah
menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program
dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
KUA 2014
~ 19 ~
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.
a. Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan
PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai
dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun
Anggaran 2014 dengan memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga
belas.
b) Penganggaran
belanja
pegawai
untuk
kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun
2014.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi
pegawai
dengan
memperhitungkan
acress
yang
besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai
untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
PNSD
yang
dibebankan
pada
APBD
berpedoman
pada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal
tersebut,
penyediaan
anggaran
untuk
pengembangan
cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan
jaminan
kesehatan
yang
disediakan
oleh
BPJS,
tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan
KUA 2014
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
~ 20 ~
e) Penganggaran
Tambahan
memperhatikan
Penghasilan
kemampuan
keuangan
PNSD
harus
daerah
dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
f) Penganggaran
Insentif
Pemungutan
Pajak
Daerah
dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
69
Tahun
Pemanfaatan
2010
tentang
Insentif
Tata
Pemungutan
Cara
Pemberian
Pajak
Daerah
dan
dan
Retribusi Daerah. Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD
dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan
dalam APBN Tahun Anggaran 2014 pada dana transfer ke
daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan
penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD
pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek
dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening
berkenaan.
2) Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran
bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah,
maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya
dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
3) Belanja Subsidi
Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh
masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi
subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat
hidup
orang
banyak.
Sebelum
belanja
subsidi
tersebut
dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan
KUA 2014
~ 21 ~
pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan,
tepat
sasaran
dan
tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan.
4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban
serta
monitoring
dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang
telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di
bidang hibah dan bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber
dari
pendapatan
pemerintah
provinsi
kepada
pemerintah
kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil
tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak
daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan
target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada
pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2014.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak
Daerah
dari
pemerintah
provinsi
untuk
pemerintah
kabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar
nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai
rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode
rekening berkenaan
6) Belanja Bantuan Keuangan
a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat
menganggarkan
bantuan
keuangan
kepada
pemerintah
daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada
pertimbangan
KUA 2014
untuk
~ 22 ~
mengatasi
kesenjangan
fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang
tidak
tersedia
alokasi
dananya,
sesuai
kemampuan
keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan
luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan
untuk
membantu
capaian
kinerja
program
prioritas
pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang
bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi
bantuan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada
jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan
keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja
nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
bantuan
menganggarkan
bantuan
keuangan kepada partai politik.
c) Pemerintah
kabupaten/kota
keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang terdiri
dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari:
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan
KUA 2014
minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah
~ 23 ~
dikurangi
belanja
pegawai.
Bantuan
keuangan
ini
merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah
desa
dalam
percepatan
rangka
pemberdayaan
pembangunan
desa
masyarakat
sesuai
dan
kemampuan
keuangan daerah.
d) Sistem
dan
prosedur
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi
bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa
selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek
penerima
bantuan
keuangan
sesuai
kode
rekening
berkenaan.
7) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja
untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat
bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan
KUA 2014
~ 24 ~
pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Alokasi
belanja
langsung
dalam
APBD
digunakan
untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan
dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian
kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
dan
keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan
kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis
Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan
standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD
dan RKA-PPKD.
2) Belanja Pegawai
Dalam
rangka
penganggaran
meningkatkan
honorarium
efisiensi
bagi
PNSD
anggaran
dan
Non
daerah,
PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan
hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar
memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan
kegiatan
dimaksud
dengan
memperhatikan
pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan
KUA 2014
tersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak
~ 25 ~
Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada
a.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan
rincian
obyek
honorarium
belanja
bagi
honorarium
PNSD
dan
Non
Non
PNSD.
Besaran
PNSD
dalam
kegiatan
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
3) Belanja Barang dan Jasa
a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli
dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan
Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b) Penganggaran
uang
untuk
diberikan
kepada
pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja
tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa
sesuai kode rekening berkenaan.
c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang
Tahun Anggaran 2013.
d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa
aset
tetap)
yang
ketiga/masyarakat
akan
pada
diserahkan
tahun
kepada
anggaran
pihak
berkenaan,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
dimaksud
barang/jasa
pada
dianggarkan
yang
akan
tahun
anggaran
sebesar
harga
diserahkan
berkenaan
beli/bangun
kepada
pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait
KUA 2014
~ 26 ~
dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan.
e) Penganggaran
belanja
perjalanan
dinas
dalam
rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam
negeri
maupun
perjalanan
dinas
luar
negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas
dimaksud
sehingga
relevan
dengan
substansi
kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan
studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar
negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun
2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Perjalanan
Dinas
Ke
Luar
Negeri
Bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
f)
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan
sumber
daya
manusia
Pimpinan
dan
Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang
tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan
sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek
urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh
dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis
atau
sejenisnya
guna
pencapaian
efektifitas
penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan
pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota
agar
berpedoman
pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
KUA 2014
~ 27 ~
g) Penganggaran
untuk
penyelenggaraan
kegiatan
rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah.
4) Belanja Modal
a) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal
pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN
Tahun 2010-2014.
b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik
daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang
milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
dan
memperhatikan
standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk
pembangunan
gedung
dan
bangunan
milik
daerah
memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Kendal untuk tahun 2014
sebesar Rp. 1.358.055.780.734,00 yang terdiri dari:
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 824.401.558.734,00 yang
meliputi belanja pegawai, bunga dan jasa bank, hibah, bantuan
sosial, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan pemerintahan serta belanja tidak terduga ;
KUA 2014
~ 28 ~
Belanja Langsung sebesar Rp. 533.654.222.000,00 yang meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
a) Penganggaran
Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi
anggaran
Tahun
Anggaran
2013
dalam
rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran
2014
tercapainya
yang
SiLPA
tidak
yang
dapat
didanai
direncanakan.
akibat
tidak
Selanjutnya
SiLPA
dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek
sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.
b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan
besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan
dana cadangan.
c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD
pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan
daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah,
obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari
kelompok masyarakat penerima.
d) Pemerintah
berdasarkan
daerah
dapat
peraturan
melakukan
pinjaman
perundang-undangan
di
daerah
bidang
pinjaman daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah
dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen
dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan
Pemerintah
KUA 2014
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD
~ 29 ~
pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan
daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah,
obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada
kelompok masyarakat penerima.
b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan
dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan
modal
dalam
rangka
pemenuhan
kewajiban
yang
telah
tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada
tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah
tersendiri
sepanjang
jumlah
anggaran
penyertaan
modal
tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
c) Dalam
hal
pemerintah
daerah
akan
menambah
jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal
dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan
daerah tentang penyertaan modal tersebut.
d) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor
dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur
permodalan,
sehingga
berkompetisi,
tumbuh
BUMD
dan
dimaksud
berkembang.
dapat
lebih
Penambahan
penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus
untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna
memenuhi
Capital
Adequacy
Ratio
(CAR)
sebagaimana
dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
e) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha
Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah
dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan
rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
KUA 2014
~ 30 ~
f) Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang
layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari
jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM
harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan,
perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum,
baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan
pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah
daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna
meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air
minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target
pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80%
(delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60%
(enam puluh persen) sesuai target Millenium Development Goal’s
(MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.
g) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah
harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang
pembentukan
dana
cadangan
yang
mengatur
tujuan
pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana
cadangan yang harus dianggarkan.
h) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran
sebagaimana
diamanatkan
Pasal
28
ayat
(5)
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil.
b) Dalam
hal
perhitungan
penyusunan
Rancangan
APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah
harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan
KUA 2014
~ 31 ~
kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan
kegiatan
yang
telah
dianggarkan,
dan/atau
pengeluaran
pembiayaan.
c) Dalam
hal
pemerintah
perhitungan
daerah
SILPA
melakukan
Tahun
Berjalan
pengurangan
negatif,
bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan
kegiatannya.
Pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran
2014 sebesar Rp. 37.039.813.297,00 dan pengeluaran pembiayaan
daerah sebesar Rp. 14.219.213.297,00.
V. PENUTUP
Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2014.
Kendal, 8 Juli 2013
BUPATI KENDAL,
Cap.
ttd
WIDYA KANDI SUSANTI
KUA 2014
~ 32 ~