1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE Disusun Oleh : IRMA SURYANI Eka feka Dina selan Yeti .m.banu Godelifah y tefu Jeni sopaba Muhamad sahrul Kici kase Page 1 TUGAS PKN 1. Carilah Dasar hukum , tugas dan wewenang Lembaga negara Republik Indonesia. Penyelesaian Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara No 1 Nama Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dasar Hukum Pasal 2 UUD 1945 & Pasal 3 UUD 1945 Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE Tugas dan Wewenang 1. Mengubah serta menetapkan UUD. 2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari. 6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil Page 2 2 presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR. Dewan Perwakilan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1. Membentuk undang-undang yang Rakyat 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD dibahas dengan Presiden untuk 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD mendapat persetujuan 1945, Pasal 22D ayat (3) bersama UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) 2. Membahas dan memberikan atau tidak UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) memberikan persetujuan terhadap UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) peraturan UUD 1945,Pasal 14 ayat (2) pemerintah pengganti undang-undang UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) 3. Menerima dan membahas usulan UUD 1945 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I 4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I 5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I 6. Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE Page 3 pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama 8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD 9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat 11. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undangundang 13. Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan 14. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 15. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,serta kebijakan pemerintah 16. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 17. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE Page 4 18. Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota. 19. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 20. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi 21. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain 22. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 23. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 24. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial 25. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden 26. Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden 3 Dewan Perwakilan Pasal 22D ayat (1), (2), (3) Daerah UUD 1945, Pasal23F ayat (1) UUD 1945 Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE 1. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.. 2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama 3. Memberikan pertimbangan kepada DPR Page 5 4 Presiden Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) 3. Mengajukan Rancangan UndangUndang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa) 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 7. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 8. Menyatakan keadaan bahaya 9. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR 10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 11. Memberi grasi, rehabilitasi dengan Page 6 12. 13. 14. 15. 16. 17. 5 Mahkamah Agung Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 6 Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) san (2) UUD 1945 Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. 1. Mengadili pada tingkat kasasi 2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang 3. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi. 4. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Page 7 7 Komisi Yudisial 8 Badan Pemeriksa Keuangan 9 Bank Indonesia Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 1. Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti undangundang republik Indonesia nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan. 3. Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 4. Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 5. Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 Tugas kelompok Irma Suryani, DKK Siswa SMK N 2 SoE 3. Menguji undang-undang terhadap UUD 19451. 4. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik 5. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 1. Mengawasi perilaku hakim 2. Mengusulkan nama calon hakim agung. 1. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 2. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 1. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 3. Mengatur dan mengawasi bank-bank Page 8