SISTEM LEMBAGA KEUANGAN SHARI’AH

ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 SISTEM LEMBAGA KEUANGAN SHARI’AH Shinta Dewianty STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut. ABSTRAKSI Lembaga Keuangan Shari’ah merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI. Konsep yang mengandung keshari’ahan ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Sistem lembaga Keuangan Shari’ah ini berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Tulisan ini merupakan studi pustaka dimana penulis mencoba menjelaskan bagaimana sistem lembaga keuangan islam di berbagai Negara, dan kemudian di bandingkan dengan penerapan sistem lembaga keuangan di Indonesia. Kata Kunci: Bank syariah, riba, efisien, shari’ah Pendahuluan Kegiatan lembaga keuangan pada saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya uang. Uang merupakan alat kebutuhan pokok untuk digunakan sehari-hari dalam perekonomian. Pada mulanya kegiatan perekonomian atau perdagangan dilakukan dengan cara barter yaitu tukar menukar barang dengan barang. Seiring perkembangan zaman sistem barter menimbulkan beberapa kendala, oleh karena itu sistem barter diganti dengan sistem yang menggunakan alat tukar lebih efektif dan efisien di dalam aktifitas perekonomian. Alat tukar tersebut dikenal dengan nama uang. Pada saat sekarang ini uang bukan hanya dijadikan sebagai alat tukar saja tetapi juga mempunyai fungsi lainnya. Yang membedakan fungsi uang menurut shari’ah dan konvensional adalah uang sebagai alat komoditas sehingga berimbas kepada sistem keuangan shari’ah mengharamkan adanya bunga yang dikatergorikan sebagai riba. Adapun fungsi sistem keuangan shari’ah sebagai perantara keuangan antara orang yang kelebihan dana dengan orang 41 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 yang kekurangan dana. Lembaga Keuangan Shari’ah dalam menjalankan peranannya tersebut harus bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep dan prinsip shari’ah. pertumbuhan sistem lembaga keuangan shari’ah saat ini sangat pesat hal ini disebabkan karena adanya keinginan kuat untuk menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip shari’ah dan banyaknya produk yang menarik perhatian para investor baik muslim maupun non muslim. Namun perkembangan yang sangat pesat ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan sistem keuangan global. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem lembaga keuangan shari’ah. yang dimulai dari ruang lingkup uang baik pengertian, jenis, fungsi, permintaan dan penawaran terhadap uang, konsep uang dalam Islam dan konvensional, uang dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian diteruskan dengan membahas peranan sistem keuangan, fungsi dan karakteristik sistem keuangan. Sistem keuangan shari’ah, karakteristik sistem keuangan shari’ah, instrument sistem keuangan shari’ah. Dan membahas tentang lembaga keuangan shari’ah baik pengertian, peran, fungsi, dan persyaratan mendirikan LKS, prinsip operasional LKS, lembaga fasilitator LKS, struktur LKS. Praktik Sistem LKS di berbagai negara, dan tantangan LKS di dunia. Pembahasan A. Ruang Lingkup Uang 1. Pengertian uang Pengertian uang dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.1 Pengertian uang dalam istilah bahasa Arab, uang merupakan bagian dari harta yang disebut maal yang berarti condong, mencondongkan ke arah yang menarik, meskipun uang sendiri, mempunyai daya tarik yang kuat sebagai alat tukar dalam memperoleh apa yang dibutuhkan. Ada juga yang menterjemahkan maal lebih umum yaitu segala apa yang dimilki oleh manusia baik uang, barang, binatang ternak, kebun maupun harta benda lainnya.2 1 WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1323. Muhammad Zein, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional,” Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1 (2004), 113. 2 42 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 Uang dalam istilah fiqh Islam disebut nuqud atau tsaman untuk mengekspresikan uang. Adapun pengertian menurut Muhammad Sayyid Ali dalam kitabnya Al- Nuqud- wa AlSikkah nuqud diantaranya adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.3 2. Jenis uang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:4 a. Berdasarkan bahannya 1) Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang digunakan untuk keperluan transaksi sederhana yang dilakukan setiap hari. Uang kartal terbagi menjadi dua: uang logam dan uang kertas. 2) Uang giral yaitu menyimpan uang di bank dalam bentuk giro (rekening koran) yang boleh diambil sewaktu-waktu, pembayaran dengan uang giral dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro bilyet dan pemindahan telegrafis. b. Berdasarkan nilainya, jenis uang ini terbagi ke dalam dua bagian: 1) Bernilai penuh (full bodied money) merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, contoh uang logam dimana nilai nominal uang yang tertulis pada uang sama dengan nilai bahan untuk membuat uang tersebut. 2) Tidak bernilai penuh (representative full bodied money) merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. 3. Fungsi uang Dalam ekonomi konvensional fungsi uang dibagi dua: 5 a. Fungsi asli: sebagai alat penukar (medium of exchange) dan sebagai satuan hitung (unit of account). b. Fungsi turunan: uang sebagai alat pembayaran dan sebagai alat penimbun kekayaan. Menurut Plato dan Aristoteles fungsi utama uang adalah untuk memperlancar arus perdagangan sehingga manusia lebih mudah memenuhi kebutuhannya. 6 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Shari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008), 22. Muhammad Zein, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional,” Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1 (2004), 123-125. 5 Muhammad Zein, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional,” Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1 (2004), 123-125. 6 Muhammad Nafik HR, Bursa Efek Dan Investasi Shari’ah, (Jakarta: Serambi, 2009), 92. 3 4 43 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 Menurut Adiwarman Karim dalm buku Andri Soemitro fungsi uang diantaranya7: a. Sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. b. Satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. c. Penyimpan kekayaan, menyimpan kekayaan senilai jumlah uang yang disimpan. d. Standar pencicilan utang, yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Ibnu Khaldun berpendapat tentang fungsi uang yaitu sebagai standar nilai, alat tukar, dan pelestari nilai.8 Menurut Al-Ghazali fungsi uang diantaranya yaitu ukuran nilai barang dan sebagai alat transaksi atau media pertukaran. Menurutnya uang ibarat cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi merefleksikan semua harga barang. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri tetapi untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.9 4. Perbedaan konsep uang menurut Islam maupun Konvensional: a. Dalam dimensi Islam uang tidak identik dengan modal. Uang berpotensi menjadi modal apabila uang tersebut disalurkan kepada sector riil untuk dijadikan suatu produktifitas usaha yang mana terdapat beberapa resiko dan keuntungan di dalamnya. Dalam dimensi konvensional uang sering diindentikan dengan modal.10 b. Dalam dimensi Islam uang adalah public goods, modal adalah privat goods sedangkan dalam konvensional uang adalah privat goods.11 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah (Jakarta: Kencana, 2010), 10. Mohammed Ashraf, “Principle to Practice Islamic Economics,” Islam Online (May 30, 2012), http://www.islamonline.com/news/articles/105/Principle-to-Practice--ISLAMIC-ECONOMICS.html (diakses 21 Juni 2012). 9 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 53. 10 Humayon A. Dar and John R. Presley, “Islamic Finance: A Western Perspective,” International Journal of Islamic Financial Services 1, no.1 (April 21, 2002) http://www.imamu.edu.sa/Data/abstract/management/acc/ISLAMIC%20FINANCE%20A%20WESTERN%20PERS PECTIVE.pdf (diakses 21 Juni 2012). 11 Muhammad Zein, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional,” Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1 (2004), 119. 7 8 44 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 c. Dalam dimensi Islam uang adalah flow consept dan modal adalah stock consept, uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (private good). Dalam konvensional uang/modal juga adalah flow concept menurut Fisher sedangkan menurut Marshall-Pigou stock consept.12 Hubungan uang dengan modal dalam ekonomi Islam: Modal adalah barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Secara fisik modal terbagi kepada dua bagian yaitu modal tetap contohnya gedung yang mana ketika manfaatnya dinikmati eksistensi substansinya tidak berkurang dan modal yang bersirkulasi contoh bahan baku dan uang yang mana ketika manfaatnya dinikmati substansinya juga hilang.13 5. Uang dalam sistem ekonomi Islam Pada hakikatnya keberadaan uang sangat penting karena dengan perantaraan uang keberlangsungan perekonomian bisa lebih baik dari pada dengan cara sistem barter yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dan dengan adanya uang perputaran harta diantara manusia akan terpelihara dan berlangsung dengan cara cepat. Dalam sistem ekonomi konvensional sistem bunga dan fungsi uang yang disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tesendiri dengan uang sebagai komoditasnya dan bunga sebagai harganya. Dalam sistem ekonomi Islam karena dilarangnya sistem bunga maka uang dilarang untuk diperdagangkan karena bukan komoditi, fungsi uang sebagi alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sector riil.14 Uang juga harus tetap beredar dalam sebuah perekonomian, jika uang yang beredar terlalu banyak atau terlalu sedikit maka akan menimbulkan inflasi ataupun deflasi. Uang juga Merza Gamal, “Perspektif Uang Islami, “ Portal Ekonomi Syariah Indonesia (17 November 2006) http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=3 (diakses 21 Juni 2012). 12 13 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana,2009), 94. Ascarya, Akad Dan Produk Bank Shari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008), 25-26. 14 45 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 merupakan standar kegunaan untuk mengukur barang dan tenaga. 15 Stabilitas nilai uang tidak hanya tergantung terhadap bunga akan tetapi juga faktor-faktor lain seperti tingkat aktifitas bisnis, keuntungan yang diharapkan, kemampuan bank dalam menanggapi insentif ekonomi, serta pengendalian bank sentral dan lain-lain.16 B. Sekilas Tentang Sistem Keuangan Shari’ah 1. Sistem keuangan Keuangan adalah senjata politik, social, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian yang representative mewakili seluruh penduduk, cukup rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber-sumber keuangan itu sangat langka maka perlu digunakan dengan keadilan dan efesiensi yang optimal.17 Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat.18 Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efesiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam.19 Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktifitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan 15 Ismail Yusanto dan Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Al Azhar Press, 2011), 340. Muhammad Nejatullah Siddiqi, “Issues in Islamic Banking,” Journal Res. Islamic Economic 1, No. 1, (1403/1983), 57-59, http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Issues-in-Islamic-BankingReviewed-by-M.N.-Mannan.pdf (diakses 21 Juni 2012). 17 M Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 351. 18 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 91. 19 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktek, (Jakarta: Kencana, 2008), 159. 16 46 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang.20 2. Sistem keuangan shari’ah Pengertian sistem keuangan shari’ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip shari’ah. Tujuan utama sistem keuangan shari’ah adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip shari’ah, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi.21 Prinsip-prinsip shari’ah dalam sistem keuangan yaitu: a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.22 b. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidak jelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).23 c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.24 d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.25 e. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.26 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 17. Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 123. 22 Efrinaldi, “Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam,” Multiply, http://efrinaldi.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem (Diakses 21 Juni 2012). 23 Khadidja Khaldi and Amina Hamdouni, “Islamic Financial Intermediation: Equity, Efficiency and Risk,” International Research Journal of Finance and Economics, Issue 65 (2011), http://www.eurojournals.com/finance.htm (diakses 21 Juni 2012). 24 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 20. 25 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 20. 26 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 20. 20 21 47 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 f. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas. Serta harus ada kepastian kontrak dan manfaat untuk kedua belah pihak.27 g. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.28 h. Mengimplementasikan zakat, sebagai dasar distrusi pendapatan dan kesejahteraa yang merata.29 Dengan demikian sistem keuangan shari’ah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus pertama prinsip shari’ah yang diambil dalam al Quran dan Sunnah kedua prinsip tabi’.30 Sistem keuangan shari’ah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam, jadi tidak sekedar memperhitungkan keuntungan dan resiko saja tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam. 3. Karakteristik sistem keuangan shari’ah menurut Umar Chapra:31 a. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan bekerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal b. Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. c. Stabilitas nilai mata uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan dan alat penyimpan yang stabil. d. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. e. Memberikan semua pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem keuangan. 4. Instrument sistem keuangan shari’ah diantaranya:32 a. Instrument keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Heiko Hesse, Andreas A. Jobst & Juan Solé, “Trends and Challenges in Islamic Finance,” World Economics 9, no. 2 (2008), http://relooney.fatcow.com/0_Middle-East_1.pdf (diakses 21 Juni 2012). 28 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 20. 29 Yohana Anestasia, “Sistem Ekonomi Islam/Syariah ,” Jurnal Dan Artikel Ekonomi (23 Mei, 2010) http://ana-ekonomi.blogspot.com/2010/05/sistem-ekonomi-islamsyariah.html (diakses 21 Juni 2012). 30 Prinsip-prinsip tabi’i adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisa teknis, manajemen cash flow, manajemen resiko dan lain-lain. 31 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 21-22. 32 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 24. 27 48 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 b. Mekanisme harga yang dapat meningkatkan efesiensi dalam pemanfaatan sumber daya. c. Intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan resiko. Dalam sistem keuangan konvensional fungsi sistem keuangan didasarkan pada tingkat suku bunga. Sedangkan sistem keuangan shari’ah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti kezaliman melalui lembaga keuangan shari’ah. C. Lembaga Keuangan Shari’ah 1. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana.33 Lembaga keuangan shari’ah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan shari’ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangn shari’ah.34 2. Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik individu, pemerintah maupun sector usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi deficit. Dengan adanya lembaga keuangan maka dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, oleh karena itu investasi lebih efesien untuk kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit deficit.35 Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: a. Lembaga keuangan depositori: menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya: giro, tabungan, deposito dan lain-lain. Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 29. Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.1 35 Abdul Ghafar Ismail and Ismail Ahmad, “Does the Islamic financial sistem design matter?,” Humanomics Emerald Group Publishing Limited 22 No. 1(2006), 5-16, www.emeraldinsight.com/0828-8666.htm (diakses 21 Juni 2012). 33 34 49 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 b. Lembaga keuangan nondepositori adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri usahanya sendiri.36 3. Fungsi lembaga keuangan:37 a. Ditinjau dari sisi jasa penyedia keuangan, terdiri dari: 1) Fungsi tabungan, menyediakan instrument tabungan bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. 2) Fungsi penyimpan kekayaan, instrument keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal yaitu dengan cara menahan nilai asset yang dimiliki disamping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu, contoh obligasi, saham dan lain-lain. 3) Fungsi transmutasi kekayaan dimana lembaga keuangan memilki asset dalam bentuk janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Contohnya deposito. 4) Fungsi likuiditas, berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. 5) Fungsi pembiayaan/kredit, menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi maupun investasi dalam ekonomi. Contoh kredit mobil. 6). Fungsi pembayaran, menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang atau jasa, contoh cek, dan giro. 7). Fungsi diversifikasi resiko, menyediakan proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan lainlain. 8) Fungsi manajemen portofolio, menyediakan jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan. 9) Fungsi kebijakan, pasar uang menjadi instrument pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. b. Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian dari unit-unit yang diberi kuasa dalam mengeluarkan uang giral dan deposito. Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010),39-30. Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 31-34. 36 37 50 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 c. Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter berfungsi menciptakan uang yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. d. Ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem financial berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. 4. Prinsip operasional lembaga keuangan shari’ah:38 a. Bebas dari maghrib 1) Maysir (spekulasi), secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait dengan sector riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa. 2) Gharar, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau suatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibat dari resiko tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. 3) Haram, penegasan terhadap larangan. Larangan bisa saja berasal dari Tuhan maupun dari akal. Dalam aktifitas ekonomi diharapkan semua umat muslim menjauhi dari transaksi yang diharamkan. 4) Riba, secara bahasa tumbuh, berkembang. Riba adalah pendapatan penambahan secara tidak sah baik secara kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan lain-lain. Secara ekonomi riba dilarang karena membuat arus investasi pada sector produktif terhambat. 5) Batil secara bahasa batal atau tidak sah, secara ekonomi pelarangan batil akan semakin mendorong berkurangnya moral hazard dalam berekonomi. b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut shari’ah. c. Menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. 5. Lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan shari’ah di Indonesia:39 38 51 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 36-40. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 a. Bank Indonesia Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mancapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter, penciptaan uang primer terutama uang kertas dan uang logam, dan memelihara cadangan emas dan devisa.40 b. Departemen keuangan Upaya pengembangan pasar keuangan shari’ah tentu juga tidak terlepas dari peranan Departemen Keuangan. Pada pasar modal dan lembaga keuangan non bank shari’ah, lembaga yang membinanya adalah Bapepam-LK yang merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam LK berada dibawah Departemen Keuangan yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang lembaga keuangan.41 Depkeu membentuk dewan pembiayaan shari’ah yang bertugas melaksanaan perencanaaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrument pembiayaan shari’ah, melakukan analisis keuangan, dan pasar keuangan shari’ah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan shari’ah, melakukan pengkajian peraturan dan produk standar, dalam rangka kebijakan pembiayaan shari’ah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jendral.42 c. Dewan Shari’ah Nasional dan Dewan Pengawas Shari’ah DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Fungsi dari DSN adalah melakasanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 40-44. Bank Indonesia, “Tentang Bank Indonesia,” http://www.bi.go.id/web/id/ (diakses 21 Juni 2012). 41 Organisasi BAPEPAM-LK, “Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK),” BAPEPAM LK, http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm (diakses 21 Juni 2012). 42 Deparemen Keuangan, “Tugas Dan Fungsi Kementerian Keuangan Indonesia,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/?prof=tupoksi (diakses 21 Juni 2012). 39 40 52 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 aktifitas lembaga keuangan shari’ah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan shari’ah.43 Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan shari’ah dibentuklah DPS yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan shari’ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip shari’ah yang telah difawakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usha shari’ah dan pimpinan kantor cabang shari’ah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.44 d. Badan Arbitrase Shari’ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum shari’ah. Tujuan didirikannya BASYARNAS adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lainlain dikalangan umat Islam.45 6. Struktur lembaga keuangan shari’ah di Indonesia46 a. Lembaga keuangan bank Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari: 1) Bank Umum Shari’ah Bank umum menurut UU Perbankan No 7 tahun 1992 adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.47 Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Dewan Shari’ah Nasional, T”entang Dewan Shari’ah Nasional,” Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=39&layout=blog&Itemid=58 (diakses 21 Juni 2012). 44 Ahmad Rodoni Dan Abdul hamid, Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 202. 45 Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah Basyarnas,” http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83 (diakses 21 Juni 2012) 46 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 45-51. 47 Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Shari’ah, (Jakarta: Grasindo, 2005), 1. 43 53 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 2) Bank Pembiayaan Rakyat Shari’ah BPR menurut UU Perbankan No 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip shari’ah.48 b. Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.49 Lembaga-lembaga ini berbentuk menengah dengan basis modal yang mencukupi dan merata untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Ciri umum lembaga ini yaitu mereka menggunakan sebagian dananya dari pemegang saham, bank komersial, dan dana-dana khusus yang ditempatkan untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. 50 Adapun lembaga keuangan non bank ini diantaranya: 1) Pasar modal (capital market) merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan para penanam modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham, obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. 2) Pasar uang (money market) Pasar uang hampir sama dengan pasar modal bedanya jangka waktu pasar uang pendek. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan melalui media elektronik, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. 3) Perusahaan asuransi shari’ah adalah lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset/tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai shari’ah. Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah: Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 90. 49 Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2007), 13. 50 Umar Chapra, Sistem Moneter Islam, ( Jakarta: Gema insane Press, 2000), 124. 48 54 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 4) Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang telah terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sector yang menguntungkan. 5) Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lain. 6) Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Yang termasuk lembaga pembiayaan ini adalah: a) Perusahaan sewa guna usaha (leasing) shari’ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha hak opsi atau tanpa opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip shari’ah. b) Perusahaan anjak piutang shari’ah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip shari’ah, anjak piutang bedasarkan akad wakalah bil ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan. c) Perusaahn kartu plastik, salah satu kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik seperti ATM, kartu kredit dan lain-lain. d) Pembiayaan konsumen shari’ah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip shari’ah. 55 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 7) Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. 8) Lembaga keuanga shari’ah mikro, diantaranya: a) Lembaga pengelola zakat (BAZ atau LAZ), lembaga ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal. b) Lembaga pengelola wakaf, sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan selain bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memilki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain, memajukan kesejahteraan umum. c) BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip shari’ah, dengan kegiatan usahanya yaitu mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. D. Praktik Sistem Lembaga Keuangan Islam Di Berbagai Negara Muncul dan berkembangnya lembaga keuangan Islam pada tahun 1970-an pada dasarnya mengambil dua jalan yaitu: jalan pertama dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan Islam berdampingan dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional, jalan kedua mengganti seluruh sistem keuangan dan perekonomian sesuai dengan shari’ah. 1. Iran Islamisasi dalam sector perbankan mulai diterapkan di Iran pada bulan Maret 1984 ketika negara masih dalam suasana peperangan dan tengah mengalami resesi yang panjang. 51 Pada fase pertama (1979-1982), sektor perbankan dinasionalisasi dan direstrukturisasi. Fase kedua (1983-1986), perbankan Islam diperkenalkan. Fase ketiga dimulai 1986, membakukan peran perbankan Islam sehingga diharapkan bisa menjadi bagian integral dari pemerintah Islam, sekaligus menjadi instrument pembangunan social dan ekonomi di masa rekonstruksi pasca 51 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 249. 56 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 krisis ekonomi. Undang-Undang perbankan bebas bunga disahkan pada Agustus 1983, dan diberlakukan pada Maret 1984, yang memberi waktu satu tahun untuk mengislamisasi deposito mereka, dan tiga tahun untuk mengislamisasi seluruh operasional mereka. UndangUndang ini juga memuat daftar metode transaksi yang sah pada sisi aktiva dan pasiva, dan cara-cara yang dibolehkan. Menurut Iqbal, Mirakhor dan Khan mencatat bahwa konversi menuju cara-cara Islami jauh lebih cepat pada sisi pasiva dibanding dengan sisi aktivanya. Sistem di Iran membolehkan bank menerima deposito dan tabungan tanpa harus memberi imbalan apapun, tetapi bank boleh memberikan insentif seperti hadiah atau bonus dalam bentuk uang atau apapun yang sepadan. Tingkat laba dari deposito berjangka didasarkan atas keuntungan bank dan pada saat jatuh tempo deposito, akad yang digunakan pun adalah akad wakalah. Pada sisi aktiva, model sistem bagi hasil yang digunakan adalah bentuk kemitraan sipil dan ekuitas. Kemitraan ekuitas didasarkan atas partisipasi bank dalam produksi melalui perolehan saham dan obligasi perusahaan, sementara kemitraan sipil ada pencampuran asset dan hak-hak pemilikan untuk memperoleh laba. Adapun model-model transaksi yang diizinkan sesuai dengan aktifitas ekonomi: a. Jenis aktifitas: produksi (industry, pertambangan, pertanian) Model yang diizinkan: musharakah, sewa beli, salaf, penjualan cicilan, Investasi langsung, muzara’ah, musaqah, dan ju’alah. b. Jenis aktifitas: komersial Model yang diizinkan: mudharabah, musharakah, dan ju’alah. c. Jenis aktifitas: jasa Model yang diizinkan: sewa beli, penjualan cicilan, ju’alah. d. Jenis aktifitas: perumahan Model yang diizinkan: sewa beli, penjualan cicilan, qardul hasan, ju’alah. e. Jenis aktifitas: konsumsi pribadi Model yang diizinkan: penjualan cicilan, qardul hasan. Salah satu keunikan pengalaman Iran adalah tingkat pembiayaan pemerintah dari sector perbankaan yaitu mengubah sector public menjadi model pembiayaan yang halal. Suatu transaksi dianggap riba menurut prinsip perbankan Islam di Iran yaitu apabila: adanya utang, debitur yang tidak tergantung kepada kreditur, kesepakatan sebelumnya untuk menerima 57 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 jumlah tambahan atas pokok utang, adanya penerimaan jumlah tambahan. Jika pinjaman mengandung semua unsure ini dianggap riba, namun jika tidak ada salah satu atau beberapa unsure diatas tidak dianggap riba.52 2. Sudan Islamisasi perbankan di Sudan mengalami pasang surut, terlalu banyak tergantung kepada kepemimpinan politik. Bank-bank Islam di Sudan beroperasi berdampingan dengan bankbank konvensional. Namun pada tahun 1984 seluruh sistem perbankan diislamisasi dalam jangka waktu dua bulan, akibat transisi yang sangat mendadak ini, banyak bank yang sekedar mengganti kata bunga menjadi laba, dan menjalankan layanannya dengan prinsip murabahah.53 Transisi yang lebih sempurna berlangsung mulai tahun 1990 untuk menerapkan shari’ah dalam sector perbankan dengan mengambil langkah-langkah berikut: a. Menghapuskan semua pasal yang berhubungan dengan bunga dari bank. b. Merevisi regulasi bank, yaitu dengan menghapus semua pasal yang bertentangan dengan proses Islamisasi. Semua perubahan harus dilakukan di bawah petunjuk Dewan Agama. c. Menunjuk Dewan Agama Tinggi di Bank of Sudan untuk mengawasi kerja bank. d. Mengintruksikan semua bank agar mempekerjakan para peneliti agama untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan shari’ah dan memecahkan kasusu-kasus yang sulit dipecahkan dengan Dewan Agama Tinggi. e. Memperkuat dengan departemen-departemen yang relevan dalam bank. f. Mengadakan seminar dan pelatihan khusus bagi karyawan bank. g. Merestrukturisasi silabus Institut of Banking Studies untuk memenuhi kebutuhan perbankan Islam. Bank Islam di Sudan memberikan kemajuan yang sangat signifikan di bidang pertanian yaitu dengan menggunakan prinsip musharakah dengan petani. Selain itu juga prinsip musharakah ini digunakan pada bidang perdagangan, asset tetap industry, dan modal kerja. Adapun proses musharakah diantaranya sebagai berikut: bank mengevaluasi proyek yang diajukan klien, apabila disetujui kemudian menandatangani perjanjian dengan rincian Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 139-143. 53 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 250. 52 58 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 kontribusi kedua belah pihak dalam modal, manajemen, laba dan juga prosedur yang mengatur kedua belah pihak. Kedua mitra akan saling mengawasi, agar proyek tersebut sesuai kesepakatan.54 3. Pakistan Proses Islamisasi di Pakistan dilakukan secara bertahap mulai tahun1947 ketika negara ini merdeka. Proses ini dimulai sejak tahun 1970-an dan diberlakukan secara umum tahun 1985. Implementasi sistem keuangan Islam di Pakistan secara resmi dimulai pada bulan Februari 1979, ketika presiden Pakistan mengumumkan bahwa bunga harus dihilangkan dari sistem perekonomian dalam tempo tiga tahun. Adapun langkah-langkah yang ditempuh: a. Pengesahan resolusi objektif pada 7 Maret 1949 oleh sidang konstituante yang melaksanakan pondasi ideologis Pakistan mengenai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Quran dan Sunnah. b. Pemerintah membentuk Dewan Talimat Islami yang dikepalai oleh Syed Sulaiman Naqvi untuk membuat beberapa rekomendasi mengenai integrasi ajaran Islam terhadap beberapa aspek konstitusi Pakistan. c. Konstitusi Pakistan mengandung resolusi objektif awal dengan sedikit perubahan verbal dan dibakukan dalam bentuk Republik Islam Pakistan. Bab 1 pasal 198 yang menyatakan bahwa: tidak akan dibuat hukum yang bertentangan dengan perintah-perintah Islam sebagaimana terdapat dalam Quran dan Sunah, yang selanjutnya disebut sebagai Perintah Islam, dan hukum yang ada harus disesuaikan dengan Perintah itu. d. Komando pertahanan tertinggi mengumumkan sebuah konstitusi secara resmi pada 8 Juni 1962. Prinsip-prinsip kebijakan mencakup penghapusan riba, tetapi hanya bersifat anjuran, karena tidak dapat diimplementasikan secara langsung. Tahun1978 pengadilan diberi wewenang untuk membatalkan setiap hukum ynag bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tahun 1979 hakim-hakim shari’ah diperintahkan untuk menetapkan hukum apa saja yang dianggap bertentangan dengan Islam. Tahun 1979 Presiden mengumumkan langkah-langkah penghapusan bunga. Pada tahun 1980 Dewan Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 143-147. 54 59 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 Ideology Islam dan para ahli mengusulkan penghapusan bunga secara bertahap, namun Presiden menetapkan bunga harus dihapuskan dalam jangka waktu 3 tahun. a. Fase pertama berakhir 1 Januari 1985, bank-bank domestik mengoperasionalkan unit-unit pelayanan bebas bunga dan berbasis bunga. Jadi bank berbasis bunga dan bebas bunga beroperasi berdampingan. b. Fase kedua, sistem perbankan harus mengoperasikan semua transaksi berdasarkan prinsip bebas bunga, satu-satunya kekecualian adalah deposito mata uang asing, pinjaman luar negeri, utang pemerintah. Pada juni 1984 sistem dual banking sistem harus dihentikan dalam tempo satu tahun. Pada tahun ini memperkenalkan produk pendanaan yang dibolehkan diantaranya: dana pinjaman tanpa bunga (qardul hasan), dan pendanaan yang berhubungan dengan jual beli (mark up atas barang . surat dagang, barang yang bisa dibeli kembali, leasing, pembelian sewa, property yang dikenai biaya pengembangan), model investasi profit and losss sharing (musharakah, mudarabah, partisipasi saham dan ekuitas, bagi sewa). Pada tahun 1985 semua sistem harus bebas bunga menetapkan skema pembiayaan bebas bunga kecuali deposito mata uang asing. Sisi liabilitas pasiva sistem perbankan Pakistan dengan cepat dikonversi menjadi Islami, bank menjadi manajer portofolio bagi deposan. Sebaliknya sisi aktiva sistem perbankan menunjukkan kecenderungan yang lebih lambat untuk bergerak ke arah skema PLS. c. Fase ketiga Keputusan Dewan Federal pada tahun1991 tentang bunga. Pada tahun 1992 pengadilan memutuskan bahwa peraturan yang bertentangan dengan perintah-perintah Islam akan dibatalkan. 23 Desember 1999 pengadilan tinggi menolak semua keberatan pemerintah dan bank atas Keputusan Pengadilan Shari’ah Federal. Ia dengan tekad mengharamkan bunga dengan segala bentuknya dan dengan nama apapun serta menetapkan garis pedoman khusus untuk sebuah sistem perekonomian yang benar-benar bebas bunga Juni 2001.55 E. Kondisi Perbankan Islam Secara Global Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 148-157. 55 60 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 1. Pemberian modal untuk perdagangan menjadi aktifitas paling besar 32%, industri 17%, real estate 16%, jasa 12 %, pertanian 6% dan bidang lain 16%. 2. 176 bank mengoperasikan total 22.639 cabang lokal dan luar negeri. 3. Dari segi kesempatan kerja, 176 bank mempekerjakan 293.635 karyawan. 4. Mengenai struktur perusahaan, 65 bank dikelompokkan sebagai perusahaan publik atau perusahaan saham gabungan, sementara 76 bank di bawah pemilikan swasta, satu koperasi, dan 34 sisanya dimiliki pemerintah, baik sepenuhnya maupun sebagian. 5. Mengenai penyediaan shari’ah 133 memiliki Dewan Shari’ah. Sisanya Sudan, Iran dan Pakistan tidak memerlukan layanan shari’ah khusus karena sebagian bank-bank sudah diislamisasi oleh negara.56 F. Praktik Perbankan Islam Di Beberapa Negara Perkembangan Lembaga Keuanga Shari’ah identik dengan perbankan shari’ah karena awal berdirinya sebuah lembaga keuangan dunia dinamakan dengan bank. Sehingga dalam hal penulisan ini pun sama ketika membahas tentang praktik Lembaga Keuangan Shari’ah di bebagai negara maka yang dibahas adalah perbankan shari’ah. 1. Malaysia Pembentukan bank Islam di Malaysia pada tahun 1983, dengan didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Hal tersebut menarik perhatian bank-bank lain untuk mengislamisasi bisnis perbankan mereka dengan sistem perbankan bebas bunga yang dilembagakan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 1992. Selain itu bank rakyat pun beralih kepada sistem Islam sekitar tahun 1993. Modal yang disetor BIMB adalah 80 juta ringgit yang dibayarkan oleh badan pemerintah dan lembaga Islam. Pada tahun 1990/1991 bank mengambil langkah untuk memperluas ekuitas dan sahamnya di bursa saham Kuala Lumpur. Sehingga modal bank saat ini aadalah 133,4 juta ringgit, yang menyokong pengoperasian 43 cabang dan 30 ranting (1996), dan beberapa lembaga lain seperti: AL Wakalah Nominees Sdn Bhd, Syarikat Takaful Malaysia, Syarikah AL Ijarah, dan BIMB Securities Dan BIMB Unit Trust Management. Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 176-177. 56 61 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 BIMB lebih mencurahkan perhatiannya pada rekening lancar, dan rekening tabungan sekitar 22% dari total deposito. Adapun sumber deposito dari individu, perusahaan dan lembaga bisnis. Lembaga- lembaga keagamaan pun menjadi mitra BIMB sebagai deposan. Produk perbankan yang ditawarkan seperti murabahah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 57 2. Bangladesh Bank Islam di Bangladesh dilakukan pada tahun 1999 bedampingan dengan bank konvensional. Dari 39 bank, 5 bank asing Islam, dan 2 cabang bank Islam dari bank tradisional, Prime Bank Limited yang beroperasi berdasarkan shari’ah. IBBL (Islamic Bank Bangladesh Ltd) merupakan bank terbesar, dengan saham pasar sebesar 63% dari total deposito bank Islam. 80-85% depositonya dihimpun melalui sistem bagi hasil mudarabah. IBBL menawarkan berbagai macam rekening tabungan, rekening umum, rekening investasi berjangka dan rekening investasi khusus, yang menginvesasikan dananya dalam suatu proyek dan bank bertindak sebagai agen dengan komisi yang disepakati. Adapun pembiayaan yang ditawarkan bank adalah murabahah, ba’i muajjal, dan pembelian sewa.58 3. Yordania Bank Islam pertama bernama Jordan Islamic Bank For Finance And Investment (JIB) yang didirikan pada tahun 1978 berdasarkan Undang-Undang Khusus Sementara No. 13, kemudian berdasarkan Undang-Undang permanen pada tahun 1985 No 62. Bank ini sebagai perusahaan terbatas public dengan jumlah modal JD 15 juta, dan mulai operasinya 1079. Tujuan bank ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan social melalui jasa perbankan dengan cara membuka sebanyak mungkin kantor cabang sehingga pada 1977 bank ini telah memiliki 44 bank. Deposito yang dihimpun melalui jaringan cabang mencapai 82% dari potensi bank yag diinvestasikan yang terdiri dari: tabungan dan giro18%, rekening tabungan 8,5% dan rekening investasi berjangka 73,5%. BIJ memperoleh labanya dari investasi berjangka tanpa memikul kerugian apapun, selama tidak diakibatkan oleh kelalaian bank. Aktifitas Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 182-186. 58 Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 186-188. 57 62 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 pembiayaan JIB mempergunakan mudarabah untuk membiayai aktifitas perdagangannya dan juga pembiayaan musharakah, dan hanya meraih 25. JIB melakukan investasi langsung dan investasi patungan sebesar 40% dari seluruh investasi bank. Dan terlibat dalam proyek perencanaan perumahan dan komoditas.59 4. Australia Muslim Community Cooperative di Australia (MCCA) didirikan pada 1989 dengan 10 anggota dan modal awal sebesar 22.300 dolar Australia. Sepuluh tahun kemudian ada 3822 anggota dan terhimpun modal sebesar 18 juta dolar ditambah satu cabang. Sebagai lembaga koperasi semua anggota menjadi pemegang saham, pada tahun 1999 MCCA diberi izin untuk membentuk koperasi simpan pinjam. Muslim Community Credit Union (MCCU), institusi keuangan Islam pertama di Australia yang dibolehkan berinvestasi dengan lisensi perbankan. Melalui perusahaan jasa yang beroperasi di seluruh Australia untuk semua koperasi simpan pinjam, MCCA dan MCCU mempunyai akses ke berbagai fasilitas pendukungnya, sedangkan para anggotanya memiliki akses jaringan ATM dan sistem elektronik lain. Namun peran pokok MCCA tidak berubah yaitu sebagai koperasi perumaham yang membantu pembelian rumah dan atas nama pemegang saham. Pembelian yang lain dilakukan dengan cara yang sama seperti kendaraan bermotor, computer, dan pemberian modal usaha terbatas yang sesuai dengan prinsip shari’ah. Bantuk investasi yang utama adalah murabahah dan musharakah mencapai hampir 90% dari total investasi dengan sistem pembayaran cicilan jangka panjang. Skema berikutnya adalah mudarabah dan musharakah dengan metode pemberian modal usaha. Dan qardul hasan bentuk pinjaman yang dibolehkan sebagai bantuan untuk kemajuan social. MCCA menmbayar dan mendistribusikan zakat yang mana kewajiban ini diawasi oleh dewan penasihat dan juga memberikan konsultasi secara sukarela.60 5. Mesir Bank shari’ah pertama yang didirikan di mesir adalah Faisal Islamic Bank dan mulai beroperasi pada tahun 1978 dan berhasil membukukan hasil total asset sekitar 2 Milyar Dolar Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 188-190. 60 Mervyn K. lewis Dan Latifa M. Algoud, Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep, (Jakarta: Serambi, 2007), 190-193. 59 63 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 AS pada 1986 dan tingkat keuntungan 106 Juta Dolar AS. Islamic International Bank For Investment And Depelopment beroperasi juga dengan menggunakan instrument keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beropersasi sebagai bank investasi, bank perdagangan maupun bank komersial. 61 6. Kuwait Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1997 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukan perkembangan yang cepat. Pada akhir tahun 1985 total asset mencapai KD 803 juta, dan keuntungan bersih KD 17 juta.62 7. Bahrain Bahrain merupakan off-shore banking heaven terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk 660 ribu jiwa tumbuh sekitar 220 lokal dan off-shore banks. Dan tidak kurang dari 22 diantaranya beroperasi secara shari’ah.63 8. Uni Emirat Arab Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank shari’ah, yang didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, industry dan komersial.. selama beberapa tahun para nasbahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibanding dengan bank konvensional.64 9. Turki Sebagai negara yang berideologi sekuler turki memiliki perbanka shari’ah pada tahun 1984. Pemerintah Turki memberi izin kepada Dar Mal Islam (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Selain itu pada tahun 1985 berdiri Faisal Finance Institution. Selain lembaga tersebut Turki memiliki ribuan lembaga wakaf yang memberi fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.65 10. Amerika Negara ini telah memiliki 150 lembaga keuangan yang berafiliasi internasional yang berbasis shari’ah. Tidak mudah bagi masyarakat Islam di sana menghindari praktik riba yang sudah M Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 22. M Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 23. 63 M Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 23. 64 M Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 23. 65 M Syafi’i Antonio, Bank Shari’ah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 25. 61 62 64 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 mendarah daging. Muslim di Amerika telah menggunakan skim pembiayaan ijarah wa iqtina (sewa untuk memilki) yang sesuai hukum Islam. Pembiayaan ini juga ditawarkan untuk bisnis usaha kecil. Dalam bidang investasi di pasar saham dan porofolio muncul beberapa fund yang beroperasi berdasarkan shari’ah. Salah satunya Amana Mutual Fund Trust. Lembaga ini menggunakan sistem bagi hasil. Mereka menolak bunga, dan mengalokasikan dana sesuai shari’ah. Mereka juga menghindari obligasi maupun portofolio yeng telah memberikan pendapatan tetap, dan mereka juga menawarkan perlindungan dari ancaman inflasi. Dan menjanjikan keuntungan dalam jangka panjang. Lembaga yang menghasilkan informasi berbasis Islam pun bermunculan yaitu Falaika Internasiomal (FI) yang dikenal sebagai industry yang leading di bidang Islamic Fund Information. Tekad pengembangan modal ventura Islam adalah menjadi salah satu yang terbesar dalam pembiayaan di Amerika. Takaful di Amerika juga menunjukkan perkembangan yang mnggembirakan. Dan dengan menggunakan pocketcard sebagai cara mudah dan nyaman dalam membawa uang tunai secara aman. Dengan kartu tersebut maka terhindar dari praktek riba yang digunakan kartu kredit lain 30% dari keuntungan yang dibayarkan kepada takaful disumbangkan untuk social dan pendidikan muslim.66 11. Indonesia Upaya insentif pendirian bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industry perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No 7 1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum Islam pertama di Indonesia. Kemudian diikuti oleh pendirian BPRS. Untuk menjangkau masyarakat bawah dibangunlah BMT. Setelah dua tahun beroperasi BMI mensponsori pendirian asuransi Islam yaitu Syarikat Takaful Indonesia. Dan pada tahun 1997 66 65 M Lutfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Shari’ah, (Jakarta; Senayan Abadi Publising, 2003), 189-195. Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 mensponsori Lokakarya ulama tentang reksadana shari’ah , pada tahun yang sama berdiri pula lembaga pembiayaan shari’ah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat hal ini dikarenakan adanya keyakinan yang kuat dikalangan umat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama. Dengan diundangkanya UU No 10 1998 sistem perbankan shari’ah ditempatkan sebagai sistem perbankan nasional. Dalam peraturan tersebut bank umum dan bank perkreditan konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan shari’ah atau konversi menjadi kantor cabang shari’ah. Pada tahun 2005 3 BUS, 19 UUS, 92 BPRS. Dan jumlah kantor sebanyak 504. Dengan total aset 20,9 triliun rupiah. Perkembangan ini juga diikuti oleh perkembangan Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Shari’ah non-bank. Total obligsi nilai sebesar 2 triliun. Demikian juga perkembangan di Reksadana. Pada tahun 2005 terdapat 30 perusahaan asuransi menawarkan produk shari’ah.67 G. Tantangan Bagi Lembaga Keuangan Shari’ah Di Dunia 1. Dengan adanya lembaga keuangan shari’ah maka adanya dua aspek pengawasan yang perlu dilakukan yaitu aspek operasional lembaga keuangan , dan aspek shari’ah. Para praktisi lembaga keuangan shari’ah saat ini pada umumnya merasakan kurang efektifnya kerangka kerja pengawasan sebagai salah satu kelemahan yang memerlukan perhatian. Peranan DPS dan Bank Sentral perlu diperkuat.68 2. Belum terpecahkannya masalah standar akuntansi. Maka perlu diterapkan beberapa perhatian khusus, yaitu: a. LKS diwajibkan menempatkan sejumlah tertentu cadangan deposito, maka deposito yang sesuai prinsip shari’ah perlu diciptakan. b. Cadangan wajib LKS untuk memungkinkan penarikan oleh nasabah hanya bisa diterapkan pada giro wadi’ah, dan tabungan wadi’ah sedangkan tabungan mudarabah dan deposito mudarabah sebenarnya mirip penyertaan modal sementara pada LKS. c. Bank Sentral berfungsi sebagai Lender Of The Lastt Resort, suatu beban yang dibebankan kepada LKS yang sesuai dengan prinsip shari’ah perlu diciptakan. Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Shari’ah, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 7-12. Karnaen A. Perwataatmadja Dan Hendri Tanjung, Bank Shari’ah: Teori, Praktik, Dan Perananya, (Jakarta: Senayan Abadi, 2007), 184-186. 67 68 66 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 d. Produk musharakah dan mudarabah adalah produk pada LKS berupa penyertaan modal sementara yang mengikat kedua belah pihak selama proyek berjalan, maka perlu perlakuan khusus baik dalam pelaporan, pengawasan dan peraturan bank sentral. e. Perlu peranan yang jelas bagi DPS, karena kerap kali dapat menggangu keputusan LKS dalam instrument kebijakan moneter. f. Perlu diciptakannya suatu padanan instrument moneter yang dapat diterapkan pada LKS. g. Pembiayaan rahn, qardul hasan perlu mendapatkan legitimasi dalam peraturan yang berlaku secara memadai. Kesimpulan Pertumbuhan yang berskala besar dalam keuangan shari’ah dan perbankan di negara-negara Muslim dan seluruh dunia selama dua puluh tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor termasuk pengenalan reformasi makroekonomi dan struktural yang luas dalam sistem keuangan, liberalisasi pergerakan modal, privatisasi, integrasi global pasar keuangan, dan pengenalan produk-produk shari’ah yang inovatif dan baru. Keuangan shari’ah kini baru mencapai tingkat kecanggihannya. Namun, sistem keuangan shari’ah lengkap dengan instrumennya dapat diidentifikasi dan pangsa pasarnya masih sangat banyak pada tahap awal evolusi. Banyak masalah dan tantangan yang terkait dengan instrumen shari’ah, pasar keuangan, dan peraturan harus diatasi dan diselesaikan. Daftar Pustaka Anestasia, Yohana. “Sistem Ekonomi Islam/Syariah.” Jurnal Dan Artikel Ekonomi (23 Mei, 2010) http://ana-ekonomi.blogspot.com/2010/05/sistem-ekonomi-islamsyariah.html (diakses 21 Juni 2012). Antonio, M. Syafi’i. Bank Shari’ah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2007. Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Shari’ah. Tangerang: Azkia Publisher, 2009. Ascarya. Akad Dan Produk Bank Shari’ah. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008. 67 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 Ashraf, Mohammed. “Principle to Practice Islamic Economics.” Islam Online (May 30, 2012), http://www.islamonline.com/news/articles/105/Principle-to-Practice--ISLAMICECONOMICS.html (diakses 21 Juni 2012). Bank Indonesia,.“Tentang Bank Indonesia.” http://www.bi.go.id/web/id/ (diakses 21 Juni 2012). Chapra, M. Umer. Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Surabaya: Risalah Gusti, 1999. Chapra, M. Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Chapra, M. Umar. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press 2000. Dar, Humayon A. and John R. Presley. “Islamic Finance: A Western Perspective.” International Journal of Islamic Financial Services 1, no.1 (April 21, 2002) http://www.imamu.edu.sa/Data/abstract/management/acc/ISLAMIC%20FINANCE%20 A%20WESTERN%20PERSPECTIVE.pdf (diakses 21 Juni 2012). Departemen Keuangan. “Tugas Dan Fungs Kementerian Keuangan Indonesia.” Kementerian Keuangan Republik Indonesi, http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/?prof=tupoksi (diakses 21 Juni 2012). Dewan Syari’ah Nasional. “Tentang Dewan Syari’ah Nasional.” Majelis Ulama Indonesia, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=39&layout=bl og&Itemid=58 (diakses 21 Juni 2012). Efrinaldi. “Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam.” Multiply, http://efrinaldi.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fite m (diakses 21 Juni 2012). Gamal, Merza. “Perspektif Uang Islami. “Portal Ekonomi Syariah Indonesia (17 November 2006) http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Rubrik:ViewDetailPageDetail&id=3 (diakses 21 Juni 2012). Hesse, Heiko and others. “Trends and Challenges in Islamic Finance.” World Economics 9, no. 2 (2008), http://relooney.fatcow.com/0_Middle-East_1.pdf (diakses 21 Juni 2012). Huda, Nurul, dkk. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana,2009. 68 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2088-6365 2012 Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktek. Jakarta: Kencana, 2008. Ismail, Abdul Ghafar and Ismail Ahmad. “Does the Islamic financial sistem design matter?.” Humanomics Emerald Group Publishing Limited 22 No. 1(2006), 5-16, www.emeraldinsight.com/0828-8666.htm (diakses 21 Juni 2012). Karim, Adiwarman. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Khaldi, Khadidja and Amina Hamdouni. “Islamic Financial Intermediation: Equity, Efficiency and Risk.” International Research Journal of Finance and Economics, Issue 65 (2011), http://www.eurojournals.com/finance.htm (diakses 21 Juni 2012). Lewis, Mervyn K. Dan Latifa M. Algoud. Perbankan Shari’ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep. Jakarta: Serambi, 2007. Hamidi, M. Lutfi. Jejak-Jejak Ekonomi Shari’ah. Jakarta; Senayan Abadi Publising, 2003. Majelis Indonesia. Ulama “Sejarah Basyarnas.” http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83 (diakses 21 Juni 2012). Marthon, Said Sa’ad. Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Nafik, Muhammad HR. Bursa Efek Dan Investasi Shari’a., Jakarta: Serambi, 2009. Organisasi BAPEPAM-LK. “Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK).” BAPEPAM LK, http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm (diakses 21 Juni 2012). Perwataatmadja, Karnaen A. Dan Hendri Tanjung. Bank Shari’ah: Teori, Praktik, Dan Peranan., Jakarta: Senayan Abadi, 2007. Purwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2006. Rodoni, Ahmad Dan Abdul hamid. Lembaga Keuangan Syari’ah. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 202. Siddiqi, Muhammad Nejatullah. “Issues in Islamic Banking.” Journal Res. Islamic Economic 1, no. 69 1 (1403/1983) 57-59, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi http://www.iefpedia.com/english/wp- ISSN: 2088-6365 Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 2012 content/uploads/2009/10/Issues-in-Islamic-Banking-Reviewed-by-M.N.-Mannan.pdf (diakses 21 Juni 2012). Sholihin, Ahmad Ifham. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Shari’ah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah, Jakarta: Kencana, 2010. Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Shari’ah: Deskripsi Dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2008. Suyatno, Thomas, dkk. Kelembagaan Perbanka., Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2007. Wiroso. Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Shari’ah. Jakarta: Grasindo, 2005. Yusanto. Ismail dan Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Al Azhar Press, 2011. Zein, Muhammad. “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional” Al Iqtishadiyyah: Jurnal Kajian Ekonomi Islam1, no 1 (2004), 112-136. 70 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi