Menyusul diperolehnya otonomi khusus bagi dua provinsi paling barat dan paling timur Indonesia, y... more Menyusul diperolehnya otonomi khusus bagi dua provinsi paling barat dan paling timur Indonesia, yaitu Aceh dan Papua, sejumlah daerah di Indonesia mulai mewacanakan untuk mengajukan tuntutan serupa. Beberapa daerah, seperti Bali, mengajukan tuntutan kekhususan karena alasan budaya, di samping tuntutan pembagian hasil pariwisata yang lebih besar, sementara beberapa daerah lain meminta otonomi khusus karena latar belakang ekonomi. Daerah-daerah yang menuntut otonomi khusus karena alasan ekonomi, umumnya merupakan daerah-daerah yang selama ini memiliki sumber daya alam yang kaya. Mereka menilai bahwa kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional amatlah besar, namun tidak sebanding dengan yang kembali ke daerah tersebut. Secara khusus daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya seperti Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyaksikan bahwa kekayaan sumber daya alam selama ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat setempat, sebaliknya mereka memandang sungguh ironis bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat setempat jauh berada di bawah daerah-daerah yang tidak memiliki SDA yang kaya. Eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam setempat oleh pemerintah pusat telah menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa bagi daerah. Provinsi Kaltim merupakan salah satu daerah yang merasakan ketidakadilan tersebut. Keluhan utama ialah menyangkut tertinggalnya pembangunan infrastruktur di Kaltim. Jangankan dibandingkan dengan di Pulau Jawa, banyak kalangan di Kaltim sering menatap dengan penuh keheranan bagaimana mungkin infrastruktur di Kaltim jauh lebih buruk dibanding tetangga mereka Kalimantan Selatan misalnya, padahal dari segi kekayaan SDA, Kaltim jauh lebih besar.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio alokasi anggaran belanja hibah dan balanja bant... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio alokasi anggaran belanja hibah dan balanja bantuan sosial pada saat pemilukada dan sebelum pelaksanaan pemilukada, menganalisis rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah pelaksana pemilukada dengan calon Incumbent dibanding rasio belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah yang tidak melaksanakan pemilukada dan analisis rasio nilai belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan kondisi keuangan daerah tahun 2015 di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneltian menunjukan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. Ditambah lagi dengan temuan alokasi belanja barang yang disalurkan lewat 100 SKPD sebesar Rp. 504.938.020.140,34 kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan daerah sedang defisit. Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah Incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Incumbent untuk kepentingan program-program propulisnya, sehingga dapat menguntungkan Incumbent dalam pemilukada tahun 2015. Selanjutnya, peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetap terjadi walaupun kondisi keuangan daerah tidak sehat/ defisit hal ini menjadi indiskasi bahwa Incumbent berusaha tetap memberikan bantuan agar menarik minat pemilih dalam pemilukada 2015.
Menyusul diperolehnya otonomi khusus bagi dua provinsi paling barat dan paling timur Indonesia, y... more Menyusul diperolehnya otonomi khusus bagi dua provinsi paling barat dan paling timur Indonesia, yaitu Aceh dan Papua, sejumlah daerah di Indonesia mulai mewacanakan untuk mengajukan tuntutan serupa. Beberapa daerah, seperti Bali, mengajukan tuntutan kekhususan karena alasan budaya, di samping tuntutan pembagian hasil pariwisata yang lebih besar, sementara beberapa daerah lain meminta otonomi khusus karena latar belakang ekonomi. Daerah-daerah yang menuntut otonomi khusus karena alasan ekonomi, umumnya merupakan daerah-daerah yang selama ini memiliki sumber daya alam yang kaya. Mereka menilai bahwa kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional amatlah besar, namun tidak sebanding dengan yang kembali ke daerah tersebut. Secara khusus daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya seperti Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyaksikan bahwa kekayaan sumber daya alam selama ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat setempat, sebaliknya mereka memandang sungguh ironis bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat setempat jauh berada di bawah daerah-daerah yang tidak memiliki SDA yang kaya. Eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam setempat oleh pemerintah pusat telah menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa bagi daerah. Provinsi Kaltim merupakan salah satu daerah yang merasakan ketidakadilan tersebut. Keluhan utama ialah menyangkut tertinggalnya pembangunan infrastruktur di Kaltim. Jangankan dibandingkan dengan di Pulau Jawa, banyak kalangan di Kaltim sering menatap dengan penuh keheranan bagaimana mungkin infrastruktur di Kaltim jauh lebih buruk dibanding tetangga mereka Kalimantan Selatan misalnya, padahal dari segi kekayaan SDA, Kaltim jauh lebih besar.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio alokasi anggaran belanja hibah dan balanja bant... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio alokasi anggaran belanja hibah dan balanja bantuan sosial pada saat pemilukada dan sebelum pelaksanaan pemilukada, menganalisis rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah pelaksana pemilukada dengan calon Incumbent dibanding rasio belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah yang tidak melaksanakan pemilukada dan analisis rasio nilai belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan kondisi keuangan daerah tahun 2015 di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneltian menunjukan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. Ditambah lagi dengan temuan alokasi belanja barang yang disalurkan lewat 100 SKPD sebesar Rp. 504.938.020.140,34 kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan daerah sedang defisit. Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah Incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Incumbent untuk kepentingan program-program propulisnya, sehingga dapat menguntungkan Incumbent dalam pemilukada tahun 2015. Selanjutnya, peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetap terjadi walaupun kondisi keuangan daerah tidak sehat/ defisit hal ini menjadi indiskasi bahwa Incumbent berusaha tetap memberikan bantuan agar menarik minat pemilih dalam pemilukada 2015.
Uploads
Papers
Secara khusus daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya seperti Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyaksikan bahwa kekayaan sumber daya alam selama ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat setempat, sebaliknya mereka memandang sungguh ironis bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat setempat jauh berada di bawah daerah-daerah yang tidak memiliki SDA yang kaya. Eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam setempat oleh pemerintah pusat telah menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa bagi daerah.
Provinsi Kaltim merupakan salah satu daerah yang merasakan ketidakadilan tersebut. Keluhan utama ialah menyangkut tertinggalnya pembangunan infrastruktur di Kaltim. Jangankan dibandingkan dengan di Pulau Jawa, banyak kalangan di Kaltim sering menatap dengan penuh keheranan bagaimana mungkin infrastruktur di Kaltim jauh lebih buruk dibanding tetangga mereka Kalimantan Selatan misalnya, padahal dari segi kekayaan SDA, Kaltim jauh lebih besar.
Secara khusus daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya seperti Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyaksikan bahwa kekayaan sumber daya alam selama ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat setempat, sebaliknya mereka memandang sungguh ironis bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat setempat jauh berada di bawah daerah-daerah yang tidak memiliki SDA yang kaya. Eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam setempat oleh pemerintah pusat telah menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa bagi daerah.
Provinsi Kaltim merupakan salah satu daerah yang merasakan ketidakadilan tersebut. Keluhan utama ialah menyangkut tertinggalnya pembangunan infrastruktur di Kaltim. Jangankan dibandingkan dengan di Pulau Jawa, banyak kalangan di Kaltim sering menatap dengan penuh keheranan bagaimana mungkin infrastruktur di Kaltim jauh lebih buruk dibanding tetangga mereka Kalimantan Selatan misalnya, padahal dari segi kekayaan SDA, Kaltim jauh lebih besar.